Abstract:The rapid proliferation of AI-powered marketing technologies in emerging markets poses a fundamental challenge to culturally-grounded micro, small, and medium enterprises (MSMEs): how can algorithmic imperatives be reconciled…
ciled with indigenous value systems that define not only business practice but collective identity? Despite growing research on both AI adoption in SMEs and indigenous knowledge preservation, scholarship rarely examines how traditional values actively mediate rather than merely moderate commercial technology adoption. This study addresses that gap by investigating how MSMEs in Makassar City, Indonesia, negotiate AI marketing integration while preserving siri’ na pacce, the Bugis-Makassar philosophical framework centred on dignity (siri’) and solidarity (pacce). Employing interpretive phenomenology integrated with Community-Based Participatory Research (CBPR), the study conducted 23 in-depth interviews and three focus group discussions with 44 MSME owners and key personnel across traditional culinary, artisan craft, ethnic fashion, and digital service sectors. Template analysis generated four overarching themes: (1) value-based technology discernment, wherein siri’ na pacce operates as an active epistemological filter for evaluating AI tools; (2) strategic selective adoption, wherein enterprises accept algorithmically aligned functions while rejecting culturally incompatible features; (3) cultural indigenization of technology, wherein AI systems are actively reoriented toward communal rather than individualistic ends; and (4) constrained agency under platform power, wherein algorithmic visibility systems penalise cultural non-conformity with market exclusion. These findings challenge technological determinism and advance decolonial computing theory by demonstrating that indigenous values simultaneously enable epistemological agency and are constrained by structural power asymmetries, a duality insufficiently theorised in prior technology adoption frameworks. The study calls for regulatory frameworks establishing indigenous data sovereignty, participatory AI co-design with local communities, and cooperative digital infrastructure as conditions for authentic, rather than performative, cultural integration.
Abstract:This study explores the relationship between economic interests and legal formation through the lens of Max Weber's perspective. The key issue addressed is the extent to which economic factors influence legal structures…
and their reciprocal impact on economic systems. The objective is to analyze how economic rationality shapes lawmaking processes and the implications for modern transactions. The study employs a qualitative method, relying on textual analysis of Weber’s works and related legal theories. The findings reveal that economic interests are fundamental drivers of legal predictability, calculability, and stability, which are essential for fostering business growth and investment confidence. However, the tension between formal legal rationality and substantive justice poses challenges to achieving equity. These insights underscore the necessity of a structured legal framework that aligns with dynamic economic needs while ensuring fairness. The results contribute to a deeper understanding of the interplay between economics and law, offering guidance for policymakers to balance economic progress with social equity.
Abstract:Stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia meskipun prevalensinya terus mengalami penurunan. Akan tetapi penurunan angka tersebut belum data pencapai target nasional (14,2%). Penggunaan angka nasional…
al secara umum dapat menutupi kelompok penduduk yang masih menanggung beban stunting lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan menggambarkan karakteristik epidemiologi stunting pada balita di Indonesia. Jenis penelitian adalah kuantitatif deskriptif dengan desain case series. Pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi data sekunder dari laporan Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024. Data karakteristik yang dikumpulkan berupa umur, jenis kelamin dan faktor sosial ekonomi. Analisis indeks tinggi badan menurut umur mencakup 298.903 balita. Data dianalisis secara univariat dan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi serta persentase. Prevalensi stunting nasional sebesar 19,8%, dengan prevalensi tertinggi pada kelompok usia 24–35 bulan sebesar 24,2%. Prevalensi pada balita laki-laki sebesar 20,8%, lebih tinggi daripada perempuan sebesar 18,6%. Berdasarkan karakteristik sosial ekonomi, prevalensi tertinggi ditemukan pada keluarga dengan kepala rumah tangga tidak sekolah sebesar 30,9%, keluarga nelayan sebesar 28,3%, penduduk perdesaan sebesar 22,7%, dan kelompok ekonomi terbawah sebesar 29,8%. Prevalensi pada kelompok ekonomi terbawah sekitar 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok teratas. Intervensi penurunan stunting perlu dilakukan secara berkelanjutan sejak masa prakonsepsi hingga usia dua tahun, disertai pendampingan yang lebih intensif khususnya bagi kelompok sosial ekonomi rentan.
