Search Articles & Publications

Showing 434 articles found for "Dana"

Strategi Kepemimpinan Lembaga Pendidikan Islam Di MAN 2 Model Medan

Ade Irvan Margolang, Azwar Alamsyahdana, Khairul Amri Silalahi, M Rezi Syahbanda Nst, Ahmad Mukhlasin
Abstract: Penelitian ini membahas strategi kepemimpinan yang efektif dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Melibatkan analisis mendalam terhadap literatur terkait dan studi kasus implementasi strategi kepemimpinan, penelitian ini… i bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kunci yang mendukung keberhasilan kepemimpinan di lembaga pendidikan Islam. Temuan penelitian menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai Islam, partisipasi aktif seluruh stakeholders, dan adaptasi terhadap dinamika perkembangan pendidikan. Hasilnya memberikan wawasan yang berharga bagi para pemimpin lembaga pendidikan Islam untuk memperkuat kepemimpinan mereka dan memajukan kualitas pendidikan Islam di masa sekarang.

Proses Pengambilan Keputusan dalam Kelompok

Ahmad Muktamar, Yulistira Sari, Naldi Wiradana, Dermawan
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengambilan keputusan dalam kelompok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan. Sedangkan sumber data yang digunakan… adalah data sekunder yang diperoleh dari buku referensi, jurnal penelitian, internet dan lain-lain. Proses pengambilan keputusan dalam kelompok merupakan perjalanan kompleks yang melibatkan serangkaian langkah kritis untuk mencapai keputusan yang informasional dan efektif. Artikel ini merinci tahap-tahap utama dalam proses tersebut, dimulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi dan pembelajaran pasca-implementasi. Langkah awal mencakup pemahaman masalah dan konteks organisasi, diikuti oleh fase kreatif dalam generasi alternatif solusi. Evaluasi alternatif dilakukan dengan cermat, mempertimbangkan kriteria dan risiko, untuk kemudian memilih alternatif terbaik. Implementasi keputusan memerlukan perencanaan tindakan dan komunikasi efektif, sementara evaluasi dan pembelajaran menjadi langkah akhir untuk memetakan kesuksesan dan memperoleh wawasan yang berharga. Artikel ini menekankan keterlibatan kelompok, komunikasi yang terbuka, dan evaluasi berkelanjutan sebagai kunci keberhasilan. Kesimpulannya, proses ini menciptakan dasar untuk pertumbuhan dan pembelajaran organisasi dalam menghadapi tantangan pengambilan keputusan yang kompleks.

Etika Dan Perilaku Moral

Syafri Fadillah Marpaung, Azwar Alamsyahdana, M. Rezi Syahbanda Nst, Jogi Pras
Abstract: Etika dan perilaku moral memegang peranan krusial dalam membentuk dasar nilai dan norma yang mengarahkan tindakan individu dan masyarakat. Penelitian ini menyelidiki konsep etika sebagai landasan filosofis untuk mengevaluasi… uasi apa yang dianggap benar atau salah. Perilaku moral, sebagai bentuk praktis dari etika, mencakup keputusan sehari-hari yang memengaruhi hubungan interpersonal dan dinamika sosial. Diskusi melibatkan keterkaitan antara etika dan perilaku moral, dampaknya terhadap individu dan kelompok, serta peran pentingnya dalam membentuk karakter dan keberlanjutan masyarakat. Penekanan pada pemahaman nilai-nilai moral universal dan implementasi mereka dalam konteks kultural menjadi sorotan utama. Penelitian ini merangkum konsep-konsep kunci dan tantangan dalam menjaga integritas etika dan perilaku moral di tengah kompleksitas dunia modern

PERAN TEKNOLOGI MASA KINI DALAM MENINGKATKAN MINAT KEWIRAUSAHAAN MELALUI PEMBUATAN BUSINESS PLAN

Azwar Alamsyahdana, Jogi Pras
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inovasi teknologi masa kini terhadap peningkatan minat kewirausahaan, dengan fokus pada peran pembuatan business plan. Hasil analisis menunjukkan bahwa inovasi teknologi… gi memiliki dampak positif yang signifikan pada peningkatan minat kewirausahaan. Lebih lanjut, pembuatan business plan diidentifikasi sebagai faktor kritis dalam menghubungkan inovasi teknologi dengan keberhasilan usaha. Para kewirausahawan yang secara aktif menggabungkan teknologi dalam strategi bisnis mereka cenderung lebih cermat dan terarah dalam merencanakan langkah-langkah bisnis melalui business plan.

