Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui penegakan hukum…
kum terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia. Tipe Penelitian Tesis ini adalah Penelitian Hukum (legal research) dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dari Ilmu Hukum (jurisprudence) yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian tesis ini Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap karya fotografi, baik dari aspek hak moral maupun hak ekonomi. Hak moral meliputi hak untuk mencantumkan nama, hak untuk mengubah ciptaan, dan hak untuk mengubah judul ciptaan, yang bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan selama pencipta hidup. Sementara hak ekonomi mencakup berbagai hak eksploitasi komersial yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Kedua, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesulitan pembuktian di era digital, keterbatasan sumber daya penegak hukum, proses hukum yang panjang dan mahal, serta tantangan pelanggaran lintas batas negara. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan upaya komprehensif meliputi peningkatan edukasi, penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi perlindungan, penguatan kerja sama internasional, peningkatan aksesibilitas keadilan, pemberdayaan komunitas fotografer, dan penyempurnaan regulasi.
Abstract:Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan masjid, dengan fokus khusus pada aspek transparansi dan akuntabilitas dana umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif…
itatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus Takmir Masjid dan Bendahara di tiga masjid besar di Kota Semarang, observasi partisipan terhadap proses akuntansi, serta analisis dokumen laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah belum sepenuhnya optimal. Temuan utama mengungkap bahwa (1) sistem pencatatan keuangan masih bersifat sederhana dan manual, sehingga rentan terhadap kesalahan dan kurang informatif; (2) prinsip transparansi diaplikasikan secara terbatas, terutama melalui pengumuman laporan keuangan yang bersifat ringkas dan tidak rinci di papan pengumuman masjid; dan (3) akuntabilitas lebih banyak bersifat vertikal (kepada pengurus inti) dibandingkan horizontal (kepada jamaah secara luas). Pembahasan menyoroti kesenjangan antara prinsip ideal syariah, seperti amanah (kepercayaan) dan ‘adalah (keadilan), dengan praktik di lapangan yang masih dipengaruhi budaya organisasi yang kurang profesional dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan implementasi akuntansi syariah memerlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) akuntansi yang sesuai dengan syariah, pelatihan berkelanjutan bagi pengurus, dan pemanfaatan teknologi informasi sederhana untuk meningkatkan kualitas pelaporan. Implikasi penelitian ini mendorong perlunya pedoman teknis pengelolaan keuangan masjid yang bersifat normatif-praktis untuk memperkuat kepercayaan publik dan memastikan dana umat dikelola secara lebih bertanggung jawab.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur sistem keuangan digital syariah di Indonesia, menganalisis implementasinya dalam praktik, serta mengidentifikasi tantangan regulasi di tengah pesatnya…
transformasi teknologi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review), penelitian ini mengevaluasi hukum positif, regulasi keuangan, dan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini masih bersifat fragmentaris dan sektoral, bersandar pada UU Perbankan Syariah, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan OJK dan Bank Indonesia yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus inovasi digital syariah. Aspek kepatuhan syariah selama ini ditopang oleh fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 116/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Meskipun demikian, celah regulasi masih ditemukan, terutama terkait tata kelola fintech syariah, transparansi algoritma, keamanan siber, serta kompetensi teknis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi platform digital. Penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi pembaruan hukum, seperti pembentukan UU Digital Banking yang komprehensif atau sinkronisasi regulasi lintas sektoral yang mengintegrasikan nilai maqashid al-syari'ah (perlindungan harta dan jiwa) guna menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keutuhan prinsip syariah dalam ekonomi digital nasional.
