Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi gender diveristy, menganalisis pola keterlibatan perempuan, mengidentifikasi faktor penghambat, serta menyusun rekomendasi strategis penerapan gender diversity dalam operasional…
asional logistik ekspor-impor di PT Dirgantara Indonesia (Persero). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan yang dipilih secara purposif, mencakup staff operasional, supervisor, dan akademisi, serta didukung observasi partisipatif dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian tugas antara karyawan laki-laki dan perempuan pada dasarnya berorientasi pada kompetensi dan kebutuhan operasional, namun dalam praktiknya masih dipengaruhi asumsi kapastias fisik, sehingga perempuan lebih banyak ditempatkan pada pekerjaan administratif. Meski demikian, perusahaan memiliki kekuatan berupa gaya kepemimpinan yang adaptif dan budaya tim kerja yang kolaboratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gender diversity di divisi logistik ekspor-impor di PT Dirgantara Indonesia telah berjalan secara fungsional, tetapi belum sepenuhnya inklusif secara struktural, terutama pada jalur karier vertikal. Rekomendasi strategis yang dihasilkan meliputi transparasi sistem promosi, pelatihan kepemimpinan inklusif, dan mekanisme pelaporan keluhan yang responsif.
Abstract:This paper discusses environmental damage due to mining activities in Indonesia. Mining activities are used as regional economic income that can change the poverty line of an area. However, the implementation of mining activities…
ctivities has not been optimal as a whole. Many mining companies dispose of their company's waste not according to procedures that have an impact on various parties, not only on the sustainability of environmental ecosystems, but also on the lives of people living around mining areas, including eliminating the livelihood of local residents as fishermen, damaging aquatic biota and air pollution. So that the existence and position of environmental law is questioned because it is considered lower than mining law. A healthy environment is a must in the fulfillment of human rights, as well as environmental human rights. The purpose of this study is to determine the position of environmental law in mining activities and the impact that occurs due to waste disposal in residential areas. So the steps that need to be taken are strict supervision for supervisors who have authority over mining activities and also take action and impose strict sanctions for companies that damage the environment due to mining waste
Abstract:This study is motivated by the Election Vulnerability Index (IKP) in South Tangerang, which categorizes money politics as a high-risk indicator, alongside a female registered voter list (DPT) that exceeds the male demographic…
aphic by 18,727 individuals—a condition frequently exploited through grassroots channels for covert vote-buying. This research analyzes the application of the Elaboration Likelihood Model (ELM) in the persuasive communication strategies employed by female election supervisors at Bawaslu to prevent vote-buying in the 2024 General Election. This study aims to: describe the forms of persuasive communication utilized by female supervisors; identify the media and communication channels employed; and analyze the effects of this persuasive communication in fostering anti-money politics awareness through the lens of ELM. A descriptive qualitative approach with a case study method was employed, using purposive sampling for informant selection. The findings indicate that the persuasive communication strategy combines interpersonal communication and informal small-group communication. Female supervisors applied identification techniques by shedding formal agency attributes and adapting their diction to everyday vernacular to diminish psychological distance with the community. The communication media comprised physical flyers creatively transformed into digital graphics and disseminated through digital interpersonal and social channels, specifically community WhatsApp groups (neighborhood units, Family Welfare Empowerment/PKK, and informal social gatherings/arisan). Based on the ELM analysis, this strategy successfully shifted the cognitive processing of community members toward the Central Route. A comfortable, nondistracting communication setting initially facilitated audience receptivity via the peripheral route, while clear substantive information regarding two-way criminal liability (penalizing both givers and receivers) functioned as high-quality arguments that heightened personal relevance and motivation. Reinforced by physical symbolic gestures rejecting vote-buying to lock in commitment, the application of ELM proved effective in fostering an autonomous, stable, enduring, and resistant moral stance against money politics.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran Persetujuan Lingkungan dalam kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur yang berdampak pada kerusakan ekologis, sementara penjatuhan sanksi administratif…