Analisis Kritis Terhadap  Madrasah Nizamiyah, serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam, dan Ortodoksi Sunni

Ummu Fitrah Widia Rahman, Zulmuqim, Fauza Masyhudi
Abstract: Madrasah Nizamiyah merupakan cikal dari terbentuknya sebuah lembaga pendidikan Islam, pengaruhnya sangat besar pada tumbuh dan kembangnya sebuah lembaga pendidikan Islam saat ini. Lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya… sungnya proses pendidikan. Sedangkan pendidikan Islam merupakan wujud pengaruh berbagai budaya atau peradaban yang pernah ada dalam sejarah. Pada mulanya pendidikan Islam dilaksanakan dikutab, mesjid, rumah-rumah, pendidikan istana dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman pendidikan mendapat perhatian baik yang dikelola oleh perorangan maupun pemerintah. Pelopor bedirinya madrasah nizamiyah adalah seorang perdana menteri bernama Nizham al-Mulk. Tujuan didirikanya Madrasah Nizhamiah untuk memperkuat pemerintahan Bani Saljuk dan menyiarkan madzhab keagamaan pemerintah yaitu sunni karena langkah paling efektif  ialah dengan menyiarkan ajaran Ahl al-Sunnah dan merealisasikannya ke dalam pendidikan sehingga dapat mengikis paham-paham madzhab Syiah yang sudah merambat pada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library reseach). Hasil penelitian menunjukan bahwa madrasah nizamyiah merupakan lembaga pendidikan Islam pertama kali dengan menggunakan kurikulum, metode pemebelajaran, materi pembelajaran yang telah sudah dikelompokan, mempunyai  sarana prasarana yang lengkap dan melahirkan tokoh terkenal yang mampunyai pengaruh terhadap perkembangan pendidikan Islam.

Penyelesaian Sengketa Dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Muhammad Syukran, Mariani
Abstract: Implementasi ekonomi syariah telah mengalami dinamika yang luar biasa dan masyarakat sangat antusias dalam merespons kehadiran lembaga-lembaga yang berbasis pada ekonomi syariah. Hal ini diindikasikan dengan bermunculannya… ya lembaga-lembaga yang berlabel syariah di tengah-tengah masyarakat seperti perbankan, keuangan, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan reksadana, jurnal ini mengulas implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan keberagaman budaya dan kebutuhan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan untuk memahami dampak dan efektivitas implementasi tersebut, dengan fokus pada komplikasi hukum ekonomi syariah, Hasil Penelitian ini menunjukkan Hukum ekonomi adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas dan kehidupan ekonomi, dan ekonomi syariah adalah seperangkat prinsip-prinsip ekonomi umum yang berasal dari Al-Qur`an dan As-Sunnah dan merupakan konstruksi ekonomi yang didasarkan pada dasar-dasarnya.Ruang lingkup ekonomi syariah dapat dilihat pada beberapa sumber, Fokus ilmu ekonomi mikro Islam adalah mempelajari pendekatan rekonstruktif yaitu mengikuti model argumentatif yang ada dalam ilmu ekonomi konvensional, namun ketika mengkritik ketidaksesuaian hukum Islam maka model mikro ekonomi ada dalam ilmu ekonomi dan dapat diganti atau bahkan diubah seluruhnya.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH BANKDALAM KASUS SKIMMING DI INDONESIA

