Abstract:Jumlah glukosa dalam darah disebut kadar gula darah. Akivitas fisik, kategori, Indeks Massa Tubuh (IMT), dan stres adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi kadar gula darah. Stress mengubah produksi hormon kortisol,…
l, yang melawan efek insulin sehingga meningkatkan glukosa darah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan tingkat stress dengan kadar gula darah pada pasien Diabetes Melitus di UPT Puskesmas Kota Managaisaki Kabupaten Tolitoli. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan pendekatan analitik menggunakan desain cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini pasien Diabetes Melitus Tipe II tanpa komplikasi yang berkunjung dan memeriksakan diri di UPT Puskesmas Kota Managaisaki dari bulan Mei sampai April berjumlah 43 orang, dengan teknik pengambilan sampel total sampling. Uji analisis dengan uji spearman rank. Hasil penelitian univariat menunjukkan dari 43 responden, sebagian besar mengalami stress sedang (53,5%) dan Sebagian besar hiperglikemik (67,4%). Hasil penelitian bivariat menunjukkan ada hubungan yang kuat antara tingkat stress terhadap kadar gula darah (p-value = 0,000) dengan nilai korelasi 0,557. Ada hubungan yang kuat antara tingkat stress dengan kadar gula darah pada pasien dengan Diabetes Melitus di UPT Puskesmas Kota Managaisaki Kabupaten Tolitoli.Saran: bagi UPT Puskesmas Kota Managaisaki Kabupaten Tolitoli agar dapat melakukan penyuluhan kepada pasien tentang pentingnya menjaga pola hidup.
Abstract: Keluhan gangguan kulit banyak dialami oleh pekerja informal yang kurang memperhatikan sanitasi dan perlindungan diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keluhan gangguan…
angguan kulit pada pekerja industri tahu di Kabupaten Solok Selatan tahun 2025. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan jumlah sampel 56 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, dan analisis data menggunakan uji Chi-Square pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05). Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara masa kerja (p-value = 0,000) dan penggunaan alat pelindung diri (p-value = 0,005) dengan keluhan gangguan kulit. Faktor usia tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Disarankan kepada pengelola industri tahu untuk menyediakan APD lengkap dan mengawasi kepatuhan penggunaannya.
Kata Kunci : APD, Industri Tahu, Keluhan Gangguan Kulitma
Abstract:Dinas Kesehatan Sumatera Barat Tahun 2022 ditemukannya kasus DBD hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mencatat sebanyak 4.024% kasus DBD. Kasus DBD tertinggi…
yaitu Kota Padang 824% kasus. Berdasarkan data Dari Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2023, dari 24 Puskesmas di Kota Padang Puskesmas Air Dingin adalah Puskesmas tertinggi kasus DBD yaitu terdapat 38 kasus DBD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Determinan Perilaku Masyarakat Dalam Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Wilayah Kerja Puskesmas Air Dingin Tahun 2025.Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dengan desain cross sectional.Penelitian ini di laksanakan pada bulan Maret – September 2025 di Puskesmas Air Dingin. Populasi penelitian ini adalah kepalakelurga di wilayah kerja Puskesmas Air Dingin yang berjumlah 10.771 orang, dan sampel yang di ambil sebanyak 95 responden menggunakan Teknik Purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan cara wawancara. Analisis yang di lakukan secara univariat dan bivariat.Hasil penelitian menunjukan bahwa sebanyak 44,2% perilaku yang kurang baik dalam pencegahan demam berdarah dengue,54,7% masyarakat memilki pengetahuan yang kurang,38,9% masyarakat memilki sikap negatif 38,9% kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana,43,2% masyarakat yang tidak mendapatkan dukungan petugas kesehatan.terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan (p-value= 0,001) sikap masyarakat (p-value =0,029) ketersediaan sarana dan prasarana ( p-value = 0,029) dukungan petugas kesehatan (p value = 0,025) Terdapat hubungan antara perilaku masyarakat dalam pencegahan Demam Berdarah Dengue dengan tingkat pengetahuan, sikap, ketersediaan saranan dan prasarana, dukungan petugas kesehatan di harapkan bagi puskesmas meningkatkan penyuluhan kesehatan tentang demam berdarah dengue dan pemantauan tentang kondisi kesehatan masyarakat.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:Artikel ini mengkaji praktik moderasi beragama pada komunitas Islam Kejawen di Desa Kutorojo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, serta relevansinya bagi penguatan pendidikan Islam multikultural. Kutorojo menarik ditelaah…
laah karena telah ditetapkan sebagai Kampung Moderasi Beragama dan dihuni oleh masyarakat Islam, Hindu, penghayat kepercayaan, serta penganut tradisi Kejawen. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan kepala desa, pemangku adat Kejawen, dan warga. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan makna berdasarkan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejawen di Kutorojo diterima sebagai warisan budaya lokal, bukan sebagai ancaman sosial-keagamaan. Nilai moderasi tampak pada toleransi terhadap perbedaan praktik, keterlibatan lintas kelompok dalam Nyadran, Ruwat Bumi, Suronan, gotong royong, serta kebijakan desa yang memberi ruang setara bagi kelompok minoritas. Temuan ini memperlihatkan bahwa pendidikan Islam multikultural dapat bertolak dari pengalaman sosial masyarakat, terutama melalui pembelajaran tentang penghormatan terhadap budaya lokal, dialog, anti-diskriminasi, dan tanggung jawab menjaga kerukunan.
