Abstract:Tindakan mempublikasi informasi pribadi seseorang tanpa seizin pemilik data pribadi (Doxing) yang marak terjadi dalam interaksi digital termasuk dalam kegiatan jual beli melalui sistem jasa titip online (Jastip). Tujuan…
dari penelitian ini adalah guna menganalisis pertanggungjawaban hukum atas tindakan doxing yang diperbuat oleh pemilik layanan jasa titip online sebagai bentuk penghakiman atas tindakan penipuan yang dilakukan oleh pelanggan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menggali permasalahan ini, yang berfokus pada pemahaman dan analisis aturan dan doktrin-doktrin hukum di Indonesia yang sudah ada dengan berpusat pada peraturan perundang-undangan terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan doxing dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan Pasal 27A dan Pasal 27B UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang melanggar hukum. Selain itu, pada kasus penipuan yang terjadi dalam sistem jasa titip online, Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat menjadi landasan hukum yang lebih relevan menggantikan ketentuan umum dalam Pasal 378 KUHP. Penyedia layanan jasa titip online disarankan untuk menetapkan peraturan yang jelas mengenai kewajiban dan sanksi, serta kebijakan pembatalan sepihak atau tindakan hukum jika pelanggan gagal melunasi. Bentuk penyelesaian masalah yang dipertimbangkan secara matang tidak hanya mengakhiri masalah secara menyeluruh, tetapi juga mencegah munculnya permasalahan baru.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak serta tanggung jawab pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,…
atif, dengan pendekatan konseptual. Teknik analisis data dilakukan melalui kajian pustaka dan analisis dokumen hukum yang relevan, yang bertujuan untuk menggali dan memahami norma-norma hukum yang ada terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak, penerapan hukum masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran serta edukasi tentang hak-hak anak yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, stigma yang ada dalam masyarakat juga menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum yang efektif. Kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan dampak psikologis dan fisik yang berkepanjangan, bahkan merusak perkembangan anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, jaminan keamanan bagi korban menjadi hal yang sangat penting dalam sistem peradilan yang adil. Korban harus merasa aman untuk melapor dan mendapatkan dukungan yang memadai, termasuk perlindungan fisik, layanan psikologis, dan jaminan kerahasiaan identitasnya sebagai bentuk dukungan pemulihan selama proses hukum berlangsung. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum serta perluasan program rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih efisien dalam melindungi anak-anak dan mencegah pelecehan seksual di masa depan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori hukum dalam konteks kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta perlindungan…
indungan hukum terhadap demonstran yang menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian. Relevansi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami penerapan teori pemidanaan dalam hukum pidana, serta kaitannya dengan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks demonstrasi yang dijamin oleh undang-undang.Relevansi lebih lanjut muncul dari kebutuhan untuo meningkatkan pemahaman terhadap peran dan batasan diskresi kepolisian dalam situasi tertentu, seperti aksi unjuk rasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori pemidanaan seperti teori absolut, relatif dan gabungan memiliki dampak langsung terhadap penegakan hukum terhadap tindakan pidana, termasuk kekerasan oleh aparat. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa meskipun hukum menjamin kebebasan berpendapat, pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran, terutama melalui tindakan kekerasan yang berlebihan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyarankan perlunya penetapan batasan yang jelas dalam penerapan diskresi oleh aparat kepolisian dan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak demonstran agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan evaluasi yerhadap implementasi kebijakan dan peraturan yang ada guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi yang berlebihan.
