Abstract:material dari kajian adalah pemikiran yang berkembang di dunia Islam dalam upaya pengembangan bangunan keilmuan Islam Sedangkan filsafat ilmu digunakan sebagai objek formal penelitian Dari hasil kajian terungkap, bahwa pertama,…
ertama, gagasan Islanisasi ilmu mun- cul sebagai akibat keterbelakangan umat Islam dari bangsa Barat yang disebabkan oleh penggunaan metodologi ilmiah pada berbagai disiplin ilmu yang "asal tiru", kurangnya wawasan keislamanpada umat Islam, dan adanya dikotomi-dualisme sis- tem pendidikan modern sekuler dengan ustem pendidikan Islam Kedua, pengem- bangan keilmuan dalam gagasan Islamisasi ilmu sangat membutuhkan filsafatilmu sebagai perspektifnya. Ini karena filsafatılmu adalah salah satucabang ilms filsafat yang tumbuhpaling belakangansebagai kesadaran untuk menyatukankembali ikat- an-ikatan antara ilmu pengetahuan dengan filsafat (sebagai sumber dari ilmu). Ke- tiga, filsafat ilnm diterapkan dalam Islamisasi ilmu dengan cara dijadikan sebuah sudut pandang, tolok ukur, atau "posisi berdiri kita untuk menganalis dan menyu- sun framework pengembangan keilmuan Islam, dengan menggunakan pendekatan danmetodologi yang tersedia dalam filsafat
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen pada Toko Azzahra Parfum di Kota Sintang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Toko Azzahra…
zzahra Parfum Kabupaten Sintang dengan sampel berjumlah 100 responden dengan menggunakan teknik pengumpulan sampling purposive. Adapun metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan persamaan regresi yaitu Y= 3,887+0,31x1+0,246x2+e. Koefesien korelasi menunjukkan nilai R sebesar 0,657, yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel kualitas pelayanan (X1) dan kualitas produk (X2) terhadap loyalitas konsumen (Y) memiliki hubungan kuat. Koefesien determinasi menunjukkan nilai R2 sebesar 0,420, yang berarti pengaruh variabel kualitas pelayanan dan kualitas produk secara simultan terhadap variabel loyalitas konsumen adalah sebesar 43,2% dan dipengaruhi variabel lain diluar penelitian sebesar 56,8%. Hasil Uji t menunjukkan nilai sig kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen 0,521 > 0,05 dan nilai t hitung 0,644 < 1,984 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen, nilai sig kualitas produk terhadap loyalitas konsumen adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 5,709 > 1,984 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas konsumen. Hasil uji F menunjukkan nilai sig untuk pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk secara simultan terhadap loyalitas konsumen sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung 36,877 > F tabel 3,09, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha diterima yang verarti terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk secara simultan terhadap loyalitas konsumen.
Abstract:Salah satu masalah lingkungan yang sering terjadi adalah mengenai pengelolaan sampah. pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia masih banyak yang tidak ramah lingkungan. Sebagai pusat Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat,…
Kota Padang menghasilkan timbunan sampah yang sangat banyak, hal ini dapat dilihat pada data timbunan sampah di Kota Padanf pada tahun 2021 yang diperoleh dari data SIPSN (2021) sekitar 233.385,96 ton/tahun. Kebijakan pengelolaan sampah dalam hal ini sangat memerlukan landasan hukum sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode tinjauan sistematis (Systematic Literatur Review) dengan mendapatkan 11 artikel relevan untuk direview. Hasil dari penelitian tersebut Pemerintah telah menetapkan kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah secara komprehensif, termasuk tanggung jawab pemerintah dalam merancang kebijakan nasional, norma, dan prosedur terkait pengelolaan sampah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah dengan memisahkan jenis sampah, menghindari pembakaran, dan mengikuti peraturan terkait. Selain itu, pengelolaan sampah di Kota Padang melibatkan pengumpulan secara teratur, pengolahan seperti daur ulang dan pengomposan, serta upaya edukasi masyarakat. Regulasi dan pengawasan juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Kode Etik Penyelenggara Pemilu, secara umum, merupakan seperangkat prinsip moral, etika, dan filsafat yang bersifat bersatu, berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku Penyelenggara Pemilu dalam bentuk kewajiban atau larangan,…
an, tindakan, dan/atau pernyataan yang pantas atau tidak pantas bagi Penyelenggara Pemilu untuk diucapkan. Pemilu serentak tahun 2024 merupakan pemilu yang cukup menantang bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Dimana pemilu ini mencakup Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR dan DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tentu saja, hal ini menambah kompleksitas dalam pelaksanaan, terutama dengan rekrutmen penyelenggara di tengah-tengah tahapan. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap potensi isu etika dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia selama pemilu serentak 2024. Artikel ini didasarkan pada sumber pustaka, data sekunder yang dimiliki oleh penulis, atau data yang diperoleh dari pihak ketiga. Data sekunder dari data yang tersedia mengenai pola pelanggaran etika digunakan sebagai dasar analisis. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, masyarakat umum meyakini bahwa potensi isu pelanggaran etika dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia pada pemilu serentak 2024 tidak akan jauh dari prinsip etika mendasar seperti bersikap mendukung salah satu kekuatan politik, konflik kepentingan, menerima suap, dan menjadi tidak transparan. Beberapa kejadian, seperti yang berkaitan dengan standar profesionalisme KPU dan Bawaslu, pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum, dan pelanggaran terhadap prinsip independensi, kemungkinan akan terulang di masa depan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penyusunan instrumen kebijakan dalam meningkatkan layanan publik di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini menggambarkan efektivitas yang telah dicapai…
dan juga menjelaskan masalah yang muncul dalam Program Jogja Smart Service (JSS) dalam konteks penyusunan kebijakan. Hal ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan instrumen kebijakan alternatif yang serupa. Dalam perspektif administrasi publik, sebuah program kebijakan dapat dilihat sebagai bagian dari manajemen keputusan dalam kebijakan publik, di mana sumber daya dan pelaku diorganisir dan dikoordinasikan. Ini memiliki konsekuensi tentang bagaimana proses formulasi instrumen saat pembuatan kebijakan. Dengan demikian, menjadi menarik untuk melihat bagaimana proses formulasi kebijakan dalam Program Jogja Smart Service (JSS). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, tahapan metode dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data terkait proses formulasi kebijakan Program Jogja Smart Service (JSS), dalam bentuk wawancara dan dokumentasi peraturan serta kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan Program Jogja Smart Service (JSS) di Kota Yogyakarta masih dihadapkan pada berbagai tantangan, sehingga diperlukan instrumen gabungan, yaitu sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung efektivitas program tersebut.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profil bidang layanan bimbingan konseling di sebuah lembaga pendidikan, dengan memperhatikan frekuensi dan distribusi peserta didik dalam setiap bidang layanan. Data diperoleh…
dari 844 peserta didik melalui survei yang membagi bidang layanan menjadi empat kategori: Pribadi, Sosial, Belajar, dan Karir. Hasil menunjukkan bahwa 31,28% peserta didik membutuhkan pelayanan bimbingan pribadi, menyoroti kepentingan besar pada aspek kesejahteraan emosional dan manajemen stres. Bidang layanan sosial memiliki presentase yang lebih rendah (14,10%), mengindikasikan potensi untuk meningkatkan keterlibatan sosial dan keterampilan interpersonal peserta didik. Bidang layanan belajar menonjol dengan presentase 24,17%, menunjukkan kebutuhan yang signifikan untuk pengembangan strategi pembelajaran dan peningkatan keterampilan akademik. Sementara itu, bidang layanan karir menarik perhatian sebanyak 30,45%, menandakan minat tinggi dalam panduan karir, pemilihan jalur karir, dan persiapan ke dunia kerja. Implikasi temuan ini menyoroti urgensi untuk mengembangkan program bimbingan konseling yang lebih terfokus, mencakup penguatan aspek-aspek pribadi, sosial, dan belajar. Rekomendasi mencakup perluasan program kesejahteraan emosional, merangsang keterlibatan sosial, meningkatkan strategi pembelajaran, dan pengembangan program karir. Dengan merespons temuan ini, lembaga pendidikan dapat meningkatkan efektivitas layanan bimbingan konseling mereka, memastikan pemenuhan kebutuhan peserta didik secara holistik.
