Abstract:Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh oknum administrasi pemerintah merupakan suatu perjuangan yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan politik. Fenomena pungutan liar, atau yang sering disebut dengan…
n pungli, telah menjadi masalah yang meresahkan dalam tatanan pemerintahan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pungutan liar seringkali merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar ini menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah, beberapa langkah diperlukan. Pertama, penyelidikan dan pengumpulan bukti yang cermat perlu dilakukan untuk mengungkap praktik pungutan liar tersebut. Hal ini memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam memberikan informasi yang mendukung proses penyelidikan. Kedua, perlu adanya proses hukum yang transparan dan adil bagi pelaku pungutan liar. Pengadilan yang independen dan bebas dari intervensi politik sangat penting agar proses peradilan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pendekatan pencegahan juga harus ditingkatkan melalui edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan konsekuensi hukum bagi pelaku pungutan liar. Penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan internal juga perlu diimplementasikan guna mencegah praktik pungutan liar di lingkungan administrasi pemerintah. Dengan pendekatan yang komprehensif, penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat pulih, dan tercipta tatanan pemerintahan yang lebih adil dan bertanggung jawab.
Abstract:Perencanaan, pengorganisasian, mobilisasi sumber daya masyarakat, dan pelaksanaan pengendalian merupakan langkah-langkah penting dalam proses mencapai tujuan. Pengelolaan yang efektif memerlukan kerja sama dari kedua belah…
ah pihak. Maka kedua belah pihak akan mendapat untung besar dari Anda. Karena sekolah tidak dapat berfungsi tanpa guru, maka guru dan sekolah merupakan mitra kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang pendidikan. Unsur terpenting dalam pendidikan adalah guru. Mata pelajaran akademik dirancang untuk memudahkan proses pembelajaran, dengan fokus pada kursus bahasa Inggris. Meskipun bahasa Inggris bukan bahasa umum di kalangan siswa, kursus ini memerlukan kamus dan Google Terjemahan untuk memahami bahasa tersebut, dan metodologi pengajarannya menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi dilakukan oleh pihak yayasan bersama kepala sekolah SMP dan SMA Informatika Tanah Merah Bangkalan serta dengan guru SMP dan SMA yang mengajarkan Bahasa Inggris, sehingga hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kepala sekolah telah menjalankan perannya di sekolah bagi para guru di sekolah tersebut, baik mata pelajaran umum maupun khusus, mengenai pengendalian kelas serta memotivasi tindakan dan mengarahkan guru pada pelajaran bahasa inggris. baik SMP maupun SMA di sekolah tersebut. Informatika berada di bawah naungan Yayasan Nurul Huda Kendaban Tanah Merah Bangkalan
Abstract:Merekalah yang mempunyai tanah-tanah yang mereka kuasai, oleh karena itu perlu didefinisikan dan dikaji hak-hak penguasaan tanah di Indonesia maupun yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 agar…
ar masyarakat Indonesia dapat memahami hak-hak hukumnya. Merekalah yang mempunyai tanah-tanah yang mereka kuasai, oleh karena itu perlu didefinisikan dan dikaji hak-hak penguasaan tanah di Indonesia maupun yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 agar masyarakat Indonesia dapat memahami hak-hak hukumnya.
Abstract:Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mulai melaksanakan reformasi birokrasi pada tahun 2006. Apa yang dimaksud dengan reformasi…
ormasi birokrasi Badan Pertanahan Republik Indonesia? Kami saat ini menggunakan landasan Normatif empiris dalam penelitian kami. Reforma Agraria adalah proses berkelanjutan untuk mengatur kembali kepemilikan, penggunaan, penguasaan, dan eksploitasi sumber daya pertanian. Membangun organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia yang rapi, profesional, dan bertanggung jawab diperlukan agar BPN RI dapat memenuhi kewajiban dan menjalankan fungsinya dalam rangka melaksanakan visi pengembangan pertanahan. Hal ini akan memungkinkan organisasi untuk membangun birokrasi yang efektif.
Abstract:Penelitian ini menganalisis dua kasus hukum agraria di Indonesia yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan sertifikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan…
jukkan bahwa penjualan tanah tidak bersertifikat dan kepemilikan sertifikat tanah ganda masih menjadi permasalahan utama dalam hukum agraria di Indonesia. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah dan maladministrasi dalam pengelolaan pertanahan menjadi penyebab utama permasalahan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan efektivitas hukum agraria di Indonesia, khususnya dalam hal kepemilikan tanah dan sertifikasi.
