Search Articles & Publications

Showing 1194 articles found for "Penerapan"

Tanggap Darurat K3 Terhadap Kebakaran Di Industri Migas : Literature Review

Zahwatul Hasanah Siregar, Abdurrozaq Hasibuan
Abstract: Industri minyak dan gas (migas) memiliki risiko kebakaran yang tinggi akibat proses kerja dan bahan yang mudah terbakar. Artikel ini meninjau literatur mengenai tanggap darurat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap… ap kebakaran di industri migas. Penelitian ini mengidentifikasi faktor risiko kebakaran dan mengevaluasi langkah-langkah tanggap darurat yang efektif. Berdasarkan analisis 10 jurnal yang dipublikasikan antara tahun 2020 hingga 2024, ditemukan bahwa kurangnya pelatihan, sistem keamanan yang tidak memadai, dan perilaku kerja yang tidak aman menjadi penyebab utama kebakaran di industri migas. Temuan ini menunjukkan perlunya penerapan sistem tanggap darurat yang lebih baik untuk mengurangi risiko kebakaran dan dampaknya. Peningkatan komitmen perusahaan terhadap keselamatan kerja, implementasi teknologi deteksi kebakaran, serta pelatihan rutin dan evaluasi berkala adalah langkah-langkah yang direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas tanggap darurat kebakaran di industri migas.

Kendala Dan Solusi E-Court Pajak: Menuju Sistem Perpajakan Yang Modern Dan Berkualitas

Bilqis Dewi Purnomo, Yasmine Erlisa Maharani, Cherisanda NesyaHukum
Abstract: Perkembangan teknologi informasi memaksa lembaga peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai layanannya demi peningkatan pelayanan publik. Sebelumnya,… lumnya, administrasi perkara di pengadilan dilakukan secara manual, sehingga proses pelayanan menjadi lambat dan mahal. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi menjadi solusi untuk masalah tersebut. Dengan pengembangan layanan perkara berbasis teknologi informasi, diharapkan proses administrasi perkara dapat menjadi lebih cepat, mudah, dan murah. Sementara itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan dalam administrasi dan persidangan untuk mengatasi kendala dalam proses peradilan. Salah satu tekad Mahkamah Agung dalam misinya adalah memberikan pelayanan berkeadilan bagi para pencari keadilan. Pelayanan yang unggul tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi dalam administrasi dan proses berperkara. Selain itu, perkembangan zaman menuntut adanya layanan administrasi perkara dan persidangan yang lebih efektif dan efisien di pengadilan.

Penerapan Hak Cipta Dalam Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang Pada Bank

Andini Padin, Alfian Respamuji, Eva Fidiyati, Putri Intan Marcela Abeng, Usman Zakaria
Abstract: Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif atas karya cipta individu/kelompok, dengan dilindungi perlindungan hukum dan hak ekonomis dari kreativitas atas karya cipta. HKI mencakup hak cipta dan hak kekayaan industri,… dustri, termasuk paten, desain industri, merek, rahasia dagang, dan lainnya. HKI adalah aset bernilai ekonomis yang dapat menjadi jaminan kredit bagi lembaga keuangan berbentuk jaminan fidusia, dengan nilai jual dan terikat perjanjian tertulis. Terdapat tantangan HKI sebagai agunan kredit, seperti ketidakjelasan bentuk perikatan, kurangnya pedoman penilaian nilai ekonomis HKI, dan belum adanya lembaga khusus penilai HKI. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis praktik serta implikasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan utang dalam konteks hukum kekayaan intelektual (HKI). Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif mengadopsi pendekatan studi kepustakaan dan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Untuk menggunakan HKI sebagai objek jaminan utang, ada beberapa masalah dan hambatan. Ini termasuk jangka waktu yang terbatas untuk perlindungan HKI, tidak ada definisi yang jelas tentang due-diligence, aset HKI tidak dinilai, dan tidak ada undang-undang yang mendukung penggunaan aset HKI sebagai jaminan kredit. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 adalah bentuk upaya pemerintah untuk menerapkan hak cipta dalam objek penjamin utang. Peraturan ini mengatur identifikasi objek hak cipta, penilaian nilai ekonomi, pendaftaran dan perlindungan hukum, penyusunan perjanjian jaminan, penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bahkan penerapan Hak Cipta HKI sebagai objek jaminan.

