Search Articles & Publications

Showing 1798 articles found for "Part"

Upaya Mengurangi Prokrastinasi Akademik Dengan Bimbingan Klasikal Pada Siswa MTSN 1 Payakumbuh

Adek Saputra, Afrinaldi
Abstract: Prokrastinasi akademik dapat menjadi tantangan yang signifikan dalam mengembangkan keterampilan belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas upaya mengurangi prokrastinasi akademik melalui pembelajaran… lajaran klasikal pada siswa  MTSN 1 Payakumbuh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dimana siswa sebagai subjek utamanya. Pendekatan konselor klasik dilakukan oleh konselor yang fokus pada pemberian informasi, teknik manajemen waktu, dan peningkatan motivasi diri. Siswa juga akan berpartisipasi dalam diskusi kelompok dan berbagi pengalaman serta strategi untuk mengatasi penundaan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner untuk menilai tingkat prokrastinasi sebelum dan sesudah intervensi. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan prokrastinasi akademik siswa secara signifikan. Faktor-faktor seperti pemahaman konsep waktu, perencanaan tugas, dan motivasi belajar menjadi inti dalam upaya mengatasi penundaan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa nasihat tradisional dapat menjadi strategi yang efektif untuk membantu siswa mengembangkan kebiasaan belajar yang lebih produktif

Penerapan Bimbingan Kelompok Dalam Peningkatan Management Waktu Panti Asuhan Aisyah Putra

Adek Saputra, Afrinaldi
Abstract: Manajemen waktu merupakan keterampilan penting yang memengaruhi keberhasilan dan perkembangan pribadi anak-anak di panti asuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali efektivitas penerapan bimbingan kelompok dalam meningkatkan… ngkatkan manajemen waktu di Panti Asuhan Aisyah Putra. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Partisipan penelitian melibatkan staf pengajar dan penghuni panti asuhan.

Peran Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Paloh Naga Kec. Pantai Labu

Ayu Mentari, Mardian Idris Harahap
Abstract: Setiap Masyarakat mempunyai pemilih yaitu satu suara baik kelembagaan maupun pribadi dan ada pulak pemilihan melakukan kecurangan dengan menyogok dan ada juga yang jujur bahwa satu-satunya cara untuk untuk melakukan kejujuran… juran dengan harus digunakan untuk mempengaruhi perubahan. Pemilihan Kepala Desa sesuatu hal yang merupakan bentuk politik lokal yang ditingkatkan desa yang searah dengan tercapainya otonomi desa. Metode yang ingin akan digunakan adalah suatu deskriptif dan kualitatif dari hasil penelitian ini menunjukkan suatu hal tersebut yang Pelaksanaan proses pemilihan kepala desa di Paloh Naga yang akan melalui tahap terkendali Namun, hukum menghalangi proses ini Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan kepala desa adalah suatu yang pekerjaan dan kebijakan yang menarik bagi masyarakat pedesaan. Komunitas desa yang penuh cinta terhadap wilayahnya, Masyarakat pedesaan memiliki sesuatu yang kesadaran politik yang lebih rendah dan dibandingkan masyarakat desa pengasih yang Memasuki kawasan perkotaan. serta keyakinan politik tentang pemerintahan desa. Hal ini juga akan terbagi menjadi dua sisi: kepercayaan terhadap pemimpin juga dan pandangan masyarakat terhadap pemimpin sistem politik. Hal lain akan menyangkut faktor-faktor yang akan mempengaruhi partisipasi dan Kebijakan masyarakat seperti kemauan politik, tingkat Pendidikan dan juga tingkat ekonomi.

Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance

Febryanti, Aldri Alfrinardi, Rembrandt
Abstract: Pengelolaan sampah menjadi aspek krusial dalam pembangunan berkelanjutan suatu kota. Penelitian ini mengevaluasi peran Pemerintah Kota Jambi dalam mengelola sampah dengan fokus pada penerapan Good Environmental Governance… e (GEG). GEG mencakup transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan dalam kebijakan lingkungan. Terdapat juga korelasi dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah daerah Kota Jambi memiliki peran penting dalam mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah, memastikan prinsip GEG terpenuhi. Metode penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan hukum doktrinal/normatif. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah dalam konteks pembangunan berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan, dan efisiensi sumber daya. GEG diaplikasikan sebagai landasan utama pengelolaan sampah, memandu transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan dasar hukum yang kuat. Pentingnya implementasi Perda Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 dalam mencapai Good Environmental Governance disoroti, meskipun perlu peningkatan dalam pelaksanaannya. Kebijakan pemerintah Kota Jambi dalam pengelolaan sampah menunjukkan komitmen terhadap prinsip Good Governance dan perlindungan lingkungan hidup. Upaya seperti kerjasama dengan bank sampah dan regulasi di setiap kecamatan menjadi bagian integral dari kebijakan ini. Pelaksanaan prinsip-prinsip GEG diharapkan mendukung upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. 

Analisis Kesulitan Maharah Kitabah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di PBA 2 Angkatan 2022 UINSU

Dini Fadhliyah Naiborhu, Dwi Lestari, Rahita Rahmadya Waluyo, Siska Rahmadani, Sahkholid Nasution
Abstract: Maharah kitabah (kemampuan menulis) merupakan maharah keempat dari maharah sebelumnya yaitu maharah istima’, maharah kalam dan maharah qiraah yang merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pelajar ataupun guru… uru bahasa Arab. Ada banyak sekali kesulitan ataupun problematika pembelajaran maharah kitabah yang dialami oleh pelajar ataupun mahasiswa. Oleh sebab itu, peneliti membahas terkait analisis kesulitan maharah kitabah dalam pembelajaran bahasa Arab di PBA 2 angkatan 2022 UINSU. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka dan pengumpulan data. Partisipan yang dipilih terdiri dari 17 orang mahasiswa PBA 2 UINSU dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dalam bentuk google form. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa PBA 2 UINSU mengalami kesulitan dan masih merasa bingung dalam penggunaan tanda baca bahasa Arab dalam pembelajaran maharah kitabah. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan rajin membaca buku tentang pembahasan mengenai tanda baca bahasa Arab, rajin membaca buku-buku Arab sebagai bentuk pelatihan dengan mengidentifikasi kesalahan dalam penulisan tanda baca di buku tersebut, banyak berlatih dan terakhir jangan malu untuk bertanya kepada dosen ataupun teman. Dosen juga memiliki peran penting yaitu dengan memberikan penjelasan-penjelasan yang mudah dipahami dan memberikan pelatihan rutin untuk mahasiswa agar terbiasa dalam mempraktekkan penggunaan tanda baca bahasa Arab dalam pembelajaran maharah kitabah.

Hukum Pidana Konservasi Tanah Dan Air Dalam Undang - Undang No 37 Tahun 2014

Arif Setiawan, Aldri Frinaldi, Rembrand
Abstract: Tanah dan air dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia sekaligus amanah Tuhan yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara… ra berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, Undang-Undang tentang Konservasi tanah dan air ini mencantumkan pula ketentuan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan serta hak gugat Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah hukum pidana di bidang konservasi tanah dan air dan bagaimanakah tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air, yang dengan penelitian hokum normative disimpulkan bahwa: Penyidikan tindak pidana konservasi tanah dan air dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang konservasi tanah dan air. Tindak pidana konservasi tanah dan air apabila dilakukan oleh orang perseorangan, petani penggarap tanaman pangan, badan hukum atau badan usaha dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Problematika Pendanaan Partai Politik dan Munculnya Politik Transaksional Dengan Kajian Epistemologi

Arinta Eka Putri, Murni Hermiatun Sholehah, Puri Arum Sari, Eviani Candran Darmaputri
Abstract: Penelitian ini membahas mengenai problematika pendanaan partai politik yang memunculkan politik transaksional dalam kajian epistemologi. Objek telaah epistemologi sendiri adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang,… g, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan lainnya, jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu hal. Tujuan penelitian ini untuk untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari pemahaman tentang pendanaan partai politik yang memunculkan politik transaksional, mengkaji sumber-sumber pengetahuan yang digunakan dalam memahami dan mengartikan fenomena ini, menelaah kasus politik transaksional menggunakan sudut pandang epistemologi, dan memahami keterbatasan pengetahuan yang ada serta kemungkinan adanya bias atau kesalahan interpretasi. Solusi yang ditawarkan dari penelitian ini yaitu menerapkan regulasi yang ketat, pendidikan politik yang baik, partisipasi politik dan publik yang aktif, serta sistim pemilihan yang adil dan pengawasannya yang ketat. Temuan penelitian menunjukkan politik transaksional mengakui bahwa politik adalah proses dinamis yang melibatkan interaksi antara berbagai kepentingan dan aktor politik.

