Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pola asuh, keterlibatan orang tua, dan spiritualitas dalam membentuk resiliensi akademik santri di pondok pesantren. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research)…
esearch) dengan analisis isi dan analisis tematik terhadap berbagai artikel ilmiah relevan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa resiliensi akademik santri merupakan konstruk multidimensional yang dipengaruhi oleh interaksi keluarga secara sistemik. Pola asuh, khususnya tipe otoritatif, berperan dalam membentuk regulasi emosi, kemandirian, dan motivasi belajar santri. Keterlibatan orang tua melalui komunikasi intensif, dukungan emosional, informasional, dan instrumental berfungsi sebagai faktor protektif yang meningkatkan rasa aman psikologis, motivasi intrinsik, serta kemampuan adaptasi terhadap tekanan akademik. Selain itu, spiritualitas keluarga yang diinternalisasi melalui nilai-nilai religius seperti sabar, tawakal, dan ikhlas berperan sebagai mekanisme coping adaptif yang membantu santri memaknai tekanan akademik secara positif. Ketiga variabel tersebut saling berinteraksi dan membentuk ketahanan psikologis yang lebih kuat dalam menghadapi tuntutan kehidupan pesantren. Kesimpulannya, resiliensi akademik santri tidak hanya ditentukan oleh faktor individual, tetapi merupakan hasil konstruksi ekologis yang melibatkan kualitas pengasuhan, keterlibatan orang tua, dan spiritualitas keluarga secara simultan.
Abstract:This study aims to analyze the concepts, characteristics, principles, and dimensions of assessment in Arabic language learning, particularly in the four language skills: listening, speaking, reading, and writing. The study…
dy employed a qualitative approach using a library research design that focused on conceptual analysis of various academic literature relevant to language assessment. The data were collected through documentation techniques from books, scientific journal articles, and academic publications related to the evaluation of Arabic language learning. The data were then analyzed using content analysis to identify, classify, and synthesize various concepts related to language assessment practices. The findings reveal that assessment in Arabic language learning should be authentic, contextual, and oriented toward communicative competence, while integrating linguistic elements with language skills. In addition, assessment should be conducted based on the principles of validity, reliability, objectivity, practicality, transparency, fairness, and sustainability. The novelty of this study lies in its comprehensive explanation of the assessment dimensions across the four Arabic language skills, along with their indicators and assessment techniques. These findings provide implications for educators in designing Arabic language assessments that are more systematic, communicative, and relevant to language learning objectives.
Abstract:Pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan…
emasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan standar nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga medis, lemahnya sosialisasi regulasi kepada pelaksana di level operasional, prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru, serta melemahnya jejaring pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 13 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, namun belum optimal, dengan dimensi disposisi menjadi kekuatan utama, sementara keterbatasan tenaga medis dan kesenjangan sosialisasi regulasi menjadi hambatan paling kritis. Melalui empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini mengidentifikasi celah sekaligus kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan agar warga binaan dengan HIV/AIDS dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan, Pemasyarakatan.
The implementation of correctional policy faces ongoing systemic obstacles in fulfilling the health service rights of inmates with HIV/AIDS. Despite Law Number 22 of 2022 on Corrections mandating equivalent health services for inmates, practical challenges persist, including a shortage of medical personnel, inadequate dissemination of regulations, misaligned bureaucratic procedures, and limited support from non-governmental organizations. This study argues that these barriers significantly hinder the realization of humane and dignified health services for inmates with HIV/AIDS. Using George C. Edwards III's policy implementation model, the study examines these issues at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta. Employing a descriptive qualitative approach, it draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis with 13 informants. Findings indicate that while policy implementation is underway, it is not yet fully optimal; disposition emerges as a strength, but medical resource limitations and weak regulatory communication remain significant barriers. Through Edwards III’s four dimensions—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—the study identifies gaps and strengths to guide more effective health service delivery for inmates with HIV/AIDS.
