Search Articles & Publications

Showing 461 articles found for "Penguatan"

Peran P5 Dalam Pembentukan Karakter Gotong Royong Peserta Didik Di Smp Negeri 10 Kota Serang

Ajeng Ayu Waryatun, Dea Marshanda, Eka Herlina, Fadia Puja Ainun, Fathurrahman, Hana Labibah, Intan Alia Kusuma, Lia Nadia, Mahesa Alif Ariyanto, Rani Nurhasanah, Ricky Andrian, Shofia Latifa Dewi, Waisul Kurni Maulidi, Wina Maulida Hapsari, Putri Dian Dia Conia
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran P5 (Proyek Penguatan Profil Siswa Pancasila) dalam pembentukan karakter gotong royong siswa SMP Negeri 10 Kota Serang. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif,… tif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi untuk mendeskripsikan bagaimana kontribusi P5 dalam menginternalisasi nilai-nilai gotong royong di kalangan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P5 tidak hanya meningkatkan partisipasi dan kekompakan siswa dalam kegiatan bersih-bersih, tetapi juga mengajarkan tentang kolaborasi, komunikasi, dan tanggung jawab bersama. Meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya semangat dari sebagian siswa, peran guru dalam memberikan motivasi sangat penting untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan demikian, P5 terbukti efektif dalam membentuk karakter gotong royong yang merupakan nilai luhur dalam Pancasila, sekaligus menjawab tantangan globalisasi yang mengancam nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Penguatan Good Governance melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara

Zarma Hanifah, Aldri Frinaldi, Roberia
Abstract: Good governance telah menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, terutama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, legalitas, dan partisipasi publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan… erapan prinsip-prinsip good governance dalam konteks Hukum Administrasi Negara (HAN), mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah ada, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti lemahnya pengawasan, intervensi politik, rendahnya kapasitas birokrasi, dan kurangnya partisipasi publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip HAN secara konsisten dapat memperkuat good governance, namun memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas. Rekomendasi meliputi penguatan pengawasan internal dan eksternal, pengembangan infrastruktur digital, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dalam pengambilan keputusan publik.

Analisis Hak Kekayaan Intelektual Yang Melekat Pada Kesenian Reog Ponorogo Dalam Sengketa Kasus Hak Kekayaan Intelektual Dengan Malaysia

Moh Imam Mahmudin, Diana Putri Natalia, Nabila Fairuzzahra, Gabriel Ofellius, Sindu Adi Dewanto
Abstract: Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak tersebut muncul akibat dari hasil karya intelektual seseorang atau Individu. HKI dalam konsepnya memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan penemu yang relatif baru, yang meliputi… liputi hak-hak ekonomi dan moral. Manusia pada fitrahnya memiliki hak yang melekat dalam dirinya, yang tidak dapat diambil dan harus dihormati. Kemudian, keberadaan masyarakat Indonesia yang bersifat komunal memiliki dampak pengaruh terhadap perlindungan HKI. Pentingnya sistem hukum yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan perlindungan warisan budaya Indonesia, seperti yang terjadi dalam kasus klaim Malaysia terhadap kesenian Reog Ponorogo. Meskipun, HKI memberikan jaminan perlindungan, masih terdapat kontroversi terkait adanya klaim budaya yang memicu protes di dalam masyarakat. Analisis Upaya Hukum Indonesia Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Atas Kesenian Reog Ponorogo ditinjau dari Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengatur mengenai hak paten, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang  hak  cipta,  yang dapat mengatasi klaim seni budaya tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat analistis, dengan menggunakan data sekunder dan pendekatan menggunakan undang-undang. Hasil dan Pembahasan menjelaskan awal mula seni budaya Indonesia diklaim sepihak oleh negara lain serta upaya perlindungan HKI terhadap seni budaya Indonesia.  Saran yang diajukan melakukan pendaftaran resmi seni budaya dengan melibatkan komunitas dan masyarakat agar mendapatkan pengakuan baik di nasional maupun internasional,  kerjasama internasional mengenai seni dan warisan budaya dengan berpartisipasi pada forum-forum internasional terkait HKI dan warisan budaya untuk memperkuat posisi budaya Indonesia, pelestarian budaya serta penguatan kapasitas SDM dibidang HKI dan perlindungan warisan budaya.

