Abstract:Discourse on constitutionalism often emphasizes the existence of a written constitution as the foundation of democratic governance. Yet, constitutionalism is not merely about the text but it is about the lived practices…
that give substance to constitutional ideals. This article interrogates the extent to which participation moves beyond symbolic consultation to become a substantive mechanism that embodies constitutionalism in practice. The central research question is how can meaningful public participation be conceptualized and operationalized as the essence of constitutionalism in legislative processes? It examines constitutional provisions, statutory frameworks, and judicial interpretations in selected jurisdictions. The analysis is enriched by theoretical frameworks of deliberative democracy and participatory constitutionalism, which highlight the normative value of inclusivity, transparency, and accountability in law making. The article concludes that embedding meaningful public participation transforms law-making from a formal exercise of authority into a constitutional practice that legitimizes governance, strengthens democracy.
Abstract:Konflik antarwarga di wilayah perdesaan seringkali dipicu oleh persoalan sepele seperti perebutan aset bersama (tanah, jalan, air), gosip, atau persaingan ekonomi, namun dapat berkepanjangan dan merusak kerukunan sosial.…
Pendekatan mediasi formal atau hukum sering dianggap kaku dan tidak menyentuh akar budaya dan nilai-nilai masyarakat. Pengabdian masyarakat (abdimas) ini bertujuan untuk mengimplementasikan nilai wara’ dalam tasawuf yang menekankan kehati-hatian, menghindari syubhat (hal meragukan), dan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat sebagai paradigma dan etika baru dalam mediasi konflik perdesaan. Kegiatan dilaksanakan di Desa Sukamaju, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang sedang mengalami konflik batas lahan antarrukun tetangga. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan tahapan: (1) Pemetaan konflik dan identifikasi aktor, (2) Pelatihan nilai wara’ bagi tokoh adat dan pemuda sebagai calon mediator, (3) Fasilitasi mediasi berbasis prinsip wara’ (menghindari prasangka, ghibah, dan adu domba), dan (4) Pendampingan pascamediasi. Hasil menunjukkan bahwa paradigma wara’ berhasil menciptakan ruang dialog yang lebih tenang dan objektif. Para pihak yang berkonflik menunjukkan kesediaan untuk wara’ dari klaim absolut dan memilih jalan keluar yang sederhana dan adil. Kesepakatan damai berhasil dicapai dan diformalkan dalam berita acara desa. Diskusi menggarisbawahi bahwa nilai wara’ efektif meredam ego, mengurangi eskalasi emosi, dan mengembalikan fokus pada kemaslahatan bersama. Disimpulkan bahwa internalisasi etika wara’ dapat menjadi soft skill kritis bagi mediator lokal dan model resolusi konflik yang berkelanjutan berbasis kearifan spiritual Nusantara.
Abstract:Penelitian ini bertujuan merancang dan mengevaluasi program pelatihan soft skill bagi santri Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, kerja sama, kepemimpinan, dan pemecahan masalah.…
. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model partisipatif melalui pre-test, post-test, observasi, wawancara, dan kuesioner. Hasil menunjukkan peningkatan skor rata-rata dari 65,3 menjadi 83,7 dengan perubahan perilaku positif seperti meningkatnya kepercayaan diri, tanggung jawab, dan empati sosial. Dan pelatihan soft skill berbasis nilai keislaman efektif memperkuat karakter, kepemimpinan, dan kesiapan santri menghadapi tantangan era modern.
Abstract:Sharia insurance in Indonesia is growing, because along with the increasingly complex disputes between parties, which cannot be avoided between Islamic insurance companies and policyholders, this is even though both of them…
hem help and protect each other. The problem is regarding the legal basis for sharia insurance dispute resolution which is still scattered in several laws and regulations. This has become a discourse and issue of legal norms for sharia arbitration as an option for sharia insurance dispute resolution, and so far the resolution of sharia insurance disputes through sharia arbitration is regulated by Supreme Court Regulation Number 14 of 2016. The research method used is descriptive normative. The research method used is descriptive normative by analyzing regulations laws governing sharia dispute resolution. The results of this study explain that state policy in managing sharia insurance disputes is still a discourse, so that constitutional authority still uses Article 58 of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power. Therefore, it is necessary to amend Law No. 30 of 1999, specifically regarding the article regarding the District Court, which must be supplemented by the Religious Courts and procedures for resolving disputes through sharia arbitration.
