Abstract:Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi disiplin kerja terhadap pelanggaran karyawan di PT. Pouchen Indonesia serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan…
an adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi keterlambatan, ketidakhadiran tanpa keterangan, ketidakpatuhan terhadap SOP dan penggunaan APD, serta pelanggaran ringan lain yang bersifat berulang. Penyebabnya antara lain jarak tempat tinggal, kurangnya pemahaman aturan, rendahnya kesadaran disiplin, dan pengawasan yang belum merata. Perusahaan menerapkan sanksi secara bertahap, mulai teguran lisan, Surat Peringatan I, II, III, hingga Pemutusan Hubungan Kerja sebagai langkah terakhir, yang selalu didahului pencatatan, klarifikasi, dan kesempatan membela diri. Penerapan sanksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 108, Pasal 111, Pasal 151 ayat (1), dan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003, sehingga tidak ditemukan pemotongan upah tanpa dasar maupun sanksi sewenang-wenang. Dengan demikian, sistem sanksi disiplin di PT. Pouchen Indonesia telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak pekerja.
This study analyzes the application of work discipline sanctions for employee violations at PT. Pouchen Indonesia and their conformity with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. It employs empirical legal research with a juridical-empirical approach through observation, interviews, and library research. The findings show that the most frequent violations include tardiness, unexcused absence, non-compliance with SOP and PPE use, and other minor repeated violations. The causes include distance from residence, lack of understanding of regulations, low disciplinary awareness, and uneven supervision. The company applies sanctions progressively, from verbal warning, Warning Letters I, II, III, to Termination of Employment as the final step, always preceded by recording, clarification, and the right of defense. The application conforms to Articles 108, 111, 151 paragraph (1), and 161 of Law No. 13 of 2003, with no unlawful wage deductions or arbitrary sanctions found. Thus, the disciplinary sanction system at PT. Pouchen Indonesia reflects the principles of legal certainty, justice, and protection of workers' rights.
Abstract:Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum di Indonesia meskipun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kenaikan usia ini justru meningkatkan permohonan…
an dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pemberian dispensasi dengan ketentuan yang berlaku serta dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pemberian dispensasi kawin pasca perubahan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg berdasarkan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Bahan hukum primer berupa Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg dan peraturan terkait dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin telah sesuai secara formal-prosedural dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, karena hakim telah menempuh seluruh tahapan prosedural yang diwajibkan. Namun, dari sisi materiil alasan berupa kekhawatiran perbuatan menyimpang dari ajaran agama Islam bersifat umum sehingga standar "alasan sangat mendesak" cenderung diterapkan longgar. Dasar pertimbangan hakim terdiri atas unsur formil berupa kewenangan dan kelengkapan syarat administratif, serta unsur materiil berupa fakta hubungan asmara calon mempelai dan penerapan kaidah fikih dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, yang ditinjau dari Teori Perkawinan telah memuat sebagian aspek kesiapan calon mempelai namun belum komprehensif pada aspek kesiapan psikologis.
Child marriage remains a legal issue in Indonesia even though the minimum age for marriage has been raised to 19 years through Law Number 16 of 2019. This increase in age has actually increased applications for marriage dispensation to the Religious Courts, raising questions regarding the conformity of granted dispensations with applicable regulations and the judge's basis for consideration in granting them. This study aims to analyze the conformity of granting marriage dispensation after the change in the minimum age limit for marriage based on Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, as well as to analyze the judge's basis for consideration in Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg based on PERMA Number 5 of 2019. This study uses a normative legal research method with a statutory, case, and conceptual approach. Primary legal materials, including Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg and related regulations, were analyzed descriptively and qualitatively. The research results show that the granting of marriage dispensation is formally and procedurally in conformity with Law Number 16 of 2019 and PERMA Number 5 of 2019, as the judge followed all required procedural steps. However, from a substantive standpoint, the reasoning concerning acts deviating from Islamic teachings is general in nature, so the "very urgent reason" standard tends to be applied loosely. The judge's basis for consideration consists of formal elements, namely authority and completeness of administrative requirements, and material elements, namely the fact of the romantic relationship between the prospective spouses and the application of the fiqh principle of dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, which, when reviewed through Marriage Theory, has addressed some aspects of the prospective spouses' readiness but has not been comprehensive regarding psychological readiness.
