Abstract:Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh oknum administrasi pemerintah merupakan suatu perjuangan yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan politik. Fenomena pungutan liar, atau yang sering disebut dengan…
n pungli, telah menjadi masalah yang meresahkan dalam tatanan pemerintahan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pungutan liar seringkali merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar ini menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah, beberapa langkah diperlukan. Pertama, penyelidikan dan pengumpulan bukti yang cermat perlu dilakukan untuk mengungkap praktik pungutan liar tersebut. Hal ini memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam memberikan informasi yang mendukung proses penyelidikan. Kedua, perlu adanya proses hukum yang transparan dan adil bagi pelaku pungutan liar. Pengadilan yang independen dan bebas dari intervensi politik sangat penting agar proses peradilan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pendekatan pencegahan juga harus ditingkatkan melalui edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan konsekuensi hukum bagi pelaku pungutan liar. Penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan internal juga perlu diimplementasikan guna mencegah praktik pungutan liar di lingkungan administrasi pemerintah. Dengan pendekatan yang komprehensif, penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat pulih, dan tercipta tatanan pemerintahan yang lebih adil dan bertanggung jawab.
Abstract:Perencanaan, pengorganisasian, mobilisasi sumber daya masyarakat, dan pelaksanaan pengendalian merupakan langkah-langkah penting dalam proses mencapai tujuan. Pengelolaan yang efektif memerlukan kerja sama dari kedua belah…
ah pihak. Maka kedua belah pihak akan mendapat untung besar dari Anda. Karena sekolah tidak dapat berfungsi tanpa guru, maka guru dan sekolah merupakan mitra kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang pendidikan. Unsur terpenting dalam pendidikan adalah guru. Mata pelajaran akademik dirancang untuk memudahkan proses pembelajaran, dengan fokus pada kursus bahasa Inggris. Meskipun bahasa Inggris bukan bahasa umum di kalangan siswa, kursus ini memerlukan kamus dan Google Terjemahan untuk memahami bahasa tersebut, dan metodologi pengajarannya menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi dilakukan oleh pihak yayasan bersama kepala sekolah SMP dan SMA Informatika Tanah Merah Bangkalan serta dengan guru SMP dan SMA yang mengajarkan Bahasa Inggris, sehingga hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kepala sekolah telah menjalankan perannya di sekolah bagi para guru di sekolah tersebut, baik mata pelajaran umum maupun khusus, mengenai pengendalian kelas serta memotivasi tindakan dan mengarahkan guru pada pelajaran bahasa inggris. baik SMP maupun SMA di sekolah tersebut. Informatika berada di bawah naungan Yayasan Nurul Huda Kendaban Tanah Merah Bangkalan
Abstract:Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat berdampak pada kegiatan bisnis mulai skala kecil hingga besar yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam menjalankan usahanya. Perkembangan dunia digital mengharuskan…
pebisnis, termasuk usaha apotek untuk meningkatkan pemasaran dan komunikasi secara digital dengan pelanggan. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Praktek kefarmasian dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi. Namun, apotek bukan hanya sebagai tempat pelayanan kefarmasian tetapi juga dikelompokkan sebagai bidang usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan kode 47721 yaitu perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan sosial media Whatsapp terhadap peningkatan penjualan obat bebas, vitamin dan alat kesehatan di Apotek AFIQ 2. Metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif dengan teknik pengambilan sampel purposive. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan participants observation. Hasil penelitian diperoleh peningkatan penjualan menggunakan media whatsapp sebesar 76,78% terhadap target. Kesimpulan penelitian ini bahwa strategi promosi dengan memanfaatkan media sosial whatsapp memberikan keuntungan diantaranya meluaskan pasar, menaikkan omset penjualan, menjaring konsumen baru, menjadi sarana media promosi.
Abstract:Religion is an important element in human life, because humans in their creation were intentionally limited in form, so they depend on the Almighty Unlimited. The West, as one of the great forms of human civilization, has…
s experienced various phases of periodization with various upheavals of thought and action regarding religion. The early western period with philosophy as the main reference made religion something that was put aside, the middle period of the western dark ages became very radical in religion which was dominated by the church, while in the final period religion was again put aside with the growth of philosophical culture. Philosophical culture in western civilization, in the author's analysis of various sources, has actually produced various forms of thought and action in western society towards religion, the most important of which is secularism and the nihilization of the concept of God. Secularism is a form of effort to eliminate religion in the context of western civilization, in line with the development of thought with efforts to nihilize the concept of God and the scientific culture of western society.