Keywords: Health service, HIV/AIDS, Policy Implementation, Prisoner
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukam kedudukan normatif asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Metode…
e penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Asas Keterbukaan memiliki kedudukan normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenrtukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu Asas Keterbukaan memiliki urgensi yang multidimensional dalam pembentukan Peraturan Daerah. Secara normatif, asas ini diwajibkan oleh UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya, menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan tertulis. Secara filosofis dan sosiologis, keterbukaan adalah prasyarat good governance yang memperkuat legitimasi kebijakan, akuntabilitas, dan secara signifikan mengurangi tingkat resistensi sosial terhadap implementasi Peraturan Daerah. Standar Asas Keterbukaan telah mengalami transformasi dari kepatuhan formal menjadi kewajiban konstitusional untuk menyediakan meaningful participation. Standar ini, yang lahir dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan diadopsi ke dalam UU 13/2022, menuntut hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan.
Abstract:This study discusses the implementation of Government Goods/Services Procurement Electronically (E-Procurement) from the perspective of Collaborative Governance in Pekanbaru City. The focus of this research is on the effetiveness…
etiveness of e-catalogs, the involvement of local business actors, and cooperation between local government agencies. The aim of this research is to analyze and describe the e-procurement process within a collaborative framework and to identify the obstacles faced. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techinuques through interviews with the local UKPBJ of Pekanbaru City, the Departement of Trade and Industry of Pekanbaru City, the Inspectorate of Pekanbaru dan the Department of Cooperatives and MSMEs of Pekanbaru City. The result of this study indicate that collaboration among actors is on going but not yet optimal, especially in horizontal dimensions. The involvement of local business actors is still limited due to a lack of technical assistance and information. This research recommends strebgthening the role of local governments as facilitators of collaboration, enchancing the capatity of business actors, and fostering synergy between institutions to achieve participatory, transparent procurement using domestic products.
Abstract:Makassar is currently facing a mobility crisis that is not merely technical, but deeply embedded in the social, political, and spatial dimensions of urban life. Mobility spaces in the city—roads, transport nodes, and travel…
ravel rhythms—have become contested arenas where technocratic planning collides with residents’ everyday realities. This study aims to examine how mobility spaces in Makassar are produced, negotiated, and lived by urban dwellers amid infrastructural dysfunction and unequal access.
Using a qualitative, city-based ethnographic approach, the research was conducted across key mobility corridors and densely populated neighborhoods. Conceptually, this study draws on the frameworks of spatial anarchy (Castells & Smith), temporal disorientation (Zerubavel), and the politics of infrastructure (Larkin) to analyze how disorganized space and time shape citizens’ mobility experiences.
Findings reveal that Makassar’s mobility space is marked by spatial fragmentation, erratic urban rhythms, and various forms of micro-resistance—such as the use of informal routes, modifications to pete-pete (minibus) trajectories, and the occupation of street space by informal economic activities.
This research contributes theoretically to urban anthropology and the discourse on mobility justice by foregrounding the need to understand cities from below—through the lived experiences of residents who continuously adapt within unruly and unstable urban environments
Abstract:The digital technology revolution has catalyzed a fundamental paradigmatic transformation in the global education ecosystem, creating a new era where technology integration has become a strategic imperative in effective…
and sustainable learning management. One of the most disruptive technological innovations that has become the primary focus in educational transformation is Artificial Intelligence (AI), which has demonstrated extraordinary potential in revolutionizing various aspects of learning management through sophisticated adaptive capabilities, deep learning personalization, and comprehensive administrative automation. This research aims to comprehensively and systematically examine the multidimensional role of AI in enhancing the quality of learning management in the digital era, with in-depth analytical focus on three fundamental pillars: strategic learning planning, pedagogical process implementation, and learning outcome evaluation. The research methodology employs a rigorous Systematic Literature Review (SLR) approach, analyzing over 150 high-quality scientific articles from leading national and international journals published between 2014-2024, utilizing a thematic synthesis framework to identify emergent patterns and significant trends in AI implementation in education. Research findings reveal that AI implementation in learning management produces multifaceted transformative impacts, including significant improvements in pedagogical decision-making quality through predictive analytics and data-driven insights, strengthening the strategic role of teachers as adaptive and responsive learning facilitators, and expanding democratic learning accessibility through adaptive learning systems and intelligent tutoring systems technologies. AI has also proven effective in optimizing educational resource allocation, enhancing student engagement through intelligent gamification, and facilitating inclusive and equitable learning.
