Abstract:Wakaf memiliki potensi strategis yang besar bagi kesejahteraan umat, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan akibat pengelolaan yang masih tradisional dan konsumtif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji…
aji manajemen wakaf masjid berbasis profesionalisme nadzir di Masjid Jamik Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data utama berupa wawancara mendalam, dipadukan dengan observasi langsung serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen wakaf di Masjid Jamik Medan saat ini berada dalam fase transisi dari pola konvensional menuju tata kelola modern yang lebih akuntabel. Secara struktural organisasi nadzir sudah terbentuk secara formal, namun implementasi fungsi manajemen ilmiah seperti perencanaan strategis yang terdokumentasi dan sistem akuntansi yang terstandar belum diterapkan secara menyeluruh. Profesionalisme nadzir masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kompetensi teknis, kurangnya pemahaman mendalam terhadap regulasi perwakafan nasional (UU No. 41 Tahun 2004), serta keterbatasan waktu akibat status kerja sukarela dan paruh waktu. Meski demikian, terdapat kesadaran yang kuat mengenai tuntutan transparansi dan digitalisasi, serta dimulainya inisiasi pemanfaatan aset secara produktif melalui kerja sama usaha lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas nadzir melalui pelatihan manajerial, pendampingan regulasi, dan penguatan kelembagaan menjadi kebutuhan mutlak untuk mengintegrasikan karakter moral dengan keahlian teknis modern secara berkelanjutan.
Abstract:Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, merupakan salah satu wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di Indonesia yang menghadapi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau…
au serta keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) berbasis kearifan lokal mampu menjadi strategi alternatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat sekaligus menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan desain studi kasus, serta penerapan model Community-Based Participatory Research (CBPR), penelitian ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek aktif dalam proses pemberdayaan.
Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, diskusi kelompok terarah (focus group discussion), dan studi dokumentasi terhadap pelaksanaan program-program yang digagas oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Puncak Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara komunal berhasil diintegrasikan dalam pelatihan, produksi, dan pemasaran produk UMKM, seperti tas noken, minyak kemiri, serta kerajinan dari biji hutan. Dampaknya tidak hanya terlihat pada peningkatan kapasitas teknis pelaku usaha, tetapi juga pada penguatan identitas budaya dan solidaritas sosial komunitas.
Namun, masih terdapat sejumlah tantangan besar, seperti keterbatasan akses pasar karena infrastruktur yang minim, rendahnya literasi keuangan dan digital, serta belum optimalnya implementasi regulasi pendukung. Temuan ini mempertegas pentingnya pendekatan pemberdayaan berbasis lokal yang disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Papua. Oleh karena itu, kolaborasi multipihak dan penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas lokal menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan UMKM yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah 3T.
Abstract:Penelitian ini membahas implementasi sistem rights-based approach dalam aksesibilitas e-KTP bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sesuai dengan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,…
pendudukan, dengan perspektif siyasah syar'iyyah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif untuk menggali data dari sumber buku dan jurnal yang relevan. Meskipun undang-undang ini menjamin hak-hak ODGJ, data lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah stigma sosial yang menghambat ODGJ untuk mengurus dokumen identitas, serta kurangnya pemahaman petugas administrasi mengenai hak-hak ODGJ. Aspek aksesibilitas fisik terhadap layanan publik juga menjadi hambatan utama, di mana lokasi pembuatan e-KTP sering kali tidak ramah terhadap aksesibilitas bagi ODGJ. Realita ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaan di lapangan, yang mengimplikasikan perlunya judicial review dan perbaikan kebijakan berbasis hak untuk menjamin aksesibilitas yang setara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pendukung bagi ODGJ dalam memenuhi hak identitas mereka.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna visual dalam poster film Alephia 2053 /٢٠٥٣ اليفيا/ menggunakan pendekatan semiotika John Fiske. Pendekatan ini membagi analisis ke dalam tiga level, yaitu realitas, representasi,…
itas, representasi, dan ideologi, untuk mengidentifikasi bagaimana elemen visual dalam poster mencerminkan tema perlawanan, kekuasaan, dan perjuangan melawan otoritarianisme. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis semiotika, yang mencakup pengumpulan data berupa elemen visual dalam poster dan literatur pendukung teori semiotika. Data dianalisis melalui tahapan deskripsi visual, interpretasi tanda berdasarkan level semiotika, serta penafsiran makna dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada level realitas, elemen visual seperti ekspresi wajah, warna, dan latar belakang mencerminkan suasana distopia dan ketegangan politik. Pada level representasi, analisis berfokus pada simbol kekuasaan dan perlawanan yang diekspresikan melalui komposisi visual, penempatan karakter, dan gaya ilustrasi. Sementara itu, pada level ideologi, poster menggambarkan konflik antara individu dan sistem otoriter dalam kerangka perlawanan terhadap ketidakadilan sosial. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana poster film dapat menjadi media komunikasi visual yang efektif untuk menyampaikan kritik sosial dan ideologi.