Abstract:Penelitian ini mengkaji secara kritis kelemahan desain database dalam konteks keamanan sistem informasi modern. Desain database yang buruk merupakan salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko kebocoran data dan menurunkan…
urunkan integritas sistem informasi pada organisasi. Melalui metode tinjauan literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR) terhadap 35 artikel ilmiah yang dipublikasikan antara tahun 2015 hingga 2024, penelitian ini mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kelemahan desain database ke dalam lima kategori utama: (1) kelemahan normalisasi dan struktur relasional, (2) kurangnya kontrol akses dan autentikasi, (3) minimnya enkripsi data, (4) absennya audit trail dan logging, serta (5) ketiadaan prosedur backup dan recovery yang memadai. Hasil analisis menunjukkan bahwa 78% kasus kebocoran data yang diteliti disebabkan oleh kelemahan pada lapisan desain database, bukan semata-mata dari serangan eksternal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan Security by Design dalam perancangan database merupakan langkah fundamental untuk melindungi aset data organisasi dan menjaga kepercayaan pengguna. Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup rekomendasi penerapan framework database security yang komprehensif mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat terhadap risiko lingkungan dan hubungannya dengan perilaku adaptasi berbasis komunitas dan budaya di Kabupaten Jember. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain…
esain survei, data dikumpulkan dari 235 responden. Analisis data dilakukan melalui uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, uji korelasi Spearman, dan regresi linear berganda menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi risiko lingkungan masyarakat Jember berada pada kategori tinggi dengan rata-rata skor 37,66, namun tidak terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi risiko dengan perilaku adaptasi budaya (r = 0,042, sig = 0,519). Model regresi juga mengonfirmasi bahwa persepsi risiko, sumber informasi, usia, dan jenis kelamin secara bersama-sama hanya menjelaskan 1,5 persen varians perilaku adaptasi (R² = 0,015, sig = 0,494). Temuan ini menunjukkan bahwa adaptasi budaya berbasis komunitas bergerak dalam logika sosialnya sendiri yang berakar pada habitus kolektif, kearifan lokal, dan solidaritas komunitas, bukan sebagai respons langsung atas persepsi risiko individual. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan sosiologi risiko dalam konteks lokal Indonesia dan menegaskan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam kebijakan pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana.
Abstract:Gizi kurang dan gizi berlebih menjadi masalah gizi yang terjadi di indonesia saat ini. Status gizi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu aktivitas fisik dan konsumsi junk food. Pola makan seperti konsumsi…
junk food dapat menyebabkan risiko kelebihan berat badan jika tidak diimbangi dengan adanya aktivitas fisik. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa mahasiswa gizi Universitas Negeri Surabaya tergolong sering mengonsumsi junk food serta memiliki aktivitas fisik rendah. Tujuan penelitian yaitu untuk mengatahui hubungan antara aktivitas fisik dan konsumsi junk food dengan status gizi mahasiswa Prodi S1 Gizi Universitas Negeri Surabaya. Penelitian menggunakan desain Cross-sectional dengan total sampel berjumlah 87 responden. Aktivitas fisik diukur menggunakan IPAQ-SF dan konsumsi junk food diukur menggunakan FFQ. Status gizi diukur menggunakan pengukuran antropometri, kemudian menghitung IMT untuk melihat status gizi responden. Analisis menggunakan uji normalitas berupa Kolmogorov-Smirnov dan uji hipotesis Korelasi Pearson untuk data yang berdistribusi normal dan Spearman Rank untuk data yang tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas pada variabel aktivitas fisik, konsumsi junk food dan IMT yaitu 0,000<0,05, sehingga data tidak berdistribusi normal. Hasil uji Spearman rank pada aktivitas fisik yaitu 0,140 >0,05, dan hsil uji hipotesis pada konsumsi junk food yaitu 0,733>0,05. Tidak ada hubungan antara aktivitas fisik dan konsumsi junk food dengan status gizi mahasiswa Prodi S1 Gizi Universitas Negeri Surabaya.
