Abstract:Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara formal menerapkan hukum Islam melalui Qanun Jinayat, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinaan. Namun, penerapan hukum tersebut tidak…
k berdiri sendiri, melainkan berdialektika dengan nilai-nilai adat dan budaya lokal yang masih kuat melekat dalam masyarakat Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana peran budaya lokal, khususnya hukum adat, berinteraksi dengan hukum Islam dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku perzinaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta ditunjang dengan data sekunder berupa literatur hukum dan studi empiris sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat di Aceh berfungsi sebagai instrumen sosial yang memperkuat efektivitas hukum Islam melalui pendekatan restoratif, seperti penyelesaian kekeluargaan dan pemberian sanksi sosial, sebelum pelaku diserahkan kepada aparat penegak hukum syariah. Kesimpulannya, budaya lokal berperan signifikan dalam memberikan legitimasi sosial terhadap penerapan syariat Islam, serta menjadi jembatan antara norma agama dan realitas sosial masyarakat. Dialektika ini menciptakan model pluralisme hukum yang kontekstual, harmonis, dan lebih diterima oleh masyarakat Aceh.
Abstract:Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek penting dalam upaya penegakan hukum yang adil dan efektif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus dugaan korupsi dalam pengadaan buku adat…
dat oleh lembaga adat di Aceh, yang menimbulkan persoalan hukum mengenai status lembaga adat sebagai subjek hukum pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga adat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, serta menelaah bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku yang berasal dari struktur kelembagaan non-pemerintah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus, yaitu dengan mengkaji secara langsung kasus yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lembaga adat bukan subjek hukum pidana konvensional seperti individu atau korporasi, namun dapat dipersamakan dengan korporasi berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor karena memiliki struktur organisasi, menerima dana publik, dan menjalankan fungsi publik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah lembaga adat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui pengurusnya yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, dengan tetap mempertimbangkan asas legalitas dan prinsip keadilan restoratif.
Abstract:Indonesia adalah bangsa dengan masyarakat yang beragam banyak suku,bangsa,ras,agama serta adat istiadat yang tersebar di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Hukum dan masyarakat merupakan dua entitas yang saling berkaitan…
erat dan tidak dapat dipisahkan. Prinsip Ubi Societas Ibi Ius menegaskan bahwa keberadaan hukum senantiasa mengikuti keberadaan masyarakat. Awig-awig merupakan sebuah aturan tersendiri yang dibentuk oleh desa adat dalam menjalankan pemerintahannya. Tindakan-tindakan yang melanggar hukum adat kerap disebut sebagai 'delik adat' atau 'tindak pidana adat'. Tindak pidana adat mencakup segala bentuk perbuatan atau peristiwa yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, serta kesadaran hukum masyarakat adat, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun oleh aparat atau pengurus adat itu sendiri.. Aturan hukum ada yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum adat Bali adalah seperangkat aturan yang memuat ketentuan mengenai perintah dan larangan guna mengatur perilaku masyarakatnya mayarakat itu sendiri. Dalam hukum adat di Bali banyak terdapat tindak pidana adat yang menyangkut kesusilaan salah satunya yaitu Drati Krama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk delik adat asusila yang diakui dan ditangani oleh hukum adat di Bali
Abstract:Fakta menunjukan setiap tempat pasti ada perbuatan melawan hukum. Khususnya para pejabat daerah yang melanggar asas transparasi dan akuntabilitas. Serta melanggar etika dan hukum, berpotensi merugikan masyarakat dan menciptakan…
iptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instunsi pemerintah. Penegakan hukum harus tegas menangani tindak gratifikasi. Perbuatan melawan hukumnya yaitu gratifikasi masalah yang sering terjadi berupa memberikan hadiah untuk niat yang tidak baik. Penerima gratifikasi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Tipikor serta menuntut pengembalian kerugian yang dialami negara. Pertanggungjawaban hukum bagi pejabat daerah yang menerima gratifikasi dalam pelayanan publik sanagt penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pejabat daerah yang terlibat gratifikasi serta peran penegak hukum dalam meminimalisir adanya gratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Actual Approve). Hasil penelitian menunjukkan gratifikasi sudah dianggap sebagai bentuk suap. Lemahnya pengawasan secara internal juga menjadi faktor utama gratifikasi terjadi. Pelanggaran seperti ini mengakibatkan prinsip good governance menjadi tercoreng. Dapat ditarik menjadi kesimpulan bahwa peraturan yang sudah ada terkait gratifikasi masih terdapat kelemahan atau celah yang dimanfaatkan pelaku. Reformasi hukum dan peningkatan kesadaran menjadi kunci untuk mencipatakan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Dalam penelitian ini untuk mengatasi gratifikasi dalam pelayanan publik dengan memperkuat sitem pengawasan di setiap instansi pemerintah serta meningkatkan pelatihan bagi pejabat daerah mengenai hukum antikorupsi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori hukum dalam konteks kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta perlindungan…
indungan hukum terhadap demonstran yang menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian. Relevansi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami penerapan teori pemidanaan dalam hukum pidana, serta kaitannya dengan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks demonstrasi yang dijamin oleh undang-undang.Relevansi lebih lanjut muncul dari kebutuhan untuo meningkatkan pemahaman terhadap peran dan batasan diskresi kepolisian dalam situasi tertentu, seperti aksi unjuk rasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori pemidanaan seperti teori absolut, relatif dan gabungan memiliki dampak langsung terhadap penegakan hukum terhadap tindakan pidana, termasuk kekerasan oleh aparat. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa meskipun hukum menjamin kebebasan berpendapat, pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran, terutama melalui tindakan kekerasan yang berlebihan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyarankan perlunya penetapan batasan yang jelas dalam penerapan diskresi oleh aparat kepolisian dan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak demonstran agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan evaluasi yerhadap implementasi kebijakan dan peraturan yang ada guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi yang berlebihan.
Abstract:Tulisan ini mengkaji peraturan dan perlindungan hukum terhadap wanita yang berperan sebagai korban kekerasan “domestik” (KDRT) yang berujung pada pembunuhan berencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi…
ekuensi hukum yang melindungi hak-hak korban, serta menelaah bagaimana sistem peradilan menangani kasus yang melibatkan perempuan sebagai pelaku pembunuhan berencana setelah mengalami KDRT. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Teknik analisis dilakukan dengan menggali penerapan kedua undang-undang tersebut dalam kasus-kasus pembunuhan berencana yang melibatkan perempuan sebagai pelaku, serta membandingkan antara ketentuan umum dalam KUHP dan ketentuan khusus dalam UU PKDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh perempuan sering kali dipicu oleh trauma psikologis yang dialami akibat kekerasan dalam rumah tangga. Trauma ini, yang sering kali tidak terlihat, mempengaruhi kondisi mental pelaku dan dapat menjadi faktor utama dalam motif tindakannya. Dalam penegakan hukum, penting untuk memperhatikan konteks kekerasan domestik yang dialami oleh korban. Sistem peradilan harus mengutamakan penerapan UU PKDRT sebagai lex specialis, yang memberikan perlindungan kepada perempuan korban KDRT. Penulisan ini, mengeksplorasi kewajiban hukum yang diberikan kepada perempuan pelaku pembunuhan berencana dalam konteks trauma psikis. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam perumusan kebijakan hukum yang responsif terhadap kondisi korban KDRT dan memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi perempuan.
