Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:Eksekusi nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama sering tidak efektif karena mantan suami menghindari pembayaran, sembunyikan aset, atau kekurangan harta, ditambah prosedur rumit. Analisis normatif-dogmatis KHI Pasal…
149–156, UU No. 1/1974, SEMA No. 3/2018, dan SEMA No. 2/2019 menunjukkan kewajiban mutlak pada cerai talak, perlindungan istri gugat (jika tidak nusyuz), tapi tingkat keberhasilan hanya 6–20%. Solusi: pembayaran segera, sita gaji PNS, e-court, sanksi pidana via UU PKDRT, plus penguatan sanksi pidana ringan, satgas eksekusi, audit aset, dan edukasi pra-perceraian untuk sistem lebih progresif dan sensitif gender.
Abstract:Pencabulan merupakan hal yang dilarang oleh negara dan termasuk kejahatan sangat serius (the most serious crime). Salah satu kasus pencabulan di Indonesia yakni dilakukan oleh Herry Wirawan alias Heri bi Dede pemilik suatu…
tu pondok yang ada di Bandung. Pada kasus ini, terdakwa melakukan pencabulan terhadap 13 santriwatinya dan beberapa ada yang hingga mengandung bahkan melahirkan. Penelitian ini menganalisis penerapan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede dalam putusan No.86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. Analisis dilakukan terhadap penerapan unsur-unsur tindak pidana, penjatuhan sanksi pidana mati, pelaksanaan restitusi bagi anak korban, serta kebijakan pemidanaan dari perspektif hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Penjatuhan pidana mati didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sangat serius, namun masih menimbulkan kontroversi dari perspektif hak asasi manusia. Pelaksanaan restitusi bagi anak korban telah diatur dalam putusan, namun mekanisme pembayaran oleh pemerintah masih perlu dievaluasi. Penguatan mekanisme restitusi, evaluasi kebijakan pemidanaan, serta penerapan pendekatan terpadu dalam pencegahan dan penanganan kasus menjadi rekomendasi untuk perbaikan ke depan.
Abstract:Perkembangan teknologi finansial (Financial Technology atau FinTech) telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat, termasuk di kalangan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh…
garuh FinTech terhadap preferensi pembayaran digital mahasiswa, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui penyebaran kuesioner online kepada 100 mahasiswa aktif Program Studi Sistem Informasi di STIKOM Tunas Bangsa, Pematangsiantar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 83% responden lebih memilih metode pembayaran digital dibandingkan tunai, dengan alasan utama kepraktisan, kecepatan transaksi, dan berbagai keuntungan seperti promo dan cashback. Aplikasi yang paling banyak digunakan adalah OVO, DANA, dan GoPay. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian mahasiswa yang menggunakan pembayaran tunai karena keterbatasan fasilitas, kekhawatiran terhadap keamanan data, dan kurangnya kebiasaan menggunakan aplikasi FinTech. Temuan ini menunjukkan bahwa FinTech memiliki pengaruh signifikan terhadap kebiasaan transaksi mahasiswa, namun adopsi teknologi belum sepenuhnya merata.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pedagang warung di kawasan Bukit Square terhadap penggunaan teknologi finansial (fintech) serta dampaknya terhadap optimalisasi penghasilan usaha. Metode yang digunakan…
adalah survei kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner kepada 50 pedagang aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap fintech, karena dianggap mempermudah transaksi, mempercepat layanan, dan membantu pencatatan keuangan usaha. Sebagian besar pedagang juga mengalami peningkatan omzet setelah mengadopsi fintech, terutama karena kemudahan pembayaran bagi konsumen. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan pemahaman teknologi pada pedagang tertentu. Secara keseluruhan, fintech memberikan kontribusi nyata dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan kinerja usaha mikro
Abstract:Pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, namun tantangan dalam meningkatkan pendapatan transaksi masih menjadi permasalahan mendasar. Pendapatan…
dapatan transaksi UMKM, sebagai indikator kinerja keuangan, mencerminkan seberapa besar hasil penjualan barang atau jasa yang diterima pelaku usaha dalam periode tertentu (Budiarsih, 2022). Meningkatnya persaingan usaha serta perubahan perilaku konsumen mendorong UMKM untuk mencari solusi digital yang adaptif agar tetap kompetitif (Mustagfiroh & Supriyadi, 2024). Dalam konteks ini, strategi digitalisasi sistem pembayaran menjadi perhatian utama untuk meningkatkan efektivitas transaksi dan efisiensi operasional. Meskipun terdapat berbagai pendekatan untuk mendorong peningkatan pendapatan, digitalisasi transaksi keuangan dinilai sebagai salah satu cara paling signifikan dalam memperluas akses pasar dan efisiensi layanan (Indriani & Rahman, 2024). Dengan demikian, pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong pendapatan transaksi UMKM menjadi penting sebagai dasar penyusunan strategi penguatan sektor ini.
