Abstract:Perkawinan dini masih menjadi permasalahan sosial yang banyak terjadi di Indonesia dan menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan, serta upaya…
aya pencegahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dini lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan positif, yang meliputi aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dari aspek psikologis, perkawinan dini dapat menyebabkan stres, depresi, serta ketidakstabilan emosi. Dari aspek kesehatan, perkawinan dini meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan. Selain itu, perkawinan dini juga berdampak pada terhambatnya pendidikan, munculnya permasalahan ekonomi, serta tekanan sosial dalam masyarakat. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan akses pendidikan formal, edukasi kesehatan reproduksi, pemberdayaan masyarakat, serta peran aktif pemerintah melalui regulasi dan program perlindungan anak, disertai penerapan kesetaraan gender. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk menekan angka perkawinan dini secara berkelanjutan.
Abstract:The Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal procedure that allows debtors who are unable, or expect to be unable, to continue paying their due and collectible debts to seek legal recourse. Debtors in such…
h situations can initiate legal action during the PKPU process. However, the question arises: what is the legal certainty for creditors following the Constitutional Court's decision that encourages debtors to pursue legal action? This study uses a descriptive normative research method to analyze the legal issues related to such actions. The findings indicate that the legal recourse available to debtors in specific circumstances significantly impacts creditors. This leads to uncertainties regarding payment, especially if the debtor decides to file for legal action. Additionally, these uncertainties can affect the creditor's business operations. The Constitutional Court's decision, subsequently reinforced by a Circular Letter from the Supreme Court, does not adequately address the gaps in legal certainty faced by creditors. This situation complicates creditors' efforts to secure their rights, which are the obligations of the debtor.
Abstract:Sharia insurance in Indonesia is growing, because along with the increasingly complex disputes between parties, which cannot be avoided between Islamic insurance companies and policyholders, this is even though both of them…
hem help and protect each other. The problem is regarding the legal basis for sharia insurance dispute resolution which is still scattered in several laws and regulations. This has become a discourse and issue of legal norms for sharia arbitration as an option for sharia insurance dispute resolution, and so far the resolution of sharia insurance disputes through sharia arbitration is regulated by Supreme Court Regulation Number 14 of 2016. The research method used is descriptive normative. The research method used is descriptive normative by analyzing regulations laws governing sharia dispute resolution. The results of this study explain that state policy in managing sharia insurance disputes is still a discourse, so that constitutional authority still uses Article 58 of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power. Therefore, it is necessary to amend Law No. 30 of 1999, specifically regarding the article regarding the District Court, which must be supplemented by the Religious Courts and procedures for resolving disputes through sharia arbitration.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menguji dan menjelaskan pengaruh kondisi lingkungan kerja serta tingkat disiplin kerja terhadap performa pegawai pada Divisi Logistik Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. Studi menggunakan…
kan pendekatan kuantitatif dengan rancangan asosiatif kausal untuk melihat hubungan sebab-akibat antarvariabel. Jumlah populasi tercatat 66 orang, kemudian ditentukan sampel sebanyak 57 responden melalui perhitungan rumus Slovin dan teknik proportionate random sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner berskala Likert dan dianalisis melalui regresi linier berganda berbantuan perangkat lunak SPSS. Seluruh instrumen terbukti valid dan reliabel dengan nilai Cronbach’s Alpha 0,957. Pengujian asumsi klasik menunjukkan data memenuhi syarat normalitas serta tidak ditemukan gejala multikolinearitas maupun heteroskedastisitas. Secara parsial, lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja (t = 9,034; sig = 0,000), demikian pula disiplin kerja (t = 6,478; sig = 0,000). Secara simultan kedua variabel juga berpengaruh signifikan (F = 60,828; sig = 0,000). Nilai R² sebesar 0,692 mengindikasikan bahwa 69,2% variasi kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh lingkungan kerja dan disiplin kerja. Artinya, perbaikan kualitas lingkungan kerja dan konsistensi penerapan disiplin menjadi elemen penting dalam peningkatan kinerja unit logistik.
Abstract:Kriminalisasi honor killing atau pembunuhan demi kehormatan menghadirkan tantangan serius terhadap rasionalitas putusan pidana, khususnya ketika klaim kehormatan diperlakukan sebagai alasan yang meringankan tanpa pemeriksaan…
saan yang memadai terhadap hubungannya dengan fakta-fakta yang relevan secara hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja pemberian alasan yang dapat diaudit untuk menilai posisi motif kehormatan dalam hukuman pidana dan untuk merumuskan kriteria yang membedakan kehormatan sebagai dasar faktual dari kehormatan sebagai faktor pemberat. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat uji pemberian alasan yang memeriksa dasar bukti, relevansi hukum, dan kesesuaian tujuan hukuman, serta uji pembobotan motif yang mengoperasionalkan enam indikator: persetujuan masyarakat, tindakan kolektif, perencanaan, kekejaman, intimidasi saksi atau campur tangan dalam proses peradilan, dan dampak diskriminatif terhadap korban. Hal ini menutup pintu bagi simpati sosial sebagai faktor yang meringankan, sekaligus memberikan dasar normatif untuk memperlakukan kehormatan sebagai faktor pemberat ketika berfungsi sebagai legitimasi kekerasan pribadi dan mekanisme kontrol sosial. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi untuk memperkuat disiplin dalam menentukan dasar-dasar hukuman dan konsistensi dalam penerapan pedoman hukuman pada kasus pembunuhan demi kehormatan.
