Abstract:Abstract: Women with disabilities continue to experience multiple forms of discrimination in public spaces resulting from the intersection of gender and disability. This condition often positions women with disabilities…
as vulnerable and socially perceived as lacking agency. However, empirical realities show that some women with disabilities actively exercise agency in responding to such discrimination. This study aims to analyze the forms of multiple discrimination experienced by women with disabilities in public spaces and to examine how their agency is constructed and practiced in facing these challenges. This research employs a qualitative descriptive-analytical approach. Data were collected through in-depth interviews with three empowered women with disabilities who are actively engaged in public spaces, supported by limited observation. Data analysis was conducted using thematic analysis based on the Miles and Huberman model. The findings indicate that multiple discrimination manifests in symbolic exclusion, paternalistic treatment, and doubts about women’s capacities. Nevertheless, women with disabilities develop agency through family support, education, social and organizational networks, and professional positions. Their agency is expressed through strategies of capacity demonstration, identity negotiation, critical adaptation, and collective agency strengthening. This study emphasizes that women with disabilities should not be viewed as passive subjects but as active social actors capable of navigating and challenging discrimination in public spaces.
Keywords: Women With Disabilities, Double Discrimination, Agency, Public Space.
Abstrak: Perempuan penyandang disabilitas masih menghadapi diskriminasi ganda di ruang publik yang bersumber dari persilangan identitas gender dan disabilitas. Kondisi ini sering kali menempatkan perempuan difabel pada posisi rentan dan dipersepsikan tidak berdaya. Namun, dalam praktik sosial, sebagian perempuan difabel justru menunjukkan kapasitas agensi yang aktif dalam menghadapi berbagai bentuk diskriminasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk diskriminasi ganda yang dialami perempuan difabel di ruang publik serta mengkaji bagaimana agensi perempuan difabel berdaya dibangun dan dijalankan dalam menghadapi diskriminasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga perempuan difabel berdaya yang aktif di ruang publik, serta dilengkapi dengan observasi ringan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi ganda dialami dalam bentuk diskriminasi simbolik, perlakuan paternalistik, dan keraguan terhadap kapasitas perempuan difabel. Meskipun demikian, perempuan difabel membangun agensi melalui dukungan keluarga, pendidikan, jaringan sosial dan organisasi, serta posisi profesional. Agensi tersebut diwujudkan melalui strategi pembuktian kapasitas, negosiasi identitas, adaptasi kritis, dan penguatan agensi kolektif. Penelitian ini menegaskan bahwa perempuan difabel bukan subjek pasif, melainkan aktor sosial yang berdaya dalam menghadapi diskriminasi di ruang publik.
Kata Kunci: Perempuan Difabel, Diskriminasi Ganda, Agensi, Ruang Publik
Abstract:Abstract: The s-shaped turbine is a hydrokinetic turbine that has the potential to be applied to open channel flows due to its ability to operate at low flow velocities and its simple construction. However, the performance…
ce of this turbine is greatly influenced by the surrounding hydrodynamic conditions, including the geometry of the flow domain. This study aims to analyze the effect of variations in the open channel domain angle on the flow characteristics and performance of the s-shaped Savonius turbine using a Computational Fluid Dynamics (CFD) approach. Simulations were carried out at three variations of domain angles, namely 20°, 30°, and 40°, with an inlet flow velocity of 0.5 m/s, a turbine diameter of 76 mm, and a turbine height of 76 mm. The performance parameters analyzed included torque, power coefficient (Cp), and torque coefficient (Ct), as well as flow characteristics in the form of velocity contours, pressure contours, and streamlines. The simulation results show that variations in the domain angle have a significant effect on the flow distribution, pressure pattern, and torque stability produced by the turbine. The domain with an angle of 20° produces the highest Cp and Ct values, while the 30° domain shows a significant decrease in performance due to the increase in the recirculation zone and pressure imbalance around the rotor.