Abstract:Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum seorang direktur yang menggunakan aset pribadinya untuk memenuhi kewajiban pembayaran pesangon perusahaan, khususnya ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata dan Undang-Undang…
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian yang melibatkan penggunaan aset pribadi direktur serta untuk menentukan dasar hukum pertanggungjawaban direktur atas pembayaran hak-hak karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif dan kualitatif melalui penalaran deduktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian di mana seorang direktur secara sukarela berjanji menggunakan aset pribadinya untuk menjamin atau memenuhi kewajiban pesangon perusahaan dapat mengikat secara sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Pertanggungjawaban pribadi direktur timbul dari hubungan kontraktual yang dibangun secara sukarela, bukan secara otomatis karena jabatannya sebagai organ perusahaan. Penggunaan aset pribadi juga tidak menghapuskan prinsip pemisahan entitas hukum (kekayaan terpisah) antara perusahaan dan direktur. Temuan ini menekankan pentingnya pengaturan kontraktual yang jelas guna memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban pesangon.
This study examines the legal responsibility of a director who uses personal assets to fulfill a company’s severance payment obligations, particularly from the perspective of Article 1338 of the Indonesian Civil Code and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This study aims to analyze the validity of an agreement involving the use of a director’s personal assets and to determine the legal basis of the director’s responsibility for the payment of employee compensation. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed descriptively and qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that an agreement in which a director voluntarily undertakes to use personal assets to secure or fulfill the company’s severance obligations may be legally binding as long as it satisfies the requirements for a valid agreement under Article 1320 of the Civil Code. The director’s personal liability arises from the contractual relationship voluntarily established, rather than automatically from the director’s position as a corporate organ. The use of personal assets also does not eliminate the separate legal entity principle between the company and the director. These findings emphasize the importance of clear contractual arrangements in providing legal certainty for the fulfillment of severance obligations.
Abstract:Course timetable preparation in the Information Technology Study Program at Universitas PGRI Sumatera Barat is still performed in spreadsheets, typically requires three to five days, and can produce instructor, class, or…
room conflicts. This study develops a web-based scheduling information system that centralizes timetable data, detects collisions automatically, and offers alternatives with support from the Google Gemini API. Development followed the Waterfall System Development Life Cycle, comprising requirements analysis, design, implementation, testing, deployment, and maintenance. The application was built with PHP, Laravel, and MySQL. A deterministic rule identifies overlapping allocations involving the same instructor, class, or room on the same day. Gemini is used only to rank and explain feasible candidates; the application revalidates each recommendation, and the Study Program Secretary retains final approval. Black-box testing of ten functions achieved a 100% success rate. Beta testing produced an average score of 89.22% from three experts and 89.79% from two users, with both results classified as Very Good. The findings indicate that the system is highly feasible for integrated course timetable preparation and administration.
Abstract:The attendance system at SMK Negeri 1 Talamau has so far been focused mainly on teachers and relies on a fingerprint method that frequently experiences problems such as reading failures, system errors, and delayed data synchronization.…
ynchronization. This research aims to develop a QR Code-based online attendance mobile application that can be used by both teachers and students in real time. The research method used is Research and Development (R&D) with the Waterfall software development model, covering the stages of requirements analysis, design, implementation, testing, deployment, and maintenance. The application was developed using WebApp as the mobile platform, Laravel as the backend, and MySQL as the database. The student attendance process is carried out by scanning a QR Code displayed by the teacher, after which attendance data is automatically stored in the database via a REST API. System testing was conducted through alpha testing (white box and black box) as well as beta testing involving experts and end users. The test results show that all primary system functions run according to the design. Beta testing with experts obtained an average score of 86%, categorized as very good, while beta testing with users obtained an average score of 96%, also categorized as very good. The developed application is considered feasible for use and able to improve the effectiveness and efficiency of the attendance process at the school.
Abstract:Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong instansi pemerintah untuk mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu Persaingan yang semakin ketat dalam…
lam industri restoran cepat saji mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menetapkan harga yang sesuai dengan harapan pelanggan guna menciptakan kepuasan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan pada Richeese Factory Kota Baru Parahyangan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Populasi penelitian adalah pelanggan Richeese Factory Kota Baru Parahyangan, sedangkan sampel penelitian berjumlah 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, persepsi harga, dan kepuasan pelanggan berada pada kategori baik. Secara parsial, kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Secara simultan, kualitas pelayanan dan persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 66,7%, yang menunjukkan bahwa variasi kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya sebesar 33,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi manajemen Richeese Factory dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta mempertahankan strategi penetapan harga yang mampu meningkatkan kepuasan pelanggan.
