Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:Industri halal saat ini berkembang pesat dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi besar dalam perdagangan internasional, khususnya pada sektor pangan. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan…
minan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga menjadi indikator kualitas dan keamanan produk yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen di pasar global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sertifikasi halal terhadap ekspor produk pangan di Indonesia selama periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi pemerintah, yaitu data jumlah produk bersertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta data nilai ekspor produk pangan dari Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif dan regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh sertifikasi halal terhadap ekspor produk pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan selama periode penelitian, seiring dengan meningkatnya nilai ekspor produk pangan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki pengaruh positif terhadap ekspor produk pangan di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan sistem sertifikasi halal dapat menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing dan kinerja ekspor produk pangan Indonesia di pasar internasional.
Abstract:Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the national economy; however, tax compliance, particularly related to Income Tax Article 21, remains relatively low. The main challenges faced by MSME…
E actors include limited tax literacy, complexity in tax calculations, and insufficient understanding of recent regulatory changes. To address these issues, the government introduced the Average Effective Rate (TER) scheme as an administrative simplification for calculating Income Tax Article 21. Nevertheless, the implementation of this scheme has not been fully understood by MSMEs at the village level. This study aims to conduct socialization and training on Income Tax Article 21 based on the TER scheme for MSMEs in Watesprojo Village and to evaluate its effectiveness in improving tax understanding and technical capability. The research method involved initial observation, regulatory socialization, practical tax calculation training, and participant evaluation. The results indicate a noticeable improvement in MSME actors’ understanding of the legal basis of Income Tax Article 21, the changes in the calculation scheme, and the practical application of the TER mechanism without disrupting business activities. Overall, the socialization and training activities proved effective in enhancing tax literacy and supporting sustainable tax compliance among MSMEs.
Abstract:Dalam hal ini, sengketa perdagangan biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa timbul sebagai konsekuensi dari penerapan kebijakan RED II dan EUDR yang menjadikan minyak sawit sebagai produk dengan risiko tinggi terkait deforestasi.…
forestasi. Pihak Indonesia berpendapat bahwa kebijakan tersebut bersifat tidak adil dan melanggar prinsip nondiskriminasi yang tercantum dalam GATT 1994. Studi ini menganalisis faktor-faktor utama yang menyebabkan sengketa ini, bagaimana respons kebijakan yang diambil oleh Indonesia, serta dampak ekonomi yang muncul, khususnya pada petani, industri kelapa sawit, dan performa ekspor nasional. Dengan melalui mekanisme sengketa WTO (DS593), pada tahun 2025 panel WTO memutuskan bahwa beberapa ketentuan dari Uni Eropa bertentangan dengan peraturan perdagangan internasional dan memerlukan penyesuaian. Hasil ini menunjukkan pentingnya diplomasi dalam perdagangan, penguatan hilirisasi, serta penerapan standar keberlanjutan guna meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Kesimpulan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa masalah lingkungan pada kebijakan Uni Eropa sering kali digunakan sebagai alat untuk melindungi pasar, sehingga diperlukan kebijakan yang adaptif dan strategi diplomasi multilateral untuk mempertahankan keberlangsungan ekspor biodiesel dari Indonesia.
Abstract:Women's empowerment at the grassroots level is often constrained by weak administrative practices and the absence of transparent financial management systems. This research aims to analyze how orderly administration and…
financial bookkeeping can strengthen women’s empowerment within the PKK Dawis 2 group in Surodinawan Village, Mojokerto City. Using a descriptive qualitative method with a case study approach, data were obtained through interviews, observations, and document analysis. The implementation of structured administrative procedures, including agenda preparation, attendance recording, and systematic documentation, resulted in increased participation, clearer decision-making processes, and stronger organizational coordination. Likewise, the adoption of basic financial bookkeeping enabled members to record income and expenditures accurately, prepare monthly financial reports, and improve accountability in managing community funds. The findings show that training and guided practice helped members build confidence, develop financial literacy, and contribute more actively to organizational activities. Overall, the study concludes that strengthening administrative discipline and transparent bookkeeping significantly enhances women’s agency and organizational resilience, offering a practical model for similar community groups.
Abstract:Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, merupakan salah satu wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di Indonesia yang menghadapi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau…
au serta keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) berbasis kearifan lokal mampu menjadi strategi alternatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat sekaligus menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan desain studi kasus, serta penerapan model Community-Based Participatory Research (CBPR), penelitian ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek aktif dalam proses pemberdayaan.
Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, diskusi kelompok terarah (focus group discussion), dan studi dokumentasi terhadap pelaksanaan program-program yang digagas oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Puncak Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara komunal berhasil diintegrasikan dalam pelatihan, produksi, dan pemasaran produk UMKM, seperti tas noken, minyak kemiri, serta kerajinan dari biji hutan. Dampaknya tidak hanya terlihat pada peningkatan kapasitas teknis pelaku usaha, tetapi juga pada penguatan identitas budaya dan solidaritas sosial komunitas.
