Abstract:Kasus pelecehan seksual terhadap puluhan santri di Pondok Pesantren MTI Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada tahun 2024, menjadi sorotan nasional karena melibatkan dua orang guru yang memanfaatkan posisi otoritatif…
atif mereka untuk melakukan kekerasan seksual secara sistematis. Penelitian ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk mengkaji pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi dalam kasus tersebut, dengan fokus pada hak anak atas perlindungan dari kekerasan, hak atas rasa aman dan perlindungan hukum, serta hak atas pendidikan yang aman dan bermartabat. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif berbasis kajian dokumen dan regulasi nasional maupun internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan pelaku melanggar ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), Pasal 76D dan 76E UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 81 dan 82 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta prinsip-prinsip dalam Deklarasi Universal HAM. Selain itu, lemahnya pengawasan eksternal terhadap lembaga pendidikan keagamaan, relasi kuasa yang timpang antara guru dan santri, serta budaya diam di lingkungan pesantren menjadi faktor yang memperburuk situasi. Penanganan kasus ini harus melibatkan pendekatan multidisipliner yang mencakup penegakan hukum, pemulihan korban, serta reformasi struktural pesantren untuk menjamin perlindungan hak anak di masa depan.
Abstract:Penelitian ini mengkaji strategi pengembangan wisata halal internasional melalui studi kasus Adinda Azzahra Tour, agen perjalanan berbasis syariah. Dengan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan dari sumber digital…
l resmi dan dianalisis secara tematik. Hasilnya menunjukkan bahwa peluang wisata halal tumbuh pesat seiring peningkatan populasi Muslim, tren gaya hidup Islami, serta dukungan regulasi dan digitalisasi. Adinda Azzahra Tour merespons dengan menyediakan paket wisata halal ke negara non-Muslim, bekerja sama dengan maskapai ramah Muslim, serta menyediakan itinerary sesuai syariat. Kepatuhan terhadap prinsip Islam merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 108/2016 tentang pedoman pariwisata syariah. Tantangan yang dihadapi antara lain fluktuasi biaya, ketidakkonsistenan standar halal global, serta keterbatasan fasilitas halal. Penelitian ini menyoroti pentingnya inovasi, edukasi pasar, dan kolaborasi untuk memperkuat industri wisata halal Indonesia secara global
Abstract:Percepatan urbanisasi, perubahan iklim, dan tekanan terhadap sumber daya alam menuntut kota-kota di Indonesia untuk bertransformasi menjadi kota yang resilien. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sinergi antara…
a sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan teknologi dapat mendorong pembangunan perkotaan yang tangguh terhadap krisis lingkungan dan sosial, dengan studi kasus di Kota Padang dan wilayah Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode literature review dari lima jurnal ilmiah nasional dan terindeks, yang membahas aspek daya dukung lahan, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan ruang publik, pendekatan psikososial, dan integrasi teknologi informasi geospasial. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan SDA yang berbasis daya dukung lingkungan, penguatan kapasitas SDM secara sosial dan psikologis, serta pemanfaatan teknologi seperti SIG secara kolaboratif dapat menciptakan sistem kota yang adaptif dan inklusif. Sinergi ketiga pilar ini terbukti menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kota masa depan yang resilien. Kajian ini merekomendasikan perumusan kebijakan perkotaan yang integratif dan partisipatif, dengan pelibatan multiaktor sebagai strategi utama dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan di daerah rawan bencana seperti Kota Padang.
Abstract:Artikel ini mengkaji dinamika perdagangan produk perikanan antara Indonesia dan Jepang selama lima tahun terakhir, dengan fokus pada peluang, tantangan, dan kebijakan yang mempengaruhi ekspor perikanan Indonesia. Jepang…
merupakan pasar utama bagi komoditas perikanan Indonesia seperti udang, tuna, dan produk olahan lainnya, didorong oleh permintaan yang tinggi dan adanya perjanjian ekonomi seperti IJEPA yang mempermudah akses pasar. Analisis Revealed Comparative Advantage (RCA) menunjukkan Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang kuat, khususnya pada produk udang beku. Namun, ekspor perikanan Indonesia ke Jepang menghadapi tantangan seperti standar kualitas yang ketat, hambatan non-tarif, dan persaingan dengan negara eksportir lainnya. Kebijakan nasional dan bilateral, termasuk revisi IJEPA tahun 2024 yang menghapus bea masuk untuk beberapa produk, diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan volume ekspor. Data ekspor menunjukkan tren fluktuatif, dengan penurunan pada tahun 2023 dan semester pertama 2024. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kualitas produk, dan diversifikasi pasar untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar Jepang.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal (AKIP) pada Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi…
si Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 88 Tahun 2021. Evaluasi AKIP merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfungsi untuk menilai konsistensi dan efektivitas pelaksanaan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal kinerja secara sistematis.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap 50 perangkat daerah. Informan dipilih secara purposive, terdiri dari anggota Tim Evaluator SAKIP dan pejabat fungsional di Bappeda, Inspektorat, BKD, dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi AKIP telah dilakukan secara sistematik dan berbasis regulasi nasional, tetapi belum sepenuhnya optimal. Terdapat tantangan pada pembaruan regulasi daerah yang masih mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016, rendahnya kompetensi teknis evaluator, serta keterbatasan integrasi sistem informasi antara PMISAKIP dan SIAKIP. Meski 76% Perangkat Daerah meraih predikat “A” dan “AA”, pelaksanaan perencanaan kinerja individu dan tindak lanjut hasil evaluasi masih belum memadai.