Abstract:Latar Belakang: Hipertensi merupakan penyakit tidak menular dengan prevalensi tinggi di Indonesia yang mencapai 34,1% berdasarkan Riskesdas 2018. Kepatuhan minum obat antihipertensi menjadi tantangan utama dalam pengendalian…
lian tekanan darah, yang dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan, kesadaran, dan dukungan keluarga. Pendidikan kesehatan dengan media pill card merupakan strategi intervensi yang dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani terapi hipertensi. Tujuan: Studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh edukasi penggunaan pill card terhadap kepatuhan minum obat bagi penderita hipertensi berbasis asuhan keperawatan keluarga di wilayah Puskesmas Kedungmundu. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam bentuk studi kasus dengan pendekatan asuhan keperawatan keluarga yang meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Subjek studi kasus adalah keluarga Tn. S di RW 03 Kelurahan Tandang wilayah kerja Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang. Intervensi dilakukan selama 3 hari (29 November - 1 Desember 2025) dengan pemberian edukasi kesehatan menggunakan media leaflet dan pill card. Hasil: Hasil studi kasus menunjukkan adanya penurunan tekanan darah yang signifikan setelah pemberian edukasi dengan pill card. Tekanan darah klien sebelum intervensi adalah 171/101 mmHg, menurun menjadi 140/91 mmHg pada hari kedua, dan mencapai 130/81 mmHg pada hari ketiga. Skala nyeri kepala juga mengalami penurunan dari skala 6 menjadi skala 3. Klien dan keluarga menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang hipertensi dan kepatuhan dalam menggunakan pill card sebagai alat pengingat minum obat. Kesimpulan: Pendidikan kesehatan keluarga dengan media pill card efektif dalam meningkatkan kepatuhan minum obat antihipertensi dan menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Keterlibatan keluarga dalam proses edukasi berperan penting dalam mendukung keberhasilan intervensi. Disarankan agar tenaga kesehatan dapat menerapkan edukasi penggunaan pill card sebagai bagian dari asuhan keperawatan keluarga pada pasien hipertensi.
Abstract:Studi yang dikerjakan oleh Holden menemukan bahwa prevalensi miopia global adalah 22,9% dan miopia tinggi 2,7% pada tahun 2000. Dalam dekade berikutnya, prevalensi miopia meningkat menjadi 28,3% dan miopia tinggi naik menjadi…
njadi 4,0% pada tahun 2010. Prediksi untuk tahun 2050 menyatakan bahwa prevalensi miopia akan mencapai 49,8% dan miopia tinggi akan mencapai 9,8%. Selain itu, data dari WHO pada tahun 2010 mencatat bahwa prevalensi miopia global adalah 27% dan miopia tinggi adalah 2,8%. Berbagai faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya miopia pada pasien meliputi genetik dan pola hidup Miopia merupakan sebuah kelainan refraksi di mana, ketika mata tidak berakomodasi, sinar-sinar sejajar dari objek tertentu difokuskan bukan pada retina, melainkan di depannya.Tinjauan Pustaka: miopia merupakan sebuah kelainan refraksi di mana, ketika mata tidak berakomodasi, sinar-sinar sejajar dari objek tertentu difokuskan bukan pada retina, melainkan di depannya. Metode Penelitian: Dalam penelitian ini, metode deskriptif observasional dengan pendekatan cross sectional. Sampel dari penelitian ini sebanyak 56 responden. Hasil Penelitian : Setelah dianalisa dengan uji statistik chi-square dimana P = 0,05 diperoleh P Value =0,006 < 0,05 dan diperoleh bahwa ada hubungan yang bermakna antara faktor genetik dengan kejadian miopia tinggi di Optik Global Palembang. Setelah dianalisa dengan uji statistik chi-square dimana P = 0,05 diperoleh P Value = 0,03 < 0,05 dan diperoleh bahwa ada hubungan yang bermakna antara pola hidup dengan kejadian miopia tinggi di Optik Global Palembang. Kesimpulan : berdasarkan hasil dari uji chi square terdapat ada hubungan antara faktor genetik dan pola hidup terhadap terjadinya miopia tinggi pada pasien di Optik Global Palembang.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman filosofis guru Kristen terhadap efektivitas implementasi model pembelajaran holistik. Dalam banyak kasus, pendidikan Kristen terjebak dalam dikotomi di mana…
iman dan mata pelajaran akademik diperlakukan sebagai entitas yang terpisah. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana "Pandangan Dunia Kristiani" seorang guru berfungsi sebagai landasan bagi Integrasi Iman dan Ilmu (IFL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru dengan pemahaman filosofi alkitabiah yang mendalam—memandang siswa sebagai Imago Dei dan semua kebenaran sebagai kebenaran Tuhan—jauh lebih efektif dalam memberikan pendidikan holistik. Guru-guru ini tidak sekadar "menyisipkan" ayat Alkitab, tetapi mengubah seluruh proses pembelajaran menjadi sebuah perjumpaan spiritual. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan model holistik tidak ditentukan oleh teknik pedagogis semata, melainkan oleh "lensa" filosofis pendidik.
Kata Kunci: Filosofi Kristen, Pendidikan Holistik, Pandangan Dunia Guru, Integrasi Iman dan Ilmu.
Abstract:This study explores how marginalized communities in Makassar construct and sustain their life rhythms amidst the temporal pressures shaped by infrastructure systems, mobility regimes, and urban development logics. Employing…
ing a space- and time-based urban ethnographic approach, the research traces residents’ daily tactics, rhythmic narratives, and spatial practices in navigating mobility exclusion and the accelerating, non-inclusive urban pace.