Namun, masih terdapat sejumlah tantangan besar, seperti keterbatasan akses pasar karena infrastruktur yang minim, rendahnya literasi keuangan dan digital, serta belum optimalnya implementasi regulasi pendukung. Temuan ini mempertegas pentingnya pendekatan pemberdayaan berbasis lokal yang disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Papua. Oleh karena itu, kolaborasi multipihak dan penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas lokal menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan UMKM yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah 3T.
Abstract:Ekonomi kepesantrenan merupakan konsep ekonomi berbasis pesantren yang berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat sekitar. Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi…
nomi melalui berbagai aktivitas usaha seperti koperasi, perdagangan, dan industri kreatif.
Model ekonomi kepesantrenan bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi santri serta komunitas pesantren, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Metode penelitian yang digunakan mencakup studi literatur dan analisis empiris dari berbagai kasus pesantren yang telah berhasil menerapkan model ekonomi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi kepesantrenan memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan menciptakan lapangan kerja serta mendukung pengembangan ekonomi lokal. Implementasi model ini diharapkan dapat terus dikembangkan agar semakin banyak pesantren yang mampu berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional.
Abstract:Artikel ini mengkaji dinamika perdagangan produk perikanan antara Indonesia dan Jepang selama lima tahun terakhir, dengan fokus pada peluang, tantangan, dan kebijakan yang mempengaruhi ekspor perikanan Indonesia. Jepang…
merupakan pasar utama bagi komoditas perikanan Indonesia seperti udang, tuna, dan produk olahan lainnya, didorong oleh permintaan yang tinggi dan adanya perjanjian ekonomi seperti IJEPA yang mempermudah akses pasar. Analisis Revealed Comparative Advantage (RCA) menunjukkan Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang kuat, khususnya pada produk udang beku. Namun, ekspor perikanan Indonesia ke Jepang menghadapi tantangan seperti standar kualitas yang ketat, hambatan non-tarif, dan persaingan dengan negara eksportir lainnya. Kebijakan nasional dan bilateral, termasuk revisi IJEPA tahun 2024 yang menghapus bea masuk untuk beberapa produk, diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan volume ekspor. Data ekspor menunjukkan tren fluktuatif, dengan penurunan pada tahun 2023 dan semester pertama 2024. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kualitas produk, dan diversifikasi pasar untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar Jepang.
Abstract:This study explains about how the realization of reconciliation is seen by Kenna and Ledger’s forgiveness in a novel entitled Reminder’s of Him by Colleen Hoover in 2022. The writers on this article use qualitative method…
ethod which can help the reader to explore more about the context of the object. This forgiveness shows how Kenna and Ledger can forgive each other and move forward into better future. The analysis look at how Kenna tries to reach forgiveness in order to escape from her past memories while Ledger wants Kenna forgive him for what he has done to her. In conclusion, the writers confirm that Kenna and Ledger get their better relationship while forgive each other and move forward into recconciliation.
Abstract: Perkembangan teknologi digital khususnya dibidang e-commerce menghadirkan tantangan baru dalam penerapan hukum dagang syari’ah, e-commerce telah memungkinkan terjadinya transaksi bisnis secara online, menghilangkan batasan…
kan batasan ruang dan waktu, namun juga menimbulkan fenomena baru yang tidak diatur secara tegas dalam teks klasik hukum islam. Oleh karena itu bagaimana hukum dagang syari’ah dapat disesuaikan dengan kebutuhan diera digital ini dengan kemanfaatkan prinsip maslahah mursalah, pertimbangan untuk mencapai kebaikan bersama yang tidak secara eksplisit dimuat dalam teks hukum islam dalam pandangan maslahah mursalah, hukum islam dapat beradaptasi dengan dunia modern tanpa mengabaikan tujuan utama syari’ah untuk melindungi kesejahteraan umat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip maslahah mursalah dapat diterapkan pada e-commerce sebagai solusi kesenjangan hukum syari’ah yang muncul dalam perdagangan digital, fokus pada elemen-elemen kunci seperti keadilan, transparansi dan larangan yang merugikan seperti undang-undang riba, gharar dan maysir dan bagaimana perkembangan hukum syari’ah dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan baru dalam e-commerce, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pembentukan kerangka hukum yang adil dan tepat di era digital serta memberikan pedoman bagi pengembangan sistem perdagangan elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah serta penerapan maslahah mursalah dan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan hukum yang timbul dalam transaksi digital. Tujuanya adalah menciptakan sistem perdagangan yang efesien dan inovatif namun juga sesuai dengan aturan etika dan prinsip-prinsip syari’ah.