Abstract:Hak untuk bebas dari segala interferensi atas harta benda merupakan bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak yang demikian diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945…
945 dan diimplementasikan dalam undang-undang organik. Permasalahannya adalah mengenai batu andesit yang merupakan komponen lingkungan hidup dan kekayaan alam yang menjadi hak milik masyarakat ditambang untuk bahan pembangunan bendungan Bener yang mengakibatkan terjadinya kerusakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif normatif, yang merupakan pemberlakuan ketentuan hukum secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan, bahwa pembangunan bendungan Bener dengan menambang batu andesit mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak untuk bebas dari kerusakan lingkungan atas harta benda masyarakat (sumber daya alam) yang dimilikinya. Oleh karena itu, terdapat pelanggaran hak asasi manusia yaitu hak untuk bebas dari segala interferensi atas harta benda pada masyarakat Wadas. Pembangunan yang dilaksanakan semestinya memberikan hak kepada masyarakat untuk menikmati hasil Pembangunan dengan tidak merusak lingkungan tempat hidup masyarakatnya.
Abstract:Kesenjangan antara Artikel ini bertujuan menjawab academic crisis dalam studi dakwah kontemporer yang ditandai konstruksi teori dakwah yang normatif dengan kebutuhan perubahan sosial yang aplikatif dalam konteks masyarakat…
at digital. Melalui pendekatan rekonstruksi epistemik, penelitian ini berupaya merumuskan model dakwah transformatif yang memiliki daya intervensi sosial, berbasis empowerment dan social engineering. Metode yang digunakan adalah kajian kualitatif melalui critical integrative review terhadap literatur dakwah, teori perubahan sosial, komunikasi, dan riset partisipatoris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi epistemologi Islam dengan teori sosial modern mampu memperkaya kerangka dakwah menjadi lebih operasional, partisipatoris, dan responsif terhadap dinamika digital society. Artikel ini menyimpulkan bahwa rancang bangun dakwah transformatif berbasis rekonstruksi epistemik merupakan solusi signifikan dalam mereduksi krisis akademik dan mengarahkan dakwah menuju disiplin yang produktif secara praksis maupun teoretik.
Abstract:Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola pengelompokan komponen perakitan komputer menggunakan metode K-Means Clustering. Dataset yang digunakan mencakup CPU, motherboard, RAM, GPU, PSU, dan casing. Proses penelitian…
an meliputi eksplorasi data, pembersihan data, imputasi nilai hilang, encoding kategorikal, normalisasi, serta rekayasa fitur seperti total TDP dan rasio daya PSU. Hasil clustering menunjukkan pembentukan empat kelompok utama, yaitu komponen low-end, mid-range, high-end, dan cluster RAM yang berdiri sendiri. Temuan ini membuktikan bahwa K-Means efektif dalam memetakan karakteristik hardware dan dapat digunakan sebagai dasar sistem rekomendasi perakitan PC.
Abstract:Memiliki kompetensi standar untuk menjadi ahli fikih tentu harus memiliki penguasaan pada beberapa cabang ilmu syar’i sebagai sebuah persyaratan utama selain dari penguasaan dan pengetahuan yang mendalam pada bahasa Arab…
ab yang merupakan bahasa induk dari sumber-sumber rujukan ilmu fikih. Dan kebutuhan akan keberadaan para ahli fikih yang berstandar tentu menjadi suatu kebutuhan pokok untuk memberikan berbagai jawaban hukum kontemporer yang terkadang menjadi polemik ditengah kehidupan umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk menjelaskan bagaimana kompetensi yang standar yang harus dimiliki oleh para mahasiswa STIBA Makassar prodi perbandingan mazhab untuk menjadi ahli fikih, kedua, untuk menjelaskan peluang dari mahasiswa prodi perbandingan mazhab untuk menjadi ahli fikih. Penelitian ini menggunakan metode kualititaf (library research) dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan normatif dan studi kasus atau survai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kompetensi standar untuk menjadi ahli fikih seperti penguasaan pada hapalan Al-Qur’an, penguasaan pada ilmu fikih, ushul fikih, qawaid syariyah dan maqasid syariah. Kedua, mahasiswa STIBA Makassar prodi perbandingan mazhab mempunyai peluang untuk memiliki kompetensi standar menjadi ahli fikih.
Abstract:Penelitian ini membahas kesesuaian hadis-hadis sahih yang melarang riba dengan praktik pembiayaan kendaraan bermotor di lembaga keuangan modern. Fokus utama penelitian adalah menilai keabsahan hadis tentang riba dan menghubungkannya…
hubungkannya secara praktis dengan akad-akad syariah yang digunakan dalam pembiayaan konsumtif. Metode yang dipakai adalah kualitatif-deskriptif dengan studi kepustakaan, takhrij hadis, serta analisis normatif terhadap akad-akad seperti murabahah, ijarah wa iqtina, musyarakah, wakalah, dan ba’i bitsaman ajil. Hadis riwayat Muslim No. 2995 dijadikan dasar normatif utama yang melarang segala bentuk transaksi ribawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bunga dalam pembiayaan kendaraan termasuk riba nasi’ah yang dilarang dalam syariah, sementara akad-akad syariah yang dianalisis memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan konsumen sesuai dengan maqashid syariah. Studi ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai hadis dalam sistem pembiayaan modern dapat menciptakan ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan. Implikasi penelitian ini meliputi kebutuhan untuk mereformulasi kebijakan pembiayaan serta memperkuat literasi keuangan syariah sebagai upaya transformasi ekonomi umat