Abstract:Pengelolaan kewenangan yang efektif di perguruan tinggi merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional organisasi pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep…
nsep kewenangan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan di perguruan tinggi, dengan fokus pada pembagian kewenangan, otonomi, serta tantangan dalam implementasi kewenangan tersebut. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai artikel ilmiah, buku, dan laporan yang terkait dengan pengelolaan kewenangan di perguruan tinggi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kewenangan yang jelas dan merata antara pimpinan pusat dan unit-unit perguruan tinggi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi potensi konflik internal. Selain itu, kewenangan dalam mengelola teknologi dan kebijakan berbasis digital sangat penting dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi di tingkat global. Namun, tantangan seperti ketidakjelasan pembagian kewenangan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan infrastruktur yang belum memadai perlu diatasi untuk memastikan kewenangan dapat dikelola secara optimal. Oleh karena itu, perguruan tinggi disarankan untuk memperjelas pembagian kewenangan, memberikan pelatihan kepada pengelola, serta memperkuat budaya kerja yang transparan dan akuntabel.
Abstract:Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan tentang bagaimana hukum administrasi negara sebagai instrumen pengawasan dan peningkatan kinerja pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adakah studi kepustakaan atau library…
ry research, dengan pengumpulan data berasal dari telaah berbagai sumber tertulis berupa buu, artikel dan dokumen ilmiah lainnya. Hasil penelitian didapatkan bahwa hukum administrasi negara sebagai instrumen pengawasan berperan dalam mengawasi segala tindakan penyelenggara negara agar tidak menyimpang dan tidak keluar dari batas-batas hukum yang berlaku. Selanjutnya hukum administrasi negara sebagai instrumen peningkatan kinerja pemerintah berfungsi memberikan kerangka atau landasan hukum yang menjadi pedoman dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Abstract:Karya musik merupakan objek dari Hak Cipta yang memiliki perlindungan hukum yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu konflik hak cipta yang terdapat pada industri musik yaitu konflik…
lik antara Ahmad Dhani dan Once Mekel dimana Ahmad Dhani melarang Once Mekel membawakan lagu dari Band Dewa 19 saat Dewa 19 sedang melaksanakan tour, Once Mekel juga tidak membayarkan royalti kepada Ahmad Dhani selaku pemilik lagu-lagu Dewa 19 yang di bawakan oleh Once Mekel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi dari isi pasal undang-undang hak cipta dan kewajiban dari performer untuk pencipta lagu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan secara analitis. Hasil penelitian memaparkan bahwa Once telah melanggar ketentuan karena tidak memiliki perjanjian lisensi. Kemudian performer yang tidak membayar royalti kepada pencipta melalui LMKN dikenakan denda dan sanksi.
Abstract:Asas Lex Rei Sitae merupakan asas dasar hukum pasal 17 AB, dimana menurut asas ini hukum yang berlaku adalah hukum dimana tempat benda tidak bergerak itu berada. Dalam ius constitutum, hal ini diterangkan lebih lanjut sebagaimana…
bagaimana hukum internasional itu mengaturnya. Kemudian, bagaimana terkait kepengurusan pembagian hak waris antara warga negara Indonesia dengan warga negara Singapura yang mempunyai keterikatan atas dasar perkawinan dengan dua kenegaraan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dianalisis kritis dengan data sekunder. Oleh karena persoalan yang ada diangkatlah Judul “Analisis Kritis Asas Lex Rei Sitae pada Kasus Perkawinan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.” Diharapkan dengan kajian ini dapat menemukan jawaban dan juga solusi atas persoalan yang ada. Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat membuka serta menambah wawasan warga negara, sehingga dapat lebih melek akan asas Lex Rei Sitae tersebut sehingga tepat dalam mengaplikasikannya.
Abstract:Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat menggambarkan sebuah kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Akan tetapi, terjadinya ketimpangan tingkat kesejahteraan pada masing-masing provinsi dibuktikan dengan perbedaan nilai indeks…
ndeks pengembangan manusia pada masing-masing provinsi di Indonesia. Pemilihan subjek penelitian di Provinsi Jawa Timur disebabkan karena Provinsi Jawa Timur memiliki sumber daya yang baik yang dapat mendorong potensi pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya, sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik data faktor-faktor yang diduga memengaruhi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pada karakteristik data variabel AHH, IPM, persentase penduduk berpendidikan, persentase penerima KKS, dan jumlah tenaga kesehatan memiliki boxplot yang tidak simetris, sedangkan pada variabel persentase penduduk miskin memiliki boxplot yang simetris. Selain itu, terdapat outlier pada variabel persentase penduduk miskin terdapat pada Kabupaten Sampang, pada variabel persentase penduduk berpendidikan terdapat pada Kota Malang dan Kota Surabaya. Serta pada variabel jumlah tenaga kesehatan terdapat pada Kabupaten Sidioarjo dan Kota Surabaya. Pada pengujian asumsi menunjukkan bahwa data faktor-faktor yang diduga memengaruhi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur tahun 2023 memenuhi asumsi. Pada analisis faktor terbentuk menjadi dua komponen. Komponen pertama mampu menjelaskan sebagan besar variabilitas data. Pada komponen pertama terdiri dari variabel AHH, persentase penduduk miskin, IPM, dan persentase pengeluaran makanan. Komponen kedua terdiri dari variabel persentase penduduk berpendidikan, persentase penerima KKS, dan jumlah tenaga kesehatan. Faktor pertama diberi nama kemiskinan dan kerentanan sosial dan pada faktor kedua akses terhadap layanan dasar. Serta, korelasi yang tinggi pada komponen pertama menunjukkan bahwa faktor ini layak untuk merangkum ketujuh variabel yang dianalisis.