Abstract:Penelitian ini menganalisis kesenjangan realisasi anggaran pendapatan daerah (APD) di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten pada tahun 2023. DKI Jakarta menunjukkan tingkat realisasi APD yang lebih tinggi dibandingkan…
Banten, yang dipengaruhi oleh kapasitas fiskal yang lebih beragam. Sebaliknya, Banten mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) karena terbatasnya infrastruktur ekonomi dan kapasitas administrasi. Faktor-faktor seperti kebijakan fiskal, basis ekonomi, dan dinamika sosial-ekonomi lokal berperan penting dalam perbedaan kinerja anggaran antara kedua provinsi. Penelitian ini menyarankan strategi pengelolaan keuangan yang lebih adaptif, peningkatan efisiensi PAD, serta pemanfaatan dana perimbangan untuk mendukung pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Abstract:Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, hukum, dan spiritual yang mempengaruhi masyarakat. Proses khitbah atau lamaran menjadi langkah penting dalam pernikahan,…
ernikahan, di mana batasan melihat aurat perempuan menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendalami pandangan Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i mengenai batasan melihat aurat perempuan dalam proses pinangan. Penelitian ini menggunakan jensi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau kajian literatur. Hasil dari penelitian penelitian ini adalah bahwa Ibnu Hazm memperbolehkan laki-laki untuk melihat seluruh anggota wanita pinangan dan bukan wanita secara umum, sedangkan Imam Syafi'i membatasi pandangan hanya pada wajah dan telapak tangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat Muslim dalam menjalani proses khitbah sesuai dengan prinsip syariat Islam
Abstract:Pendidikan merupakan investasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengukur kemajuan masyarakat. Penerapan manajemen mutu pendidikan di sekolah dapat membantu mencapai hasil yang optimal dalam pembelajaran.…
belajaran. Gangge (1997) mendefinisikan belajar sebagai perubahan perilaku yang berbeda antara kondisi sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Di SMK Darunnajah, terdapat masalah dalam pemahaman materi oleh siswa yang perlu diatasi melalui penelitian tentang manajemen penjamin mutu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, berlandaskan filsafat positivisme menurut Sugiono. Metode ini bertujuan menginterpretasikan fenomena dalam kondisi alami dengan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive dan snowball, serta pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi. Analisis data dilakukan secara induktif untuk menekankan makna daripada generalisasi. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, SMK Darunnajah memerlukan kerjasama jangka panjang dengan lembaga terkait bidang TKJ (Teknologi Jaringan Komputer), bukan hanya selama praktik kerja industri (prakerin), tetapi untuk periode yang lebih lama, seperti lima tahun. Langkah-langkah yang diterapkan termasuk MGMP, Bimtek, Tafsify I’gdad, Ta’hil, In House Training (IHT) dan Khutbatul ‘Arsy, serta supervisi guru. Namun, ada beberapa faktor penghambat seperti rendahnya kesadaran siswa, jumlah mata pelajaran kejuruan yang sedikit, kurangnya dana, dan gangguan fasilitas. Kerja sama jangka panjang antara SMK Darunnajah dan lembaga terkait sangat penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Faktor pendukung seperti tim pengawas dan evaluasi rutin berkontribusi pada perbaikan, sementara penghambat seperti kesadaran siswa yang rendah, keterbatasan fasilitas, dan dukungan dana yang masih bergantung pada pesantren perlu diatasi. Dengan implementasi langkah-langkah perbaikan dan dukungan berkelanjutan, kualitas pembelajaran di SMK Darunnajah diharapkan dapat meningkat secara signifikan.
Abstract:Penelitian ini mengkaji pengaruh keteladanan guru terhadap pembentukan karakter peserta didik di SMK Al-Furqon Bantarkawung, Brebes, yang merupakan komponen penting dalam proses pendidikan. Guru tidak hanya berperan sebagai…
gai penyampaian materi, tetapi juga sebagai role model yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan nilai-nilai peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas. Dalam konteks sosial yang penuh dengan konflik karakter, penelitian ini berupaya mengidentifikasi solusi melalui pendekatan keteladanan dalam pendidikan untuk membentuk aspek moral, spiritual, dan sosial siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Lokasi penelitiannya adalah SMK Al-Furqon Bantarkawung Brebes. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 450 peserta didik. Sampel dalam penelitian ini adalah 10% dari peserta didik SMK Al-Furqon Bantarkawung dari kelas X sampai kelas XII yang diambil secara acak (random sampling) dengan jumlah 45 peserta didik. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner atau angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah rumus korelasi r product moment dan koefisien determinasi (KD) atau determination of coefficient (DC). Hasil perhitungan korelasi antara variabel x dan variabel y adalah sebesar 0,83. Selanjutnya dihitung dengan rumus KD = (rxy) 2 x 100% diperoleh hasil 69%. Kemudian dikonsultasikan dengan tabel interpretasi korelasi. Hasil analisis menunjukkan korelasi antara keteladanan guru (variabel x) dan karakter peserta didik (variabel y) sebesar 0,83, dan setelah dihitung dengan KD, diperoleh hasil 69%, menunjukkan bahwa keteladanan guru memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan karakter peserta didik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keteladanan guru berpengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter peserta didik di SMK Al-Furqon Bantarkawung, dengan pengaruh sebesar 69%. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran guru sebagai teladan dalam membentuk karakter positif siswa.