Agama menjadi salah satu unsur yang penting dalam kehidupan manusia, sebab manusia dalam penciptaannya memang disengaja dalam bentuk terbatas, sehingga tergantung kepada Dzat yang Maha tidak terbatas. Barat, sebagai salah satu wujud peradabaan besar umat manusia telah mengalami berbagai fase periodesasi dengan berbagai pergolakan pemikiran dan aksi terhadap agama. Periode awal barat dengan filsafat sebagai acuan utama menjadikan agama sebagai hal yang dikesampingkan, periode pertengahan abad kegelapan barat menjadi sangat radikal dalam beragama yang didominasi oleh gereja, sedangkan dalam periode akhir agama kembali dikesampingkan dengan tumbuh berkembangnya budaya filsafat. Budaya filsafat dalam peradaban barat, dalam penelahaan penulis dari berbagai sumber nyata-nyata telah menghasilkan berbagai bentuk pemikiran dan aksi masyarakat barat terhadap agama, yang paling utama adalah sekularisme dan nihilisasi konsep tuhan. Sekularisme yang merupakan bentuk upaya menghilangkan agama dalam konteks kehidupan peradaban barat, seiring sejalan dengan perkembangan pemikiran dengan upaya nihilisasi konsep Tuhan dan budaya keilmuan masyarakat barat.
Abstract:Pemuda adalah agen perubahan yang harus terus memperjuangkan prinsip negara Indonesia dan harus mampu mengatur proses transisi demokrasi ke arah yang lebih baik, khususnya mampu mengawal pelaksanaan proses politik yang berkeadilan.…
erkeadilan. Agar suatu negara maju, pemudanya harus berkualitas tinggi, maka salah satu tugas vital mereka adalah melek politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi studi pustaka, yaitu dengan mencari berbagai referensi tentang keterlibatan pemilih Milenial di Indonesia, baik dari buku maupun jurnal ilmiah. Dalam hal menjaga semangat demokrasi agar tetap tumbuh di kalangan generasi milenial, temuan studi ini menunjukkan bahwa partisipasi generasi milenial sangat berpengaruh terhadap sejauh mana seorang caleg dapat terpilih. Luaran dan manfaat dari penerapan sosialisasi ini adalah mampu menumbuhkan kesadaran awal generasi muda untuk mulai aktif dalam proses politik, seperti menggunakan hak pilihnya, menjadi pemantau pemilu, dan mampu memberikan motivasi bagi generasi muda. bekerja langsung sebagai Tim Sukses dalam mendukung calon mitra yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan pandangannya.
Abstract:Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mulai melaksanakan reformasi birokrasi pada tahun 2006. Apa yang dimaksud dengan reformasi…
ormasi birokrasi Badan Pertanahan Republik Indonesia? Kami saat ini menggunakan landasan Normatif empiris dalam penelitian kami. Reforma Agraria adalah proses berkelanjutan untuk mengatur kembali kepemilikan, penggunaan, penguasaan, dan eksploitasi sumber daya pertanian. Membangun organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia yang rapi, profesional, dan bertanggung jawab diperlukan agar BPN RI dapat memenuhi kewajiban dan menjalankan fungsinya dalam rangka melaksanakan visi pengembangan pertanahan. Hal ini akan memungkinkan organisasi untuk membangun birokrasi yang efektif.