Abstract:QR code (Quick Response Code) telah berkembang pesat sebagai alat untuk melakukan transaksi pembayaran secara cepat dan efisien di berbagai sektor ekonomi. Dalam konteks pembayaran internasional, QR code menawarkan solusi…
i yang mengurangi hambatan geografis, mempermudah transaksi lintas negara, serta meningkatkan kenyamanan pengguna. Penggunaan QR code memungkinkan konsumen dan bisnis untuk melakukan pembayaran secara langsung melalui perangkat mobile, tanpa memerlukan perangkat keras khusus seperti terminal kartu kredit. Dengan mengintegrasikan teknologi QR code dalam sistem pembayaran global, proses transaksi menjadi lebih murah, cepat, dan aman, serta dapat meminimalisir biaya konversi mata uang dan mengurangi ketergantungan pada kartu kredit atau jaringan pembayaran konvensional. Studi ini mengkaji potensi dan tantangan penggunaan QR code dalam sistem pembayaran internasional, serta dampaknya terhadap inklusi finansial, efisiensi pasar, dan pengurangan biaya transaksi di tingkat global. Selain itu, dibahas juga bagaimana berbagai negara dan lembaga keuangan memanfaatkan teknologi ini untuk mempercepat digitalisasi ekonomi global, dengan menyoroti contoh penggunaan QR code di beberapa negara yang telah mengimplementasikan sistem pembayaran internasional berbasis QR code.
Abstract:Integrasi akuntansi manajemen pada sistem pengupahan PT Benih Citra Asia Jember sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keterbukaan administrasi keuangan bisnis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan…
kan dengan tepat permasalahan pada struktur upah saat ini dan menunjukkan seberapa baik teknologi berbasis akuntansi manajemen berfungsi sebagai solusinya. Untuk mengumpulkan informasi terkait mengenai sistem pengupasan lapisan tanah di perusahaan, digunakan teknik-teknik seperti dokumentasi, wawancara, dan observasi. Temuan studi ini menunjukkan kelemahan sistem pengupahan manual yang lama, termasuk ambiguitas dalam proses pengupahan, keterlambatan pembayaran gaji, dan kesalahan pencatatan. Penerapan sistem berbasis teknologi telah terbukti meningkatkan kebahagiaan karyawan, efektivitas administrasi, transparansi manajemen kompensasi, dan akurasi pencatatan. Studi ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem pembayaran dan perlunya penilaian berkelanjutan untuk menjamin kemanjuran sistem tersebut dalam jangka panjang.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif kualitatif terhadap optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor melalui implementasi sistem E-Samsat di Kota Serang. Studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif…
dengan metode pengumpulan data triangulasi, meliputi wawancara semi-terstruktur dengan wajib pajak (meliputi berbagai demografi dan tingkat literasi digital), observasi partisipan terhadap proses pelayanan di kantor Samsat dan lokasi pelayanan E-Samsat, serta studi dokumentasi berupa peraturan, dan prosedur pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kota Serang. E-Samsat secara umum memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pembayaran pajak kendaraan, terutama dalam hal pengurangan waktu antrian dan aksesibilitas layanan. Wajib pajak yang terbiasa dengan teknologi digital merasakan manfaat yang signifikan. Namun, penelitian ini juga mengungkap beberapa kendala yang menghambat optimalisasi layanan. Kesulitan akses internet di beberapa wilayah Kota Serang, terutama di daerah pedesaan, menjadi kendala utama bagi sebagian wajib pajak. Kurangnya pemahaman teknologi dan literasi digital di kalangan wajib pajak tertentu, khususnya generasi tua, juga menyebabkan kesulitan dalam menggunakan sistem E-Samsat. Selain itu, kendala teknis sistem, seperti gangguan sistem, website error, atau kesulitan dalam melakukan pembayaran online.
Abstract:BMT ItQan mendukung UMKM dengan menyediakan pembiayaan yang adil dan transparan sesuai prinsip syariah melalui akad murabahah, di mana koperasi membeli barang untuk UMKM dan menjualnya dengan margin keuntungan yang disepakati.…
akati. Penelitian ini mengkaji implementasi akad murabahah dalam pembiayaan UMKM di Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT ItQan Bogor. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah memberikan manfaat signifikan bagi UMKM, namun tantangan seperti keterlambatan pembayaran dan kebutuhan pembinaan administrasi masih ada. Penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas akad murabahah di koperasi syariah dan perannya dalam mendukung ekonomi syariah di tingkat lokal