Abstract:The increasing volume of patient visits in primary healthcare facilities (such as community health centers and clinics) demands efficient resource management and scheduling systems. The inability to predict patient arrival…
al patterns often leads to long queues and suboptimal allocation of medical personnel. To overcome these issues, this study proposes the development of an intelligent framework based on Stacking Ensemble Learning to accurately classify and predict patient revisit frequency patterns. The proposed architecture integrates three heterogeneous base classification models (base learners), namely Logistic Regression (LR), Support Vector Machine (SVM) with non-linear Radial Basis Function (RBF) kernel projection, and Random Forest (RF). The probability predictions from these three base models are then combined into a secondary Logistic Regression based meta-learner to optimize the final decision and reduce the predictive bias of single models. Experiments were conducted using a dataset sourced from actual primary healthcare medical records, totaling 499 data entries. Given the highly imbalanced distribution of demographic data, the preprocessing stages were comprehensively designed, encompassing numerical scale feature standardization and the application of the SMOTE (Synthetic Minority Oversampling Technique) class balancing algorithm. Model testing was performed using a 5-fold stratified cross-validation scheme to ensure the robustness of the model's generalization. Comprehensive evaluation results proved that the Stacking Ensemble architecture achieved peak performance with an Accuracy of 88.4%, Precision of 85%, Recall of 90%, and an F1-Score of 0.88. Furthermore, curve analysis revealed an Area Under the Receiver Operating Characteristic (AUC-ROC) score of 0.961 and a Precision-Recall AUC of 0.95, consistently outperforming the capabilities of each individual baseline model. These findings confirm that combining hybrid machine learning models can produce highly stable and reliable predictions while minimizing false negative errors. This architecture holds massive potential for practical implementation as the foundation of a decision support system in managing operational services within primary healthcare facilities.
Abstract:Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai perubahan paradigma sistem pemidanaan di Indonesia dari orientasi yang bersifat retributif…
butif menuju pendekatan yang lebih humanis, restoratif, dan rehabilitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tujuan pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana berdasarkan KUHP Baru serta mengkaji relevansinya terhadap arah pembangunan sistem pemidanaan nasional. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 52 KUHP Baru memberikan arah baru bagi kebijakan hukum pidana nasional dengan menempatkan pemidanaan tidak lagi semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen untuk mencegah tindak pidana, melindungi masyarakat, membina dan merehabilitasi pelaku, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan sosial, serta menumbuhkan tanggung jawab dan penyesalan pelaku tanpa merendahkan martabat kemanusiaannya. Reformulasi tersebut mencerminkan integrasi teori pemidanaan modern, prinsip keadilan restoratif, individualisasi pidana, dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis hukum pidana nasional. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru menjadi landasan normatif bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang lebih proporsional, berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta menghasilkan kemanfaatan bagi korban, pelaku, masyarakat, dan negara. Implementasi tujuan pemidanaan tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem pemidanaan nasional yang adaptif, berorientasi pada perlindungan masyarakat, serta selaras dengan perkembangan hukum pidana modern.
The renewal of the national criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) marks a paradigm shift in the penal system in Indonesia from a retributive orientation to a more humane, restorative, and rehabilitative approach. This study aims to juridically analyze the purpose of punishment in the reform of the criminal law based on the New Criminal Code and examine its relevance to the direction of development of the national penal system. The research uses a normative legal research method with a normative juridical approach. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained through literature studies, then analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that the formulation of the purpose of punishment in Article 51 and the penal guidelines in Article 52 of the New Criminal Code provides a new direction for national criminal law policy by placing punishment no longer solely as a means of retribution, but as an instrument to prevent criminal acts, protect society, foster and rehabilitate perpetrators, resolve conflicts, restore social balance, and foster responsibility and remorse for perpetrators without degrading their human dignity. The reformulation reflects the integration of modern criminal theory, the principle of restorative justice, criminal individualization, and the values of Pancasila as the philosophical basis of national criminal law. Thus, the purpose of punishment in the New Criminal Code becomes a normative basis for judges to render more proportionate sentences, fairness, provide legal certainty, and produce benefits for victims, perpetrators, society, and the state. The implementation of the penal goals is expected to be able to realize a national penal system that is adaptive, oriented towards community protection, and in line with the development of modern criminal law.
Abstract:Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program strategis nasional untuk mempercepat pendaftaran tanah guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. Pelaksanaannya yang bersifat massal berpotensi…
menimbulkan ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis yang dapat memengaruhi keabsahan sertipikat. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis dalam pelaksanaan PTSL, akibat hukumnya terhadap keabsahan sertipikat hak atas tanah, pihak yang berpotensi bertanggung jawab, serta mekanisme penyelesaiannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif, melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didukung dokumentasi kasus pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data fisik berupa perbedaan luas, batas, dan tumpang tindih bidang, serta ketidaksesuaian data yuridis berupa kekeliruan identitas, alas hak, dan klaim ganda berpotensi menimbulkan cacat administratif maupun cacat yuridis pada sertipikat. Panitia Ajudikasi PTSL berkedudukan sebagai pihak yang bertanggung jawab utama secara kelembagaan, dengan dukungan Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis; Kantor Pertanahan dan pemohon dapat pula dimintai pertanggungjawaban apabila kelalaian atau kesalahan terbukti. Penyelesaian dilakukan secara bertahap sesuai jenis permasalahan, mulai dari pembetulan data dan mediasi hingga pembatalan sertipikat melalui mekanisme administratif atau peradilan.
The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program is a national strategic program intended to accelerate land registration and realize legal certainty over land rights. Its mass implementation may result in discrepancies between physical and juridical data that can affect the validity of land title certificates. This study analyzes the forms of physical and juridical data discrepancies in PTSL, their legal consequences for certificate validity, potentially liable parties, and available settlement mechanisms. This normative juridical study employs statutory, conceptual, case, and comparative approaches by examining primary, secondary, and tertiary legal materials supported by case documentation from the Serang Regency Land Office. The findings indicate that discrepancies in physical data, including differences in area, boundaries, and overlapping plots, as well as discrepancies in juridical data, including identity errors, defective bases of title, and multiple claims, may result in administrative and/or juridical defects in certificates. The PTSL Adjudication Committee bears primary institutional responsibility, assisted by the Physical and Juridical Task Forces, while the Land Office and applicants may also be held responsible where negligence or fault is proven. Settlement is conducted progressively according to the nature of the problem, ranging from data correction and mediation to certificate cancellation through administrative or judicial mechanisms.
Abstract:ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bendahara pengeluaran dalam mendukung tertib administrasi keuangan pada Inspektorat Daerah Kota Magelang. Tertib administrasi keuangan merupakan aspek penting dalam…
alam pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Bendahara pengeluaran memiliki peran strategis dalam proses penatausahaan keuangan, mulai dari pengajuan pembayaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan bendahara pengeluaran dan staf terkait, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen administrasi keuangan pada Inspektorat Daerah Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam mendukung tertib administrasi keuangan melalui pengelolaan uang persediaan, pencatatan transaksi keuangan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ). Selain itu, bendahara pengeluaran juga memastikan setiap transaksi didukung oleh dokumen yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, yaitu sistem aplikasi keuangan yang terkadang mengalami maintenance sehingga proses penginputan data dan penyusunan laporan administrasi keuangan menjadi terhambat.
Kata Kunci: Bendahara Pengeluaran, Administrasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas.
ABSTRACT
This study aims to analyze the role of the expenditure treasurer in supporting orderly financial administration at the Regional Inspectorate of Magelang City. Orderly financial administration is an important aspect of regional financial management aimed at ensuring transparency and accountability in the use of public funds. The expenditure treasurer has a strategic role in the financial administration process, starting from submitting payment requests, verifying supporting documents, and preparing accountability reports. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data sources consisted of primary data obtained through interviews with the expenditure treasurer and related staff, as well as secondary data obtained from financial administration documents at the Regional Inspectorate of Magelang City. The results indicate that the expenditure treasurer plays an important role in supporting orderly financial administration through managing petty cash funds, recording financial transactions, and preparing accountability reports (SPJ). In addition, the treasurer ensures that every transaction is supported by complete and valid documentation in accordance with applicable regulations. However, in its implementation there are still obstacles, namely the financial application system occasionally undergoes maintenance, which temporarily disrupts the data input process and the preparation of financial administration reports.
Keywords: Expenditure Treasurer, Financial Administration, Regional Financial Management, Accountability.
Abstract:Financial performance is one of the important aspects for a company because it is a guideline for describing the financial condition. Factors that can affect financial performance are Intellectual capital and company size.…
e. Good intellectual capital will create added value and improve the company's financial performance, likewise company size is also important in the financial reporting process, because large companies basically have greater financial strength in supporting performance. This study aims to determine the effect of intellectual capital on financial performance and the effect of company size on financial performance in banking companies listed on the IDX for the period 2020 - 2023. This study uses descriptive research with a quantitative approach. The data collection technique used in this study is secondary data. The population in this study was 47 Banking Companies. The sampling technique used was purposive sampling so that the sample in this study was 37 companies, the observation period was 4 years, so the amount of data used in this study was 148. Data analysis using classical assumption tests, multiple linear regression analysis, coefficient of determination and hypothesis testing using partial tests with t-tests. The results of the study show that there is a significant influence of intellectual capital on financial performance and there is no significant influence of company size on financial performance.
Abstract:Performance is an achievement that can be achieved by an organization within a certain period of time. Regional financial performance or regional capacity is one measure that can be used to see the ability of a region to…
run the regional economy. This study aims to determine and analyze the effect of regional original income and capital expenditure on regional financial performance, as well as to determine which variables have the most dominant influence on regional financial performance in districts/cities in Central Sulawesi province. The data processed is secondary data from the annual reports of districts/cities in Central Sulawesi province for 2019-2023 which were taken with total sampling. The method used in this study is the multiple linear regression analysis method using the SPSS 25 application. The results of this study indicate that: regional original income does not have a significant effect on regional financial performance and capital expenditure has a negative and significant effect on regional financial performance.
Abstract:The number of gated community housing is increasing and becoming a popular option in urban areas because of the security and privacy. Public open spaces in housing areas have a crucial role in improving environmental quality…
lity and the welfare of residents and the surrounding community. Therefore, this study will analyze the quality and test the effectiveness of Public Open Space research in Gated Community, Case Study of Citra Wisata Medan Johor. This study uses a qualitative approach with 5 variables used, namely; security, comfort, achievement, livability, and image. This study will be conducted for 1 month using 2 data collection methods, namely primary data (Observation and Questionnaire) and secondary data (Literature study). The results of this study are expected to contribute to the field of science, housing developers, housing residents, and the government in terms of the use and benefits of public open spaces in gated community housing.
Abstract:This study aims to analyze the influence of economic growth, minimum wage, unemployment, and the Human Development Index on income distribution inequality in 6 provinces in Sulawesi during the period 2013-2023. This study…
y uses quantitative analysis with the panel data regression analysis method using the Random Effect Model (REM). The data for this research is secondary data obtained from the Central Statistics Agency of Indonesia. The research results show that simultaneously, independent variables have a significant effect on the dependent variable. However, partially, economic growth and the minimum wage have a negative and significant effect on income distribution inequality, while unemployment and the human development index do not affect income distribution inequality. The results of the coefficient of determination test show that the independent variables explain 49% of their influence on the income inequality variable, while the remaining 51% is explained outside the variables.
Abstract:CEO Overconfidence plays an important role in determining company performance, especially in the Emerging Market Asia period 2010-2019 in the manufacturing, energy, health, and technology sectors. This study uses secondary…
ry data taken from Refinitiv Eikon Financial Analysis. This study aims to determine the effect of managerial overconfidence on company performance as proxied by Return on Asset (ROA), Tobin's Q, and Debt to Equity Ratio (DER). This study uses the Principal Component Analysis (PCA) technique and panel data regression. The results of the study indicate that managerial overconfidence has a significant effect on ROA. However, managerial overconfidence does not have a significant effect on Tobin's Q and DER. This explains that managerial overconfidence can directly affect company performance.
Abstract:The problem in this study is the relatively low Quality of Private Senior High Schools/Vocational High Schools in Medan City. Many factors can affect the quality of a school, including budget participation and budget feedback.…
dback. This study aims to test the effect of Budget Participation and Budget Feedback on the Quality of Private Senior High Schools/Vocational High Schools (SMA/SMK) in Medan City. The population of this study was all Private Senior High Schools/Vocational High Schools in Medan City totaling 405 schools, of which 157 were Private Vocational High Schools and 248 were Private High Schools. The research sample was 35 schools using the Simple Random Sampling Method, with a quantitative research type. The data used are primary and secondary data. Primary data were obtained through direct distribution of questionnaires to respondents (research subjects), while secondary data were obtained from https://bansm.kemdikbud.go.id/. The independent variables used are Budget Participation (PA) and Budget Feedback (UA). The dependent variable used is School Quality (KS). This study uses multiple linear regression analysis techniques using the SPSS statistical test tool. Based on the results of partial and simultaneous tests, this study shows that Budget Participation and Budget Feedback have a significant effect on School Quality. This is evidenced by partial testing (t-test) of Budget Participation of 0.026 or less than 0.05, and Budget Feedback of 0.035 or less than 0.05. Then, the simultaneous significance value (F test) of 0.045 or less than 0.05. The conclusion of this study shows that the effect of budget participation and budget feedback on school quality shows significant results.