Penerapan Bidang Garapan Manajemen Kesiswaan Terkait Kasus Pembullyan di Madrasah Aliyah 3 Negeri Medan

Magdalena Friskayanti Manalu, Sri Muallimah, Agnes Natalia Sihombing, Lisa Alfira Andini, Mikhael Juni Pratama Sebayang, Santa Murni A Situmorang
Abstract: Manajemen kesiswaan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik (dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan) agar bisa mengikuti… ikuti proses PBM dengan efektif dan efesien. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini. Penanganan kasus bullying di Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan telah menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan efektif dalam bidang garapan manajemen kesiswaan. Langkah-langkah seperti identifikasi kasus dari berbagai perspektif, melibatkan pelaku dan korban dalam mediasi, serta penekanan pada keterlibatan orang tua merupakan bagian integral dari manajemen kesiswaan yang efektif. Implementasi langkah-langkah preventif seperti sosialisasi dan kampanye antibullying juga mencerminkan upaya proaktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung.

Penerapan Asas Non-Diskriminasi Dalam Perjanjian Kerja Part Time

Lulu Lutfiyah, Yasmine Erlisa MW, Oksya Salma, Nabila Izzaba
Abstract: Ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan yang dinamis seiring perkembangan perekonomian dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan… n lapangan kerja baru. Angka pengangguran tetap tinggi disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dan meningkatnya harapan hidup. Masalah lain yang dihadapi adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, yang dapat diukur melalui tingkat pendidikan. Rendahnya produktivitas kerja di Indonesia disebabkan oleh kurangnya penguasaan teknologi dan pengetahuan, yang pada gilirannya mempengaruhi besarnya kompensasi yang diterima oleh karyawan. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan penguasaan teknologi menjadi kunci untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Kebutuhan akan pekerjaan paruh waktu di Indonesia muncul dari aspek operasional perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Namun, perkembangan masyarakat yang cepat tidak selalu sejalan dengan perkembangan aturan dan hukum, sehingga penerapannya menjadi sulit. Peraturan perundang-undangan yang ada sering kali tidak dapat mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh, mengakibatkan ketidaklengkapan dan kurangnya jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk meninjau dan memperbarui regulasi yang ada agar lebih komprehensif dan dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam konteks pekerjaan paruh waktu. Hasil penelitian ini yaitu penerapan asas non-diskriminasi dalam perjanjian kerja part time memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan kerja dan perilaku antara karyawan dan perusahaan. Adanya non-diskriminasi dalam perjanjian kerja membantu menciptakan hubungan kerja yang adil, harmonis, kondusif, dan bermartabat di lingkungan kerja. Dengan tidak adanya diskriminasi, karyawan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, atau aliran politik.

Implementasi Hak Pekerja Memperoleh Cuti Haid Dalam UU Ketenagakerjaan

Nimas Calista Anggita, Dinar Rizka Amelia Mustika, Alfian Respamuji, Aristya Nadya Azhari
Abstract: Implementasi hak pekerja untuk memperoleh cuti haid dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia merupakan isu penting yang perlu diperhatikan. Cuti haid adalah hak yang diberikan kepada pekerja wanita untuk istirahat… t selama masa menstruasi mereka. Dalam UU Ketenagakerjaan, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hak cuti haid bagi pekerja wanita. Namun penerapan hak ini seringkali masih menimbulkan permasalahan di lapangan, seperti diskriminasi gender dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya hak tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penegakan hak cuti haid bagi pekerja wanita agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Penerapan hak pekerja perempuan untuk mendapatkan cuti haid sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan isu penting dalam dunia ketenagakerjaan. Pasal tersebut memberikan perlindungan kepada pekerja perempuan agar dapat menjalani masa haidnya dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir akan kehilangan pendapatan atau penempatan di tempat kerja. Hak ini memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka selama masa menstruasi, yang pada pasangannya dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan secara keseluruhan. Penerapan hak cuti haid ini juga sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta mencerminkan komitmen negara dalam memastikan kondisi kerja yang adil dan layak bagi seluruh pekerja.

