Abstract:This research examines the impact of gadget use on early childhood social interaction within the urban setting of XYZ Village, Surabaya, amid the growing prevalence of digital exposure among young children. Anchored in Vygotsky’s…
ygotsky’s Sociocultural Theory and the Socialisation Theory, the study evaluates how the duration and frequency of gadget use influence key social competencies, including verbal communication, cooperative behavior, and empathy in children aged 3 to 6 years. Employing a quantitative, cross-sectional design, the study collected data from 100 children using parent-administered questionnaires and direct observational methods, followed by analysis through multiple linear regression. The findings demonstrate that both the duration and frequency of gadget use exert a statistically significant influence on children’s social interaction (p < 0.05), accounting for 19% of the variance (R² = 0.190). The remaining variation is likely influenced by external variables such as parenting styles, digital content quality, and psychological factors. These outcomes underscore the importance of regulated gadget use, active parental involvement, and integrative educational practices that promote both digital literacy and interpersonal development.
Abstract:This research aims to analyze the comparison of character education system curricula in Indonesia and Malaysia, with a focus on the approach, implementation and effectiveness in shaping students' moral values and character.…
haracter. The aim is to identify similarities and differences between the two education systems, as well as provide recommendations for improving the quality of character education in Indonesia. The research method used is a literature study with a qualitative approach. The research results show that Malaysia integrates character education through special subjects such as Islamic and Moral Education, while Indonesia emphasizes the integration of character values in all subjects through the 2013 Curriculum. However, both countries face challenges in implementation, such as a lack of teacher training and gaps between theory and practice. The research results also reveal that Malaysia places more emphasis on religious values and multiculturalism in character education, while Indonesia focuses on the values of nationalism and diversity. Nevertheless, both countries agree that character education plays an important role in forming a generation with noble and responsible morals. Recommendations from this research are the need to increase teacher training, strengthen collaboration between schools, families and communities, as well as develop a more contextual and applicable curriculum. By adopting best practices from Malaysia and adapting them to the local context, Indonesia can increase the effectiveness of character education in forming students who are not only academically intelligent but also have strong character.
Abstract:Fakta menunjukan setiap tempat pasti ada perbuatan melawan hukum. Khususnya para pejabat daerah yang melanggar asas transparasi dan akuntabilitas. Serta melanggar etika dan hukum, berpotensi merugikan masyarakat dan menciptakan…
iptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instunsi pemerintah. Penegakan hukum harus tegas menangani tindak gratifikasi. Perbuatan melawan hukumnya yaitu gratifikasi masalah yang sering terjadi berupa memberikan hadiah untuk niat yang tidak baik. Penerima gratifikasi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Tipikor serta menuntut pengembalian kerugian yang dialami negara. Pertanggungjawaban hukum bagi pejabat daerah yang menerima gratifikasi dalam pelayanan publik sanagt penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pejabat daerah yang terlibat gratifikasi serta peran penegak hukum dalam meminimalisir adanya gratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Actual Approve). Hasil penelitian menunjukkan gratifikasi sudah dianggap sebagai bentuk suap. Lemahnya pengawasan secara internal juga menjadi faktor utama gratifikasi terjadi. Pelanggaran seperti ini mengakibatkan prinsip good governance menjadi tercoreng. Dapat ditarik menjadi kesimpulan bahwa peraturan yang sudah ada terkait gratifikasi masih terdapat kelemahan atau celah yang dimanfaatkan pelaku. Reformasi hukum dan peningkatan kesadaran menjadi kunci untuk mencipatakan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Dalam penelitian ini untuk mengatasi gratifikasi dalam pelayanan publik dengan memperkuat sitem pengawasan di setiap instansi pemerintah serta meningkatkan pelatihan bagi pejabat daerah mengenai hukum antikorupsi.