Abstract:Batik ikat celup adalah salah satu teknik pembuatan batik yang memiliki ciri khas tersendiri, dimana proses pengikatan kain diikuti dengan pencelupan warna untuk menciptakan motif yang unik dan penuh ekspresi. Meskipun teknik…
eknik ini tidak se-populer batik tulis atau cap, batik ikat celup memiliki nilai estetika yang tinggi dan menyimpan kekayaan budaya yang mendalam. Teknik ini melibatkan pengikatan kain pada bagian-bagian tertentu yang ingin dipertahankan warnanya, diikuti dengan pencelupan dalam pewarna alami atau sintetis untuk menciptakan pola-pola yang bervariasi. Proses pengikatan ini memungkinkan terciptanya motif dengan gradasi warna yang indah, yang sering kali memiliki makna filosofis dan simbolis dalam budaya Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang batik ikat celup, baik dari segi teknik pembuatan, karakteristik motif, serta relevansinya dalam konteks budaya dan ekonomi kreatif Indonesia. Melalui studi literatur, wawancara dengan pengrajin batik, dan observasi langsung terhadap proses pembuatan batik ikat celup, penelitian ini mencoba mengungkap bagaimana teknik ini berperan dalam pelestarian warisan budaya Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh para pengrajin batik. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi kontribusi batik ikat celup terhadap industri tekstil dan pasar global, mengingat semakin meningkatnya permintaan akan produk-produk tekstil yang bernilai seni dan budaya tinggi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa batik ikat celup memiliki kekayaan simbolik yang mencerminkan hubungan manusia dengan alam, kehidupan sosial, dan spiritualitas. Meskipun teknik ini menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi dan perubahan pasar, batik ikat celup masih tetap memiliki tempat penting dalam budaya dan industri kreatif Indonesia. Pelestarian teknik ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutannya, baik melalui pendidikan, promosi, maupun dukungan terhadap pengrajin lokal. Dengan demikian, batik ikat celup tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya, tetapi juga memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
Abstract:Pada masa dominasi positivisme dalam ilmu pengetahuan, pendekatan irfani dianggap kurang dapat diterima. Namun, perkembangan filsafat ilmu modern, seperti gagasan Paul Feyerabend, membuka peluang bagi berbagai metode untuk…
uk digunakan. Dalam penelitian ini, pendekatan kajian literatur dipilih sebagai metode utama oleh peneliti. Irfani dapat dicapai oleh siapa saja yang menjalani perjalanan spiritual. Lebih dari sekadar pendekatan epistemologis, irfani merupakan pengalaman batin yang mendalam, yang dianggap sebagai bagian penting dari kekayaan spiritual Islam dan perlu dihargai untuk memperbaiki praktik keislaman itu sendiri. Melalui metode irfani, individu didorong untuk mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha Benar (al-Haqq). Realitas bukan sekadar sesuatu yang ditemukan, melainkan sesuatu yang dicapai. Pemahaman tentang realitas tercapai ketika para ‘arif melakukan perjalanan spiritual untuk mendekat kepada Yang Mahabenar, baik melalui cara ittihad dan hulul, maupun melalui maqom mukasyafah (penyingkapan) terhadap hakikat-Nya. Dengan membersihkan jiwa, para ‘arif memperoleh pemahaman tentang-Nya, yang kemudian memungkinkan mereka untuk mengerti realitas yang dapat dijangkau oleh panca indera dan nalar. Dalam tradisi pemikiran Islam, epistemologi irfani adalah studi tentang pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman spiritual atau batiniah yang mendalam, dengan fokus pada makrifah atau pencerahan sebagai bentuk pengetahuan tertinggi. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji konsep epistemologi irfani dalam konteks tradisi pemikiran Islam, menggali teori-teori utama, dan menyoroti kontribusi tokoh-tokoh penting dalam pengembangannya, seperti Ibn Arabi, Al-Ghazali, dan Jalaluddin Rumi. Epistemologi irfani berbeda dengan epistemologi rasionalis dan empiris karena bergantung pada pengalaman mistik dan intuisi yang melampaui batasan logika dan indera manusia. Epistemologi irfani menawarkan pendekatan komprehensif dalam memahami apa itu pengetahuan, Tuhan, dan eksistensi manusia dengan mengintegrasikan perspektif rasional dan spiritual.
Abstract:This study aims to analyze the effect of regional wealth, regional expenditure, and General Allocation Fund (DAU) on local government performance in Indonesia. Local government performance is strongly influenced by how these…
hese three factors are managed and optimized. Well-managed local wealth can increase regional fiscal capacity and reduce dependence on funding from the central government. Effective and efficient local expenditure plays a role in providing quality public services, while DAU makes an important contribution to regions with limited fiscal capacity. The method used in this research is a literature study by analyzing related literature, including scientific articles, government reports, and previous research. The results show that the interaction between the three factors has a significant impact on local government performance, which is reflected in development achievements and improvements in people's quality of life. Recommendations from this study include the need for more efficient management of local wealth, more focused allocation of local expenditure to priority sectors, and reduced dependence on DAU by increasing local own-source revenue (PAD). This study also suggests further research to explore the impact of DAU management on regional fiscal resilience.
