Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kepercayaan diri siswa slow learner serta peran dukungan teman sebaya dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa slow learner di SMA Negeri 2 Palopo. Fokus penelitian meliputi…
liputi dua aspek utama, yaitu: kondisi kepercayaan diri siswa slow learner dan bentuk dukungan teman sebaya dalam meningkatkan kepercayaan diri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang berupaya memahami secara mendalam kondisi dan pengalaman siswa slow learner dalam lingkungan sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tiga siswa slow learner, tiga teman sebaya, dan satu guru BK. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi, bahan referensi, dan member check, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kepercayaan diri siswa slow learner di SMA Negeri 2 Palopo belum berkembang secara optimal, terutama pada aspek keyakinan terhadap kemampuan diri, optimisme, dan objektivitas diri. Sementara itu, aspek tanggung jawab serta kemampuan bersikap rasional dan realistis telah ditunjukkan dengan cukup baik. Dukungan teman sebaya berperan dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa slow learner melalui lima bentuk dukungan, yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasional, dan dukungan jaringan sosial. Dukungan tersebut membantu siswa merasa diterima dan dihargai, mengurangi rasa minder, meningkatkan keberanian untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam pembelajaran, serta menumbuhkan keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian, dukungan teman sebaya menjadi salah satu faktor penting dalam membantu perkembangan kepercayaan diri siswa slow learner di lingkungan sekolah.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Aksesibilitas dan Fasilitas terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan di Wisata Citiis Galunggung Kabupaten Tasikmalaya, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian…
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif verifikatif, dengan sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program IBM SPSS. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel Aksesibilitas, Fasilitas, dan Keputusan Berkunjung berada pada kategori sangat kuat. Secara parsial (uji t), Aksesibilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Berkunjung dengan nilai t hitung sebesar -0,999 dan nilai signifikansi 0,320 > 0,05. Sebaliknya, Fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Berkunjung dengan nilai t hitung sebesar 16,480 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Secara simultan (uji F), diperoleh nilai F hitung sebesar 453,167 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai R Square sebesar 0,903 menunjukkan bahwa 90,3% variasi Keputusan Berkunjung dapat dijelaskan oleh variabel Aksesibilitas dan Fasilitas, sedangkan 9,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas fasilitas menjadi faktor yang paling dominan dalam mendorong keputusan wisatawan untuk berkunjung ke Wisata Citiis Galunggung Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu, pengelola diharapkan terus meningkatkan kualitas fasilitas serta melakukan perbaikan aksesibilitas guna meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi wisata.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Ketahanan Pangan di Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Fokus penelitian ini menggunakan teori efektivitas Richard M. Steers (2013) yang meliputi…
liputi pencapaian tujuan (goal achievement), integrasi (integration), dan adaptasi (adaptation). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pemerintah desa, BUMDes, kelompok tani, dan masyarakat Desa Ulanta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Ketahanan Pangan di Desa Ulanta tergolong cukup efektif. Pada aspek pencapaian tujuan, program mampu membantu meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat melalui kegiatan pertanian dan perikanan, bantuan bibit, pupuk, sarana produksi pertanian, serta dukungan modal usaha. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi kendala seperti perubahan cuaca, serangan hama tanaman, dan fluktuasi harga hasil panen. Pada aspek integrasi, terdapat kerja sama dan koordinasi yang cukup baik antara pemerintah desa, BUMDes, kelompok tani, dan masyarakat dalam pelaksanaan program melalui musyawarah dan partisipasi masyarakat. Sementara pada aspek adaptasi, pemerintah desa bersama masyarakat mampu menyesuaikan pelaksanaan program terhadap berbagai perubahan dan kendala yang terjadi melalui koordinasi, evaluasi, dan musyawarah bersama. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Program Ketahanan Pangan di Desa Ulanta telah berjalan cukup efektif karena mampu mencapai sebagian besar tujuan program, membangun kerja sama yang baik antar pihak terkait, serta memiliki kemampuan dalam menyesuaikan program terhadap berbagai perubahan dan tantangan yang terjadi selama pelaksanaan program. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji faktor-faktor lain yang memengaruhi efektivitas Program Ketahanan Pangan serta menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda agar diperoleh hasil penelitian yang lebih luas dan mendalam.
Abstract:Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum di Indonesia meskipun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kenaikan usia ini justru meningkatkan permohonan…
an dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pemberian dispensasi dengan ketentuan yang berlaku serta dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pemberian dispensasi kawin pasca perubahan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg berdasarkan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Bahan hukum primer berupa Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg dan peraturan terkait dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin telah sesuai secara formal-prosedural dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, karena hakim telah menempuh seluruh tahapan prosedural yang diwajibkan. Namun, dari sisi materiil alasan berupa kekhawatiran perbuatan menyimpang dari ajaran agama Islam bersifat umum sehingga standar "alasan sangat mendesak" cenderung diterapkan longgar. Dasar pertimbangan hakim terdiri atas unsur formil berupa kewenangan dan kelengkapan syarat administratif, serta unsur materiil berupa fakta hubungan asmara calon mempelai dan penerapan kaidah fikih dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, yang ditinjau dari Teori Perkawinan telah memuat sebagian aspek kesiapan calon mempelai namun belum komprehensif pada aspek kesiapan psikologis.