Penegakan Hukum Terhadap Anggota Legislatif Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Indonesia

Safitri, Intan, Fitria Ismaya, Lina Wati
Abstract: Korupsi is an infection pestilence for Indonesia and for the entire world. Defilement is the abuse of cash that is generally completed by specific gatherings. Defilement generally happens inside the extent of organizations… ns and inside the extent of government, this is on the grounds that they believe they are deficient in what they get from their compensation or pay which not set in stone. Defilement is a wrongdoing or a crook act, it is kept in the law and on the off chance that there is a culprit of debasement there will be sanctions identical to what he has done. Right now regulation masters are less firm in managing difficult issues, for example, defilement cases, they are deficient in dealing with them, one of the variables is on the grounds that there are so many debasement individuals and on the grounds that the implementers are apathetic in taking care of them, they favor their own alternate ways, specifically by going to the sanctuary. -claiming not to realize what truly occurred. At present, there are numerous culprits of debasement, particularly in authoritative circles. They ought to orchestrate funds so they can be conveyed to the local area or to the people who need it more, however by and by this isn't true, they rather meddle with the assets that they ought to circulate to the local area. Regulation implementers are likewise lacking in taking care of debasement cases, particularly in administrative circles since they normally feel they are in a higher position and can play with cash. One might say that when there is cash there is opportunity. The answer for this lies in the public arena, the public requirements to assist with debasement cases, particularly in the regulative body, and full consciousness of regulation implementers or people who are obliged to do their obligations to destroy all instances of defilement, particularly those all through Indonesia.

Expansion The Meaning Of Principle Lex Specialis Derogat Lex Generalis

Itok Dwi Kurniawan
Abstract: The aim of writing this article is to determine the expansion of the meaning of the principle of lex specialis derogate legi generali which occurs in cases of same-sex sexual harassment. This research is normative legal… research that uses a case approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique for collecting and analyzing legal materials used in writing this article is literature study. The result of this research is that the principle of lex specialis derogate legi generali, when implemented in certain cases, can have an expanded meaning. The first meaning is that specific laws override general laws, while the expansion of the intended meaning in a particular case can be interpreted as the textual suitability of the law and the case that occurred.

Peran Partisipasi Masyarakat Pulau Sabutung Dalam Pengelolaan Lingkungan Permukiman

Adriani
Abstract: Permukiman sebagai suatu produk tata ruang, merupakan hasil interaksi adaptasi manusia dengan lingkungan. Keberadaan manusia sebagai masyarakat yang menghuni suatu kawasan dapat memberikan pengaruh secara langsung maupun… tidak langsung terhadap terbentuknya kualitas lingkungan permukiman. Pulau Sabutung sebagai lokasi penelitian merupakan pusat Pemerintahan yang berpotensi akan terus mengalami pengembangan. Masyarakat mengambil peran penting di dalamnya. Lingkungan permukiman yang terawat serta dikelola dengan baik dapat mendorong keberlanjutan suatu Kawasan. Informasi pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung di lokasi kemudian digambarkan secara deskriptif untuk memaparkan kondisi karakteristik serta peran partisipasi masyarakat di Pulau Sabutung dalam pengelolaan permukimannya. Hasil analisis memberikan gambaran bahwa pengelolaan lingkungan permukiman melalui partisipasi masyarakat belum dilakukan secara optimal, begitupula dengan dukungan dari pemerintah setempat. tetapi sebagai modal dasar adalah bahwa masyarakat Pulau Sabutung dapat digerakkan dan diajak dalam pengelolaan lingkungan. Perlu adanya pendampingan secara berkala dan kerja sama berbagai pihak serta dilaksanakan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan.