Abstract:Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memengaruhi cara anak-anak berinteraksi di dunia digital, termasuk melalui platform permainan daring seperti Roblox. Di samping memberikan dampak positif dalam hal pendidikan,…
didikan, seperti stimulasi kreativitas dan kerja sama tim, Roblox juga menimbulkan potensi bahaya terkait paparan konten yang tidak pantas, contohnya kekerasan, ujaran kebencian, dan eksploitasi daring. Kajian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana peran orang tua dalam menjaga anaknya dari materi negatif dalam permainan daring Roblox, menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bakal mengkaji kerangka-kerangka hukum dalam negeri yang relevan, seperti dalam Pasal 28B ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana UU Nomor 35 Tahun 2014 soal Perlindungan Anak, serta UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik nom de plume UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun aturan hukum di Indonesia secara teori sudah memberikan perlindungan buat anak-anak di dunia advanced, penerapannya di lapangan masih jauh dari sempurna. Ini terjadi karena kemampuan orang tua dalam hal literasi digital yang masih rendah, plus kurangnya pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia maya. Karena itu, penting banget untuk memperkuat keterlibatan orang tua, di mana mereka berperan sebagai pemberi fasilitas, pendamping, dan pengawas kegiatan online anak. Kerja sama yang kuat antara keluarga, pemerintah, dan para pembuat platform digital jadi kunci utama buat menciptakan ruang digital yang aman, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Abstract:Penelitian ini mengkaji implementasi program Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan mengintegrasikan nilai kearifan lokal “Agung” di Kecamatan Amuntai…
ntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan informan kunci (misalnya, Kasi PAI, pengawas, ketua KKG, dan guru), serta dokumentasi. Program KKG dilaksanakan melalui pelatihan teknis, lokakarya, diskusi ilmiah, pembinaan profesionalisme, dan kegiatan keagamaan, didukung kebijakan yang menekankan integrasi nilai moral dan spiritual. Strategi meliputi pendekatan berbasis moral, praktik langsung, dan kolaborasi antarpihak. Evaluasi dilakukan secara sistematis, mencakup input, proses, output, dan outcomes, yang menunjukkan peningkatan kompetensi guru serta integrasi nilai moral dalam pembelajaran. Tantangan meliputi keterbatasan penguasaan teknologi, rendahnya motivasi guru, dan kurangnya fasilitas. Temuan ini menegaskan efektivitas program KKG dalam meningkatkan profesionalisme guru jika didukung oleh strategi kuat dan integrasi nilai lokal, dengan rekomendasi untuk pelatihan teknologi dan dukungan infrastruktur yang lebih baik.
Abstract:Fakta menunjukan setiap tempat pasti ada perbuatan melawan hukum. Khususnya para pejabat daerah yang melanggar asas transparasi dan akuntabilitas. Serta melanggar etika dan hukum, berpotensi merugikan masyarakat dan menciptakan…
iptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instunsi pemerintah. Penegakan hukum harus tegas menangani tindak gratifikasi. Perbuatan melawan hukumnya yaitu gratifikasi masalah yang sering terjadi berupa memberikan hadiah untuk niat yang tidak baik. Penerima gratifikasi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Tipikor serta menuntut pengembalian kerugian yang dialami negara. Pertanggungjawaban hukum bagi pejabat daerah yang menerima gratifikasi dalam pelayanan publik sanagt penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pejabat daerah yang terlibat gratifikasi serta peran penegak hukum dalam meminimalisir adanya gratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Actual Approve). Hasil penelitian menunjukkan gratifikasi sudah dianggap sebagai bentuk suap. Lemahnya pengawasan secara internal juga menjadi faktor utama gratifikasi terjadi. Pelanggaran seperti ini mengakibatkan prinsip good governance menjadi tercoreng. Dapat ditarik menjadi kesimpulan bahwa peraturan yang sudah ada terkait gratifikasi masih terdapat kelemahan atau celah yang dimanfaatkan pelaku. Reformasi hukum dan peningkatan kesadaran menjadi kunci untuk mencipatakan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Dalam penelitian ini untuk mengatasi gratifikasi dalam pelayanan publik dengan memperkuat sitem pengawasan di setiap instansi pemerintah serta meningkatkan pelatihan bagi pejabat daerah mengenai hukum antikorupsi.
Abstract:Artikel ini guna sebagai pemahaman fenomena tindak pembunuhan serta pelecehan seksual yang pelakunya ialah anak di bawah umur, mengidentifikasi penyebab, dan dampak psikososial yang ditimbulkan. Dalam beberapa tahun terakhir,…
khir, kasus kriminalitas oleh anak di bawah umur, terutama yang melibatkan kekerasan fisik dan seksual, semakin meningkat dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Berbagai faktor diduga berkontribusi pada perilaku kriminal ini, seperti lingkungan keluarga yang disfungsional, pengaruh negatif dari lingkungan sosial, serta paparan terhadap media yang tidak sesuai usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak pelaku tindak kejahatan ini mengalami trauma atau tekanan emosional yang tinggi, sering kali karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung perkembangan moral dan psikologis yang sehat. Selain itu, minimnya edukasi seksualitas dan pengawasan orang tua berperan besar dalam kejadian ini. Studi ini menyarankan perlunya pendekatan rehabilitasi yang komprehensif dan pendidikan keluarga yang lebih intensif untuk mencegah kasus serupa di masa depan, serta peninjauan ulang kebijakan hukum terkait pertanggungjawaban anak di bawah umur dalam tindak kriminal berat.
Abstract:Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau difabel untuk bersekolah di sekolah umum dan bergabung dengan peserta didik lainnya. Penelitian ini menggunakan…
pendekatan kualitatif dengan fokus pada dampak kebijakan pendidikan inklusi terhadap peserta didik, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapannya di Sekolah Kharisma Makassar. Informan dalam penelitian ini meliputi ketua yayasan, kepala sekolah TK, kepala SD, orang tua peserta didik, pengajar, dan pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa dampak positif kebijakan pendidikan inklusi, yaitu: (1) peningkatan kecerdasan peserta didik berkebutuhan khusus; (2) peningkatan kemampuan adaptasi dan interaksi dengan siswa reguler; (3) perkembangan minat dan bakat peserta didik; dan (4) peningkatan kemandirian siswa berkebutuhan khusus. Kelebihan penerapan kebijakan inklusi di Sekolah Kharisma meliputi: (1) meningkatnya sikap toleransi antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus; (2) peningkatan kepercayaan diri siswa berkebutuhan khusus; (3) peningkatan kemandirian mereka; (4) memfasilitasi hubungan sosial antara siswa berkebutuhan khusus dengan orang lain; dan (5) memperkaya wawasan pendidik tentang keberagaman. Terdapat beberapa kekurangan, seperti: (1) keterbatasan sumber daya manusia; (2) keterbatasan anggaran yang menghambat implementasi penuh pendidikan inklusi; (3) kurangnya fasilitas dan prasarana yang memadai; dan (4) rendahnya partisipasi warga sekolah dalam mendukung kebijakan ini.
Abstract:Penelitian ini mengkaji kompleksitas penanganan kejahatan asusila terhadap anak di Indonesia, khususnya terkait inefisiensi Undang-Undang Perlindungan Anak dan lemahnya penegakan hukum. Latar belakang penelitian didasarkan…
an pada maraknya kasus kejahatan asusila terhadap anak, definisi anak yang beragam, serta lambatnya penanganan kasus oleh berbagai lembaga. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem peradilan, terutama penanganan kasus oleh Polri dan KPAI, serta perlu adanya harmonisasi aturan hukum dan prosedur antara peradilan umum dan disiplin internal Polri. Penelitian juga mengungkap perlunya pendekatan multisektoral dan terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak untuk pencegahan dan penanganan kasus kejahatan asusila terhadap anak, serta pentingnya memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas semua lembaga yang bertanggung jawab.
Abstract:Pendidikan merupakan investasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengukur kemajuan masyarakat. Penerapan manajemen mutu pendidikan di sekolah dapat membantu mencapai hasil yang optimal dalam pembelajaran.…
belajaran. Gangge (1997) mendefinisikan belajar sebagai perubahan perilaku yang berbeda antara kondisi sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Di SMK Darunnajah, terdapat masalah dalam pemahaman materi oleh siswa yang perlu diatasi melalui penelitian tentang manajemen penjamin mutu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, berlandaskan filsafat positivisme menurut Sugiono. Metode ini bertujuan menginterpretasikan fenomena dalam kondisi alami dengan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive dan snowball, serta pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi. Analisis data dilakukan secara induktif untuk menekankan makna daripada generalisasi. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, SMK Darunnajah memerlukan kerjasama jangka panjang dengan lembaga terkait bidang TKJ (Teknologi Jaringan Komputer), bukan hanya selama praktik kerja industri (prakerin), tetapi untuk periode yang lebih lama, seperti lima tahun. Langkah-langkah yang diterapkan termasuk MGMP, Bimtek, Tafsify I’gdad, Ta’hil, In House Training (IHT) dan Khutbatul ‘Arsy, serta supervisi guru. Namun, ada beberapa faktor penghambat seperti rendahnya kesadaran siswa, jumlah mata pelajaran kejuruan yang sedikit, kurangnya dana, dan gangguan fasilitas. Kerja sama jangka panjang antara SMK Darunnajah dan lembaga terkait sangat penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Faktor pendukung seperti tim pengawas dan evaluasi rutin berkontribusi pada perbaikan, sementara penghambat seperti kesadaran siswa yang rendah, keterbatasan fasilitas, dan dukungan dana yang masih bergantung pada pesantren perlu diatasi. Dengan implementasi langkah-langkah perbaikan dan dukungan berkelanjutan, kualitas pembelajaran di SMK Darunnajah diharapkan dapat meningkat secara signifikan.
