Abstract:Wakaf merupakan sebuah kegiatan yang telah ada sejak berpuluh–puluh tahun oleh masyarakat indonesia yang beragama islam, akan tetapi masih banyak problematik terkait wakaf karna kurangnya pemahaman di masyarakat dan perlindungan…
perlindungan hukum yang memadai. salah satu problematika yang terjadi khususnya tentang wakaf salah satunya terjadi dikota pekanbaru yang mana ahli waris wakif menjual tanah yang diwakafkan orangtuanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum positif, terhadap isu ini. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, meliputi kajian tentang hukum Islam serta undang-undang yang relevan. Kesimpulan. Terdapat implikasi hukum dan masih perlunya kesadaran hukum dimasyarakat, serta harmonisasi dan perlindungan hukum terkait wakaf. khususnya yang terjadi di kota pekanbaru.
Abstract:Indonesia adalah bangsa dengan masyarakat yang beragam banyak suku,bangsa,ras,agama serta adat istiadat yang tersebar di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Hukum dan masyarakat merupakan dua entitas yang saling berkaitan…
erat dan tidak dapat dipisahkan. Prinsip Ubi Societas Ibi Ius menegaskan bahwa keberadaan hukum senantiasa mengikuti keberadaan masyarakat. Awig-awig merupakan sebuah aturan tersendiri yang dibentuk oleh desa adat dalam menjalankan pemerintahannya. Tindakan-tindakan yang melanggar hukum adat kerap disebut sebagai 'delik adat' atau 'tindak pidana adat'. Tindak pidana adat mencakup segala bentuk perbuatan atau peristiwa yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, serta kesadaran hukum masyarakat adat, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun oleh aparat atau pengurus adat itu sendiri.. Aturan hukum ada yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum adat Bali adalah seperangkat aturan yang memuat ketentuan mengenai perintah dan larangan guna mengatur perilaku masyarakatnya mayarakat itu sendiri. Dalam hukum adat di Bali banyak terdapat tindak pidana adat yang menyangkut kesusilaan salah satunya yaitu Drati Krama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk delik adat asusila yang diakui dan ditangani oleh hukum adat di Bali
Abstract:Fakta menunjukan setiap tempat pasti ada perbuatan melawan hukum. Khususnya para pejabat daerah yang melanggar asas transparasi dan akuntabilitas. Serta melanggar etika dan hukum, berpotensi merugikan masyarakat dan menciptakan…
iptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instunsi pemerintah. Penegakan hukum harus tegas menangani tindak gratifikasi. Perbuatan melawan hukumnya yaitu gratifikasi masalah yang sering terjadi berupa memberikan hadiah untuk niat yang tidak baik. Penerima gratifikasi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Tipikor serta menuntut pengembalian kerugian yang dialami negara. Pertanggungjawaban hukum bagi pejabat daerah yang menerima gratifikasi dalam pelayanan publik sanagt penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pejabat daerah yang terlibat gratifikasi serta peran penegak hukum dalam meminimalisir adanya gratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Actual Approve). Hasil penelitian menunjukkan gratifikasi sudah dianggap sebagai bentuk suap. Lemahnya pengawasan secara internal juga menjadi faktor utama gratifikasi terjadi. Pelanggaran seperti ini mengakibatkan prinsip good governance menjadi tercoreng. Dapat ditarik menjadi kesimpulan bahwa peraturan yang sudah ada terkait gratifikasi masih terdapat kelemahan atau celah yang dimanfaatkan pelaku. Reformasi hukum dan peningkatan kesadaran menjadi kunci untuk mencipatakan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Dalam penelitian ini untuk mengatasi gratifikasi dalam pelayanan publik dengan memperkuat sitem pengawasan di setiap instansi pemerintah serta meningkatkan pelatihan bagi pejabat daerah mengenai hukum antikorupsi.
Abstract:Tindakan mempublikasi informasi pribadi seseorang tanpa seizin pemilik data pribadi (Doxing) yang marak terjadi dalam interaksi digital termasuk dalam kegiatan jual beli melalui sistem jasa titip online (Jastip). Tujuan…
dari penelitian ini adalah guna menganalisis pertanggungjawaban hukum atas tindakan doxing yang diperbuat oleh pemilik layanan jasa titip online sebagai bentuk penghakiman atas tindakan penipuan yang dilakukan oleh pelanggan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menggali permasalahan ini, yang berfokus pada pemahaman dan analisis aturan dan doktrin-doktrin hukum di Indonesia yang sudah ada dengan berpusat pada peraturan perundang-undangan terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan doxing dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan Pasal 27A dan Pasal 27B UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang melanggar hukum. Selain itu, pada kasus penipuan yang terjadi dalam sistem jasa titip online, Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat menjadi landasan hukum yang lebih relevan menggantikan ketentuan umum dalam Pasal 378 KUHP. Penyedia layanan jasa titip online disarankan untuk menetapkan peraturan yang jelas mengenai kewajiban dan sanksi, serta kebijakan pembatalan sepihak atau tindakan hukum jika pelanggan gagal melunasi. Bentuk penyelesaian masalah yang dipertimbangkan secara matang tidak hanya mengakhiri masalah secara menyeluruh, tetapi juga mencegah munculnya permasalahan baru.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak serta tanggung jawab pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,…
atif, dengan pendekatan konseptual. Teknik analisis data dilakukan melalui kajian pustaka dan analisis dokumen hukum yang relevan, yang bertujuan untuk menggali dan memahami norma-norma hukum yang ada terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak, penerapan hukum masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran serta edukasi tentang hak-hak anak yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, stigma yang ada dalam masyarakat juga menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum yang efektif. Kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan dampak psikologis dan fisik yang berkepanjangan, bahkan merusak perkembangan anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, jaminan keamanan bagi korban menjadi hal yang sangat penting dalam sistem peradilan yang adil. Korban harus merasa aman untuk melapor dan mendapatkan dukungan yang memadai, termasuk perlindungan fisik, layanan psikologis, dan jaminan kerahasiaan identitasnya sebagai bentuk dukungan pemulihan selama proses hukum berlangsung. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum serta perluasan program rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih efisien dalam melindungi anak-anak dan mencegah pelecehan seksual di masa depan.