Abstract:Fenomena rasisme berbasis suku di media sosial, seperti diskriminasi terhadap Suku Madura yang sering dikaitkan dengan stereotip negatif, menunjukkan urgensi solusi berbasis nilai untuk meredam konflik sosial. Artikel ini…
i mengeksplorasi konsep moderasi (wasathiyah) dalam Al-Qur'an sebagai pendekatan alternatif untuk menangani permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur dengan pendekatan kualitatif, menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan seperti Al-Baqarah: 143 dan Al-Hujurat: 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi, seperti toleransi, keadilan, dan inklusivitas, memberikan panduan praktis untuk menciptakan harmoni sosial di media sosial. Studi kasus diskriminasi terhadap Suku Madura memperkuat pentingnya pendekatan ini dalam menghilangkan stereotip negatif. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa nilai moderasi dapat diterapkan melalui kampanye edukasi, moderasi konten, dan dialog lintas komunitas. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan konseptual untuk mengatasi rasisme di media sosial sekaligus mempromosikan interaksi yang inklusif.
Abstract:This study aims to analyze the role of local government treasurers in regional financial management, especially in terms of administration and preparation of accountability reports. Based on the importance of accountability…
ity and transparency in public financial management, treasurers play a key role in ensuring that regional budget management runs well. This study uses a qualitative method with a literature study approach . review ), where data were obtained from books, journals, laws and regulations, and regional financial reports. The analysis was conducted by exploring various concepts regarding the types of treasurers, their duties and authorities, and the challenges faced in the process of preparing regional financial accountability reports. The results of the study indicate that there are three types of regional government treasurers, namely expenditure treasurers, revenue treasurers, and goods treasurers, each of which has its own duties and roles in managing regional finances. The treasurer's duties include recording, reporting, and accountability for budget use, with great authority in managing regional funds. However, significant challenges are faced in the administration process , such as the complexity of the accounting system and limited competent human resources. In conclusion, to improve the quality of regional financial reports, improvements are needed in the financial information system, increased treasurer competence, and better coordination between treasurers and related agencies. Thus, regional financial management can be more transparent, accountable , and efficient
Abstract:This study aims to analyze the role of fiscal decentralization in enhancing regional financial independence in Indonesia. Using a qualitative approach and literature review methodology, the research examines the role of…
fiscal decentralization in promoting regional financial autonomy in Indonesia. The analysis compares the effectiveness of fiscal decentralization policies in fostering financial independence across various regions in the country. Fiscal decentralization has demonstrated positive impacts by granting regions greater freedom to determine development priorities and explore funding sources. Regions with strong economic potential and natural resources can increase their locally generated revenue (Pendapatan Asli Daerah or PAD) to support development. However, this policy also creates disparities among regions, where wealthier regions manage their finances independently while poorer regions remain reliant on central government transfers. Moreover, limited managerial capacity in some regions hampers the policy's effectiveness. Fiscal decentralization can strengthen regional financial independence if accompanied by enhanced financial management capacity and fiscal policy adjustments.
Abstract:Film Kartini: Princess of Java (2017), yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo, menggambarkan perjuangan Raden Adjeng Kartini dalam menghadapi norma sosial patriarkal di masyarakat feodal Jawa pada masa kolonial. Melalui…
pendekatan sosio-linguistik, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana bahasa digunakan untuk mencerminkan ketimpangan gender sekaligus menjadi alat perjuangan bagi perempuan. Pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan data utama berasal dari dialog dan narasi dalam film serta data sekunder berupa literatur tentang gender, budaya Jawa, dan teori sosio-linguistik. Data dikumpulkan melalui observasi dan analisis dialog yang mencerminkan perbedaan bahasa gender. Hasil analisis menunjukkan bahwa bahasa dalam film ini mencerminkan struktur sosial patriarkal yang memengaruhi pola komunikasi berdasarkan gender. Karakter laki-laki, seperti ayah Kartini, menggunakan bahasa formal dengan nada otoritatif untuk menegaskan otoritas mereka, sementara perempuan menggunakan bahasa yang lebih lembut dan tunduk, mencerminkan subordinasi. Kartini, sebagai tokoh utama, menunjukkan penggunaan bahasa yang progresif, memadukan penghormatan terhadap tradisi dengan keberanian menyuarakan ide-idenya terkait emansipasi perempuan. Film ini juga memperlihatkan bagaimana Kartini menggunakan bahasa sebagai alat untuk memberdayakan perempuan di sekitarnya melalui pendidikan dan surat-suratnya. Kesimpulannya, bahasa dalam film ini bukan hanya mencerminkan norma sosial yang ada, tetapi juga menjadi medium bagi Kartini untuk menantang patriarki dan mendorong perubahan sosial. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman hubungan antara bahasa, gender, dan kekuasaan dalam konteks budaya Jawa dan relevansinya untuk analisis media lain.