Abstract:Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses pengangkatan hakim konstitusi sebagai anggota lembaga ini pun diatur secara ketat dalam…
lam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalisme hakim konstitusi.Dalam praktiknya, proses pengangkatan hakim konstitusi seringkali menjadi sorotan publik. Keputusan ini menuai berbagai kritik, salah satunya terkait dengan dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Cacat formil ini diindikasikan dari adanya ketidaktransparanan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana Keputusan Presiden tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja implikasi hukum dari adanya dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Penelitian ini memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pembentukan keputusan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. dengan demikian maka suatu peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berlakunya asas ini mencerminkan adanya hubungan antara superordinasi dan subordinasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Artinya, substansi dalam Ketetapan Presiden tersebut bersifat khusus konkrit, individual, dan final seperti pengangkatan hakim konstitusi. Apabila terjadi pelanggaran pada asas tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan Majelis Hakim pun menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan amar putusan diterima sehingga dengan ini Majelis Hakim memutus untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87/Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis tuangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya dapat dicermati bahwa hubungan antara Keputusan Presiden No. 87/2013 dapat dinilai bertentangan terhadap UU No. 8/2011 karena tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori.
Abstract:Pengembangan sistem e-Tamu berbasis web di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan kedatangan tamu serta pengelolaan pengaduan…
layanan. Sistem e-Tamu terdiri dari dua komponen utama: front-end sebagai antarmuka pengguna untuk pendaftaran tamu dan pengajuan pengaduan, serta back-end untuk pengelolaan data dan penyajian laporan oleh admin. Dengan integrasi notifikasi real-time, pegawai dapat merespons kedatangan tamu dan pengaduan secara lebih cepat dan akurat, meningkatkan kualitas pelayanan.
Pengembangan sistem menggunakan pendekatan Software Development Life Cycle (SDLC) model Waterfall, yang memastikan setiap tahap dilakukan secara terstruktur, mulai dari pengumpulan kebutuhan hingga implementasi. Desain sistem ini juga didukung oleh berbagai diagram, seperti Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai alur data dan interaksi dalam sistem. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem e-Tamu berhasil meningkatkan transparansi, kecepatan layanan, dan kepuasan publik dalam layanan pengelolaan tamu. Sistem ini diharapkan menjadi model layanan digital yang efektif dan berkelanjutan bagi instansi pemerintah lainnya.
Abstract:Perancangan sistem informasi presensi pegawai berbasis web di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi merupakan solusi efektif untuk mengatasi permasalahan pencatatan presensi manual dengan tulisan tangan…
angan pada buku presensi yang rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu. Sistem ini dirancang dengan menggunakan pendekatan Software Development Life Cycle (SDLC) model waterfall, yang meliputi pengumpulan kebutuhan, analisis, dan desain sistem menggunakan pemodelan Unified Modeling Language (UML). Dengan fitur-fitur seperti pencatatan kehadiran, pengajuan izin, dan pembuatan laporan, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi data kehadiran pegawai. Selain itu, implementasi sistem ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan publik, memudahkan pengelolaan data, dan menjaga keamanan informasi dengan pembagian hak akses antara pegawai dan admin. Diharapkan, sistem informasi ini dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan pegawai, serta memperkuat pengelolaan administrasi di instansi tersebut.
Abstract:Sistem informasi dapat menyajikan data akurat, efektif dan efesian. Pengajuan beasiswa merupakan hal penting dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Namun, proses pengajuan yang masih manual sering kali menyebabkan…
ebabkan kendala dalam efisiensi dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem informasi pengajuan beasiswa berbasis web yang dapat memudahkan masyarakat kabupaten Bondowoso dalam mengakses informasi dan mengajukan permohonan beasiswa. Metode yang digunakan dalam sistem informasi menggunakan waterfall, yang mencakup analisis kebutuhan, desain, pengembangan, dan pengujian. Sistem yang dibuat dilengkapi dengan fitur registrasi pengguna, pengisian formulir pengajuan, dan pelacakan status permohonan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan beasiswa, mempercepat proses pengajuan, serta memberikan transparansi dalam penyaluran beasiswa kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Bondowoso dapat meningkat, sehingga memberikan dampak positif bagi pengembangan sumber daya manusia di daerah tersebut.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk merancang Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis website di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Banyuwangi, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi…
