Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing pemberitaan isu lingkungan pada media online Indonesia menggunakan model framing Robert N. Entman. Penelitian berfokus pada dua berita lingkungan yang dipublikasikan oleh…
eh media online Indonesia, yaitu berita Detik.com mengenai persoalan sampah di Jakarta dan berita RRI mengenai gaya hidup ramah lingkungan generasi Z. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis framing Robert N. Entman yang terdiri dari define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi teks berita dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media memiliki konstruksi realitas yang berbeda dalam membingkai isu lingkungan. Detik.com membingkai isu lingkungan sebagai persoalan krisis pengelolaan sampah yang membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah dan perubahan perilaku masyarakat. Sementara itu, RRI membingkai isu lingkungan sebagai bagian dari perubahan gaya hidup generasi muda yang semakin sadar terhadap keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa media online memiliki peran penting dalam membentuk pemaknaan publik terhadap isu lingkungan melalui pemilihan sudut pandang, narasi, dan solusi yang ditonjolkan dalam pemberitaan
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh…
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Abstract:Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 mengubah watak larangan dosen pegawai negeri sipil (PNS) menjadi advokat. Larangan yang semula berlaku mutlak melalui Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang…
ang-Undang Advokat kini diberi pengecualian terbatas bagi dosen PNS yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Artikel ini berangkat dari persoalan bahwa putusan tersebut tidak sekadar membuka peluang profesi, tetapi juga menciptakan kategori baru yang dapat disebut sebagai advokat pengabdian. Dengan metode penelitian hukum normatif, artikel ini menelaah rasio legis larangan rangkap profesi, konstruksi pertimbangan Mahkamah, serta masalah implementasi yang muncul setelah putusan. Artikel ini berpendapat bahwa putusan Mahkamah dapat dibenarkan sejauh dibaca sebagai instrumen akses keadilan dan penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun, tanpa revisi UU Advokat dan peraturan pelaksana yang mengatur pengangkatan, penyumpahan, magang, pengawasan etik, izin perkara, dan akreditasi lembaga bantuan hukum kampus, putusan tersebut berisiko melahirkan ketidakpastian baru.
Abstract:This study aims to analyze the effectiveness of public service delivery in issuing Certificate of Indigency (SKTM) at Karang Indah Village Office, Merauke Regency. The background of this research is based on the increasing…
ng number of SKTM applications each year, which has not been matched by optimal service quality improvements. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation involving 11 informants consisting of village officials and community members. The results show that, in general, the SKTM service at Karang Indah Village Office is relatively effective, particularly in terms of procedures and costs, which are simple, transparent, and free of charge. The service completion time is also relatively fast, often completed within one working day. However, several challenges still affect service effectiveness, such as inconsistencies in procedural implementation, limited facilities and infrastructure, manual administrative systems, and insufficient public awareness regarding the requirements for obtaining SKTM. Additionally, coordination between neighborhood units (RT) and the village office remains suboptimal, potentially causing service delays. This study concludes that the effectiveness of SKTM service delivery in Karang Indah Village needs improvement through digital service innovation, capacity building for administrative staff, and strengthening supervision and public outreach.
Abstract:This study aims to identify the effectiveness of farmer group associations (Gabungan Kelompok Tani) in empowering the farming community in Kampung Jaya Makmur, Kurik District. The research employs a descriptive qualitative…
ve approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The study analyzes organizational effectiveness based on four indicators: Human Relations (focusing on organizational involvement), Open System Model (adaptation and innovation), Internal Process Model, and Rational Goal Model (productivity and goal achievement). The results show that in Kampung Jaya Makmur, the head of the farmer group association has never conducted socialization or training for farmer groups on how to produce or provide natural fertilizers using locally available materials, despite the uncertainty of continuous fertilizer supply. The effectiveness of farmer group associations in empowering the community is highly needed to support farmers in becoming more independent. Farmer group associations can provide services such as access to technological information and capital, as well as establish partnerships with external parties. This study recommends that farmer group associations strengthen participation and member involvement through more regular deliberation forums and active engagement of all levels of farmers. It also emphasizes the need to enhance the use of technology and alternative agricultural methods, such as organic fertilizers, and to expand training and mentoring programs so that farmers can reduce their dependence on chemical fertilizers.
Keywords: Effectiveness, Farmer Group Associations, Farmer Community Empowerment
Abstract:This study aims to analyze the quality of human resources (HR) in improving the effectiveness of public services at LPP RRI Merauke. This research employs a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected…
cted through observation, in-depth interviews, and documentation involving 11 informants consisting of leaders and staff members. The findings indicate that HR quality plays a significant role in determining the effectiveness of public service delivery. In terms of competence, employees are generally capable of performing routine tasks; however, their mastery of digital technology remains limited. Professionalism is considered adequate but not yet optimal due to limited human resources and high workloads. Employees’ adaptability to technological and organizational changes varies among individuals. HR development programs have been implemented through training, but they are not yet systematic or evenly distributed. Meanwhile, employee motivation and job satisfaction are relatively good, although still influenced by limited facilities and reward systems. Overall, improving public service effectiveness at LPP RRI Merauke requires strengthening competencies, professionalism, adaptability, and sustainable, needs-based HR development strategies.