Child marriage remains a legal issue in Indonesia even though the minimum age for marriage has been raised to 19 years through Law Number 16 of 2019. This increase in age has actually increased applications for marriage dispensation to the Religious Courts, raising questions regarding the conformity of granted dispensations with applicable regulations and the judge's basis for consideration in granting them. This study aims to analyze the conformity of granting marriage dispensation after the change in the minimum age limit for marriage based on Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, as well as to analyze the judge's basis for consideration in Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg based on PERMA Number 5 of 2019. This study uses a normative legal research method with a statutory, case, and conceptual approach. Primary legal materials, including Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg and related regulations, were analyzed descriptively and qualitatively. The research results show that the granting of marriage dispensation is formally and procedurally in conformity with Law Number 16 of 2019 and PERMA Number 5 of 2019, as the judge followed all required procedural steps. However, from a substantive standpoint, the reasoning concerning acts deviating from Islamic teachings is general in nature, so the "very urgent reason" standard tends to be applied loosely. The judge's basis for consideration consists of formal elements, namely authority and completeness of administrative requirements, and material elements, namely the fact of the romantic relationship between the prospective spouses and the application of the fiqh principle of dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, which, when reviewed through Marriage Theory, has addressed some aspects of the prospective spouses' readiness but has not been comprehensive regarding psychological readiness.
Abstract:Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum seorang direktur yang menggunakan aset pribadinya untuk memenuhi kewajiban pembayaran pesangon perusahaan, khususnya ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata dan Undang-Undang…
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian yang melibatkan penggunaan aset pribadi direktur serta untuk menentukan dasar hukum pertanggungjawaban direktur atas pembayaran hak-hak karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif dan kualitatif melalui penalaran deduktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian di mana seorang direktur secara sukarela berjanji menggunakan aset pribadinya untuk menjamin atau memenuhi kewajiban pesangon perusahaan dapat mengikat secara sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Pertanggungjawaban pribadi direktur timbul dari hubungan kontraktual yang dibangun secara sukarela, bukan secara otomatis karena jabatannya sebagai organ perusahaan. Penggunaan aset pribadi juga tidak menghapuskan prinsip pemisahan entitas hukum (kekayaan terpisah) antara perusahaan dan direktur. Temuan ini menekankan pentingnya pengaturan kontraktual yang jelas guna memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban pesangon.
This study examines the legal responsibility of a director who uses personal assets to fulfill a company’s severance payment obligations, particularly from the perspective of Article 1338 of the Indonesian Civil Code and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This study aims to analyze the validity of an agreement involving the use of a director’s personal assets and to determine the legal basis of the director’s responsibility for the payment of employee compensation. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed descriptively and qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that an agreement in which a director voluntarily undertakes to use personal assets to secure or fulfill the company’s severance obligations may be legally binding as long as it satisfies the requirements for a valid agreement under Article 1320 of the Civil Code. The director’s personal liability arises from the contractual relationship voluntarily established, rather than automatically from the director’s position as a corporate organ. The use of personal assets also does not eliminate the separate legal entity principle between the company and the director. These findings emphasize the importance of clear contractual arrangements in providing legal certainty for the fulfillment of severance obligations.
Abstract:Transformasi ekonomi digital menimbulkan persoalan hukum baru mengenai perlindungan nilai ekonomi atas manfaat layanan digital yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya dinikmati konsumen, khususnya sisa kuota internet…
yang hangus setelah berakhirnya masa berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis sisa kuota sebagai nilai ekonomi digital dan merekonstruksi model perlindungan konstitusional yang menjamin hak milik serta kepastian hukum yang adil bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan telekomunikasi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa kuota yang diperoleh melalui pembayaran sah, memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, belum sepenuhnya dinikmati, dan memerlukan perlindungan hukum dapat dikonstruksikan sebagai hak milik digital, yang merupakan konstruksi akademik berdasarkan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Penelitian selanjutnya menemukan model perlindungan konstitusional melalui lima prinsip, yaitu recognition, transparency, choice, preservation, dan remedy, yang menempatkan masa berlaku sebagai instrumen pengelolaan layanan, bukan dasar absolut penghapusan nilai ekonomi konsumen. Penghangusan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tujuan yang sah, relevansi, kebutuhan, dan keseimbangan berdasarkan asas proporsionalitas.