Abstract:Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum dalam Pemilu 2024 di Indonesia, dengan fokus pada peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Analisis normatif yuridis terhadap…
p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berbagai sumber terkait mengungkapkan beberapa tantangan utama dalam penegakan hukum pemilu. Ini mencakup kompleksitas pembuktian kasus politik uang, perbedaan interpretasi regulasi antar lembaga, dan keterbatasan sumber daya. Studi ini juga mengevaluasi efektivitas sanksi hukum dalam memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran pemilu. Temuan menunjukkan bahwa penerapan sanksi belum sepenuhnya efektif karena ringannya hukuman dan inkonsistensi dalam penerapannya. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kesenjangan antara regulasi dan implementasi, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran Bawaslu, ego sektoral antar lembaga penegak hukum, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk pelanggaran pemilu. Analisis terhadap kinerja Sentra Gakkumdu mengungkapkan tantangan dalam koordinasi antar lembaga dan keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil. Untuk meningkatkan integritas pemilu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi Gakkumdu, peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan intensif, dan optimalisasi peran teknologi informasi dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Studi ini juga menyoroti pentingnya penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten, serta peningkatan transparansi dalam proses penegakan hukum pemilu. Lebih lanjut, penelitian ini mengusulkan penguatan mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi bagi pelaku tindak pidana pemilu, serta peningkatan kerjasama internasional dalam pertukaran praktik terbaik penegakan hukum pemilu. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat berkontribusi pada penyelenggaraan pemilu yang lebih berintegritas dan demokratis di Indonesia, sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan cita-cita reformasi.
Abstract:Pengelola bandar udara yang ada di Indonesia yaitu PT. Angkasa Pura I (Persero). Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang memiliki beberapa unit yang bertugas untuk memastikan agar bandara dapat beroperasional…
onal dengan baik. Salah satu unit yang ada di bandara tersebut yaitu Terminal Service Officer (TSO). Kendala yang sering terjadi saat unit TSO sedang melakukan pengawasan pada sisi darat (land side) adalah seringnya terjadi penumpukan flow penumpang, berseraknya trolley pada saat penumpang tiba di area keberangkatan dan kedatangan, pengguna layanan yang merokok tidak pada tempatnya, dan fasilitas yang tidak bekerja semestinya di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang pengambilan data penelitian bersumber dari petugas TSO yang bertugas mengawasi sisi darat (land side) area terminal penumpang. Sumber kedua berasal dari penggalian sumber data memalui wawancara secara semi terstruktur kepada narasumber Supervisor unit Terminal Service Officer dan petugas unit Terminal Service Officer. Selain itu, data dalam penelitian ini dilengkapi dengan data observasi dan dokumentasi berupa pengambilan gambar yang bertujuan sebagai penguat data penelitian. Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui pengawasan sisi land side oleh Terminal Service Officer (TSO) Sudah sesuai dengan indikator pengawasan adalah akurat, obyektif, koordinasi kerja, fleksibel dan realistis. Sedangkan untuk indikator tepat waktu dan pengawasan terpusat belum sesuai dengan indikator pengawasan dikarenakan kurangnya personel yang bertugas di lapangan. Dilihat dari jobdesk unit Terminal Service Officer (TSO) yang tertuang pada lembar SOP, unit TSO tidak dapat bergerak atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan sendirinya, jobdesk unit TSO hanya sebatas memeriksa dan mengawasi, jika terdapat kendala di lapangan yang diluar dari jobdesk unit TSO, solusi yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan unit terkait.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli diamond dalam permainan Mobile Legends, dengan fokus pada aspek kepatuhan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis…
nalisis deskriptif dan kualitatif terhadap literatur hukum Islam, fatwa, dan pandangan ulama terkait masalah ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli diamond dalam Mobile Legends memerlukan pertimbangan etis dan syariah yang cermat. Meskipun ada sudut pandang yang mengizinkan transaksi ini dalam kerangka keadilan dan tidak merugikan pihaklain, terdapat juga pandangan yang menyoroti potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, terutama terkait larangan riba dan spekulasi.Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memastikan kepatuhan syariah dalam transaksi jual beli diamond Mobile Legends, diperlukan pengawasan yang ketat, kesadaran akan nilai-nilai etis, serta pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang efektif dalam menjaga integritas transaksi di dunia virtual yang semakin berkembang pesat seperti Mobile Legends.