Abstract:Setiap orang pasti ingin memiliki rumah impian yang mereka harapkan, di BPRS telah menyediakan pembiayaan KPR Syariah yang bisa membantu masyarakat untuk mewujudkan impian mereka. Marketing dalam BPRS untuk menarik masyarakat…
rakat itu sangat bagus karena BPRS ini membijakkan sosialisasi biasanya ke lembaga-lembaga untuk mendapatkan nasabah. Pembiayaan KPR Syariah ini terdapat dua bagian, diantaranya UMUM dan PNS, UMUM biasanya 10 tahun dan PNS 15 tahun.
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara alami dan berdasarkan pada realita yang ada. Dimana prosedur pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Dimana lokasi tersebut berada didaerah Sumenep tepatnya di Jl. Jokotole, Arekade, Batuan, Kebupaten Sumenep. Sabjek penelitian ini diambil dari karyawan bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Untuk pengecekan keabsahan data, peneliti mengguanakan triangulasi sumber.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi marketing mix yang dilakukan BPRS yaitu menggunakan 4P: produk, harga, promosi dan tempat. Produk perumahan batu permata sumekar menggunakan bahan yang berkualitas dan layak digunakan, harga dimulai dari 250 juta dengan uang muka 0%, promosi menakan brosur, menggunakan plafon, wibsite dan juga telepon. Untuk mengetahui kebenaran perumahan batu permata sumekar adalah aset yang dimiliki BPRS.
Abstract:Kehidupan modern dengan era globalisasi dan derasnya informasi memerlukan ajaran agama sebagai pondasi. Ajaran agama harus benar-benar menjadi penggerak nurani dan tingkah laku manusia. Agar hal itu terwujud, diperlukan…
upaya untuk memfungsikan ajaran agama dalam kehidupan. Guru memegang peranan penting dalam pembentukan karakter anak. Karenanya kemampuan guru dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan belajar mengajar sangat penting. Tetapi kenyataannya yang ada dimasyarakat masih menunjukkan bahwa guru masih belum menyadari sepenuhnya tanggung jawab tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul ketertarikan untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul “Peranan Guru Agama Hindu dalam Pelaksanaan Ajaran Tri Kaya Parisudha pada siswa Kelas XI Akutansi. Dari analisis hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan yang telah ditetapkan, maka dalam kesempatan ini dapat ditarik suatu Kesimpulan bahwa dari data yang diperoleh menunjukkan adanya pola kecendrungan dimana peran guru agama Hindu sangat berpengaruh terhadap pembinaan kedisplinan dan prilaku siswa dalam keberagaman secara realitas menunjukkan bahwa faktor moralitas yang menyangkut nilai sosial dan religius mendapat sorotan masyarakat, maka setiap orang dipacu untuk memperhatikan aspek tersebut, akibatnya semangat aspek moralitas dalam lintas pendidikan.
Abstract:Perceraian di Pengadilan Agama merupakan ranah hukum yang kompleks, melibatkan berbagai aspek sosial, kultural, dan hukum. Sehingga peran hakim vital dengan konsep hukum progresif sebagai landasan maka muncul tantangan implementasi…
mplementasi ex officio hakim, ultra petitum partium, konsep judge made law, dan hukum progresif dalam konteks perceraian di Pengadilan Agama. Hukum progresif, yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, menjadi penting dalam merespons ketidakpuasan terhadap penerapan ilmu hukum positif. Hakim dalam era hukum progresif diharapkan tidak hanya sebagai penegak aturan, melainkan sebagai arsitek hukum yang dapat menciptakan keadilan responsif terhadap realitas sosial. Dalam konteks perceraian, hakim memiliki kewenangan ex officio, memungkinkan mereka bertindak tanpa harus terbatas pada tuntutan pihak yang bersengketa. Namun, pelaksanaan ex officio hakim dihadapkan pada pembatasan, termasuk prinsip ultra petitum partium yang mengatur batas wewenang hakim agar tidak melampaui tuntutan yang diajukan. Keseluruhan, artikel ini membahas bagaimana hukum progresif, ex officio hakim, ultra petitum partium, dan judge made law berinteraksi dalam ranah perceraian di Pengadilan Agama. Implementasi konsep-konsep tersebut menjadi krusial dalam mencapai keadilan yang responsif dan seimbang, sambil tetap memperhatikan hak-hak individu yang terlibat dalam persengketaan perceraian.