Harmonisasi Pasal 1320 KUHPerdata Prinsip Perjanjian Bagi Hasil Perspektif Hadits Ibnu Majah dari Shuhaib

Nila Syapitri Hasibuan, Tajul Arifin
Abstract: Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis penguatan hadits Ibnu Majah dari Shuhaib terhadap kebolehan perjanjian bagi hasil dalam perspektif agama Islam, dengan menjelaskan harmonisasi hadits tersebut dengan… gan Pasal 1320 KUHPerdata. Kami menganalisis implementasi perjanjian bagi hasil dalam mengevaluasi kendala yang muncul dalam proses harmonisasi tersebut. Melalui pendekatan analisis data kualitatif dan dengan tambahan data dari studi kepustakaan, kami meneliti implementasi perjanjian bagi hasil dalam kebun dan mengidentifikasi tantangan dan kendala yang mungkin timbul dalam penerapan harmonisasi antara hadits Ibnu Majah dan Pasal 1320 KUHPerdata. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hadits Ibnu Majah yang disampaikan oleh Shuhaib dapat menjadi penguat yang relevan terhadap kebolehan perjanjian bagi hasil dalam perspektif agama Islam. Dalam konteks ini, kehadiran hadits tersebut memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendukung implementasi perjanjian bagi hasil dalam praktiknya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam memahami harmonisasi perjanjian bagi hasil dalam perspektif hukum perdata dan agama Islam serta memberikan panduan praktis bagi praktisi hukum, akademisi, dan pemerintah dalam mengatur perjanjian bagi hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Analisis Faktor Penyebab Perilaku Prokrastinasi Akademik Siswa Kelas XI SMA Budi Agung Medan

Sukarman Purba, Friandi Halomoan Siagian, Theresia Silalahi, Mustopa Bangun
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik pada siswa di SMAS Budi Agung Medan. Prokrastinasi akademik didefinisikan sebagai kecenderungan untuk menunda-nunda penyelesaian… lesaian tugas akademik, yang dapat berdampak negatif bagi siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Variabel yang dikaji adalah faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik, yang terdiri dari faktor internal (kondisi fisik dan psikologis) dan faktor eksternal (gaya pengasuhan orang tua dan kondisi lingkungan). Populasi dalam penelitian ini adalah 40 siswa kelas XI SMAS Budi Agung Medan tahun ajaran 2023/2024. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner/angket. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi masing-masing faktor terhadap prokrastinasi akademik adalah: (a) kondisi fisik 28%, (b) gaya pengasuhan orang tua 25%, (c) kondisi lingkungan 24%, dan (d) kondisi psikologis 23%. Faktor kondisi fisik merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi prokrastinasi akademik, dengan 62,5% siswa menyatakan kontribusi sedang dan 22,5% kontribusi tinggi. Sedangkan faktor kondisi psikologis memiliki kontribusi terendah, dengan 62,5% siswa menyatakan kontribusi sedang dan 27,5% kontribusi tinggi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak sekolah, orang tua, dan siswa untuk memahami dan mengatasi permasalahan prokrastinasi akademik melalui upaya perbaikan kondisi fisik, gaya pengasuhan orang tua, kondisi lingkungan, serta penguatan aspek psikologis siswa.