Keyword: S-Shape Turbine; Hydrokinetics; Open Channel; CFD; Domain Angle
Abstrak: Turbin tipe s-shape merupakan salah satu turbin hidrokinetik yang potensial untuk diaplikasikan pada aliran saluran terbuka karena kemampuannya beroperasi pada kecepatan aliran rendah dan konstruksinya yang sederhana. Namun, kinerja turbin ini sangat dipengaruhi oleh kondisi hidrodinamika di sekitarnya, termasuk geometri domain aliran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variasi sudut domain saluran terbuka terhadap karakteristik aliran dan performa turbin s-shape menggunakan pendekatan Computational Fluid Dynamics (CFD). Simulasi dilakukan pada tiga variasi sudut domain, yaitu 20°, 30°, dan 40°, dengan kecepatan aliran masuk 0,5 m/s, diameter turbin 76 mm, dan tinggi turbin 76 mm. Parameter kinerja yang dianalisis meliputi torsi, koefisien daya (Cp), dan koefisien torsi (Ct), serta karakteristik aliran berupa kontur kecepatan, kontur tekanan, dan streamline. Hasil simulasi menunjukkan bahwa variasi sudut domain memberikan pengaruh signifikan terhadap distribusi aliran, pola tekanan, dan stabilitas torsi yang dihasilkan turbin. Domain dengan sudut 20° menghasilkan nilai Cp dan Ct tertinggi, sedangkan domain 30° menunjukkan penurunan kinerja yang cukup signifikan akibat meningkatnya zona resirkulasi dan ketidakseimbangan tekanan di sekitar rotor.
Kata kunci: Turbin S-Shape; Hidrokinetik; Saluran Terbuka; CFD; Sudut Domain
Abstract:Abstract: The Human Development Index (HDI) is an important indicator for measuring the quality of regional development through the dimensions of health, education, and decent living standards. In North Sumatra Province,…
HDI achievements between districts/cities still show significant disparities, requiring a data-based analytical approach to map development patterns objectively. This study aims to optimize the validity of regional HDI clustering through the application of the K-Means++ algorithm with distance measure variations. This study uses a quantitative approach with an unsupervised learning method. The data analyzed includes HDI, Average Length of Schooling (ALS), and Adjusted Per Capita Expenditure sourced from the Central Statistics Agency. The research stages include data preprocessing and standardization, determining the optimal number of clusters using the Elbow method, applying the K-Means++ algorithm, and evaluating cluster quality using the Davies–Bouldin Index (DBI) and Purity Index. In addition, a comparison of clustering performance based on Euclidean, Manhattan, and Cosine distances was conducted. The results of the study show that the optimal number of clusters is three clusters representing high, medium, and low levels of human development. A DBI value of 0.60 and a Purity Index of 0.61 indicate good clustering quality. Euclidean and Manhattan distances produced the best performance compared to Cosine distance.
Keyword: Human Development Index; K-Means++; Clustering; Distance Measure; Davies–Bouldin Index; Purity Index.
Abstrak: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas pembangunan wilayah melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Di Provinsi Sumatera Utara, capaian IPM antar kabupaten/kota masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan, sehingga diperlukan pendekatan analitis berbasis data untuk memetakan pola pembangunan secara objektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan validitas klasterisasi IPM wilayah melalui penerapan algoritma K-Means++ dengan variasi distance measure. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode unsupervised learning. Data yang dianalisis meliputi IPM, Rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Tahapan penelitian mencakup praproses dan standarisasi data, penentuan jumlah klaster optimal menggunakan metode Elbow, penerapan algoritma K-Means++, serta evaluasi kualitas klaster menggunakan Davies–Bouldin Index (DBI) dan Purity Index. Selain itu, dilakukan perbandingan kinerja klasterisasi berdasarkan Euclidean, Manhattan, dan Cosine distance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah klaster optimal adalah tiga klaster yang merepresentasikan tingkat pembangunan manusia tinggi, menengah, dan rendah. Nilai DBI sebesar 0,60 dan Purity Index sebesar 0,61 menunjukkan kualitas klasterisasi yang baik. Euclidean dan Manhattan distance menghasilkan performa terbaik dibandingkan Cosine distance.
Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia; K-Means++; Klasterisasi; Distance Measure; Davies–Bouldin Index; Purity Index.
