Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran Persetujuan Lingkungan dalam kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur yang berdampak pada kerusakan ekologis, sementara penjatuhan sanksi administratif…
belum memberikan efek jera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi administratif, mengidentifikasi kendala hukum, serta merumuskan solusi penegakan hukum lingkungan di daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi masih didominasi oleh teguran tertulis dan tindakan perbaikan teknis. Hambatan utama bersumber dari resentralisasi wewenang pasca-Undang-Undang Cipta Kerja, keterbatasan personel pengawas bersertifikasi, dan gugatan korporasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan pengoptimalan rekomendasi Berita Acara Pengawasan ke pusat, penerapan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle), peluncuran Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) daerah, penggunaan diskresi darurat, serta pembentukan Satuan Tugas Terpadu lintas yurisdiksi. Solusi ini menjadi langkah strategis untuk menguatkan kolaborasi kelembagaan dan menjamin kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
This study is motivated by widespread violations of Environmental Approvals in nickel mining activities in East Luwu Regency, resulting in ecological damage, while administrative sanctions have failed to provide a deterrent effect. This research aims to analyze the effectiveness of administrative sanction enforcement, identify legal obstacles, and formulate environmental law enforcement solutions at the regional level. The method employed is normative legal research utilizing statutory and conceptual approaches. The results indicate that sanction implementation is still dominated by written warnings and technical corrective actions. Primary obstacles stem from the recentralization of authority post-Job Creation Law, a shortage of certified supervisory personnel, and corporate lawsuits filed with the State Administrative Court. As a solution, this study proposes optimizing Supervision Minutes recommendations to the central government, applying the polluter pays principle, launching regional Company Performance Rating Programs in Environmental Management (PROPER), utilizing emergency discretion, and establishing a cross-jurisdictional Integrated Task Force. These solutions serve as strategic steps to strengthen institutional collaboration and ensure sustainable environmental protection.
Abstract:Kualitas pelayanan publik berbasis sistem digital dalam wilayah hukum Polsek Wawonii Polresta Kendari masih terdapat permasalahan. Fenomena di lapangan masih minimnya sarana pelayanan sistem digital dan respon pelayanan…
nan berbasis digitalisasi belum optimal. Dengan demikian kualitas pelayanan publik berbasis digital pada Polsek Wawonii perlu ditingkatkan agar sesuai dengan harapan masyarakat Wawonii. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan publik berbasis digital pada Kepolisian Sektor Wawonii. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik penentuan informan dengan cara purposive sampling. Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui model analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berbasis digital pada Kepolisian Sektor Wawonii Polresta Kendari ditinjau dari dimensi berwujud belum optimal karena ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan digital yang masih terbatas sehingga perlu upaya peningkatan sarana dan sistem digital agar sesuai harapan masyarakat. Sedangkan dari dimensi kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati telah berkontribusi dalam mendukung kualitas pelayanan publik. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan bagi personel Polsek Wawonii dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital pada Polsek Wawonii Polresta Kendari.