Penguatan Organisasi Madin Wustho Dalam Meningkatkan Kreatifitas Santri Di As-Sakinah Lumajang

Zainul Arifin, Ahmad Muzakki Afandi, Habib Syaiful Jani
Abstract: Laporan pengabdian penguatan media organisasi santri dalam menciptakan kreatifitas dapat melalui berbagai aspek, Pengembangan Santri Kreatif melalui Peningkatan Keterampilan Seni, Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk… memberikan pelatihan peningkatan kreativitas anak-anak santri di bidang kreatifitas bakat dan minat. Penggunaan Media Sosial dalam Kehidupan Sosial Oleh Santri di Madin Wustho as-sakinah, Media sosial digunakan sebagai sumber informasi dan alat pembelajaran, serta sebagai alat untuk memperjelas gaya hidup. Pemberdayaan Santri dalam Pengembangan Media Kreatif. Program pemberdayaan santri melalui pengembangan media kreatif, yang menjadi program unggulan. Pengembangan Media Kreatif dengan Produk Unggulan, Pemberdayaan santri di Madin Wustho As-sakinah melalui pengembangan usaha ekonomi kreatif. Peranan Pemasaran dalam Pengembangan Media Kreatif, Peranan pemasaran dalam pengembangan media kreatif, yang dapat membantu mengembangkan motivasi dan semangat entrepreneurship santri. Untuk mengatasi masalah pengembangan media kreatif santri, perlu dilakukan analisis lingkungan dan internal Madrasah Diniyah, serta membuat keputusan berdasarkan analisis keunggulan dan kelemahan madrasah diniyah wustho, serta analisis kesempatan dan ancaman yang dihadapi.

Nilai-Nilai Pendidikan Sosial dalam Ritual Shalat Berjamaah

Ma’muroh, Toto Edidarmo
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai pendidikan sosial dalam ritual shalat berjamaah. Shalat berjamaah adalah amal yang sangat dianjurkan (sunnah muakkadah) di dalam ajaran Islam tetapi sering dianggap… kurang berdampak pada perubahan sosial. Padahal, masa awal Islam, Nabi Muhammad Saw. memosisikan shalat berjamaah sebagai kunci mobilitas sosial untuk membangun kekuatan ekonomi dan politik. Banyak lembaga pendidikan (dan keagamaan) dewasa ini memprogramkan penguatan pendidikan karakter melalui shalat berjamaah yang disinergikan dengan gerakan kepedulian sosial atau pemberdayaan ekonomi. Ditinjau dari sosiologi pendidikan, shalat berjamaah berfungsi sebagai pembinaan anggota masyarakat dalam menyintas problem kehidupan, seperti krisis ekonomi, penyimpangan norma sosial dan nilai budaya, hingga ancaman keamanan dan instabilitas politik. Shalat berjamaah pun penting untuk dikelola berbasis kebutuhan sosial. Melalui pendekatan kualitatif yang berfokus pada kajian literatur dan analisis isi teks, penulis menemukan bahwa ritual shalat berjamaah mencerminkan nilai-nilai pendidikan sosial. Penulis menyimpulkan, ritual shalat berjamaah yang dikemas dalam program kajian keagamaan atau kecakapan hidup (life skills) dapat meningkatkan 8 (delapan) sikap berkarakter sosial, yaitu: saling mengasihi (tarāhum), menjaga silaturahmi (shilarrahim), kepedulian (ihtimām), kedamaian (salām), toleransi (tasāmuh), persaudaraan (ukhuwwah), tolong-menolong (ta‘āwun), dan menanggung beban (takāful). Inilah inti sari pesan QS al-Ankabut: 45 bahwa shalat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, atau berdampak pada perubahan sosial.

Literature Review : Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Kejuruan

Rojaki, Much
Abstract: Pendidikan karakter dinilai menjadi usaha yang paling efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di kalangan pelajar. Perkembangan teknologi dan perubahan jaman mempengaruhi perilaku dan karakter siswa. Penelitian… nelitian ini bertujuan untuk mengkaji artikel-artkel ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan karakter di sekolah menengah kejuruan. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review, pencarian data difokuskan pada kata kunci “Pendidikan Karakter” di google scholar dan researchgate dengan kriteria terbitan 5 tahun terakhir. Hasil analisis 17 artikel diperoleh bahwa implementasi pendidikan karakter di sekolah menengah kejuruan dilaksanakan secara terintegrasi pada materi mata pelajaran maupun berupa program penguatan pendidikan karakter.  Berdasarkan analisis literature review maka disimpulkan strategi pendidikan karakter dapat dilakukan melalui pembelajaran oleh setiap tenaga pendidik, budaya sekolah dan program pengembangan atau penguatan yang tentunya membutuhkan komitmen bersama seluruh bagian dari dunia pendidikan.

