Abstract:Dalam hukum perdata internasional terdapat kualifikasi yang diperlukan untuk menemukan fakta fakta yang terdapat dalam sebuah kasus. Kasus yang kami angkat merupakan kasus anton vs bartolo,dimana kasus ini memerlukan sebuah…
ebuah kualifikasi untuk menentukan hukum mana yang berlaku. Sebab hal itu kelompok kami memilih menggunakan kualifikasi lex fori dan kualifikasi lex causae, yang nantinya dengan kualifikasi ini, kami mampu menganalisis permasalahan dalam kasus tersebut.
Abstract:Perseroan Terbatas (PT) kerap kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga kepailitan sering menjadi solusi. Kepailitan merupakan penyitaan umum atas aset debitur yang dikelola oleh kurator di bawah pengawasan…
ngawasan hakim pengawas. Setelah PT dinyatakan pailit, kreditor akan menuntut pelunasan piutang mereka.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian hak-hak kreditor pasca putusan pailit sesuai dengan peraturan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengkaji undang-undang dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila rencana perdamaian ditolak, PT akan memasuki fase insolvensi. Aset perusahaan dijual dan dibagikan berdasarkan asas pari passu prorate parte. Namun, regulasi mengenai kepailitan masih memiliki kekurangan, terutama terkait perlindungan terhadap kreditor konkuren.
Abstract:Karena setiap negara mempunyai undang-undang dan peraturan yang berbeda, penyelesaian sengketa hukum internasional dalam masalah perlindungan hewan merupakan suatu perkara yang rumit. Terdapat permasalahan unik terkait hukum…
ukum dan yurisdiksi internasional dalam konflik antara Institut Pertanian Bogor (IPB) dan organisasi kesejahteraan hewan Amerika. Artikel ini mengkaji proses dan mekanisme penyelesaian konflik internasional yang relevan, termasuk metode penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase dan mediasi serta proses berbasis pengadilan. Metode ini berupaya memahami inisiatif untuk membakukan peraturan perlindungan hewan di seluruh negara. Menurut laporan tersebut, perjanjian lintas batas masih menghadapi hambatan besar dalam menegakkan standar perlindungan hewan dan menegakkan peraturan, meskipun terdapat proses hukum internasional yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Artikel ini juga membahas implikasi penyelesaian perselisihan ini terhadap perkembangan hukum perlindungan hewan secara global, khususnya dalam konteks kolaborasi akademis dan organisasi internasional.
Abstract:Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi perdagangan, terutama dengan semakin berkembangnya e-commerce. Di Indonesia, e-commerce menjadi salah satu sektor…
tor ekonomi yang tumbuh pesat seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi digital. Dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang mulai diberlakukan sejak 2015, perdagangan lintas batas antarnegara di kawasan ASEAN menjadi lebih terbuka, sehingga menciptakan tantangan baru bagi perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia, khususnya dalam menghadapi persaingan di era MEA. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maupun regulasi regional di tingkat ASEAN. Penelitian ini juga menyoroti berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan konsumen, seperti rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya, kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di ranah digital, serta belum optimalnya koordinasi antarnegara ASEAN dalam harmonisasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mendukung, masih terdapat kelemahan dalam penerapan di lapangan. Dengan adanya MEA, penguatan hukum perlindungan konsumen serta kolaborasi antarnegara ASEAN menjadi sangat penting untuk menjamin keamanan dan keadilan bagi konsumen di era digital ini. Harmonisasi regulasi dan peningkatan kesadaran konsumen menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas di kawasan ASEAN.
Abstract:Akses Internet pada zaman saat ini merupakan kebutuhan yang krusial, dimana Internet banyak digunakan dalam segala hal, baik untuk pekerjaan, pendidikan, bisnis, serta kebutuhan yang lainnya. Khususnya pada dunia pendidikan,…
kan, peranan konektivitas internet memegang peranan penting, dimana pada saat ini kegiatan belajar dan mengajar dilakukan dengan bantuan konektivitas internet. Atas dasar tersebut, keberadaan akses internet pada kampus merupakan hal yang wajib. Namun, kualitas koneksi internet pada kampus dipengaruhi oleh banyak faktor, khususnya pada pengaturan lalu lintas internet. Tanpa pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan, maka kualitas koneksi internet dapat menurun serta mengganggu aktifitas pembelajaran pada kampus.
Abstract:Kebijakan moneter merupakan instrumen penting yang digunakan oleh bank sentral untuk mencapai tujuan stabilitas makroekonomi, terutama stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Efektivitas kebijakan…
bijakan moneter dalam mencapai tujuannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi makro saat ini, ekspektasi pasar, dan efektivitas transmisi kebijakan.