Transformasi ekonomi digital menimbulkan persoalan hukum baru mengenai perlindungan nilai ekonomi atas manfaat layanan digital yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya dinikmati konsumen, khususnya sisa kuota internet yang hangus setelah berakhirnya masa berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis sisa kuota sebagai nilai ekonomi digital dan merekonstruksi model perlindungan konstitusional yang menjamin hak milik serta kepastian hukum yang adil bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan telekomunikasi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa kuota yang diperoleh melalui pembayaran sah, memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, belum sepenuhnya dinikmati, dan memerlukan perlindungan hukum dapat dikonstruksikan sebagai hak milik digital, yang merupakan konstruksi akademik berdasarkan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Penelitian selanjutnya menemukan model perlindungan konstitusional melalui lima prinsip, yaitu recognition, transparency, choice, preservation, dan remedy, yang menempatkan masa berlaku sebagai instrumen pengelolaan layanan, bukan dasar absolut penghapusan nilai ekonomi konsumen. Penghangusan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tujuan yang sah, relevansi, kebutuhan, dan keseimbangan berdasarkan asas proporsionalitas.
Abstract:Penelitian ini menganalisis defisit firewall normatif dalam perlindungan data keselamatan pada pendidikan penerbang Indonesia serta membangun konsep Double Burden Vulnerability (DBV) pada taruna pra-lisensi. Metode socio-legal…
-legal digunakan dengan bobot dominan analisis doktrinal terhadap ICAO Annex 19 Edisi Ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, PM 2 Tahun 2026, dan Safety Management System Manual, yang didukung wawancara semi-terstruktur terhadap 14 informan. Tiga belas transkrip dikodekan dalam NVivo melalui dua siklus, sedangkan satu wawancara ahli digunakan untuk validasi doktrinal. Hasil menunjukkan bahwa Pasal 359 Undang-Undang Penerbangan membentuk firewall hanya untuk hasil investigasi kecelakaan dan kejadian serius, sementara Pasal 584 ayat (1) KUHP 2023 memidana kealpaan biasa tanpa mensyaratkan korban. Ketidakpastian status taruna berulang pada tingkat internasional, nasional, dan institusional, serta termanifestasi sebagai ketakutan melapor, quiescent silence, penyaringan oleh senioritas, dan anonimitas yang bersyarat. Reformasi memerlukan ambang kesalahan yang lebih tinggi, perlindungan pelapor yang operasional, dan pengakuan eksplisit taruna sebagai subjek yang dilindungi.
This study examines the normative firewall deficit in safety-data protection within Indonesian pilot education and develops the concept of Double Burden Vulnerability (DBV) for pre-licence cadets. A socio-legal design was employed, weighted toward doctrinal analysis of ICAO Annex 19 Third Edition, Law Number 1 of 2009 on Aviation, Law Number 1 of 2023 on the Penal Code, Minister of Transportation Regulation PM 2 of 2026, and the institutional Safety Management System Manual, supported by semi-structured interviews with 14 informants. Thirteen transcripts were coded in NVivo through two cycles, while one legal-expert interview was used for doctrinal validation. The findings show that Article 359 of the Aviation Law provides a firewall only for investigation records concerning accidents and serious incidents, whereas Article 584(1) of the 2023 Penal Code criminalises ordinary negligence without requiring a victim. Cadets’ uncertain legal status recurs across international, national, and institutional rules and manifests socially as fear of reporting, quiescent silence, seniority-based filtering, and conditional anonymity. Reform requires a higher culpability threshold, operational reporter protection, and explicit recognition of cadets as protected reporting subjects.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran Persetujuan Lingkungan dalam kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur yang berdampak pada kerusakan ekologis, sementara penjatuhan sanksi administratif…
belum memberikan efek jera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi administratif, mengidentifikasi kendala hukum, serta merumuskan solusi penegakan hukum lingkungan di daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi masih didominasi oleh teguran tertulis dan tindakan perbaikan teknis. Hambatan utama bersumber dari resentralisasi wewenang pasca-Undang-Undang Cipta Kerja, keterbatasan personel pengawas bersertifikasi, dan gugatan korporasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan pengoptimalan rekomendasi Berita Acara Pengawasan ke pusat, penerapan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle), peluncuran Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) daerah, penggunaan diskresi darurat, serta pembentukan Satuan Tugas Terpadu lintas yurisdiksi. Solusi ini menjadi langkah strategis untuk menguatkan kolaborasi kelembagaan dan menjamin kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
This study is motivated by widespread violations of Environmental Approvals in nickel mining activities in East Luwu Regency, resulting in ecological damage, while administrative sanctions have failed to provide a deterrent effect. This research aims to analyze the effectiveness of administrative sanction enforcement, identify legal obstacles, and formulate environmental law enforcement solutions at the regional level. The method employed is normative legal research utilizing statutory and conceptual approaches. The results indicate that sanction implementation is still dominated by written warnings and technical corrective actions. Primary obstacles stem from the recentralization of authority post-Job Creation Law, a shortage of certified supervisory personnel, and corporate lawsuits filed with the State Administrative Court. As a solution, this study proposes optimizing Supervision Minutes recommendations to the central government, applying the polluter pays principle, launching regional Company Performance Rating Programs in Environmental Management (PROPER), utilizing emergency discretion, and establishing a cross-jurisdictional Integrated Task Force. These solutions serve as strategic steps to strengthen institutional collaboration and ensure sustainable environmental protection.