belum memberikan efek jera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi administratif, mengidentifikasi kendala hukum, serta merumuskan solusi penegakan hukum lingkungan di daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi masih didominasi oleh teguran tertulis dan tindakan perbaikan teknis. Hambatan utama bersumber dari resentralisasi wewenang pasca-Undang-Undang Cipta Kerja, keterbatasan personel pengawas bersertifikasi, dan gugatan korporasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan pengoptimalan rekomendasi Berita Acara Pengawasan ke pusat, penerapan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle), peluncuran Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) daerah, penggunaan diskresi darurat, serta pembentukan Satuan Tugas Terpadu lintas yurisdiksi. Solusi ini menjadi langkah strategis untuk menguatkan kolaborasi kelembagaan dan menjamin kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
This study is motivated by widespread violations of Environmental Approvals in nickel mining activities in East Luwu Regency, resulting in ecological damage, while administrative sanctions have failed to provide a deterrent effect. This research aims to analyze the effectiveness of administrative sanction enforcement, identify legal obstacles, and formulate environmental law enforcement solutions at the regional level. The method employed is normative legal research utilizing statutory and conceptual approaches. The results indicate that sanction implementation is still dominated by written warnings and technical corrective actions. Primary obstacles stem from the recentralization of authority post-Job Creation Law, a shortage of certified supervisory personnel, and corporate lawsuits filed with the State Administrative Court. As a solution, this study proposes optimizing Supervision Minutes recommendations to the central government, applying the polluter pays principle, launching regional Company Performance Rating Programs in Environmental Management (PROPER), utilizing emergency discretion, and establishing a cross-jurisdictional Integrated Task Force. These solutions serve as strategic steps to strengthen institutional collaboration and ensure sustainable environmental protection.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran manajerial kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 14 Luwu Timur dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kepala sekolah…
olah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 14 Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh secara langsung dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik, serta data sekunder yang berasal dari dokumen sekolah, laporan kegiatan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan data dari instansi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan konfirmasi kepada informan, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran manajerial kepala sekolah di SMA Negeri 14 Luwu Timur telah berjalan secara sistematis dan terintegrasi. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi kepala sekolah sebagai edukator dalam mengembangkan kompetensi guru dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sebagai manajer dalam melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah, sebagai supervisor dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proses pembelajaran, serta sebagai pemimpin yang menerapkan kepemimpinan demokratis dalam mengarahkan, memotivasi, dan melibatkan seluruh warga sekolah. Faktor pendukung peningkatan kualitas pendidikan meliputi kerja sama warga sekolah, komitmen dan kedisiplinan guru, lingkungan sekolah yang kondusif, kepemimpinan kepala sekolah, serta budaya kerja yang positif. Adapun faktor penghambatnya meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kemampuan teknologi guru yang belum merata, keterbatasan sumber daya pendidikan, serta perbedaan kesiapan guru dalam menghadapi perubahan.
Abstract:This study aims to explore and evaluate the development of studies on shariah-based governance in the takaful industry through a systematic literature review approach. Sharia governance has an important role in ensuring…
that all processes, policies, and operational activities of takaful companies are implemented in accordance with sharia regulations, while supporting the principles of transparency, accountability, fairness, and protection of participants' rights. This study uses the Systematic Literature Review (SLR) method by adopting the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 guidelines. The databases used are Scopus and Google Scholar with the keywords "Shariah Governance", "Islamic Governance", "Takaful Industry", "Takaful Governance", and "Shariah Governance in Takaful". Through the process of identification, screening, and feasibility assessment, 7 articles that meet the inclusion criteria were obtained for thematic analysis. The results of the study show that the effectiveness of sharia governance in the takaful industry is determined by five main elements: the role and competence of the Sharia Supervisory Board (DPS), the sharia compliance and audit system, the corporate governance mechanism, the transparency of information disclosure based on AAOIFI standards, and the support of the regulatory framework. This research provides theoretical contributions to the development of the concept of sharia governance in the Islamic insurance industry as well as practical recommendations for regulators, takaful operators, and Sharia Supervisory Boards.