Abstract:Dalam filsafat pendidikan Islam, sumber utama pengetahuan adalah al-Qur'an dan Sunnah, yaitu wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw. al-Qur'an dianggap sebagai wahyu ilahi yang sempurna dan menjadi sumber…
er pengetahuan yang otoritatif dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Sunnah Nabi Muhammad saw juga menjadi sumber pengetahuan yang penting, karena merupakan contoh nyata dari penerapan ajaran al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Metode pencarian pengetahuan dalam pendidikan Islam melibatkan pembacaan, studi, dan refleksi terhadap al-Qur'an dan Sunnah. Pendidikan Islam juga mendorong penggunaan akal dan rasionalitas dalam memahami ajaran agama. Namun, akal tidak boleh bertentangan dengan wahyu, dan pemahaman akal harus selaras dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Proses pembentukan pengetahuan dalam pendidikan Islam melibatkan tahap-tahap seperti memahami teks-teks suci, mengkaji tafsir dan hadis, mempelajari sejarah dan konteks ajaran agama, serta menghubungkan pengetahuan dengan praktik kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam juga menekankan pentingnya pembentukan karakter yang baik dan moral yang kuat dalam proses pembentukan pengetahuan.
Abstract:Penelitian ini membahas pendekatan analisis rasio dalam melihat kinerja keuangan daerah melalui laporan keuangan pemerintah. Keuangan daerah yang sehat sangat penting untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan sumber daya,…
ya, sehingga evaluasi yang tepat terhadap kinerja keuangan diperlukan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, yang menganalisis jenis-jenis rasio dalam laporan keuangan pemerintah, serta metode analisis yang dipakai untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jenis-jenis rasio yang dianalisis meliputi rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis vertikal, horizontal, rasio keuangan, dan benchmarking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun analisis rasio memberikan gambaran objektif dan relevan mengenai kondisi keuangan daerah, tantangan utama terletak pada ketersediaan data yang akurat dan kesesuaian rasio dengan kondisi spesifik daerah. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan standarisasi rasio dan meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk mendukung analisis yang lebih efektif. Kesimpulannya, pendekatan analisis rasio dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk menilai kinerja keuangan daerah, namun memerlukan perbaikan dalam hal data dan standarisasi untuk meningkatkan efektivitas penerapannya.
Abstract:This study aims to analyze the role of local government treasurers in regional financial management, especially in terms of administration and preparation of accountability reports. Based on the importance of accountability…
ity and transparency in public financial management, treasurers play a key role in ensuring that regional budget management runs well. This study uses a qualitative method with a literature study approach . review ), where data were obtained from books, journals, laws and regulations, and regional financial reports. The analysis was conducted by exploring various concepts regarding the types of treasurers, their duties and authorities, and the challenges faced in the process of preparing regional financial accountability reports. The results of the study indicate that there are three types of regional government treasurers, namely expenditure treasurers, revenue treasurers, and goods treasurers, each of which has its own duties and roles in managing regional finances. The treasurer's duties include recording, reporting, and accountability for budget use, with great authority in managing regional funds. However, significant challenges are faced in the administration process , such as the complexity of the accounting system and limited competent human resources. In conclusion, to improve the quality of regional financial reports, improvements are needed in the financial information system, increased treasurer competence, and better coordination between treasurers and related agencies. Thus, regional financial management can be more transparent, accountable , and efficient
Abstract:This study aims to analyze the role of fiscal decentralization in enhancing regional financial independence in Indonesia. Using a qualitative approach and literature review methodology, the research examines the role of…
fiscal decentralization in promoting regional financial autonomy in Indonesia. The analysis compares the effectiveness of fiscal decentralization policies in fostering financial independence across various regions in the country. Fiscal decentralization has demonstrated positive impacts by granting regions greater freedom to determine development priorities and explore funding sources. Regions with strong economic potential and natural resources can increase their locally generated revenue (Pendapatan Asli Daerah or PAD) to support development. However, this policy also creates disparities among regions, where wealthier regions manage their finances independently while poorer regions remain reliant on central government transfers. Moreover, limited managerial capacity in some regions hampers the policy's effectiveness. Fiscal decentralization can strengthen regional financial independence if accompanied by enhanced financial management capacity and fiscal policy adjustments.