Abstract:Abstrak merupakan ringkasan singkat dari makalah untuk membantu pembaca cepat memastikan masalah utama Pengelolaan aset desa memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,…
ik, dan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung berdasarkan lima tahapan teori manajemen aset menurut Doli D. Siregar yang meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informan yang terdiri atas aparatur Desa Ciburial yang terlibat dalam pengelolaan aset desa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi aset telah dilakukan melalui SIPADES dan dokumen inventaris aset desa sehingga data aset dapat terdokumentasi dengan baik. Legalitas aset pada umumnya telah didukung oleh dokumen kepemilikan yang jelas, sedangkan penilaian aset dilakukan melalui pencatatan nilai perolehan dan penyusutan aset. Optimalisasi aset dilaksanakan melalui pemanfaatan aset untuk menunjang pelayanan publik, kegiatan masyarakat, serta penyertaan modal pada BUMDes. Pengawasan dan pengendalian aset dilakukan melalui pemeriksaan fisik, pencocokan data administrasi, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, serta audit dari instansi terkait. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kompleksitas administrasi aset, dan terbatasnya aset yang dapat dikembangkan secara produktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan aset Desa Ciburial telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan penguatan kapasitas pengelola dan optimalisasi pemanfaatan aset guna meningkatkan efektivitas pengelolaan aset desa.
Abstract:Fenomena brain drain di era globalisasi menjadi isu penting bagi kalangan generasi muda Indonesia, terutama tertuju pada mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi yang memilih merintis karier dan menetap di luar negeri. Upaya…
ya dari pemerintah berupa program beasiswa seperti LPDP merupakan bentuk investasi negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong kontribusi bagi pembangunan nasional. Namun, baru-baru ini munculnya tren seperti #KaburAjaDulu menunjukkan adanya krisis kepercayaan sebagian kalangan generasi muda terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan prospek karier di dalam negeri. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana fenomena brain drain sebagai tantangan terhadap nilai cinta tanah air dan nasionalisme generasi muda. Dengan metode pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan netnografi. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa fenomena brain drain dipicu oleh faktor pendorong seperti keterbatasan lapangan kerja, fasilitas riset yang rendah, dan ketidakpastian karier, serta faktor daya tarik dari luar domestik berupa kesejahteraan, profesionalisme, dan peluang berkembang yang luas. Selain memunculkan pergeseran makna nasionalisme di kalangan generasi muda, fenomena ini berdampak pada berkurangnya potensi sumber daya manusia nasional sehingga diperlukan integrasi di sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan penguatan nilai nasionalisme agar generasi muda tetap kompetitif secara global sekaligus berkomitmen penuh terhadap bangsa atau tanah air.
Abstract:Akses sanitasi aman merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Cakupan akses sanitasi aman baik di tingkat global, nasional maupun lokal masih sangat rendah khususnya…
snya di wilayah pesisir yang memiliki tantangan geografis dan sosial ekonomi tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi akses sanitasi aman di Desa Lambuluo, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara tahun 2025. Penelitian menggunakan desain observasional deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Populasi sekaligus sampel penelitian adalah seluruh rumah tangga di Desa Lambuluo yang berjumlah 67 rumah tangga, dengan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur dan lembar observasi, kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 73,1% rumah tangga telah menggunakan jamban, dan 95,9% di antaranya merupakan jamban milik pribadi. Namun demikian, masih terdapat 28,9% rumah tangga yang belum menggunakan jamban dan melakukan praktik buang air besar sembarangan. Selain itu, meskipun 70,1% responden menyalurkan tinja ke septic tank, masih ditemukan pembuangan tinja ke laut, sungai, sawah, dan kebun. Pengelolaan lumpur tinja juga tergolong sangat rendah, ditunjukkan oleh hanya 4,1% responden yang melakukan pengosongan septic tank dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemilikan jamban belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya sanitasi yang dikelola secara aman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akses sanitasi aman di Desa Lambuluo belum optimal sehingga diperlukan penguatan edukasi masyarakat, peningkatan layanan pengelolaan lumpur tinja, serta dukungan kebijakan untuk mewujudkan sanitasi aman yang berkelanjutan.
Abstract:Persaingan industri kuliner di Kabupaten Bekasi yang semakin ketat menuntut pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengoptimalkan strategi pemasaran guna mempertahankan kinerja bisnis. Penelitian ini bertujuan…
uan untuk menganalisis pengaruh Digital Marketing, Marketing Ability, dan Kompetensi Marketing terhadap Marketing Performance pada UMKM makanan di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Data dikumpulkan melalui survei kuesioner terhadap 100 pemilik UMKM makanan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan Regresi Linear Berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Digital Marketing, Marketing Ability, dan Kompetensi Marketing secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Marketing Performance. Variabel independen dalam model ini mampu menjelaskan 82,7% variasi kinerja pemasaran. Temuan empiris menemukan bahwa Kompetensi Marketing merupakan faktor determinan yang paling dominan dalam meningkatkan kinerja pemasaran. Implikasi dari penelitian ini menyarankan bahwa untuk mencapai kinerja yang unggul, pelaku UMKM tidak hanya perlu mengadopsi teknologi digital, tetapi juga harus secara proaktif meningkatkan kompetensi manajerial dan kemampuan teknis pemasaran mereka.
Abstract:Tujuan penelitian ini yaitu untuk menelaah fungsi mediator hubungan industrial sebagai instansi yang menyelesaikan masalah sengketa hubungan industrial serta berhasil atau tidaknya mediator mediasi dalam merelai perselisihan…
isihan hubungan industrial di Kabupaten Bandung. Metode yang peneliti digunakan yaitu penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif serta bersifat deskriptif. Data yang didapat berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penilitian ini dengan menggunakan studi lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan hingga mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian di dapatkan fungsi mediator diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pembinaan Hubungan Industrial, Pengembangan Hubungan Industrial serta Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pelaksanaan Teknis Mediasi diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Permenaker Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi. Pelaksanaan Mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial cukup berhasil dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial baik dilihat melalui indikator substansi hukum, struktur hukum, atau budaya hukumnya.