Abstract:Pelaku usaha di Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, memerlukan penguatan kesiapan pengembangan usaha yang tidak hanya mencakup promosi digital, tetapi juga identitas usaha, penentuan harga, visual produk, media komunikasi,…
kasi, dan transaksi digital. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta mengenai branding dan marketing digital melalui pembelajaran yang terintegrasi dan praktis. Kegiatan dilaksanakan pada 25 Juli 2026 di Balai Desa Ketandan dan diikuti oleh 38 peserta. Program mencakup identifikasi kebutuhan, penyusunan materi dan booklet digital, pretest, penyampaian materi dan demonstrasi, diskusi dan tanya jawab, posttest, serta evaluasi deskriptif. Booklet digital merangkum delapan topik praktis, yaitu branding dan kesiapan produk, keunggulan produk dan target konsumen, penentuan harga dasar, foto produk, akun Instagram usaha, perencanaan konten, WhatsApp Business, dan QRIS. Evaluasi menggunakan sepuluh pernyataan dengan cakupan materi yang setara pada pretest dan posttest dan dianalisis terhadap 35 peserta dengan data berpasangan lengkap. Rata-rata skor meningkat dari 94 menjadi 98. Karena skor awal peserta sudah tinggi, hasil tersebut diinterpretasikan secara deskriptif sebagai penguatan pemahaman yang telah dimiliki, bukan sebagai bukti pengaruh kausal. Booklet menjadi luaran edukasi tambahan yang mendukung ketersediaan materi setelah kegiatan. Program terutama berkaitan dengan SDG 8 dan SDG 9, serta secara tidak langsung dengan SDG 1.
Abstract:UMKM adalah sebagai tulang punggung perekonomian Nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional. banyak pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan,…
n, seperti keterbatasan modal, kurangnya akses terhadap teknologi, serta tidak kalah penting bahwa umkm belum menerapkan etika bisnis dalam Islam. Dalam menjalankan usahanya Umkm perlu menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami Implementasi Etika Bisnis Islam pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) LGC Collection Cirebon. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dengan pengambilan Purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM LGC Collection Cirebon memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam seperti Larangan berdagang dengan cara curang, Tidak boleh mengandung unsur riba, Mengurangi takaran dan penipuan, Penimbunan dan Bisnis mempunyai misi sosial melalui zakat dan sedekah. Namun demikian temuan ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha melakukan kecurangan terkait penambahan biaya produk dan pelaku usaha masih memanfaatkan kredit dari bank konvensional kredit usaha rakyat (KUR). Penerapan etika bisnis Islam dapat membantu mengatasi masalah usaha LGC Collection seperti Sumber Daya Manusia seperti tanggung jawab gaji kontrak dan adil dalam pembagian honor, etika bisnis Islam dalam manajemen keuangan harus transaparan dan bisa di pertanggung jawabkan menuntut agar pengelolaan keuangan dilakukan tanpa riba (bunga), tanpa gharar (ketidakjelasan atau spekulasi) dan Inovasi Produk dapat membantu mengatasi dalam Ihsan memberian terbaik untuk pelanggan, ke maslahatan produk bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.
Abstract:Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi masih melaksanakan proses pencatatan dan monitoring barang masuk secara manual menggunakan dokumen administrasi dan aplikasi perkantoran sederhana, sehingga menimbulkan kendala…
dala berupa kesalahan pencatatan, keterlambatan pencarian data, dan kesulitan penyusunan laporan. Penelitian ini bertujuan merancang Sistem Monitoring dan Pengelolaan Barang Masuk Berbasis Web untuk membantu proses pencatatan, monitoring, pencarian, dan pelaporan data barang masuk secara lebih efektif. Metode pengembangan yang digunakan adalah Waterfall, meliputi analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan, dengan pemodelan menggunakan UML serta basis data MySQL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu mempermudah proses pencatatan barang, mempercepat pencarian data, meningkatkan akurasi penyimpanan data, serta menyederhanakan penyusunan laporan secara otomatis.
The Communication and Informatics Office of Jambi Province still records and monitors incoming goods manually using administrative documents and basic office applications, resulting in recording errors, delayed data retrieval, and difficulties in report preparation. This study aims to design a Web-Based Monitoring and Management System for Incoming Goods to support recording, monitoring, searching, and reporting processes more effectively. The system was developed using the Waterfall method, covering requirements analysis, design, implementation, testing, and maintenance, modeled with UML and a MySQL database. The results show that the developed system simplifies the recording of goods, accelerates data search, improves data storage accuracy, and streamlines automatic report generation.
Abstract:Penelitian ini menganalisis peran komunitas kreatif dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang berkesinambungan di Indonesia. Studi dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap…
p 45 responden dari berbagai komunitas kreatif di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan analisis dokumen selama periode Januari-Agustus 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas kreatif berperan sebagai katalisator dalam menciptakan jejaring kolaborasi, transfer pengetahuan, dan inkubasi talenta muda. Temuan mengungkapkan bahwa 78% komunitas kreatif yang diteliti berhasil meningkatkan pendapatan anggotanya sebesar 45-60% dalam kurun waktu dua tahun. Komunitas juga terbukti efektif dalam memfasilitasi akses terhadap sumber daya, teknologi, dan pasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunitas kreatif memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kuat melalui pengembangan kapasitas, penciptaan nilai bersama, dan pembentukan identitas kolektif.