Abstract:Dalam sebuah perkara kepailitan terdapat penyelesaian yang dapat ditempuh baik itu secara litigasi melalui Pengadilan Niaga maupun secara non-litigasi melalui Lembaga Arbitrer. Masing-masing lembaga tersebut memiliki kompetensinya…
petensinya untuk menyelesaikan perkara seputar kepailitan sehingga menimbulkan permasalahan apabila suatu perkara kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga sementara dalam perjanjiannya telah memuat klausul arbitrase. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana menangani perkara kepailitan dalam hal pengaturan niaga, mengetahui kedudukan dan wewenang Pengadilan Niaga serta mengkaji lebih dalam tentang kecakapan suatu klausula arbitrase. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dan didasarkan pada studi kepustakaan sementara metode pendekatannya melalui pola pikir deduktif. Hasil dari pembahasan yang diperoleh adalah: 1) kewenangan Pengadilan Niaga dalam urusan kepailitan diatur dalam Pasal 3 UU No.27 Tahun 2004 tentang Kepailitan; 2) kecapakan yang dimiliki klausula arbitrase akan menyingkirkan kewenangan Pengadilan Niaga apabila di dalam suatu perjanjian sudah termuat klausul arbitrase yang disepakati para pihak; 3) kedudukan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan jika dihadapkan dengan klausula arbitrase sangat ditentukan oleh proses pengajuan perkara tersebut.
Abstract:Tujuan penelitian untuk menilai dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 tentang batas usia kawin. Jenis Penelitian yakni jenis penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach)…
proach) dan pendekatan Undang–Undang (Statute Approach). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian penulis atau eksaminasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yakni : perubahan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia kawin laki – laki 19 (sembilan belas) dan perempuan 16 (enam belas) menjadi undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia kawin laki–laki dan perempuan disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada karena putusan ini tidak sejalan dengan undang–undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun jadi putusan yang menyebabkan perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang perkawinan ini isi dari Pasal tersebut masih dapat dikatakan sebagai anak. Hakim menggunakan hak indepennya dalam hal perkara ini meninjau penerbitan dispensasi nikah tersebut menyebabkan kemaslahatan atau kemudhrotan.
Abstract:The aim of writing this article is to determine the expansion of the meaning of the principle of lex specialis derogate legi generali which occurs in cases of same-sex sexual harassment. This research is normative legal…
research that uses a case approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique for collecting and analyzing legal materials used in writing this article is literature study. The result of this research is that the principle of lex specialis derogate legi generali, when implemented in certain cases, can have an expanded meaning. The first meaning is that specific laws override general laws, while the expansion of the intended meaning in a particular case can be interpreted as the textual suitability of the law and the case that occurred.
Abstract:Disclosure of a criminal case in order to find the perpetrator of a criminal act cannot be separated from witness statements as evidence. Witness testimony that is recognized as evidence is only testimony that meets subjective…
ective and objective requirements as a witness. In this regard, problems often arise in practice regarding testimonium de auditu witnesses, related to the strength of their evidence before the trial. For certain criminal acts, finding witnesses who saw, heard and experienced the crime is not easy. For example, criminal acts of sexual abuse against children, which are difficult to find because when a criminal act of sexual abuse occurs, at that time there must be only the perpetrator and the victim. The aim of this research is to determine the value and evidentiary strength of the testimony of testimonium de auditu witnesses in the process of proving criminal acts of child molestation. This problem will be answered using normative legal research methods through case studies of Decision Number: 146/Pid.Sus/2020/PN Ktg. The results of the research in writing this article are that the evidentiary value of all evidence, including witnesses, is in the hands of the judge. Judges in determining the value and proof of evidence must pay attention to its suitability with other evidence.