Analisis makroekonomi berperan penting dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan moneter. Berbagai indikator makroekonomi, seperti pertumbuhan PDB, tingkat inflasi, pengangguran, dan neraca perdagangan, dianalisis untuk memahami kondisi ekonomi saat ini dan memprediksi tren di masa depan. Analisis ini membantu bank sentral dalam menentukan jenis dan intensitas kebijakan moneter yang tepat untuk mencapai tujuannya.
Abstract:Pada tahun 2021, dua perusahaan teknologi besar di Indonesia, Gojek dan Tokopedia, mengumumkan merger mereka untuk membentuk GoTo, yang menggabungkan dua ekosistem digital besar di sektor e-commerce dan layanan transportasi…
asi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak merger ini terhadap pasar e-commerce dan layanan transportasi online di Indonesia melalui pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan pengguna dan pelaku usaha di berbagai kota besar di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merger tersebut meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat keunggulan kompetitif, dan memperbaiki integrasi layanan serta kolaborasi antar mitra bisnis. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pemangku kepentingan dalam memahami dampak merger dan menyusun strategi adaptif di sektor e-commerce dan layanan transportasi online. Disarankan agar penelitian lanjutan memperdalam analisis mengenai integrasi operasional, dampak terhadap kompetisi pasar, dan perspektif konsumen.
Abstract:Pendidikan Islam di Asia Tenggara, terutama melalui lembaga seperti pesantren di Indonesia dan madrasah di Malaysia, memainkan peran sentral dalam pembentukan karakter generasi muda. Pesantren mengintegrasikan pendidikan…
agama dan umum, menciptakan suasana yang mendukung pengembangan keterampilan siswa. Sementara itu, madrasah di Malaysia sering berkolaborasi dengan sistem pendidikan nasional, menggabungkan kurikulum agama dengan mata pelajaran umum. Perkembangan Islam di kawasan ini memiliki dinamika unik, dipengaruhi oleh latar belakang suku dan budaya yang beragam. Meskipun terdapat perbedaan dalam pola pendidikan Islam di Asia Tenggara, kesamaan tetap ada sebagai hasil dari rumpun budaya Melayu. Peran kesultanan dalam proses Islamisasi sangat menentukan, dimulai dari raja yang memeluk Islam dan diikuti oleh bangsawan serta masyarakat. Kesultanan tidak hanya berfungsi sebagai institusi politik, tetapi juga mendukung pendidikan dan syiar Islam, terutama pada masa perdagangan internasional yang subur, yang dikenal sebagai 'the age of commerce'.
Abstract:Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis penguatan hadits Ibnu Majah dari Shuhaib terhadap kebolehan perjanjian bagi hasil dalam perspektif agama Islam, dengan menjelaskan harmonisasi hadits tersebut dengan…
gan Pasal 1320 KUHPerdata. Kami menganalisis implementasi perjanjian bagi hasil dalam mengevaluasi kendala yang muncul dalam proses harmonisasi tersebut. Melalui pendekatan analisis data kualitatif dan dengan tambahan data dari studi kepustakaan, kami meneliti implementasi perjanjian bagi hasil dalam kebun dan mengidentifikasi tantangan dan kendala yang mungkin timbul dalam penerapan harmonisasi antara hadits Ibnu Majah dan Pasal 1320 KUHPerdata. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hadits Ibnu Majah yang disampaikan oleh Shuhaib dapat menjadi penguat yang relevan terhadap kebolehan perjanjian bagi hasil dalam perspektif agama Islam. Dalam konteks ini, kehadiran hadits tersebut memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendukung implementasi perjanjian bagi hasil dalam praktiknya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam memahami harmonisasi perjanjian bagi hasil dalam perspektif hukum perdata dan agama Islam serta memberikan panduan praktis bagi praktisi hukum, akademisi, dan pemerintah dalam mengatur perjanjian bagi hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Abstract:Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia bertujuan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya suatu hubungan timbal balik antara pemberi kerja dan pekerja di mana melekat hak dan kewajiban…
iban di dalamnya. Namun dalam praktiknya, masih terjadi permasalahan yang menjadi sorotan yakni mengenai pesangon akibat dari pemutusan hubungan kerja. Salah satu sengketa yang berkaitan dengan pesangon dialami oleh PT Duta Sumpit Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyebab terjadinya sengketa ketenagakerjaan di PT Duta Sumpit Indonesia dan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di PT Duta Sumpit Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan topik permasalahan serta menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundangan -undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu berhentinya aktivitas produksi di PT Duta Sumpit Indonesia mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja dan perusahaan seharusnya memberikan pesangon sebagai bentuk kompensasi kepada para pekerja. Namun, PT Duta Sumpit Indonesia tidak kunjung memberikan pesangon kepada para pekerjanya. Beberapa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Akibatnya karyawan terdampak pemutusan hubungan kerja mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam putusan tersebut PT Duta Sumpit Indonesia dinyatakan bersalah dan harus membayar uang pesangon sebagaimana telah diatur dalam pasal 156 ayat (2) Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.