Abstract:Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui otoritas Badan Pertanahan Nasional Tata cara penyelesaian sengketa pertanahan dan untuk mempelajari lebih lanjut tentang proses penyelesaian sengketa Negara belum menyelesaikan gugatan…
ugatan tersebut. Sertifikat Ganda Kota Tondano Kabupaten Minahasa. Agen penagihan SENGKETA ATAU SENGKETA YANG DIAJUKAN OLEH BADAN Permasalahan pertanahan nasional merupakan sebuah terobosan baru. Baru-baru ini diterapkan oleh pemerintah. Hal ini untuk menghindari kontaminan, atau Setidaknya permasalahan ini bisa diminimalisir masuk ke ruang sidang. otoritas kementerian Petugas Penyelesaian Sengketa ATR/BPN atau jika perselisihannya diatur dengan peraturan menteri. ATR/Direktur Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 tahun Mengenai penanganan penyelesaian perkara pada tahun 2021 Negara. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Pertanian dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 mengenai penanganan penyelesaian insiden Properti yang terkait dengan kejadian tersebut Tanah disengketakan, disengketakan, atau diadili Negara pengobatan Klaim sesuai peraturan hukum hukum dan/atau kebijakan Negara. Tentang penyelesaian perselisihan Sengketa di luar kewenangan layanan ini dapat diberikan melalui perantara.
Abstract:Artikel ini membahas tentang isyarat teknologi dalam al-Qur’an. Dalam penggunaan teknologi tidak lepas dari dampak positif yang memiliki manfaat bagi manusia, disamping itu juga memiliki dampak negatif yang dapat menghancurkan…
ancurkan tatanan kehidupan manusia jika tidak memiliki nilai moral dan etika. Sedangkan nilai tersebut ada pada al-Qur’an yang diceritakan dalam kisah-kisah, namun kalau ingin memahami al-Qur’an perlu dilihat kepada tafsir dan dalam penafsiran al-Qur’an di kitab tafsir yang ada belum ditemukan kata teknologi. Inilah yang akan diungkap pada artikel ini dengan merujuk kepada kitab Tafsir Al-Jawahir Fii Tafsir al-Qur’an al-Karim dan Tafsir Al-Misbah dengan perspektif teknologi. Akan tetapi, jika berbicara tentang teknologi itu terlalu luas, maka difokuskan kepada teknologi konstruksi dengan melihat isyarat teknologi konstruksi pada kisah-kisah dalam al-Qur’an. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengungkap isyarat tentang keberadaan teknologi konstruksi, menjelaskan penafsiran ulama dan penggunaan teknologi konstruksi pada kisah yang terdapat dalam al-Qur’an. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan objek materinya ayat-ayat kisah yang mengisyaratkan teknologi konstruksi. Sedangkan objek formalnya teori teknologi konstruksi dan kisah al-Qur’an dalam studi ulum al-Qur’an. Data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur’an dan kitab tafsir Al-Jawahir Fi Tafsir al-Qur’an al-Karim karena bercorak ilmi dan kitab tafsir Al-Misbah, karena termasuk kepada tafsir kontemporer disaat istilah teknologi ini sudah ada.