Abstract:Penelitian ini menganalisis bagaimana penggunaan dan pengalokasian serta belanja di Desa Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka, yang meneliti…
liti publikasi dan sumber yang berkaitan dengan administrasi keuangan desa. Distribusi dana desa didasarkan pada formula pemerintah yang memperhitungkan ukuran populasi, faktor geografis, dan tingkat kemiskinan. Anggaran tersebut digunakan untuk administrasi desa, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Papan informasi yang menampilkan alokasi dan realisasi dana yang diletakkan di depan balai desa merupakan cara yang efektif untuk mengomunikasikan transparansi dalam pengelolaan dana desa, untuk memastikan bahwa publik mendapat informasi. Namun demikian, penelitian ini menemukan kesulitan dengan kompetensi manajer keuangan masyarakat dan cara terbaik untuk memanfaatkan sumber daya. Peningkatan efisiensi pengeluaran desa bergantung pada partisipasi proaktif kepala desa dan personel, serta kemajuan seperti pembentukan koperasi desa. Studi ini menyarankan peningkatan kemampuan manajer keuangan dan keterlibatan masyarakat untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan tata kelola
Abstract:Tulisan ini memaparkan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan kepada personel Wing Udara 2 Puspenerbal dalam bentuk pelatihan Bahasa Inggris. Penguatan kemampuan Bahasa Inggris diperlukan untuk mendorong tiap personel…
l Wing Udara 2 Puspenerbal memahami struktur bahasa asing baik dalam konteks tertulis maupun lisan. Dengan demikian, pelatihan bahasa Inggris tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan berbahasa asing, namun juga mendorong kemandirian dan kepercayadirian yang lebih baik. Aspek hard skill pun dapat diperkuat melalui peningkatan soft skill. Hal tersebut dilakukan terutama dalam mendorong partisipasi aktif para personel dalam memelajari, memahami, dan mempraktikkan bahasa asing sesuai dengan perkembangan zaman secara efektif, efisien, dan relevan.
Abstract:Abstract: The distribution of police logistics involves various locations with differing needs, making the decision-making process highly complex. Manual decision-making often faces challenges, such as numerous factors or…
r criteria that need to be considered, including the distance to the location, the level of logistic needs, the number of personnel at the location, and the availability of logistics in the warehouse. Additionally, difficulties frequently arise in determining priority locations during emergencies or disasters, as well as vulnerabilities to subjective errors due to human limitations in analyzing complex data. Another issue is the unequal allocation of logistics, where some locations receive more logistics than needed, while others experience shortages. A Decision Support System (DSS) is a computer-based system designed to assist decision-makers in analyzing data, evaluating various alternatives, and providing recommendations. DSS aims to simplify the decision-making process to make it more effective. Various methods are used in the decision-making process, one of which is the Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA) method. This system aims to reduce subjectivity, increase efficiency, and ensure a more equitable allocation of logistics based on needs. It is expected that this DSS can serve as a solution that facilitates faster, more accurate, and transparent decision-making.
Keywords: decision support system; moora; logistics
Abstrak: Distribusi logistik kepolisian melibatkan berbagai lokasi dengan kebutuhan yang berbeda-beda, yang membuat pengambilan keputusan menjadi sangat kompleks. Pengambilan keputusan secara manual sering kali menghadapi tantangan, seperti banyaknya faktor atau kriteria yang harus dipertimbangkan, misalnya jarak lokasi, tingkat kebutuhan logistik, jumlah personel di lokasi, dan ketersediaan logistik di gudang. Selain itu, sering kali ada kesulitan dalam menentukan prioritas lokasi yang harus didahulukan dalam situasi darurat atau bencana, serta adanya kerentanannya terhadap kesalahan subjektif akibat keterbatasan manusia dalam menganalisis data yang kompleks.Permasalahan lain yang muncul adalah ketidakmerataan alokasi logistik, di mana beberapa lokasi menerima logistik melebihi kebutuhan, sementara lokasi lain mengalami kekurangan. Sistem Penunjang Keputusan (SPK) adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mendukung pengambil keputusan dalam menganalisis data, menilai berbagai alternatif, dan memberikan rekomendasi. SPK bertujuan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan agar lebih efektif. Terdapat berbagai metode yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, salah satunya adalah metode Multi Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA). Sistem ini bertujuan mengurangi subjektivitas, meningkatkan efisiensi, dan memastikan alokasi logistik yang lebih merata berdasarkan kebutuhan. Diharapkan, SPK ini dapat menjadi solusi yang mampu memberikan pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan transparan.