Abstract:Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), memiliki kontrol penuh terhadap tingkatan tertinggi dalam hal otonomi mengelola keuangan dan sumber daya, termasuk tenaga pendidik (tendik). serupa dengan perusahaan…
n Badan usaha milik negara (BUMN). mereka memiliki kontrol penuh atas aset dan keuangan mereka sendiri. penetapan status PTN-BH dilakukan dengan peraturan pemerintah. dasar hukum munculnya PTN-BH adalah setelah terbitnya UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. pasal 65 ayat (1) UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyebutkan pengelolaan otonomi perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh menteri kepada PTN dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan pendidikan bermutu. sistem UKT untuk memberikan subsidi silang dari mahasiswa ke mahasiswa bertujuan memberikan keadilan secara ekonomi. menggantikan sistem Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), sesuai dengan Surat Edaran DIKTI Nomor 97/E/KU/2013 perihal Uang Kuliah Tunggal mulai angkatan 2013 mahasiswa menggunakan sistem pembayaran UKT bukan lagi menggunakan sistem pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). melihat kondisi realita saat ini permasalahan terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi masalah persemester hampir di seluruh PTN-BH di Indonesia esensi dari subsidi silang sepertinya kurang tepat, kenyataannya PTN-BH secara gamblang melakukan komersialisasi pendidikan memiliki kendali penuh atas kontrol sumber daya ekonomi di masing-masing kampus PTN-BH, mengakibatkan penentuan tarif nominal UKT di kampus PTN-BH sangat tinggi, menjadikan pendidikan bersifat eksklusif hanya masyarakat yang mempunyai ekonomi tinggi dapat merasakan pendidikan bermutu.
Abstract:Karya sastra merupakan hasil pengamatan sastrawan yang berdasarkan realitas kehidupan di masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya dan dari imajinasi sastrawan sendiri. karya sastra sendiri jika dikaitkan dengan psikologi…
i dianggap penting untuk melakukan sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu menggunakan pendekatan psikologi humanistik dengan menggunakan teori Hierarki Kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Pendekatan ini menjelaskan tentang lima hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu secara bertahap. Data yang digunakan berasal dari karya sastra berbentuk novel. Karya sastra novel yang diambil untuk penelitian ini, yaitu novel karya Annisa Ihsani yang berjudul A untuk Amanda. Teknik atau metode pengumpulan datanya menggunakan pendekatan hermeneutika. Hasil dari penelitian ini adalah tokoh Amanda telah mencapai semua hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan dengan mengklasifikasikan setiap kebutuhan-kebutuhan tokoh Amanda. .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengklasifikasikan atau mengidentifikasi bagaimana aspek hierarki kebutuhan yang dimiliki tokoh Amanda dalam novel A untuk Amanda dalam mencapai semua tingkatan pada hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan akan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan diri, dan yang terakhir aktualisasi diri.
Abstract:Halusinasi merupakan ketidakmampuan seseorang yang membuat menjadi sulit untuk membedakan keadaan nyata dan tidak nyata secara akurat. Halusinasi pendengaran adalah gangguan stimulus dimanah seseorang mendengar suara berbicara,…
bicara, mengejek, tertawa, mengancam bahkan menyuruh untuk melakukan sesuatu yang berbahaya seperti bunuh diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh terapi aktivitas kelompok orientasi realita terhadap kemampuan mengontrol halusinasi pada pasien halusinasi pendengaran di RSUD madani. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain penelitian merupakan rancangan penelitian Quasi Experiment dengan menggunakan pendekatan One Group pre-test dan post-test. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 17 orang dengan tahnik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Analisa bivariat terdapat kedua variabel dengan Uji-t berpasangan (t dependen) didapatkan hasil nilai p=0,001 <alpha (0,005). Penelitian ini dapat disimpulkan terdapat pengaruh terapi aktivitas kelompok orientasi realita terhadap kemampuan mengontrol halusinasi pada pasien halusinasi pendengaran di RSUD madani. Terapi aktivitas kelompok orientasi realita memberikan hasil yang lebih besar terhadap perubahan pasien, meningkatkan perilaku adaptif serta mengurangi perilaku maladaptif