Abstract:Climate change is increasingly recognized as a major driver of internal displacement, particularly in fragile states like Libya where environmental shocks intersect with political instability and weak governance. This study…
udy investigates how climate-induced internal displacement affects social cohesion in Libya’s coastal cities, focusing on Tripoli, Misrata, and Benghazi. Using a qualitative research design, data were collected through in-depth interviews, focus group discussions, and field observations involving internally displaced persons (IDPs), host community members, and local stakeholders. Findings reveal that environmental factors such as drought and flooding have forced vulnerable populations to migrate from Libya’s interior regions to urban coastal centers. These displacements have strained public services, exacerbated competition for resources, and led to growing tensions between displaced populations and host communities. Social trust, mutual support, and access to services have all been undermined, while IDPs often face legal invisibility, psychological stress, and marginalization. Despite these challenges, the research identifies promising local initiatives that have fostered integration and rebuilt social ties, including joint livelihood programs and inclusive municipal governance efforts. However, these efforts remain fragmented and unsustainable without broader policy support. The study concludes that to prevent further erosion of social cohesion, Libya must adopt a national legal framework to recognize and protect climate-displaced persons, strengthen municipal capacities, and integrate displacement considerations into urban planning and climate adaptation strategies. This article contributes to emerging literature on climate migration and urban resilience by providing grounded, context-specific insights into how environmental displacement reshapes the social fabric in post-conflict settings.
Abstract:Performance is an achievement that can be achieved by an organization within a certain period of time. Regional financial performance or regional capacity is one measure that can be used to see the ability of a region to…
run the regional economy. This study aims to determine and analyze the effect of regional original income and capital expenditure on regional financial performance, as well as to determine which variables have the most dominant influence on regional financial performance in districts/cities in Central Sulawesi province. The data processed is secondary data from the annual reports of districts/cities in Central Sulawesi province for 2019-2023 which were taken with total sampling. The method used in this study is the multiple linear regression analysis method using the SPSS 25 application. The results of this study indicate that: regional original income does not have a significant effect on regional financial performance and capital expenditure has a negative and significant effect on regional financial performance.
Abstract:This study seeks to examine poverty across the regencies and cities on Sumatra Island in 2023 by employing the K-Means Clustering approach. Poverty represents a complicated and multi-faceted societal challenge, shaped by…
various elements including educational attainment, joblessness, income per capita, and spending per capita. The information utilized in this analysis is sourced from the Central Bureau of Statistics, specifically the proportions of impoverished individuals, average duration of education, rates of open unemployment, income per capita, and expenditure per capita. Findings reveal the establishment of three distinct clusters based on poverty attributes: Cluster 1 exhibiting a low poverty level, Cluster 2 displaying a moderate poverty level, and Cluster 3 indicating a high poverty level. Results from the One Way Anova test indicate notable differences in poverty traits across the clusters. It is anticipated that this research will aid the government in developing more suitable and effective strategies for tackling poverty in regions grappling with significant poverty challenges.
Abstract:The Marshall-Lerner Condition is a theory that a trade balance deficit can be eliminated through currency depreciation, if in the long term the absolute number of long-term export and import demand elasticities is greater…
r than one. Initially, exchange rate depreciation will have a negative impact on trade through two methods, namely changes in volume and changes in value. This study aims to test whether the Marshall-Lerner Condition fulfilled in Indonesia's bilateral trade balance with the five largest trading partners using the Ordinary Least Squares method and in the observation period 2010.1-2022.12. The results of the Marshall-Lerner Condition study that one of Indonesia's five largest trading partners, namely China, the Marshall-Lerner Condition is met. While for Indonesia's other four largest trading partners, namely Japan, the US, the European Union and Singapore, Indonesia's largest trading partners are uncertain whether they meet the Marshall-Lerner Condition or not.