Abstract:Pengembangan sektor pertanian, khususnya untuk sektor agribisnis itu Permasalahan besarnya konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, yaitu menyebabkan akses petani terhadap sumber daya pertanian, terutama keterbatasan…
asan lahan. Kecuali Bahwa, faktor lemahnya kepemilikan dan kewenangan lahan, mengancam petani keberadaannya menjadi penyebab konflik agraria di pedesaan yang semakin marak binar. Permasalahan konflik agraria yang dipicu oleh kian hari semakin meningkat aktivitas pengembangan. Kondisi ini akan berdampak pada terjadinya konflik pemanfaatan lahan. Kecuali itu, terlalu banyak sumber daya lahan yang belum dimanfaatkan atau dimanfaatkan sesuai peruntukannya, banyak terjadi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya potensi fisik lahan dan sesuai dengan rencana penggunaan lahan wilayah. Karena hal tersebut diperlukan untuk menggalakkan pentingnya pemanfaatan lahan secara terencana, ditatanan yang dimanfaatkan secara optimal, serasi, seimbang, dan berkelanjutan. Karena itu jadilah diperlukan upaya pengelolaan perencanaan penggunaan lahan. Perencanaan penggunaan lahan harus dilakukan dengan partisipasi masyarakat (petani) dalam pengambilan keputusan kebijakan pembangunan ditatanan yang digunakan bersifat integratif, sehingga upaya dalam proses perencanaan penggunaan lahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam implementasi program ini, penggunaan lahan perencanaan harus dengan pendekatan pengelolaan masyarakat, agar terealisasi pendekatan kapasitas dan potensi masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Program yang menjadi bentuk perencanaan pengelolaan penggunaan lahan yang bersifat bottom up pendekatan dan digunakan untuk cetak biru yang tidak bersifat menciptakan ketergantungan, sampai program yang menjadi dasar pengelolaan perencanaan penggunaan lahan kepada masyarakat harus bersifat memberdayakan, sehingga berdampak pada masyarakat khususnya petani tidak hanya sebagai objek, namun sebagai subjek, khususnya dalam pelaksanaan perencanaan penggunaan lahan proses dalam sistem agribisnis dan bisnis.
Abstract:Perkembangan perbankan syariah telah menjadi salah satu bagian penting dalam sistem keuangan global dengan pertumbuhan yang signifikan di banyak negara. Seperti munculnya Eksekusi hak tanggungan syariah, eksekusi hak tanggungan…
ggungan syariah dilakukan ketika peminjam gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pinjaman yang telah disepakati. Ini bisa terjadi jika peminjam tidak dapat membayar pinjaman sesuai jadwal atau tidak memenuhi syarat-syarat lain yang telah disepakati dalam perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Sumber kajian artikel ini adalah buku, tesis, artikel atau jurnal, serta prosiding yang sesuai dengan tema atau topik yaitu eksekusi hak tanggungan syariah. kesimpulan dari penelitian ini pertama Hak tanggungan syariah adalah salah satu jenis jaminan yang sering diterapkan dalam akad pembiayaan perbankan syariah. Hak tanggungan ini memberikan rasa aman bagi kreditur dan perlindungan hukum dari kerugian. Hak Tanggungan sendiri diatur dalam Undang undang no. 4 tanggal 9 April 1996 pasal 1 ayat 1 adalah: “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
Abstract:Sagu, tumbuhan yang mengandung beragam potensi, menjadi fokus penelitian penting di Papua. Sagu tidak hanya menjadi makanan pokok pengganti nasi tetapi juga memiliki peran signifikan dalam industri, budaya, dan kesehatan.…
. Namun, pemanfaatan sagu masih terbatas, terutama karena ketergantungan pada beras. Penelitian ini bertujuan untuk merinci potensi multifungsi sagu dan bagaimana pengelolaan berkelanjutan dapat mendukungnya. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi potensi ekonomi sagu sebagai sumber pangan dan industri, memahami peran sosial dan budaya sagu dalam masyarakat Papua, dan mengeksplorasi manfaat kesehatan dari berbagai bagian pohon sagu. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka sebagai metode utama. Identifikasi literatur relevan dilakukan, dengan analisis menyeluruh serta sintesis informasi dari berbagai sumber daya literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sagu memiliki potensi besar dalam aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan. Sagu dapat menjadi sumber pangan dan bahan industri yang signifikan, dengan beragam produk olahan sagu yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Di sisi sosial, sagu memiliki makna simbolis dalam budaya Papua, memperkuat identitas budaya dan memfasilitasi hubungan sosial yang positif. Selain itu, sagu juga memiliki potensi kesehatan yang belum banyak dieksplorasi, dengan berbagai bagian pohon sagu yang dapat digunakan untuk pengobatan tradisional. Kesimpulannya, sagu adalah sumber daya multifungsi yang memiliki nilai dalam berbagai aspek kehidupan di Papua. Dengan pengembangan kebijakan yang mendukung pengelolaan berkelanjutan, potensi sagu dapat dioptimalkan. Hal ini akan mendukung pemanfaatan yang lebih luas serta keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang potensi sagu, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat Papua dan pelestarian budaya serta lingkungan di wilayah tersebut.