Abstract:Kelelahan kerja merupakan suatu kondisi di mana efisiensi dan kinerja menurun, sementara ketahanan ketahanan fisik tubuh berkurang. Menurut informasi yang diperoleh dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan…
gakerjaan tahun 2022, terdapat rata-rata 414 kecelakaan kerja 2 setiap harinya. Dari jumlah tersebut, sekitar 27,8% disebabkan oleh tingkat kelelahan kerja yang cukup tinggi .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kelelahan kerja pada operator spbu di kecamatan padang utara tahun 2025. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan desain cross sectional. Penelitian dilakukan di SPBU di Kecamatan Padang Utara pada bulan Maret- Agustus 2025 . Waktu pengumpulan data 22-26 Agustus 2025. Populasi pada penelitian ini adalah operator SPBU di Kecamatan Padang Utara sebanyak 67 sedangkan sampel sebanyak 57 operator SPBU. Teknik pengambilan sampel yaitu total sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan cara angket. Data dianalisis secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian ditemukan 71,9% responden memiliki kelelahan kerja berat , 68,4% responden memiliki masa kerja lama dan 49,1% responden memiliki status gizi tidak normal dan, 52,6% responden memiliki beban kerja berat. Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa adanya hubungan masa kerja (pvalue=0,000) dan beban kerja (pvalue=0,000) dengan kelelahan kerja pada operator SPBU di Kecamatan Padang Utara. Tidak ada hubungan antara status gizi (p-value = 0,832) dengan kelelahan kerja pada operator SPBU di Kecamatan Padang Utara. Kesimpulan terdapat hubungan masa kerja dan beban kerja dengan kelelahan kerja pada operator SPBU di kecamatan padang utara. Diharapkan Mengelola waktu istirahat dengan baik( peregangan, relaksasi, bernapas dalam, atau mendengarkan musik Santai) agar dapat mengurangi kelelahan kerja dan meningkatkan produktivitas.
Abstract:Disputes resolution in the field of Islamic banking are actually arranged in Article 55, paragraph (1), (2), and (3) of the Law on Islamic Banking. The Problem appear when choice of legal forum (choice of forum) for finish…
sh dispute banking agreed for choose one of the legal forums in settlement dispute when the parties No want to finish it through religious courts and their contracts No stated in a way clear the choice of legal forum selected. This is where the need for certainty of law in settling the dispute in question arises, and how the Constitutional Court's decision for certainty of law can be realized in Islamic banking disputes. The research method used is descriptive normative. Research results explain that the Decision of the Constitutional Court Number 93/PUU/X/2012 confirms certainty of law by deleting dualism of authority justice, making the Religious Court as an institution the sole authority to finish Islamic banking through track litigation. Thus, it can be concluded that this decision cancels the explanation of Article 55 paragraph (2) of the Sharia Banking Law, eliminates forum selection to the District Court; however, it still allows non-litigation settlement, such as Sharia arbitration. The settlement process of disputes in Islamic banking, as arranged in Article 55 paragraph (1), (2), and (3) of the Sharia Banking Law, has given duties and authorities to courts in the neighborhood religious courts.
Abstract:Eksekusi nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama sering tidak efektif karena mantan suami menghindari pembayaran, sembunyikan aset, atau kekurangan harta, ditambah prosedur rumit. Analisis normatif-dogmatis KHI Pasal…
149–156, UU No. 1/1974, SEMA No. 3/2018, dan SEMA No. 2/2019 menunjukkan kewajiban mutlak pada cerai talak, perlindungan istri gugat (jika tidak nusyuz), tapi tingkat keberhasilan hanya 6–20%. Solusi: pembayaran segera, sita gaji PNS, e-court, sanksi pidana via UU PKDRT, plus penguatan sanksi pidana ringan, satgas eksekusi, audit aset, dan edukasi pra-perceraian untuk sistem lebih progresif dan sensitif gender.
Abstract:Perkembangan e-Court dan Elektronik Akta Cerai (EAC) merevolusi perceraian online di Indonesia, menimbulkan tantangan terhadap validitas akta nikah berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Pasal 39 & 41)1. Penelitian…
ini menganalisis implikasi perceraian digital terkait keamanan data, tanda tangan elektronik vs basah, dan kepastian status perkawinan pasca-putusan pengadilan agama. Pendekatan normatif-empiris menunjukkan bahwa meski EAC efisien via QR code dan SIPP, ketidaksesuaian regulasi memicu ambiguitas yang berpotensi sengketa harta gono-gini atau hak asuh anak; sehingga diperlukan amandemen UUP selaras PERMA No. 1 Tahun 2023 untuk perlindungan hukum komprehensif di era digital.