Abstract:Penelitian ini menganalisis tantangan hukum dalam menyeimbangkan inovasi Generative AI (GenAI) dan kebutuhan regulasi di Indonesia, mengidentifikasi celah regulasi, dampak sektoral, serta merumuskan rekomendasi kebijakan…
berbasis prinsip keadilan dan keberlanjutan. Metode: Penelitian menggunakan studi pustaka kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Studi mengidentifikasi tiga tantangan utama: (1) Regulasi yang tidak adaptif, di mana UU ITE, PDP, dan Hak Cipta gagal mengatur aspek krusial GenAI seperti status hukum output AI, bias algoritma, dan penggunaan data pelatihan; (2) Ambang akuntabilitas yang ambigu, menyulitkan penentuan pihak bertanggung jawab atas konten ilegal atau disinformasi berbasis AI; serta (3) Dampak sektoral tidak terantisipasi, termasuk risiko hallucination di sektor keuangan, plagiarisme pendidikan, dan disrupsi tenaga kerja kreatif. Solusi yang diusulkan mencakup regulasi berbasis risiko, amandemen UU Hak Cipta untuk ciptaan AI, kolaborasi multistakeholder, dan regulatory sandbox untuk inovasi terkendali.
Abstract:Wakaf merupakan sebuah kegiatan yang telah ada sejak berpuluh–puluh tahun oleh masyarakat indonesia yang beragama islam, akan tetapi masih banyak problematik terkait wakaf karna kurangnya pemahaman di masyarakat dan perlindungan…
perlindungan hukum yang memadai. salah satu problematika yang terjadi khususnya tentang wakaf salah satunya terjadi dikota pekanbaru yang mana ahli waris wakif menjual tanah yang diwakafkan orangtuanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum positif, terhadap isu ini. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, meliputi kajian tentang hukum Islam serta undang-undang yang relevan. Kesimpulan. Terdapat implikasi hukum dan masih perlunya kesadaran hukum dimasyarakat, serta harmonisasi dan perlindungan hukum terkait wakaf. khususnya yang terjadi di kota pekanbaru.
Abstract:Indonesia adalah bangsa dengan masyarakat yang beragam banyak suku,bangsa,ras,agama serta adat istiadat yang tersebar di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Hukum dan masyarakat merupakan dua entitas yang saling berkaitan…
erat dan tidak dapat dipisahkan. Prinsip Ubi Societas Ibi Ius menegaskan bahwa keberadaan hukum senantiasa mengikuti keberadaan masyarakat. Awig-awig merupakan sebuah aturan tersendiri yang dibentuk oleh desa adat dalam menjalankan pemerintahannya. Tindakan-tindakan yang melanggar hukum adat kerap disebut sebagai 'delik adat' atau 'tindak pidana adat'. Tindak pidana adat mencakup segala bentuk perbuatan atau peristiwa yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, serta kesadaran hukum masyarakat adat, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun oleh aparat atau pengurus adat itu sendiri.. Aturan hukum ada yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum adat Bali adalah seperangkat aturan yang memuat ketentuan mengenai perintah dan larangan guna mengatur perilaku masyarakatnya mayarakat itu sendiri. Dalam hukum adat di Bali banyak terdapat tindak pidana adat yang menyangkut kesusilaan salah satunya yaitu Drati Krama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk delik adat asusila yang diakui dan ditangani oleh hukum adat di Bali
Abstract:Tindakan mempublikasi informasi pribadi seseorang tanpa seizin pemilik data pribadi (Doxing) yang marak terjadi dalam interaksi digital termasuk dalam kegiatan jual beli melalui sistem jasa titip online (Jastip). Tujuan…
dari penelitian ini adalah guna menganalisis pertanggungjawaban hukum atas tindakan doxing yang diperbuat oleh pemilik layanan jasa titip online sebagai bentuk penghakiman atas tindakan penipuan yang dilakukan oleh pelanggan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menggali permasalahan ini, yang berfokus pada pemahaman dan analisis aturan dan doktrin-doktrin hukum di Indonesia yang sudah ada dengan berpusat pada peraturan perundang-undangan terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan doxing dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan Pasal 27A dan Pasal 27B UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang melanggar hukum. Selain itu, pada kasus penipuan yang terjadi dalam sistem jasa titip online, Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat menjadi landasan hukum yang lebih relevan menggantikan ketentuan umum dalam Pasal 378 KUHP. Penyedia layanan jasa titip online disarankan untuk menetapkan peraturan yang jelas mengenai kewajiban dan sanksi, serta kebijakan pembatalan sepihak atau tindakan hukum jika pelanggan gagal melunasi. Bentuk penyelesaian masalah yang dipertimbangkan secara matang tidak hanya mengakhiri masalah secara menyeluruh, tetapi juga mencegah munculnya permasalahan baru.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori hukum dalam konteks kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta perlindungan…