However, this research also identifies complex challenges that must be addressed in AI implementation, including significant technological infrastructure gaps particularly in remote areas, limitations in educators' digital literacy affecting technology adoption, and ethics and data privacy issues requiring comprehensive regulatory frameworks. The implications of this research emphasize the need for a holistic and structured approach in integrating AI into educational systems, considering technological, pedagogical, and socio-cultural aspects in a balanced manner to achieve sustainable and positively impactful educational transformation.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam membentuk akhlak mulia peserta didik melalui pendekatan studi kepustakaan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada…
da fenomena degradasi moral di kalangan peserta didik yang menunjukkan perlunya penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi literatur (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PAI memiliki peran strategis dan multidimensional, yaitu sebagai pendidik (educator), pembimbing (counselor), teladan (role model), motivator, serta evaluator dalam membentuk karakter peserta didik. Implementasi pembentukan akhlak mulia dilakukan melalui integrasi nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran, pemberian keteladanan, pembiasaan perilaku positif, serta penciptaan lingkungan pendidikan yang religius dan kondusif. Selain itu, keberhasilan pembentukan akhlak juga dipengaruhi oleh sinergi antara guru, keluarga, dan lingkungan sosial. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa penguatan peran guru PAI tidak hanya terbatas pada aspek kognitif, tetapi juga harus menyentuh aspek afektif dan psikomotorik peserta didik secara holistik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi guru PAI secara berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan pendidikan karakter di era modern. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan akhlak mulia.
Abstract:Worship in Islam is not merely the performance of rituals, but also reflects ethical and spiritual values embodied through etiquette. Without etiquette, worship can lose its inner meaning and fail to bring about spiritual…
l and social transformation. Etiquette is a reflection of a deep understanding of the purpose of worship and a servant's closeness to his Lord. It balances the physical and spiritual dimensions, as well as the formal and substantial aspects of every religious practice. This article aims to examine in depth the role of etiquette in perfecting the performance of the five main acts of worship in Islam, namely thaharah, prayer, zakat, fasting, and hajj. This research uses a qualitative descriptive method based on literature review. Data sources include the Qur'an and Hadith of the Prophet SAW, classical literature such as Riyadhus Shalihin and Ihya Ulumuddin, as well as contemporary references such as Tafsir Al-Azhar and scientific studies published in 2020 and beyond. The findings reveal that etiquette plays a crucial role in all forms of worship: purity reinforces both physical and spiritual cleanliness, prayer cultivates spiritual devotion and discipline, zakat instills social awareness and empathy, fasting trains patience and self-control, while the pilgrimage teaches orderliness, humility, and tolerance within the framework of global Islamic interaction. Adab is not merely etiquette but the essence that gives worship meaning and broad impact. Adab also serves as a tool for self-transformation toward becoming an outstanding Muslim in moral, spiritual, and social aspects in the modern era.
Abstract:The conflict surrounding the Rempang Eco-City National Strategic Project (PSN) on Rempang Island, Batam City, Riau Islands Province, is one of the most complex development policy crises of the past decade. This study analyzes…
lyzes the neglected environmental disaster mitigation dimensions in the acceleration of the Rempang Eco-City PSN from nine environmental perspectives, while evaluating whether the cancellation of this strategic development policy is a normatively and empirically justifiable choice. Using a qualitative research approach with a case study design, the study combines regulatory analysis based on legal documents including Laws, Government Regulations, Presidential Regulations, Ministerial Regulations, Environmental Impact Assessment (AMDAL) documents, and the Batam City Spatial Plan (RTRW) with field data from secondary sources compiled between 2023–2025. The findings reveal four main conclusions: (1) regulatory incoherence exists between Permenko Ekuin No. 7/2023 and Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management (PPLH) as well as Law No. 27/2007 on Coastal Zone Management; (2) the AMDAL process was carried out procedurally without participatory substance and was only initiated after the conflict erupted; (3) environmental impacts including threats of deforestation of protected forests, mangrove ecosystem degradation, and sea sand exploitation have not been adequately mitigated; and (4) resistance from approximately 80% of affected residents indicates a failure of the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) principle. The most recent development shows that through Presidential Regulation (Perpres) No. 12 of 2025, signed by President Prabowo Subianto on February 10, 2025, Rempang Eco-City is no longer listed among the 77 national strategic projects. This study recommends a comprehensive policy evaluation for Rempang Island development based on an independent AMDAL review, fulfillment of the rights of the Malay indigenous community, and a moratorium on all construction activities until legal certainty is established.