Field findings reveal that residents engage in various forms of micro-resistance—such as adjusting selling hours, utilizing interstitial moments in urban space, and cultivating social rhythms that diverge from technocratic logics. Within temporalities not governed by state or capital, urban spaces are collectively reproduced from below, positioning spatial production as a bottom-up process rather than a top-down imposition.
The study contributes theoretically by advancing Lefebvre’s rhythmanalysis, Urry’s notion of differential mobility, and Gandy’s political ecology of infrastructure within the context of Global South cities. By foregrounding time as a critical analytical lens, the research expands our understanding of how power operates temporally in urban life, and how residents negotiate this power through their everyday rhythms.
Ultimately, this research offers a new perspective for interpreting urban dynamics—not only through spatiality but also through socially produced temporalities.
Abstract:Artikel ini secara khusus bertujuan menganalisis peran tafakur sebagai intervensi alternatif dalam pengelolaan kecemasan berbasis spiritualitas Islam. Latar belakang kajian ini berakar pada tingginya prevalensi gangguan…
kecemasan modern dan kurangnya terapi yang mengintegrasikan pendekatan Qur’ani dalam psikologi. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka sistematis terhadap publikasi akademik rentang 2010–2025 dari basis data Scopus, DOAJ, Google Scholar, dan Garuda. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik tafakur dapat meningkatkan kesadaran diri Islam, memperkuat sikap rida terhadap takdir, dan memperbaiki mekanisme koping emosional. Tafakur juga sejalan dengan konsep mindfulness namun memiliki keunggulan pada aspek teistik-transendental karena menekankan kesadaran terhadap kehadiran ilahi dan nilai-nilai Qur’ani. Simpulan artikel ini menegaskan bahwa tafakur berpotensi sebagai terapi spiritual Islami yang mendukung kesehatan mental secara holistik. Rekomendasi utama adalah perlunya pengembangan layanan kesehatan mental Islam yang memasukkan tafakur sebagai bagian integral dari pendekatan psikoterapi, pendidikan, dan dakwah digital.
Abstract:The development of Rempang Island through the Rempang Eco-City project has become one of Indonesia’s strategic initiatives to promote investment, industrialization, and regional economic growth in coastal areas. While the…
the project is expected to strengthen economic competitiveness and attract large-scale investment, its implementation has generated significant social, environmental, and governance challenges. Existing studies on Rempang have primarily focused on land disputes, relocation issues, and agrarian conflicts, with limited attention given to disaster risk governance and socio-ecological vulnerability perspectives. This study aims to analyze the development of Rempang Island through the lens of Disaster Risk Governance (DRG) and socio-ecological vulnerability to understand how development policies, environmental change, and governance arrangements interact in shaping risks within coastal regions. This study employs a qualitative approach using literature review and policy analysis. Data were collected from government regulations, official reports, public policy documents, human rights reports, academic publications, and other credible secondary sources. The analytical framework integrates disaster risk governance, socio-ecological vulnerability, and public policy theories. The findings indicate that the Rempang conflict should not be understood solely as an agrarian dispute or community resistance to relocation. Instead, it reflects broader governance challenges associated with integrating disaster risk considerations into coastal development policies. The project has the potential to generate socio-ecological vulnerabilities related to land tenure uncertainty, livelihood transformation, cultural identity concerns, environmental pressures, and limited stakeholder participation. The study argues that sustainable coastal development depends not only on economic investment but also on the capacity of governance systems to manage emerging risks through collaborative, adaptive, and inclusive approaches. The article contributes to the literature by positioning the Rempang case as a governance-of-risk issue and highlighting the need to integrate economic development, environmental sustainability, and disaster risk reduction within coastal governance frameworks.
Abstract:Philanthropy has increasingly evolved from a form of charitable assistance into a strategic actor within sustainable development processes. However, much of the existing practice and literature still treats philanthropy…
as an isolated or supplementary intervention, limiting its potential to generate systemic and long-term impact. This article aims to critically examine the role of philanthropic institutions within a broader ecosystem of sustainable development, emphasizing the importance of multi-stakeholder collaboration involving government, the private sector, academia, and local communities.
Using a qualitative literature review with a conceptual and analytical orientation, this study synthesizes scholarly works on philanthropy, collaborative governance, corporate social responsibility, Islamic philanthropy, and the Sustainable Development Goals (SDGs), with a particular focus on Indonesia and the Global South. The analysis demonstrates that philanthropic contributions become more effective and sustainable when embedded within an integrated development ecology, rather than operating through fragmented and project-based approaches.
The findings highlight philanthropy’s strategic roles as a catalyst for social innovation, a bridge between sectors, and a facilitator of long-term social investment. Islamic philanthropic instruments such as zakat and productive waqf further illustrate how value-based financial mechanisms can support inclusive development when professionally managed and aligned with national and global development agendas. This study contributes conceptually by reframing philanthropy as a system-level change agent within a sustainable development ecology, offering an integrative lens for understanding collaboration, governance, and impact. The article concludes that sustainable development is best achieved not through isolated institutional efforts, but through coordinated, trust-based ecosystems in which philanthropy plays a transformative and connective role.