Abstract:Salah satu indikator utama dalam mengukur perkembangan koperasi dari tahun ke tahun adalah dengan melihat besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh modal sendiri terhadap…
adap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Credit Union anggota Pusat Koperasi Credit Union Indonesia (PUSKOPCUINA). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan mengandalkan data yang diperoleh dari laporan keuangan, seperti Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2023. Untuk menganalisis data, digunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil analisis, pengaruh modal sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal dengan koefisien R sebesar 0,894, yang berarti Modal Sendiri memiliki pengaruh terhadap SHU sebesar 89,4%, sementara 10,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara modal sendiri dan Sisa Hasil Usaha (SHU).
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi perjuangan perempuan dalam film "Wanita Berkalung Sorban" dan dampaknya terhadap kesadaran gender di masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi…
kasus, penelitian ini mengkaji karakter utama, Nurul, yang berjuang melawan norma-norma patriarkal yang membatasi kebebasannya. Data diperoleh melalui analisis konten film dan wawancara mendalam dengan penonton untuk menggali pandangan mereka mengenai isu-isu gender yang diangkat dalam film. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film ini secara efektif menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, serta pentingnya solidaritas antar perempuan dalam menghadapi tantangan tersebut. Selain itu, film ini juga menyoroti aspek interseksionalitas, memperlihatkan bagaimana latar belakang sosial dan ekonomi mempengaruhi pengalaman individu dalam menghadapi patriarki. Dengan demikian, "Wanita Berkalung Sorban" tidak hanya merepresentasikan perjuangan individu tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong diskusi tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender di masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi kajian gender dan media, serta mengajak penonton untuk merefleksikan peran perempuan dalam konteks sosial yang lebih luas.
Abstract:Film Kartini: Princess of Java (2017), yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo, menggambarkan perjuangan Raden Adjeng Kartini dalam menghadapi norma sosial patriarkal di masyarakat feodal Jawa pada masa kolonial. Melalui…
pendekatan sosio-linguistik, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana bahasa digunakan untuk mencerminkan ketimpangan gender sekaligus menjadi alat perjuangan bagi perempuan. Pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan data utama berasal dari dialog dan narasi dalam film serta data sekunder berupa literatur tentang gender, budaya Jawa, dan teori sosio-linguistik. Data dikumpulkan melalui observasi dan analisis dialog yang mencerminkan perbedaan bahasa gender. Hasil analisis menunjukkan bahwa bahasa dalam film ini mencerminkan struktur sosial patriarkal yang memengaruhi pola komunikasi berdasarkan gender. Karakter laki-laki, seperti ayah Kartini, menggunakan bahasa formal dengan nada otoritatif untuk menegaskan otoritas mereka, sementara perempuan menggunakan bahasa yang lebih lembut dan tunduk, mencerminkan subordinasi. Kartini, sebagai tokoh utama, menunjukkan penggunaan bahasa yang progresif, memadukan penghormatan terhadap tradisi dengan keberanian menyuarakan ide-idenya terkait emansipasi perempuan. Film ini juga memperlihatkan bagaimana Kartini menggunakan bahasa sebagai alat untuk memberdayakan perempuan di sekitarnya melalui pendidikan dan surat-suratnya. Kesimpulannya, bahasa dalam film ini bukan hanya mencerminkan norma sosial yang ada, tetapi juga menjadi medium bagi Kartini untuk menantang patriarki dan mendorong perubahan sosial. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman hubungan antara bahasa, gender, dan kekuasaan dalam konteks budaya Jawa dan relevansinya untuk analisis media lain.
Abstract:Tulisan ini mengkaji peraturan dan perlindungan hukum terhadap wanita yang berperan sebagai korban kekerasan “domestik” (KDRT) yang berujung pada pembunuhan berencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi…
ekuensi hukum yang melindungi hak-hak korban, serta menelaah bagaimana sistem peradilan menangani kasus yang melibatkan perempuan sebagai pelaku pembunuhan berencana setelah mengalami KDRT. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Teknik analisis dilakukan dengan menggali penerapan kedua undang-undang tersebut dalam kasus-kasus pembunuhan berencana yang melibatkan perempuan sebagai pelaku, serta membandingkan antara ketentuan umum dalam KUHP dan ketentuan khusus dalam UU PKDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh perempuan sering kali dipicu oleh trauma psikologis yang dialami akibat kekerasan dalam rumah tangga. Trauma ini, yang sering kali tidak terlihat, mempengaruhi kondisi mental pelaku dan dapat menjadi faktor utama dalam motif tindakannya. Dalam penegakan hukum, penting untuk memperhatikan konteks kekerasan domestik yang dialami oleh korban. Sistem peradilan harus mengutamakan penerapan UU PKDRT sebagai lex specialis, yang memberikan perlindungan kepada perempuan korban KDRT. Penulisan ini, mengeksplorasi kewajiban hukum yang diberikan kepada perempuan pelaku pembunuhan berencana dalam konteks trauma psikis. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam perumusan kebijakan hukum yang responsif terhadap kondisi korban KDRT dan memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi perempuan.