Robin Trihadi Dakhi, Isye J. Melo, Arthur N. Tuwaidan
Abstract: Perkembangan teknologi perbankaan di Indonesia dapat  memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, namun juga memunculkan ancaman kejahatan siber seperti skimming. Skimming merupakan tindak pidana pencurian data kartu… ATM melalui alat melalui perekam ilegal yang dipasang pada mesin ATM untuk menggandakan data kertu dan mengakses informasi PIN nasabah. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah bank yang menjadi korban skimming serta mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank di Indonesia, dengan menganalisis Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Mnd sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode yurudis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah terdiri dari perlindunga preventif melalui penyediaan informasi dan kerahasiaan data serta perlindungan represif melalui mekanisme ganti rugi. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Bank memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan sistem perlindungan data nasabah, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri.

ANALISIS MENGENAI KETIDAKSETARAAN PERLAKUAN HUKUM ANTARA RAKYAT BIASA DAN ELIT POLITIK BERDASARKAN PASAL 3 KUHAP DAN PASAL 4 AYAT (1) UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Deasry Siti Nurwahid
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif fenomena ketidaksetaraan perlakuan hukum antara rakyat biasa dan elit politik dalam perspektif Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal… sal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua ketentuan tersebut secara normatif menjamin asas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), namun dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut masih belum berjalan sesuai idealisme hukum Indonesia yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan realitas penerapannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan hukum di Indonesia disebabkan oleh lemahnya independensi lembaga peradilan, pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi, rendahnya integritas aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat yang masih feodal. Untuk mewujudkan kesetaraan hukum yang substantif, diperlukan reformasi struktural dan moral melalui penguatan independensi peradilan.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN PENCARI KERJA

Deby Ayu Wulandari, Ahmad Heru Romadhon
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja dan perlindungan hukum bagi korban penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif… dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang berfokus pada analisis terhadap dokumen hukum yang relevan terkait dengan pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum dalam kasus penipuan pencari kerja. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber hukum kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, artikel, serta sumber dari internet, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja harus didasarkan pada unsur-unsur hukum yang berlaku, seperti kemampuan tanggung jawab pelaku, kesalahan yang dilakukan (baik kesengajaan atau kelalaian), serta tidak adanya alasan maaf. Penipuan dalam pencarian kerja dapat merugikan korban secara finansial dan psikologis, bahkan merusak citra perusahaan atau agen rekrutmen yang sah. Pelaku penipuan dapat dijerat dengan hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penegakan hukum yang tegas serta perlindungan hukum yang tepat sangat penting untuk melindungi hak-hak pencari kerja dan mencegah kerugian yang lebih besar. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengantisipasi penipuan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperketat peraturan perekrutan, serta menyediakan saluran pengaduan dan sistem verifikasi lowongan pekerjaan yang lebih transparan dan akurat.

PENGATURAN HUKUM PERIZINAN KEMBANG API DI INDONESIA

Rahayu Sri Utami, Arga Afif Ramadhan
Abstract: Perizinan kembang api merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan kegiatan keramaian di Indonesia. Kembang api yang sering digunakan dalam acara perayaan berisiko tinggi jika… tidak diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, peraturan hukum terkait perizinan kembang api sangat krusial untuk memastikan penggunaannya berlangsung aman. Artikel ini membahas pengaturan perizinan kembang api di Indonesia, yang mengacu pada kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memberikan izin keramaian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Peraturan yang mengatur izin keramaian ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan untuk menghindari kecelakaan atau keonaran. Izin keramaian dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu izin keramaian biasa, izin keramaian dengan kembang api, dan izin keramaian terkait penyampaian pendapat di muka umum. Setiap jenis izin memiliki persyaratan yang berbeda, termasuk izin khusus untuk penyulutan kembang api dengan efek ledakan tertentu. Selain itu, artikel ini juga mengkaji dasar hukum perizinan kembang api yang meliputi Undang-Undang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum terkait pelanggaran perizinan kembang api diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sanksi pidana bagi pelanggar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif tentang pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terkait perizinan kembang api di Indonesia.