Abstract:Penelitian ini membahas implementasi sistem rights-based approach dalam aksesibilitas e-KTP bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sesuai dengan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,…
pendudukan, dengan perspektif siyasah syar'iyyah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif untuk menggali data dari sumber buku dan jurnal yang relevan. Meskipun undang-undang ini menjamin hak-hak ODGJ, data lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah stigma sosial yang menghambat ODGJ untuk mengurus dokumen identitas, serta kurangnya pemahaman petugas administrasi mengenai hak-hak ODGJ. Aspek aksesibilitas fisik terhadap layanan publik juga menjadi hambatan utama, di mana lokasi pembuatan e-KTP sering kali tidak ramah terhadap aksesibilitas bagi ODGJ. Realita ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaan di lapangan, yang mengimplikasikan perlunya judicial review dan perbaikan kebijakan berbasis hak untuk menjamin aksesibilitas yang setara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pendukung bagi ODGJ dalam memenuhi hak identitas mereka.
Abstract:Maraknya judi online di seluruh kalangan profesi tanpa terkecuali menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dan ditangani secara serius. Lewat tulisan editorialnya, mediaindonesia.com menyuarakan keresahan pemberantasan judi…
di online mulai dari judi online yang dianggap sepele hingga kasus judi online yang melibatkan menteri. Maraknya judi online ini memicu munculnya tulisan editorial sebagai presentasi dari suatu media yang erat dengan pembingkaian oleh media tersebut. Penelitian ini berfokus memahami bagaimana bingkai (framing) dari mediaindonesia.com dalam menanggapi maraknya judi online di Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis framing Robert N. Entman yang menyeleksi isu dengan empat tahap yaitu, Define problems, Diagnose causes, Make moral judgement dan Treatment recommendation. Analisis dengan bingkat Entman ini mengungkap bahwa tulisan editorial dengan tema judi online yang diangkat dari mediaindonesia.com memiliki kesamaan dalam satu tujuan yaitu mendesak pemerintah menangani masalah judi online dengan tegas.
Abstract:Dinasti politik adalah kekuasaan politik yang diterapkan oleh sejumlah orang yang masih terikat dalam hubungan keluarga atau pertahana untuk mempertahankan kekuasaan yang telah diwariskan. Pada awalnya dinasti politik telah…
lah di atur dalam UU No 8 Thn 2015 tentang pilkada akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang selanjutnya dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 33/PUU-XIII/2015 sehingga secara tidak langsung dinasti politik di Indonesia dilegalkan.
Fokus kajian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui apa akibat dari putusan tersebut terhadap praktik dinasti politik pemilihan kepala daerah di Indonesia serta upaya yang dapat mencegah terjadinya dinasti politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan. Dari hasil yang di peroleh dalam penelitian ini, dinasti politik berakibat pada pencideraan demokrasi di Indonesia, akan tetapi hal ini tidak bisa dilarang, namun perlu di atur dan dikendalikan agar tidak disalah gunakan. Penulis rasa perlu adanya upaya- upaya yang dapat mencegah terjadinya praktik dinasti politik di Indonesia yang menganut sistem demokrasi.
Abstract:This research conducted by title analysis religion values in the novel ground zero by Agustinus Wibowo. This research were aimed (1) To analyze the religion values in the novel ground zero by Agustinus Wibowo; (2) To analyze…
analyze the causes of religion values in the novel ground zero by Agustinus Wibowo. The method used was descriptive qualitative design. The source of the data is uses the primary data and secondary data. This research found that; (1) there was two kinds of religion value found in the ground zero novel namely; (1) positive religion valuethere are religion value of source of hope and optimism form that found on the data 01 and 21; promotes feelings of belongingness. This can be found on the data 3, 10, 12, 22, and 24; boosts self-esteem, and this can be found on the data 16, 17, and 25’ provides protection from existential threats. This can be found on the data 9, and 11; promotes healing of mind and body, this can be seen on the data 27; an improved mental and physical health, this data can be found on the data 20; encourages charity and altruism, this data can be found on the data 26; and (2) negative roles of religion. In this case, that content of anxiety created through scientific and religious views. This can be found on the data 34; content of bad religious programming on data 19; content of the data 34 too; rationalisation for hatred and prejudice. This can be found on the data 18; Power hungry religious leaders, this can be seen on the data 13, 14 and 16; segregation of humanity, this can be seen on the data 2, 5, 7, and 18. (2) The cause of Religion value those found by Agustinus Wibowo in his trip was religion symbol that had been found in the trip and about the people with different religion who had met with him along of way.