Kata kunci: sistem penunjang keputusan; MOORA; logistik
Abstract:Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum dalam Pemilu 2024 di Indonesia, dengan fokus pada peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Analisis normatif yuridis terhadap…
p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berbagai sumber terkait mengungkapkan beberapa tantangan utama dalam penegakan hukum pemilu. Ini mencakup kompleksitas pembuktian kasus politik uang, perbedaan interpretasi regulasi antar lembaga, dan keterbatasan sumber daya. Studi ini juga mengevaluasi efektivitas sanksi hukum dalam memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran pemilu. Temuan menunjukkan bahwa penerapan sanksi belum sepenuhnya efektif karena ringannya hukuman dan inkonsistensi dalam penerapannya. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kesenjangan antara regulasi dan implementasi, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran Bawaslu, ego sektoral antar lembaga penegak hukum, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk pelanggaran pemilu. Analisis terhadap kinerja Sentra Gakkumdu mengungkapkan tantangan dalam koordinasi antar lembaga dan keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil. Untuk meningkatkan integritas pemilu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi Gakkumdu, peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan intensif, dan optimalisasi peran teknologi informasi dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Studi ini juga menyoroti pentingnya penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten, serta peningkatan transparansi dalam proses penegakan hukum pemilu. Lebih lanjut, penelitian ini mengusulkan penguatan mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi bagi pelaku tindak pidana pemilu, serta peningkatan kerjasama internasional dalam pertukaran praktik terbaik penegakan hukum pemilu. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat berkontribusi pada penyelenggaraan pemilu yang lebih berintegritas dan demokratis di Indonesia, sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan cita-cita reformasi.
Abstract:Pengelola bandar udara yang ada di Indonesia yaitu PT. Angkasa Pura I (Persero). Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang memiliki beberapa unit yang bertugas untuk memastikan agar bandara dapat beroperasional…
onal dengan baik. Salah satu unit yang ada di bandara tersebut yaitu Terminal Service Officer (TSO). Kendala yang sering terjadi saat unit TSO sedang melakukan pengawasan pada sisi darat (land side) adalah seringnya terjadi penumpukan flow penumpang, berseraknya trolley pada saat penumpang tiba di area keberangkatan dan kedatangan, pengguna layanan yang merokok tidak pada tempatnya, dan fasilitas yang tidak bekerja semestinya di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang pengambilan data penelitian bersumber dari petugas TSO yang bertugas mengawasi sisi darat (land side) area terminal penumpang. Sumber kedua berasal dari penggalian sumber data memalui wawancara secara semi terstruktur kepada narasumber Supervisor unit Terminal Service Officer dan petugas unit Terminal Service Officer. Selain itu, data dalam penelitian ini dilengkapi dengan data observasi dan dokumentasi berupa pengambilan gambar yang bertujuan sebagai penguat data penelitian. Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui pengawasan sisi land side oleh Terminal Service Officer (TSO) Sudah sesuai dengan indikator pengawasan adalah akurat, obyektif, koordinasi kerja, fleksibel dan realistis. Sedangkan untuk indikator tepat waktu dan pengawasan terpusat belum sesuai dengan indikator pengawasan dikarenakan kurangnya personel yang bertugas di lapangan. Dilihat dari jobdesk unit Terminal Service Officer (TSO) yang tertuang pada lembar SOP, unit TSO tidak dapat bergerak atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan sendirinya, jobdesk unit TSO hanya sebatas memeriksa dan mengawasi, jika terdapat kendala di lapangan yang diluar dari jobdesk unit TSO, solusi yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan unit terkait.