indungan hukum terhadap demonstran yang menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian. Relevansi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami penerapan teori pemidanaan dalam hukum pidana, serta kaitannya dengan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks demonstrasi yang dijamin oleh undang-undang.Relevansi lebih lanjut muncul dari kebutuhan untuo meningkatkan pemahaman terhadap peran dan batasan diskresi kepolisian dalam situasi tertentu, seperti aksi unjuk rasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori pemidanaan seperti teori absolut, relatif dan gabungan memiliki dampak langsung terhadap penegakan hukum terhadap tindakan pidana, termasuk kekerasan oleh aparat. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa meskipun hukum menjamin kebebasan berpendapat, pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran, terutama melalui tindakan kekerasan yang berlebihan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyarankan perlunya penetapan batasan yang jelas dalam penerapan diskresi oleh aparat kepolisian dan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak demonstran agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan evaluasi yerhadap implementasi kebijakan dan peraturan yang ada guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi yang berlebihan.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna dan nilai dari tradisi marakka bola dalam suku Bugis dan bagaimana Islam memaknai tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan…
ulkan data melalui observasi dan sejumlah artikel ilmiah yang relevan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi marakka bola merupakan praktik budaya khas suku Bugis yang melibatkan pemindahan rumah panggung secara gotong royong oleh masyarakat. Tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita ini memiliki konsep yang mendalam tentang nilai melindungi warisan budaya dan ikatan dengan tanah leluhur. Pada kenyataannya, merelokasi rumah membutuhkan peralatan dan perencanaan khusus, serta bantuan dari lingkungan sekitar. Dari sudut pandang filosofis, Marakka Bola mewujudkan prinsip-prinsip Islam termasuk kerendahan hati, ketekunan, kesabaran, dan kerja sama. Ketekunan dan kesabaran menunjukkan semangat Islam dalam mengatasi rintangan, sementara kerja sama yang terjadi selama proses pemindahan rumah mengajarkan nilai untuk saling membantu dengan cara yang baik. Kerendahan hati dalam tradisi ini menunjukkan bahwa setiap orang dalam masyarakat, tanpa memandang status sosial ekonomi, secara aktif berkontribusi dalam pencapaian tujuan bersama. Secara umum, tradisi Marakka Bola merupakan representasi dari prinsip-prinsip moral dan spiritual Islam yang mengutamakan persatuan, kerja keras, dan kerendahan hati, serta merupakan warisan budaya.
Abstract:Peristiwa love scamming atau penipuan berbasis hubungan asmara di dunia maya telah menjadi perhatian serius dalam kajian kriminologi, terutama pada era digital saat ini. Pelaku love scamming sering kali memanfaatkan platform…
form digital, seperti media sosial dan aplikasi kencan, agar dapat membentuk hubungan emosional palsu dengan korban. Dengan identitas palsu dan cerita yang telah dirancang dengan apik, pelaku kemudian berhasil membohongi korban, mendapat kepercayaan para korban, kemudian akan meminta bantuan berupa uang. Dalam pandangan kriminologi, peristiwa ini menggambarkan adanya kejahatan berbasis teknologi yang memainkan kepekaan emosional setiap individu. Unsur-unsur seperti kesepian, perasaan untuk dicintai, serta kurangnya literasi digital korban ikit serta berfungsi dalam meningkatkan kerentanannya terhadap penipuan ini. Selain itu, sifat tidak beridentitas serta jarak fisik dalam interaksi digital memungkinkan pelaku bertindak tanpa diketahui, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena love scamming melalui sudut pandang kriminologi yang fokus pada unsur- unsur pendorong, dampak psikis, serta langkah pencegahan yang dapat diambil. Pendidikan serta peningkatan literasi digital menjadi kunci dalam pencegahan kasus ini, selain penguatan regulasi terhadap platform daring yang digunakan oleh pelaku. Kerjasama antar negara juga sangat dibutuhkan untuk menangani love scamming, mengingat kejahatan ini sering melibatkan jaringan lintas negara yang kompleks, sulit dilacak, serta memiliki dampak jangka panjang pada korban dan Masyarakat.