Abstract:The increasing demand for corporate transparency in sustainability practices, the development of ESG reporting regulations in Indonesia, and the persistent issues of credibility in disclosures such as greenwashing and inconsistent…
consistent information quality indicate that Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosures are not always perceived positively by the market. This condition is important because ESG disclosures that are not supported by substantive implementation may be viewed as an additional cost, risk, or merely a form of compliance, which in turn may reduce firm value. Therefore, this study aims to analyze the effect of environmental disclosure, social disclosure, and governance disclosure on firm value by incorporating independent commissioners as a moderating variable. Firm value is measured using Tobin’s Q because it reflects market valuation of the company’s performance and growth prospects. The sample consists of companies included in the SRI-KEHATI index during the 2020–2024 period, with a total of 227 unbalanced panel observations analyzed using panel data regression. The results show that environmental disclosure, social disclosure, and governance disclosure have a negative and significant effect on firm value. Independent commissioners are able to weaken the negative effect of environmental disclosure and governance disclosure on firm value, but they are unable to moderate the relationship between social disclosure and firm value. These findings suggest that ESG disclosure in sustainability-oriented companies is not yet fully perceived as a value-creating factor when it is not supported by convincing implementation quality. Practically, these findings are intended to encourage companies not only to increase the extent of ESG disclosure, but also to strengthen the substantive implementation and supervisory role of independent commissioners to enhance the credibility of sustainability information
Abstract:In carrying out its integrated regulatory and supervisory function in the financial services sector, the Financial Services Authority (OJK) receives various reports from Financial Services Institutions (LJK), Issuers, and…
d Public Companies regarding the receipt and distribution of funds. The complexity of funding and financing relationships between financial service actors creates concentration risks that have the potential to disrupt financial system stability. Experiences from the 1998 Indonesian crisis and the 2008 global financial crisis demonstrate that concentration of exposures and interconnectedness between entities can exacerbate systemic risk. This study aims to identify current supervisory data analysis practices and propose the development of a concentration risk analysis that integrates the loan exposures of large debtor groups with their funding sources. The study used a qualitative approach through interviews, observations, and document analysis. The results indicate that OJK supervisors need an integrated concentration risk analysis across various LJKs and customer groups. Currently, the analysis process is still carried out manually, resulting in inconsistent results and difficult to replicate. The implementation of Supervisory Technology (SupTech) can improve supervisory effectiveness while transforming supervisors' tacit knowledge into explicit knowledge that is documented, standardized, and easily shared. This research contributes to the development of technology-based risk monitoring and knowledge management models in the financial services sector.
Abstract:The rapid transformation of contemporary work environments driven by digitalization, hybrid work systems, and evolving workforce expectations has intensified the need for effective leadership approaches that foster employee…
yee engagement. This study aims to explore the role of transformational leadership in enhancing employee engagement within contemporary organizational contexts using a qualitative research design. Guided by a phenomenological approach, data were collected through in depth semi structured interviews with employees who had direct supervisory relationships in digitally mediated or hybrid work settings. Thematic analysis revealed four major themes: visionary inspiration and meaningful work, individualized support and psychological safety, intellectual stimulation and professional growth, and trust based relationships and organizational identification. The findings indicate that transformational leadership strengthens employee engagement by cultivating meaningfulness, empowerment, trust, and intrinsic motivation, which collectively enhance employees’ physical, cognitive, and emotional involvement in their work roles. The study extends existing leadership and engagement theories by providing contextualized insights into how transformational leadership is experienced in modern organizational environments. Practically, the findings highlight the importance of developing transformational competencies among leaders to sustain engagement and performance in increasingly complex and interconnected workplaces
Abstract:This study examines the effect of work-life balance on employee performance, with family supportive supervisor behavior as a moderating variable. The research was conducted at the Regional Financial and Asset Management…
Agency (BPKAD) of Banten Province, Indonesia, involving civil servants as respondents. This study addresses the issue of fluctuating employee performance despite repeated institutional achievements, by investigating the role of work-life balance and supervisor support in enhancing individual outcomes. A quantitative approach with a descriptive design was used, and data were collected through structured questionnaires. The results show that work-life balance positively influences employee performance. However, family supportive supervisor behavior does not significantly strengthen this relationship, indicating that while supervisor support is appreciated, it may not be sufficient in the absence of broader organizational support systems. These findings highlight the importance of implementing formal work-life policies and promoting a supportive work culture to improve employee well-being and performance in public institutions.