Abstract:Perairan Sulawesi Tenggara menghadapi tantangan signifikan dari Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang berdampak serius pada kelestarian sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat lokal. IUU Fishing tidak…
idak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem laut, tetapi juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar serta ketidakstabilan sosial di kalangan komunitas nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama IUU Fishing di wilayah ini, mengevaluasi dampak yang ditimbulkannya, dan merumuskan solusi potensial untuk mengatasinya. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama bagi nelayan lokal untuk terlibat dalam praktik IUU Fishing. Keterbatasan sumber daya untuk patroli laut dan lemahnya penegakan hukum memperburuk situasi ini, sementara tingginya permintaan pasar untuk produk perikanan tanpa verifikasi asal usul semakin memacu aktivitas ilegal tersebut. Dampak lingkungan dari IUU Fishing mencakup penurunan stok ikan dan kerusakan habitat laut, yang secara langsung merugikan nelayan yang patuh hukum dan mengurangi pendapatan regional dari sektor perikanan. Selain itu, praktik ini memicu konflik sosial antara nelayan lokal dan pelaku IUU Fishing. Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini mencakup beberapa pendekatan strategis. Pertama, peningkatan patroli laut melalui penambahan kapal patroli modern dan peralatan canggih seperti radar dan drone, serta pelatihan intensif bagi personel keamanan laut untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan respon cepat. Kedua, kerjasama internasional melalui patroli bersama dan pertukaran informasi intelijen dengan negara tetangga serta partisipasi aktif dalam forum regional seperti ASEAN untuk memperkuat keamanan maritim. Ketiga, penggunaan teknologi canggih seperti Automatic Identification System (AIS) dan data satelit untuk pemantauan wilayah laut yang luas dan sulit dijangkau. Keempat, pemberdayaan masyarakat lokal melalui program edukasi dan pelatihan bagi nelayan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam melaporkan aktivitas ilegal, serta pembentukan kelompok masyarakat pengawas yang berfungsi sebagai mata dan telinga bagi pihak berwenang. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan pihak terkait untuk merumuskan strategi keamanan maritim yang efektif. Diharapkan, dengan penerapan solusi-solusi ini, ancaman IUU Fishing di perairan Sulawesi Tenggara dapat diminimalisir, kelestarian sumber daya laut terjaga, dan kesejahteraan masyarakat lokal meningkat secara berkelanjutan.
Abstract:Tulisan ini akan mengeksplorasi peran Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kami akan menjelaskan kompleksitas sengketa-sengketa ini, tantangan dalam penyelesaiannya, dan potensi Pengadilan Agama…
dalam memfasilitasi proses penyelesaian yang efektif dan adil. Selain itu, tulisan ini juga akan membahas pentingnya pendidikan dan pelatihan yang tepat untuk hakim dan personel Pengadilan Agama dalam memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah. Semua elemen ini bersama- sama memberikan gambaran lengkap tentang relevansi dan peran kunci PengadilanAgama dalam menangani sengketa-sengketa yang melibatkan ekonomi syariah di Indonesia. penelitian ini bertujuan memberikan pandangan holistik terhadap dinamika penyelesaian sengketa di ranah ekonomi syariah. Penelitian ini juga mengupas dampak sosial dan ekonomi dari penyelesaian sengketa yang berhasil, menyoroti kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan agama. Melalui pendekatan interdisipliner, penelitian ini berusaha mengintegrasikan aspek-aspek hukum, ekonomi, dan sosial untuk menggambarkan kerangka kerja yang komprehensif dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan berarti terhadap pengembangan sistem peradilan yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola permintaan jasa security berdasarkan data transaksi klien menggunakan algoritma Apriori. Data yang dianalisis merupakan data transaksi permintaan layanan jasa security yang…
g telah tercatat dan dipersiapkan oleh perusahaan, tanpa melibatkan data rekrutmen atau pengelolaan sumber daya manusia. Analisis difokuskan pada keterkaitan antar atribut permintaan, meliputi jenis tempat atau klien, jenis layanan pengamanan, lama kontrak, serta jumlah personel pengamanan.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik data mining. Proses analisis dilakukan melalui tahapan seleksi data, pembersihan data, transformasi data, penerapan algoritma Apriori, serta evaluasi pola asosiasi berdasarkan nilai support, confidence, dan lift. Untuk mendukung proses analisis, dirancang sebuah sistem berbasis web yang berfungsi sebagai alat bantu pengolahan data dan visualisasi hasil pola permintaan jasa security.Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma Apriori mampu mengidentifikasi pola permintaan jasa security yang sering muncul dalam data transaksi. Pola asosiasi yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan dalam memahami kecenderungan permintaan layanan serta mendukung pengambilan keputusan operasional secara lebih terstruktur dan berbasis data.