Abstract:Teman Bus is an implementation of the Buy The Service program from the Ministry of Transportation Indonesia which was launched in 11 Indonesian cities during the pandemic and requires cashless system. This study raises the…
he question of transitioning from a free subsidy system to a paid cashless system in public transportation by 2023. What kind of promotional strategy has Teman Bus employed to capture the public's attention to adaptation? Using content analysis with a qualitative approach, through the Instagram of @teman_bus, researchers aim to examine the promotional strategies employed in the content uploads by Teman Bus. The resulting findings are that @teman_bus takes advantage of renewal along with adapting to new pandemic habits, following a great content strategy which consists of credibility, shareable, useful or fun, interesting, relevant, different and on brand such as centralized content from ministry of transportation, regularly holding giveaways and the most prominent approach is its 'on brand' consistency using repetition and persistence for uploading the content, the repetitive nature of the predetermined content template serves as a persistent promotional strategy, effectively garnering attention, facilitating learning, and promoting a shift in people's habits towards using cashless methods with Teman Bus for public transportation.
Abstract:Central Sulawesi has been known as one of the disaster-prone areas, especially after the 2018 disaster which resulted in liquefaction, tsunamis and earthquakes occurring simultaneously. This large-scale natural disaster…
caused both physical and non-physical losses, until finally the government made every effort to ensure conditions returned to normal. The government's efforts to improve infrastructure and public facilities have been realized, including improving the economic sector and providing permanent housing for disaster survivors. However, on the other hand, post-disaster causes poverty and unemployment, especially in Palu City. Even though the open unemployment rate has currently decreased from 16,960 people (2020) to 15,302 people (2021), the number of poor people in the same year has increased to reach 28,600 people compared to 26,890 people in 2020. On this basis, the post-disaster recovery process must be carried out intensively, involving various stakeholders. The aim of this research is to find out what role stakeholders play during post-disaster recovery, especially in overcoming poverty and unemployment levels in the city of Palu. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation. Interviews were aimed at stakeholders or related agencies, including the Regional Poverty Alleviation Coordination Team (Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah-TKPKD) for provinces and districts/cities throughout Central Sulawesi, P5TK for the Manpower and Transmigration Service, the Training Development Division for the Expansion of Placement and Productivity of Nakertrans Workers, as well as communities affected by the disaster. Documentation was carried out by obtaining data from journals, news and BPS reports for the city of Palu in figures for 2022. This research was carried out within one year and used quantitative descriptive methods.
Abstract:Garbage in Indonesia is a serious problem that has social, economic and cultural impacts. Waste management in almost all cities in Indonesia is experiencing problems, mainly due to the lack of Final Processing Sites (TPA).…
). As a result, people often throw garbage in rivers, ditches, rivers and the sea. With a population that is in the top 10 in the world, Indonesia's waste production reached 65 million tons in 2016. Garbage causes various problems in society, including natural disasters such as floods. The lack of public awareness in disposing of waste in the appropriate place, as well as the lack of selection and recycling of waste, has an impact on natural disasters and damaged environment. The government needs to learn from the experience of the disaster and take preventive steps. The responsibility for waste management lies not only with the community, but also with the local government. The government needs to regulate and inform the public about proper waste management, as well as provide facilities that assist in waste management. The scale of waste management is carried out through the collection, transfer, processing and transportation of waste to the TPA. With population growth and regional development, the amount of waste generated is increasing. To maintain environmental sustainability, it is necessary to limit and reduce waste generation. Waste can also be turned into a resource through recycling and reuse. Therefore, the government makes national policies and strategies as well as guidelines for local governments in managing household waste and the like. Manado City refers to Regional Regulation Number 1 of 2021 in waste management. However, the volume of waste in Manado City continues to increase along with the rapid population growth. Limited garbage collection vehicles have caused some waste to go unmanaged and accumulate in rivers, drainages and other places. Lack of trash bins, delays in transporting waste from TPS to TPA, and poor TPA management are also problems. Research shows that there are several violations in waste management in Manado, such as a lack of public awareness in disposing of waste, the minimum number of garbage collection fleets, and delays in waste transportation. Garbage is still scattered in various corners of the city, including the coast and rivers. TPA management is also not optimal, causing public health and hygiene to be disrupted. Public awareness to dispose of garbage at the specified time is still lacking. In order to overcome this problem, it is necessary to increase public awareness, improve waste collection facilities and fleets, and improve the effective management of landfills. With these steps, it is hoped that waste management in Indonesia, especially in Manado City, can reduce its negative impact and become more sustainable.