Abstract:Budaya siri’ merupakan konsep fundamental dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar yang mencerminkan nilai-nilai menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi budaya…
ya siri’ dalam perspektif ajaran Al-Qur’an, khususnya terkait nilai-nilai menjaga harga diri sebagai salah satu prinsip akhlak mulia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan harga diri dan kehormatan, serta kajian budaya lokal siri’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai siri’ selaras dengan ajaran Al-Qur’an yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan komunitas, menghindari perbuatan tercela, serta menegakkan keadilan dan kebenaran. Selain itu, integrasi budaya siri’ dengan nilai-nilai Islam berpotensi memperkuat identitas masyarakat Bugis Makassar dalam konteks modern, sekaligus melestarikan budaya lokal yang berbasis nilai-nilai agama. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan studi budaya dan agama, serta menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spiritual.
Abstract:Artikel ini guna sebagai pemahaman fenomena tindak pembunuhan serta pelecehan seksual yang pelakunya ialah anak di bawah umur, mengidentifikasi penyebab, dan dampak psikososial yang ditimbulkan. Dalam beberapa tahun terakhir,…
khir, kasus kriminalitas oleh anak di bawah umur, terutama yang melibatkan kekerasan fisik dan seksual, semakin meningkat dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Berbagai faktor diduga berkontribusi pada perilaku kriminal ini, seperti lingkungan keluarga yang disfungsional, pengaruh negatif dari lingkungan sosial, serta paparan terhadap media yang tidak sesuai usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak pelaku tindak kejahatan ini mengalami trauma atau tekanan emosional yang tinggi, sering kali karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung perkembangan moral dan psikologis yang sehat. Selain itu, minimnya edukasi seksualitas dan pengawasan orang tua berperan besar dalam kejadian ini. Studi ini menyarankan perlunya pendekatan rehabilitasi yang komprehensif dan pendidikan keluarga yang lebih intensif untuk mencegah kasus serupa di masa depan, serta peninjauan ulang kebijakan hukum terkait pertanggungjawaban anak di bawah umur dalam tindak kriminal berat.
Abstract:Tulisan ini mengkaji peraturan dan perlindungan hukum terhadap wanita yang berperan sebagai korban kekerasan “domestik” (KDRT) yang berujung pada pembunuhan berencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi…
ekuensi hukum yang melindungi hak-hak korban, serta menelaah bagaimana sistem peradilan menangani kasus yang melibatkan perempuan sebagai pelaku pembunuhan berencana setelah mengalami KDRT. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Teknik analisis dilakukan dengan menggali penerapan kedua undang-undang tersebut dalam kasus-kasus pembunuhan berencana yang melibatkan perempuan sebagai pelaku, serta membandingkan antara ketentuan umum dalam KUHP dan ketentuan khusus dalam UU PKDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh perempuan sering kali dipicu oleh trauma psikologis yang dialami akibat kekerasan dalam rumah tangga. Trauma ini, yang sering kali tidak terlihat, mempengaruhi kondisi mental pelaku dan dapat menjadi faktor utama dalam motif tindakannya. Dalam penegakan hukum, penting untuk memperhatikan konteks kekerasan domestik yang dialami oleh korban. Sistem peradilan harus mengutamakan penerapan UU PKDRT sebagai lex specialis, yang memberikan perlindungan kepada perempuan korban KDRT. Penulisan ini, mengeksplorasi kewajiban hukum yang diberikan kepada perempuan pelaku pembunuhan berencana dalam konteks trauma psikis. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam perumusan kebijakan hukum yang responsif terhadap kondisi korban KDRT dan memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi perempuan.