ansi dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan data yang terintegrasi dan akses real-time oleh pengguna, yaitu admin, pejabat pengadaan, dan penyedia. Sistem ini dibangun dengan pendekatan analisis kebutuhan, desain sistem, serta pengujian prototipe untuk memastikan kemudahan penggunaan dan keakuratan informasi yang disajikan. Dengan implementasi SIRUP, diharapkan proses pengadaan di Kabupaten Banyuwangi dapat berjalan lebih cepat, minim kesalahan administrasi, serta mendukung tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
Abstract:Pengelolaan aset daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi masih dilakukan secara manual melalui pencatatan buku agenda dan Microsoft Excel, menyebabkan berbagai kendala…
ala dalam verifikasi data, monitoring aset, dan pelaporan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem informasi manajemen aset berbasis web untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Sistem dikembangkan dengan mengimplementasikan empat alur proses utama: pengajuan, tracking, manajemen aset, dan pelaporan. Metodologi pengembangan sistem meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem menggunakan Data Flow Diagram (DFD) dan flowchart, serta implementasi antarmuka berbasis web. Sistem dirancang dengan mekanisme verifikasi berlapis yang melibatkan berbagai stakeholder seperti Admin, Tim Monitoring, Verifikator, Bagian Keuangan, dan Kepala Dinas. Database sistem dimodelkan menggunakan conceptual diagram untuk mengakomodasi seluruh entitas dan relasi dalam pengelolaan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan aset secara digital, dengan antarmuka yang intuitif meliputi halaman login, dashboard admin, dan form pengajuan. Implementasi sistem ini meningkatkan efisiensi pengelolaan aset melalui otomatisasi proses verifikasi, monitoring real-time, perhitungan nilai aset yang akurat, dan pengarsipan digital yang terstruktur. Sistem ini menjadi solusi efektif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah di DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi.
Abstract:Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa kemudahan dalam berbagai aspek, termasuk manajemen kepegawaian. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis…
asis aplikasi web di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Sistem ini dirancang untuk mengatasi masalah pengelolaan data pegawai yang masih menggunakan file dan folder, sehingga sulit untuk menemukan informasi yang dibutuhkan, terutama terkait kepangkatan dan jabatan. Dengan menggunakan metode Structured Systems Analysis and Design Method (SSADM), sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan data kepegawaian. Fitur yang disediakan meliputi input, edit, hapus, update, search data dan tampilan informasi kepegawaian. Implementasi sistem ini diharapkan dapat memudahkan pegawai dan hakim dalam mengakses informasi kepangkatan dan jabatan, serta meningkatkan keamanan dan efektivitas pengelolaan data di Pengadilan Negeri Banyuwangi.
Abstract:Artikel ini membahas prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya air bersih. Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur interaksi antara pemerintah…
h dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Prinsip legalitas menekankan bahwa semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan air bersih. Prinsip proporsionalitas juga menjadi kunci, di mana tindakan pemerintah harus seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai, seperti menjaga kualitas dan kuantitas air bersih. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara adil, transparan, dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kualitas pelayanan dan sikap positif terhadap harta dapat meningkatkan intensi muzakki berzakat, yang diperkuat oleh kebijakan pemerintah. Menggunakan pendekatan…
ndekatan kualitatif dan metode studi kepustakaan, penelitian ini bersifat non-experimental, di mana data dikumpulkan tanpa intervensi pada subjek. Pengukuran dilakukan di BAZNAS dengan fokus pada pemahaman individu dewasa mengenai pelayanan yang diterima, menggunakan teknik cross-sectional untuk mengumpulkan data dari jurnal terkait dalam satu situasi tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan lembaga zakat yang transparan dan akuntabel secara signifikan membangun kepercayaan muzakki, sedangkan sikap positif yang dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan edukasi memotivasi individu untuk berkontribusi. Sinergi antara kedua faktor ini, bersama dengan kampanye kesadaran publik dan lingkungan sosial yang aktif, menciptakan suasana kondusif bagi partisipasi zakat. Peningkatan intensi berzakat tidak hanya memberikan manfaat individu, tetapi juga berdampak positif pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial, menegaskan bahwa pengelolaan zakat yang efektif berperan sebagai pendorong utama dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan.
Abstract:Sekolah adalah lembaga tempat siswa mendapat pengajaran dibawah pengawasan seorang guru. Setiap daerah besar memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya diwajibkan. Pemberian reward adalah bentuk insentif yang diberikan…
an kepada guru yang mampu bekerja sedemikian rupa, sehingga tingkat keahlian dan keterampilan yang baku terlampaui, sehingga sekolah pantas memberikan reward sebagai hadiah untuk guru. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pemberian penghargaan kepada guru, khususnya dalam proses pemilihan guru yang memenuhi syarat untuk menerima reward yang tidak transparan. Pada permasalahan di atas diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan panduan untuk mengevaluasi hasil rekomendasi reward guru dengan cepat dan akurat, dengan tingkat ketepatan dan akurasi yang tinggi. Sistem seperti ini dikenal dengan nama Decision Support System (DSS) atau Sistem Pendukung Keputusan (SPK).