Penelitian ini merekomendasikan: (1) pembaruan regulasi lokal agar selaras dengan Permen PANRB No. 88/2021; (2) peningkatan kompetensi evaluator melalui pelatihan manajemen kinerja dan audit kinerja berbasis digital; (3) pengembangan sistem terpadu evaluasi internal; dan (4) penyusunan rekomendasi yang lebih spesifik, terukur, dan aplikatif untuk peningkatan mutu implementasi SAKIP.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi guru tentang program remedial dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP Muhammadiyah Mamala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Metode penelitian…
ian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan dua guru IPS yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan program remedial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program remedial mempunyai dampak positif terhadap pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Metode yang diterapkan dalam remedial meliputi pengajaran ulang, diskusi kelompok, dan penggunaan media pembelajaran interaktif. Faktor utama yang mempengaruhi efektifitas program remedial adalah keterlibatan dan motivasi siswa, ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan, serta peran guru sebagai fasilitator. Namun penelitian ini juga mengungkapkan tantangan dalam pelaksanaan program remedial, seperti keterbatasan waktu, kurangnya sumber daya pembelajaran, dan perbedaan tingkat pemahaman siswa. Untuk mengatasi kendala ini, strategi seperti pemanfaatan teknologi, metode penyesuaian pembelajaran, dan kolaborasi antar guru diterapkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program remedial dapat meningkatkan prestasi akademik siswa jika dirancang dan dilaksanakan secara efektif. Rekomendasi bagi guru dan sekolah meliputi peningkatan variasi metode pembelajaran, optimalisasi media pembelajaran, serta penyediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung keberhasilan program remedial.
Abstract:Perkembangan teknologi finansial (Financial Technology atau FinTech) telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat, termasuk di kalangan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh…
garuh FinTech terhadap preferensi pembayaran digital mahasiswa, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui penyebaran kuesioner online kepada 100 mahasiswa aktif Program Studi Sistem Informasi di STIKOM Tunas Bangsa, Pematangsiantar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 83% responden lebih memilih metode pembayaran digital dibandingkan tunai, dengan alasan utama kepraktisan, kecepatan transaksi, dan berbagai keuntungan seperti promo dan cashback. Aplikasi yang paling banyak digunakan adalah OVO, DANA, dan GoPay. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian mahasiswa yang menggunakan pembayaran tunai karena keterbatasan fasilitas, kekhawatiran terhadap keamanan data, dan kurangnya kebiasaan menggunakan aplikasi FinTech. Temuan ini menunjukkan bahwa FinTech memiliki pengaruh signifikan terhadap kebiasaan transaksi mahasiswa, namun adopsi teknologi belum sepenuhnya merata.
Abstract:Penelitian ini membahas implementasi sistem rights-based approach dalam aksesibilitas e-KTP bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sesuai dengan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,…
pendudukan, dengan perspektif siyasah syar'iyyah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif untuk menggali data dari sumber buku dan jurnal yang relevan. Meskipun undang-undang ini menjamin hak-hak ODGJ, data lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah stigma sosial yang menghambat ODGJ untuk mengurus dokumen identitas, serta kurangnya pemahaman petugas administrasi mengenai hak-hak ODGJ. Aspek aksesibilitas fisik terhadap layanan publik juga menjadi hambatan utama, di mana lokasi pembuatan e-KTP sering kali tidak ramah terhadap aksesibilitas bagi ODGJ. Realita ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaan di lapangan, yang mengimplikasikan perlunya judicial review dan perbaikan kebijakan berbasis hak untuk menjamin aksesibilitas yang setara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pendukung bagi ODGJ dalam memenuhi hak identitas mereka.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM Toko Kue Kacang Afika. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian…
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung dari pihak UMKM seperti data hasil wawancara dengan pihak UMKM serta data dari informasi dari catatan harian kas masuk dan kas keluar. Hasil penelitian menunjukan bahwasannya Toko Kue Kacang Afika belum menerapkan SAK EMKM dalam laporan keuangannya dan masih menyajikan laporan keuangan secara tradisional yaitu hanya laporan arus kas masuk dan kas keluar. Kendala yang dihadapi pemilik Toko Kue Kacang Afika dalam menerapkan SAK EMKM diantaranya adalah ketidakpahaman pemilik akan penyusunan laporan keuangan yang baik serta pemilik kurang merasa perlu untuk menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM.
Abstract:Pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, namun tantangan dalam meningkatkan pendapatan transaksi masih menjadi permasalahan mendasar. Pendapatan…
dapatan transaksi UMKM, sebagai indikator kinerja keuangan, mencerminkan seberapa besar hasil penjualan barang atau jasa yang diterima pelaku usaha dalam periode tertentu (Budiarsih, 2022). Meningkatnya persaingan usaha serta perubahan perilaku konsumen mendorong UMKM untuk mencari solusi digital yang adaptif agar tetap kompetitif (Mustagfiroh & Supriyadi, 2024). Dalam konteks ini, strategi digitalisasi sistem pembayaran menjadi perhatian utama untuk meningkatkan efektivitas transaksi dan efisiensi operasional. Meskipun terdapat berbagai pendekatan untuk mendorong peningkatan pendapatan, digitalisasi transaksi keuangan dinilai sebagai salah satu cara paling signifikan dalam memperluas akses pasar dan efisiensi layanan (Indriani & Rahman, 2024). Dengan demikian, pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong pendapatan transaksi UMKM menjadi penting sebagai dasar penyusunan strategi penguatan sektor ini.