Abstract:Dalam memberikan pelayanan, baik publik maupun sosial, terdapat aturan formal yang biasa dikenal dengan istilah standard operational procedure (SOP). SOP memberi tuntutan kepada petugas agar bekerja melayani secara profesional.…
sional. Secara praktis, kinerja profesional seringkali dipisahkan dari kinerja pelayanan. Kinerja pelayanan memiliki objek pelayanan berupa manusia yang membutuhkan uluran bantuan, sehingga aspek rasa perlu dilibatkan agar pelayanan dapat diberikan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan konsep empati sebagai landasan yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan berdasarkan perspektif Al-Qur’an dan Hadits. Temuan data dianalisis menggunakan teori hermeneutika melalui diskursus terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dan didukung dengan teks-teks Hadits. Hasil dari penelitian ini adalah adanya ayat Al-Qur’an dan teks Hadits yang membahas soal nilai dan praktik empati dalam bentuk (1) anjuran dan perintah dalam membantu sesama dengan bantuan yang baik, tindakan yang baik, dan tutur kata yang baik, (2) larangan untuk menghina, menyakiti, dan merendahkan orang lain, dan (3) Rasulullah sebagai representasi sikap empati dalam membantu sesama. Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengaplikasian nilai empati dalam kinerja profesional untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan tepat rasa kepada subjek pelayanan atau masyarakat.
Abstract:Tulisan ini mengkaji peraturan dan perlindungan hukum terhadap wanita yang berperan sebagai korban kekerasan “domestik” (KDRT) yang berujung pada pembunuhan berencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi…
ekuensi hukum yang melindungi hak-hak korban, serta menelaah bagaimana sistem peradilan menangani kasus yang melibatkan perempuan sebagai pelaku pembunuhan berencana setelah mengalami KDRT. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Teknik analisis dilakukan dengan menggali penerapan kedua undang-undang tersebut dalam kasus-kasus pembunuhan berencana yang melibatkan perempuan sebagai pelaku, serta membandingkan antara ketentuan umum dalam KUHP dan ketentuan khusus dalam UU PKDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh perempuan sering kali dipicu oleh trauma psikologis yang dialami akibat kekerasan dalam rumah tangga. Trauma ini, yang sering kali tidak terlihat, mempengaruhi kondisi mental pelaku dan dapat menjadi faktor utama dalam motif tindakannya. Dalam penegakan hukum, penting untuk memperhatikan konteks kekerasan domestik yang dialami oleh korban. Sistem peradilan harus mengutamakan penerapan UU PKDRT sebagai lex specialis, yang memberikan perlindungan kepada perempuan korban KDRT. Penulisan ini, mengeksplorasi kewajiban hukum yang diberikan kepada perempuan pelaku pembunuhan berencana dalam konteks trauma psikis. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam perumusan kebijakan hukum yang responsif terhadap kondisi korban KDRT dan memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi perempuan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai memuliakan tamu dalam Surat Adz-Dzariyat ayat 24-27, dikaitkan dengan pandangan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, serta relevansinya dalam konteks sosial kontemporer.…
porer. Ayat-ayat ini menggambarkan kisah Nabi Ibrahim AS yang menunjukkan penghormatan luar biasa kepada tamu yang tidak dikenal, dengan menyajikan hidangan terbaik sebagai wujud keramahan dan kesungguhan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik dan analisis tekstual terhadap karya Ihya Ulumuddin. Tafsir ayat dan pandangan Al-Ghazali dieksplorasi untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip akhlak yang berkaitan dengan adab memuliakan tamu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim AS memberikan teladan universal dalam menyambut tamu dengan sikap ramah, kesungguhan, dan tanpa pamrih. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa memuliakan tamu merupakan sunnah yang sangat dianjurkan, karena menjadi wujud nyata dari adab Islami dan ukhuwah. Al-Ghazali juga memberikan panduan praktis untuk memuliakan tamu sesuai kemampuan tanpa memberatkan tuan rumah. Pembahasan menyoroti relevansi nilai-nilai ini dalam masyarakat modern yang cenderung individualistis. Memuliakan tamu dipandang sebagai cara membangun hubungan sosial yang harmonis, menunjukkan toleransi, dan menciptakan keberkahan. Kesimpulan menyatakan bahwa ajaran ini relevan sebagai pedoman akhlak dalam memperkuat solidaritas sosial di tengah perubahan zaman. Nilai-nilai ini tidak hanya berakar pada tradisi keislaman, tetapi juga memiliki dimensi universal yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks budaya.