Abstract:Revolusi digital telah mengubah perilaku konsumen hingga ke pelosok pedesaan, membawa implikasi mendalam bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tradisional. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh inovasi produk…
dan pemasaran digital melalui WhatsApp terhadap keputusan pembelian pada Pabrik Tahu di Desa Sumber Ketempa, Kecamatan Kalisat. Pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif digunakan, melibatkan 96 responden yang dipilih secara purposive dari populasi 150 konsumen aktif. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert 1-5 dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (t-hitung 5,542 > t-tabel 1,986; signifikansi 0,000), pemasaran digital melalui WhatsApp juga berpengaruh positif dan signifikan (t-hitung 3,381 > t-tabel 1,986; signifikansi 0,001), dan secara simultan kedua variabel menjelaskan 76,7% variasi keputusan pembelian (R²=0,767; F-hitung 151,386 > F-tabel 3,09). Temuan ini menegaskan bahwa inovasi produk dan pemanfaatan WhatsApp sebagai kanal pemasaran digital merupakan strategi komplementer yang efektif bagi UMKM pangan tradisional di pedesaan Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi fitur WhatsApp (daftar siaran, katalog produk, dan grup pelanggan) serta pengembangan produk secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing.
The digital revolution has fundamentally transformed consumer behavior even in remote rural areas, carrying profound implications for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly traditional food producers. This study aims to examine the influence of product innovation and digital marketing through WhatsApp on purchasing decisions at the Tofu Factory in Sumber Ketempa Village, Kalisat District. A quantitative approach with an associative design was employed, involving 96 respondents purposively selected from a population of 150 active consumers. Data were collected through Likert-scale questionnaires (1-5) and analyzed using multiple linear regression with SPSS 26. The results show that product innovation has a positive and significant effect on purchasing decisions (t-count 5.542 > t-table 1.986; significance 0.000), digital marketing through WhatsApp also has a positive and significant effect (t-count 3.381 > t-table 1.986; significance 0.001), and simultaneously both variables explain 76.7% of the variation in purchasing decisions (R²=0.767; F-count 151.386 > F-table 3.09). These findings confirm that product innovation and the utilization of WhatsApp as a digital marketing channel are complementary strategies effective for traditional food MSMEs in rural Indonesia. This research recommends optimizing WhatsApp features (broadcast lists, product catalogs, and customer groups) and continuous product development to enhance competitiveness.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan dan persepsi keamanan terhadap perilaku pengelolaan keuangan pengguna e-wallet pada Generasi Z. Perkembangan teknologi digital telah mendorong penggunaan…
unaan e-wallet secara luas di kalangan masyarakat, khususnya Generasi Z yang dikenal sebagai digital native. Kemudahan transaksi dan tingkat keamanan yang dirasakan menjadi faktor penting yang diduga memengaruhi cara pengguna dalam mengelola keuangan, baik dalam perencanaan, pengendalian pengeluaran, pencatatan transaksi, maupun kebiasaan menabung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner kepada responden Generasi Z pengguna e-wallet di Kota Palopo. Data dianalisis untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan dan persepsi keamanan baik secara simultan maupun parsial terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur manajemen keuangan digital serta manfaat praktis bagi pengguna dan pengembang e-wallet dalam menciptakan layanan yang tidak hanya mudah dan aman, tetapi juga mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik.
This study aims to analyze the influence of perceived ease of use and perceived security on the financial management behavior of Generation Z e-wallet users. The development of digital technology has encouraged the widespread use of e-wallets, particularly among Generation Z, who are known as digital natives. The convenience of transactions and the level of security perceived by users are important factors that may influence how they manage their finances, including financial planning, expenditure control, transaction recording, and saving habits. This study employs a quantitative approach using a survey method through questionnaires distributed to Generation Z respondents who use e-wallets in Palopo City. The data will be analyzed to determine the simultaneous and partial effects of perceived ease of use and perceived security on financial management behavior. The findings are expected to contribute theoretically to the development of literature on digital financial management and provide practical benefits for users and e-wallet developers in creating services that are not only convenient and secure but also supportive of better financial management.