Abstract:This study examines the role of leadership style in enhancing the work motivation of Civil Servants (Aparatur Sipil Negara/ASN) at the General Bureau of the Regional Secretariat of South Papua Province. The study is theoretically…
retically grounded in Amirullah’s (2017) leadership framework, which emphasizes leader–member relations, task structure, and position power, and Sariani’s (2020) motivation theory, focusing on educational background, personal expectations, and job satisfaction. A qualitative descriptive approach was employed to capture in-depth perspectives on leadership practices and motivational dynamics within a newly established provincial government organization. Data were collected through observations, in-depth interviews, and document analysis. A total of 22 informants, comprising senior officials, section heads, and staff members, were purposively selected based on their institutional roles and direct involvement in organizational processes. The findings indicate that leadership style significantly influences employees’ work motivation. Effective leadership is reflected in open and transparent communication, participatory decision-making, clear task delegation, consistent supervision, and fair recognition of employee performance. Moreover, job satisfaction, clarity of work roles, coordination across organizational units, availability of work facilities, and opportunities for capacity building emerged as critical supporting factors in sustaining motivation. The study concludes that a communicative, participative, and supportive leadership style is essential for strengthening work motivation and improving organizational effectiveness in public sector institutions, particularly within developing regional government contexts.
Abstract:Penelitian ini menganalisis bagaimana penggunaan dan pengalokasian serta belanja di Desa Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka, yang meneliti…
liti publikasi dan sumber yang berkaitan dengan administrasi keuangan desa. Distribusi dana desa didasarkan pada formula pemerintah yang memperhitungkan ukuran populasi, faktor geografis, dan tingkat kemiskinan. Anggaran tersebut digunakan untuk administrasi desa, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Papan informasi yang menampilkan alokasi dan realisasi dana yang diletakkan di depan balai desa merupakan cara yang efektif untuk mengomunikasikan transparansi dalam pengelolaan dana desa, untuk memastikan bahwa publik mendapat informasi. Namun demikian, penelitian ini menemukan kesulitan dengan kompetensi manajer keuangan masyarakat dan cara terbaik untuk memanfaatkan sumber daya. Peningkatan efisiensi pengeluaran desa bergantung pada partisipasi proaktif kepala desa dan personel, serta kemajuan seperti pembentukan koperasi desa. Studi ini menyarankan peningkatan kemampuan manajer keuangan dan keterlibatan masyarakat untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan tata kelola
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah kampung dalam mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih di Kampung Turiram, Distrik Kimam, Kabupaten Merauke. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan…
an metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap sembilan informan kunci yang terdiri atas kepala kampung, ketua koperasi, ketua Bamuskam, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kampung memiliki empat peran utama yaitu sebagai perencana, fasilitator, dinamisator, dan pengawas. Meskipun inisiatif pemerintah kampung cukup tinggi, partisipasi masyarakat masih rendah akibat keterbatasan sumber daya manusia dan akses informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat dan dukungan pemerintah daerah dalam penguatan kelembagaan ekonomi kampung. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pemerintah kampung sebagai agen pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi berbasis koperasi lokal.
Abstract: Perkumpulan Harmoni Alam Papuana adalah organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat adat di Provinsi Papua Selatan. Organisasi ini aktif dalam mengadvokasi perlindungan…
rlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya terkait dengan akses terhadap sumber daya alam dan pemanfaatan ruang hidup mereka.
Salah satu inisiatif penting yang dilakukan adalah kolaborasi dengan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) untuk mendorong konsolidasi dan kerja kolaboratif antar organisasi masyarakat sipil di wilayah tersebut. Melalui diskusi "Para-para Harapan", Perkumpulan Harmoni Alam Papuana berupaya memperkuat pencapaian dan tujuan masing-masing organisasi dalam menghadapi dinamika pembangunan di Provinsi Papua Selatan.
Selain itu, organisasi ini juga terlibat dalam upaya mendesak pemerintah untuk menangani krisis pangan dan kebakaran hutan yang melanda wilayah tersebut. Bersama dengan enam organisasi lainnya, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana menyuarakan pentingnya tindakan darurat untuk menyelamatkan dan memenuhi hak masyarakat adat yang terdampak krisis iklim dan kesulitan pangan.
Perkumpulan Harmoni Alam Papuana juga berpartisipasi dalam lokakarya inklusif yang bertujuan untuk pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak masyarakat adat serta lingkungan hidup di Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini melibatkan perwakilan masyarakat adat dari berbagai kabupaten dan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi dan lembaga terkait.
Melalui berbagai kegiatan tersebut, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana berkomitmen untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam, serta memastikan keberlanjutan budaya dan kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan.
Kata Kunci : Manajemen Pelayanan; Pelayanan Organisasi; Perkumpulan harmoni alam papuana