Peranan Manajemen Risiko Dengan Pendekatan ALMA (Asset And Liabilities Management) Pada Pembiayaan Di Bank Syariah

Fina Diantasari, Liza Afakarin, Sri Wahyuni, Suprianik
Abstract: Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dan metode analisis data kualitatif untuk menganalisis informasi yang diperoleh. Fokus penelitian adalah pada Asset and Liabilities Management (ALMA)… ALMA) dalam konteks bank syariah. ALMA merupakan pendekatan strategis yang penting dalam mengelola aset dan kewajiban bank untuk menjaga keseimbangan keuangan dan mengelola risiko yang terkait dengan pembiayaan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ALMA memainkan peran kunci dalam mengelola risiko likuiditas, mengendalikan risiko pasar, dan memilih instrumen pembiayaan yang aman bagi bank syariah. Dengan penerapan ALMA, bank syariah dapat menjaga kestabilan keuangan dan mengoptimalkan pendapatan sambil membatasi risiko aset dan liabilitas. Penerapan manajemen risiko dengan pendekatan ALMA memberikan manfaat yang signifikan bagi bank syariah dalam mengelola risiko pembiayaan. ALMA juga merupakan strategi dan proses perencanaan yang melibatkan strategi seperti perencanaan, manajemen dana, dan manajemen kualitas pembiayaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya ALMA dalam konteks bank syariah dan bagaimana pendekatan ini dapat membantu bank dalam mengelola risiko, menjaga kestabilan keuangan, dan memilih instrumen pembiayaan yang sesuai dengan profil risiko.

Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Hindu Dan Budipekerti Siswa Kelas II Semester II SD Negeri 2 Tolai Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong Tahun Pelajaran 2023/2024

Ni Putu Reni Astuthi
Abstract: Penelitian ini bertuajuan untuk meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Hindu dan Budipekerti siswa kelas II semester II melalui penerapan model Snowball Throwing di SD Negeri 2 Tolai Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi… igi Moutong Tahun Pelajaran 2023/2024. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research. Lokasi penelitian ini adalah di SD Negeri 2 Tolai Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong. Lama dan Waktu penelitian : Penelitian ini dilaksanakan pada semester II tahun pelajaran 2023/2024. Analisis data nilai awal sampai dengan tes akhir baik itu pada siklus I dan Siklus II menunjukkan peningkatan rata-rata kelas, daya serap siswa, dan ketuntasan pada akhir siklus II sudah melebihi ketuntasan belajar yaitu 75%. Selain itu hasil daya serap mencapai kriteria keberhasilan yang ditetapkan.

Implementasi Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan (K3) Pada Pekerja Work From Anywhere (WFA)

Zahrani Nabilah, Susilawati
Abstract: Banyak bisnis telah mengadopsi metode kerja Work From Anywhere (WFA), yang memungkinkan anggota staf bekerja dari lokasi mana pun. Pada kenyataannya, terdapat berbagai kemungkinan bahaya yang terkait dengan kecelakaan kerja… rja tergantung pada lokasinya, terutama jika lokasi tersebut tidak sesuai untuk bekerja, dan seringkali karyawan tidak menyadari risiko tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan peraturan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada pekerja jarak jauh (WFA). Karena seluruh data penelitian ini berasal dari wawancara, maka digunakan metode yuridis empiris, dengan fokus pada analisis penalaran deduktif konseptual terhadap peraturan perundang-undangan. Wawancara dengan anggota staf yang mengadopsi sistem WFA di berbagai perusahaan di Indonesia digunakan untuk mengumpulkan data. Berdasarkan temuan penelitian, belum penting untuk mengatur semua jenis pekerja, termasuk mereka yang memanfaatkan WFA, melalui undang-undang yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Pengaruh Komunikasi K3 Internal Dengan Tingkat Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Proyek Pembangunan Kampus III UIN Imam Bonjol Padang

Nabila inne azri, Susilawati
Abstract: Kegiatan komunikasi K3 merupakan salah satu jenis penyuluhan K3 yang berusaha meningkatkan perilaku K3 setiap orang di lingkungan konstruksi. Permasalahan di lapangan: Kebanyakan orang tidak terlalu memikirkan hal ini. Selain… elain itu, dampak atau dampak dari tindakan tersebut dinilai minim karena peraturan APD masih dilanggar oleh peserta proyek, pekerja, dan karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi K3 internal mempengaruhi kepatuhan APD. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan kuantitatif. Sebuah survei yang didistribusikan kepada 42 sampel anggota staf dan pekerja konstruksi digunakan untuk mengumpulkan data. Total validator ahli berjumlah empat orang yang menerapkan pendekatan expert judgement untuk uji validasi instrumen. penerapan uji korelasi product moment dalam analisis data. Penelitian menunjukkan adanya hubungan antara komunikasi internal K3 dengan kepatuhan APD dengan nilai kontribusi sebesar 15,22% dan terdapat thitung > ttabel (2,241853314 > 2,048). Temuan di atas menunjukkan bahwa meskipun inisiatif komunikasi K3 internal berfungsi efektif sebesar 82%, namun pemenuhan APD internal masih rendah yaitu sebesar 66,05%.