Kata Kunci: Analisis Komponen Utama, Analisis Faktor, Kesejahteraan Masyarakat
Abstract:Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah, termasuk sektor perbankan syariah. Dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah Islam, seperti larangan…
riba, gharar, dan maysir, sistem perbankan syariah muncul sebagai pengganti sistem perbankan konvensional. Perbankan syariah tidak hanya menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan umat Islam, tetapi juga merupakan bagian penting dari memperkuat sistem keuangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi literatur (review). Literatur yang kami pelajari di sini berasal dari berbagai jurnal, buku, internet, dan artikel. Kami menggunakan metode studi literatur untuk mempelajari buku referensi dan artikel dari penelitian sebelumnya tentang topik yang dibahas, yaitu peran aset keuangan dalam mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah menggunakan aset keuangan sebagai sumber pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif didefinisikan dalam ekonomi Islam sebagai kegiatan pembiayaan yang bertujuan untuk mendukung sektor riil dan menciptakan nilai tambah dalam ekonomi.Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim, kemajuan dalam aset keuangan perbankan syariah masih bisa dianggap rendah.optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen yang betujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebutPerusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas aset dengan menerapkan strategi-strategi ini. Mereka juga dapat menekan biaya operasional, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan membuat keputusan investasi yang optimal untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang.Hasil akhir dari proses optimalisasi aset adalah rekomendasi berupa sasaran, strategi, dan program untuk mengoptimalkan aset yang kita miliki.
Abstract:Penelitian ini yang berjudul "Teknik Pengambilan Keputusan Kreatif Kepala Sekolah SMK Trunojoyo Jember" dengan fokus pada pentingnya peran kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kemajuan dan kualitas…
litas lembaga pendidikan. Topik ini menarik karena menggali tantangan yang dihadapi kepala sekolah dalam membuat keputusan yang tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga kreatif dan inovatif, khususnya dalam menghadapi dinamika perubahan yang terus berkembang di dunia pendidikan. Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menyoroti proses pengambilan keputusan yang melibatkan pemikiran kreatif, yang seringkali kurang dieksplorasi dalam konteks kepemimpinan sekolah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kepala sekolah menerapkan pendekatan kreatif dalam pengambilan keputusan serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut, dengan menggunakan model brainstorming dan synectics. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan mengenai pentingnya kreativitas dalam kepemimpinan pendidikan, yang dapat mendorong inovasi dalam pengelolaan sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Abstract:Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses pengangkatan hakim konstitusi sebagai anggota lembaga ini pun diatur secara ketat dalam…
lam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalisme hakim konstitusi.Dalam praktiknya, proses pengangkatan hakim konstitusi seringkali menjadi sorotan publik. Keputusan ini menuai berbagai kritik, salah satunya terkait dengan dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Cacat formil ini diindikasikan dari adanya ketidaktransparanan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana Keputusan Presiden tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja implikasi hukum dari adanya dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Penelitian ini memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pembentukan keputusan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. dengan demikian maka suatu peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berlakunya asas ini mencerminkan adanya hubungan antara superordinasi dan subordinasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Artinya, substansi dalam Ketetapan Presiden tersebut bersifat khusus konkrit, individual, dan final seperti pengangkatan hakim konstitusi. Apabila terjadi pelanggaran pada asas tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan Majelis Hakim pun menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan amar putusan diterima sehingga dengan ini Majelis Hakim memutus untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87/Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis tuangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya dapat dicermati bahwa hubungan antara Keputusan Presiden No. 87/2013 dapat dinilai bertentangan terhadap UU No. 8/2011 karena tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori.
Abstract:Sejak dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia, kewenangan dan fungsi DPD tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal dan terbatas. Dalam hal ini, DPD memiliki wewenang mengajukan RUU, membahas RUU, serta melakukan…
kukan pengawasan sebagai bahan pertimbangan DPR dalam mewujudkan atau melaksanakan suatu produk hukum terkait daerah. Dalam hal membahas RUU, DPD hanya berkontribusi sedikit dan memiliki kewenangan yang terbatas. Hal ini menjadikan DPD hanya sebagai lembaga negara pelengkap. Selain itu, dengan terbatasnya kewenangan DPD akan mempengaruhi fungsi legislasi DPD dalam menjamin terwujudnya checks and balances. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana supaya kewenangan DPD mengalami peningkatan dan kekuatan dalam sistem pemerintahan daerah.
Abstract:Kerusakan ekosistem pesisir, terutama terumbu karang dan mangrove, memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara degradasi ekosistem pesisir dan keberlanjutan…
lanjutan ekonomi nelayan melalui tinjauan literatur dari berbagai sumber terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa penurunan kualitas terumbu karang dan mangrove mengurangi hasil tangkapan ikan hingga 40% dalam satu dekade, serta mengancam stabilitas ekonomi masyarakat pesisir. Faktor utama penyebab kerusakan ini meliputi perubahan iklim, polusi, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Beberapa program restorasi ekosistem, seperti di Bali dan Filipina, berhasil meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan melalui pendekatan berbasis masyarakat. Studi ini menekankan pentingnya konservasi dan pengelolaan berkelanjutan untuk memitigasi dampak kerusakan ekosistem terhadap sektor perikanan. Diperlukan kolaborasi lintas sektoral dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung keberlanjutan ekonomi nelayan.