Implementasi Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Jabatan Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung

Kurniawan, Yahya Lutfi, Cleo Farrel Piyantoni, Ruchyat Angga Permana
Abstract: Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Salah satu bentuk… uk tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Permasalahan dalam penelitian ini apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dan bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk. Metode penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung antara lain disebabkan oleh : Faktor Penyebab Internal, yaitu sifat serakah/tamak/rakus, gaya hidup konsumtif, gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai sehingga melakukan korupsi, dan moral yang lemah. Kemudian Faktor Penyebab Eksternal berasal dari aspek sosial, aspek politis, aspek hukum dan aspek ekonomi. Selanjutnya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Jabatan” dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta menghukum membayar uang pengganti Rp 173.962.071,00 paling lama satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Saran yang dapat dikemukakan yaitu guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi penggunaan dana desa, maka perlu penguatan peran Polisi, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan sehingga potensi kerugian negara akibat terjadi tindak pidana korupsi dapat ditekan sebelum terjadinya korupsi. Upaya ini dapat dilakukan secara masif melalui sosialisasi dan penguatan sisi pengawasan oleh masing-masing penegak hukum serta hakim hendaknya mempertimbangkan fakta bahwa kejahatan korupsi sangat merugikan dan merusak perekonomian negara dengan menjatuhkan sanksi pidana yang seberat-beratnya disertai penyitaan aset terpidana sebagai ganti atas kerugian keuangan negara.

Profil Karir Bimbingan Konseling Di Sekolah: Pendekatan Kuantitatif Melalui Analisis Angket Kebutuhan Peserta Didik

Rochani, Tati Maryati, Aisyah Choinun Salsabila, Alfira Putri Sabila, Assifa Sulistia Rahmawati, Dwi Rindiyani, Fawziyah Ikeyashah Mahrani, Febi Handayani, Ilham Ba’iyattulhusna, Widya Rayi Pangestika, Yositria Nopia Rizki, Yunia Rahayu Ningsih
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profil bidang layanan bimbingan konseling di sebuah lembaga pendidikan, dengan memperhatikan frekuensi dan distribusi peserta didik dalam setiap bidang layanan. Data diperoleh… dari 844 peserta didik melalui survei yang membagi bidang layanan menjadi empat kategori: Pribadi, Sosial, Belajar, dan Karir. Hasil menunjukkan bahwa 31,28% peserta didik membutuhkan pelayanan bimbingan pribadi, menyoroti kepentingan besar pada aspek kesejahteraan emosional dan manajemen stres. Bidang layanan sosial memiliki presentase yang lebih rendah (14,10%), mengindikasikan potensi untuk meningkatkan keterlibatan sosial dan keterampilan interpersonal peserta didik. Bidang layanan belajar menonjol dengan presentase 24,17%, menunjukkan kebutuhan yang signifikan untuk pengembangan strategi pembelajaran dan peningkatan keterampilan akademik. Sementara itu, bidang layanan karir menarik perhatian sebanyak 30,45%, menandakan minat tinggi dalam panduan karir, pemilihan jalur karir, dan persiapan ke dunia kerja. Implikasi temuan ini menyoroti urgensi untuk mengembangkan program bimbingan konseling yang lebih terfokus, mencakup penguatan aspek-aspek pribadi, sosial, dan belajar. Rekomendasi mencakup perluasan program kesejahteraan emosional, merangsang keterlibatan sosial, meningkatkan strategi pembelajaran, dan pengembangan program karir. Dengan merespons temuan ini, lembaga pendidikan dapat meningkatkan efektivitas layanan bimbingan konseling mereka, memastikan pemenuhan kebutuhan peserta didik secara holistik.