Abstract:Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa (KEMAS) merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan perguruan tinggi untuk menumbuhkan jiwa kreatifitas mahasiswa melalui acara kesenian yang dipadukan dengan kegiatan berwirausaha. Tujuan…
ujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pengalaman nyata kepada para mahasiswa untuk menjalankan usaha dan meningkatkan daya minat berwirausaha mahasiswa. Metode yang digunakan adalah metode pengembangan program kewirausahan dari Ndou dan metode pembelajaran kewirausahaan dari Esmi, yang mempunyai 4 tahap dan metode sebagai berikut; ) Fase Inspirasi (Inspiration); kegiatan pada fase ini menggunakan metode pembelajaran langsung dengan cara mengundang tamu pengusaha (inviting guest entrepreneurs), seminar kewirausahaan (entrepreneuship talks), dan bimbingan wirausaha (entrepreneurship tutoring), 2) Fase Keterlibatan (Engagement); kegiatan pada fase ini menggunakan metode pembelajaran operasional praktek yaitu memulai bisnis (starting business), 3) Fase Eksploitasi (exploitation); kegiatan pada fase ini menggunakan metode pembelajaran operasional praktik dengan cara melakukan kelas praktek (class practice). 4) Fase Keberlanjutan (Sustainment); kegiatan pada fase ini menggunakan metode pembelajaran interaktif dengan cara membangun jaringan relasi (networking). Secara keseluruhan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini terlaksana dengan baik. Kami memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa Stiami (KEMAS) yakni; a) Perguruan tinggi harus membuat inkubator bisnis sebagai wadah kolaborasi para wirausaha mahasiswa, b). Perguruan tinggi perlu menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan berwirausaha mahasiswa seperti kantin khusus produk-produk mahasiswa, c) Perguruan tinggi perlu membentuk tim khusus terkait event-event dan workhshop kewirausahaan agar memotivasi dan meningkatkan minat berwirausaha mahasiswa, d) perguruan tinggi perlu mensosialisasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memfasilitasi kegiatan wirausaha mahasiswa seperti Wirausaha Merdeka, Porgram Kreatiftas Mahasiswa (PKM) dan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) agar daya minat mahasiswa berwirausaha semakin meningkat dan melahirkan para mahasiswa yang berminat untuk menjadi pengusaha.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan kritis terhadap implikasi hukuman pidana terhadap hak asasi manusia dalam konteks sistem peradilan pidana. Dengan menggunakan metode kualitatif dan berbasis pada sumber data…
ata studi pustaka, penelitian ini mendekati permasalahan dengan memfokuskan pada Keseimbangan antara efektivitas hukuman pidana dalam pencegahan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi fokus utama. Bagaimana sistem hukuman dapat memberikan sanksi yang memadai tanpa merendahkan hak-hak dasar individu adalah pertanyaan sentral. Tinjauan metode, intensitas, dan implementasi hukuman pidana menjadi kunci untuk memahami dinamika ini. Penting untuk menilai sejauh mana perlindungan hak asasi manusia tercapai dalam sistem hukuman pidana. Langkah dan prosedur dalam penegakan hukum harus memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi. Keadilan dalam konteks hukuman pidana esensial, di mana setiap tindakan penegakan hukum harus sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal. Analisis mendalam terhadap tingkat perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukuman pidana. Tinjauan akan mencakup aspek-aspek kunci seperti hak atas pembelaan yang efektif, kondisi penahanan, dan implementasi sanksi alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Peran lembaga pengawas dan mekanisme akuntabilitas akan dievaluasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kritis terhadap hubungan antara hukuman pidana dan hak asasi manusia, menyajikan temuan yang dapat mendukung perbaikan dalam sistem hukuman pidana, dan menggambarkan langkah-langkah menuju perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif.
Abstract:Penerapan restorative justice di lingkup penuntutan melalui Perja 15/2020 merupakan aturan hukum baru dibandingkan di tingkat penyelidikan, penyidikan dan pengadilan. Statusnya yang masih baru menjadikan peraturan ini sebagai…
bagai sebuah tantangan tersendiri bagi jaksa untuk menerapkannya dalam rangka restorative justice. Penelitian ini bermaksud menjawab tiga hal; pertama, penerapan restorative justice di Kejari Medan berdasarkan Perja 15/2020; kedua, kendala-kendala yang dihadapi Kejari Medan dalam menerapkan restorative justice; dan ketiga, pelaksanaan ideal restorative justice di masa yang akan datang. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dan Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang didukung dengan data primer berupa wawancara dan pengisian kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; penerapan restorative justice di Kejari Medan berdasarkan Perja 15/2020 belum dapat berjalan maksimal, adapun kendala-kendala yang dihadapi Kejari Medan dalam menerapkan restorative justice dilandasi atas permasalahan pengaturan yang masih dianggap sangat umum dan tidak mengatur teknis pelaksanaan, struktur pelaksana yang masih belum sepenunya siap melaksanakan restorative justice, fasilitas pelaksanaan yang masih minim, serta partisipasi dan budaya hukum masyarakat sekaligus juga dari internal jaksa sendiri yang masih belum sepenuhnya menerima penyelesaian restorative justice; konsep ideal penerapan restorative justice di masa yang akan datang didasarkan pada semangat penguatan singkronisasi sub-sistem dalam paradigma SPPT melalui pengaturan ketentuan restorative justice yang seragam.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penanganan tantangan yang dialami notaris dan memberikan pandangan komprehensif terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi masa depan jabatan notaris di tengah perubahan digital…
igital dan dinamika ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, disusun secara sistematis sesuai permasalahan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku agar mudah diambil kesimpulan sebagai jawaban atas hasil permasalahan ini. Notaris dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk mempermudah proses pendaftaran properti yang sebelumnya memakan waktu dan manual. Oleh karena itu, menghadapi era digitalisasi dan perkembangan perekonomian di Indonesia, notaris harus memanfaatkan kemajuan teknologi agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.