Abstract:Abstrack: The logic gate circuit using the simulink method matlab is a series of ways to prove between theories in simulation using the matlab program by entering parameters in the truth table at each logic gate. Parameters…
ers in the truth table consist of logic 0 for low and logic 1 for high. The simulation is done by giving input (input) and outpout (output) at each basic logic gate which consists of 7 gates of which are NOT gates, AND, OR, NAND, NOR, X-OR and X-NOR. This proof is intended as a medium to study the logic gate in higher learning learning in digital engineering learning and digital systems.
Keywords: Logic Gate, Matlab, Simulink
Abstrak: Perangkaian gerbang logika dengan menggunakan matlab metode simulink adalah perangkaian dengan cara pembuktian antara teori pada simulasi menggunakan program matlab dengan memasukkan parameter-paramater yang ada pada tabel kebenaran pada setiap gerbang logika. Paramter-paramater pada tabel kebenaran terdiri atas logika 0 untuk low dan logika 1 untuk high. Simulasi dilakukan dengan memberikan input (masukan) dan outpout (keluaran) pada setiap gerbang logika dasar yang teriri dari 7 gerbang daiantaranya adalah gerbang NOT, AND, OR, NAND, NOR, X-OR dan X-NOR. Pembuktian ini bertujuan sebagai media untuk mempelajari gerbang logika pada pembelajaran diperguruan tinggi pada pembelajaran teknik digital maupun sistem digital.
Kata kunci : Gerbang Logika, Matlab, Simulink
Abstract:Instagram dan TikTok menjadi media yang efektif untuk promosi dan penyebaran informasi perguruan tinggi. Admisi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memanfaatkan kedua platform tersebut untuk menyampaikan informasi kepada calon…
alon mahasiswa dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan merancang konten media sosial sebagai media promosi digital menggunakan metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC) yang meliputi concept, design, material collecting, assembly, testing, dan distribution. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa konten yang dirancang berhasil dipublikasikan, memperoleh respons positif dari audiens, serta mendukung penyampaian informasi dan promosi digital universitas secara lebih menarik dan komunikatif.
Instagram and TikTok have become effective platforms for promotion and information dissemination in higher education. The Admission Office of UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi utilizes these platforms to deliver information to prospective students and the public. This project aimed to design social media content for digital promotion using the Multimedia Development Life Cycle (MDLC) method, consisting of concept, design, material collecting, assembly, testing, and distribution stages. The results show that the content was successfully published, received positive audience responses, and effectively supported information delivery and digital promotion activities.
Abstract:Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan inovasi penghimpunan dana sosial Islam, salah satunya melalui platform crowdfunding untuk wakaf uang (cash waqf). Di Indonesia, praktik ini menjanjikan akselerasi potensi…
wakaf yang sangat besar. Namun, terdapat gap dan ambiguitas regulasi antara hukum positif dengan dinamika fikih kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi eksis belum sepenuhnya memitigasi risiko hukum terkait legalitas platform non-Nazhir sebagai intermediary, perlindungan konsumen (wakif), dan kejelasan skema potongan biaya platform. Diperlukan harmonisasi regulasi yang integratif antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) guna menciptakan kepastian hukum dan menjaga akuntabilitas pengelolaan wakaf uang digital di Indonesia.
Abstract:This study examines the development of fiscal decentralization and its relationship to regional financial independence in Indonesia through a systematic literature review. The objective is to synthesize empirical and conceptual…
ceptual findings published between 2017 and 2026 concerning the determinants, measurement, and consequences of regional financial independence, particularly the role of local own-source revenue (PAD), intergovernmental transfers, and capital expenditure. Using a systematic search of Scopus, Google Scholar, and Garuda databases, 30 relevant articles were screened, selected, and analyzed following defined inclusion and exclusion criteria. The review finds that fiscal decentralization consistently strengthens local revenue mobilization and administrative accountability when accompanied by adequate institutional capacity, transparent governance, and effective management of natural and economic resources. However, the effectiveness of decentralization varies considerably across regions due to disparities in economic potential, human resources, and political commitment. The synthesis further shows that financial independence positively affects the quality of public services and regional economic growth, although the relationship is moderated by expenditure efficiency and governance quality. The novelty of this review lies in its integrative framework linking revenue-side determinants, expenditure behavior, and governance mechanisms within a single analytical narrative, an integration rarely addressed jointly in prior single-country studies. The findings offer practical implications for policymakers designing fiscal transfer formulas and for future researchers seeking to test moderating variables such as digitalization and institutional quality in the fiscal decentralization–financial independence nexus.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitur rentan dalam perjanjian kredit online dengan jaminan gadai emas syariah serta mengidentifikasi kelemahan implementasi prinsip syariah dan…
hak-hak debitur dalam praktik pembiayaan berbasis teknologi finansial. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur rentan seperti pedagang mikro, buruh harian, dan perempuan pra-sejahtera menghadapi ketidakseimbangan posisi tawar dalam perjanjian baku kredit online gadai emas syariah. Perlindungan hukum preventif diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam praktiknya banyak platform fintech syariah tidak sepenuhnya mematuhi prinsip keadilan dan transparansi. Klausula baku sering memuat ketentuan sepihak seperti penetapan biaya penitipan tidak proporsional, denda keterlambatan yang tersamar, serta mekanisme lelang tanpa pemberitahuan layak. Perlindungan represif melalui pengadilan atau BPSK sulit diakses debitur rentan karena biaya tinggi, waktu panjang, dan rendahnya literasi hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum eksisting belum efektif, sehingga diperlukan penguatan regulasi kontrak digital syariah, peningkatan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, serta kewajiban edukasi risiko bagi debitur sebelum persetujuan akad.
Abstract:This study examines how employees perceive and trust Algorithmic Performance Appraisal (APA) in digital-native and technology-driven companies. Adopting Organizational Justice Theory, the Trust in Technology Framework, and…
nd Cognitive Appraisal Theory, the research explores both the direct and indirect effects of APA on employee trust, with Perceived Procedural Fairness (PPF) as a mediating variable. The study uses a quantitative, cross-sectional approach, collecting data from 200 employees in technology-based organizations and analyzing the data with Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Results show that APA significantly enhances both procedural fairness and employee trust, with PPF playing a partial mediating role in this relationship. These findings underscore the importance of transparency, procedural legitimacy, and avenues for employee voice in cultivating trust in algorithmic systems. The study’s theoretical contribution lies in its integration of multiple perspectives on trust and fairness within algorithmic HR management. The practical implication calls for the careful design and implementation of APA systems that employees perceive as fair and trustworthy. Future research should investigate these relationships in longitudinal and multi-contextual settings to deepen the understanding of trust dynamics in evolving AI-mediated work environments.
Abstract:Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memengaruhi cara anak-anak berinteraksi di dunia digital, termasuk melalui platform permainan daring seperti Roblox. Di samping memberikan dampak positif dalam hal pendidikan,…
didikan, seperti stimulasi kreativitas dan kerja sama tim, Roblox juga menimbulkan potensi bahaya terkait paparan konten yang tidak pantas, contohnya kekerasan, ujaran kebencian, dan eksploitasi daring. Kajian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana peran orang tua dalam menjaga anaknya dari materi negatif dalam permainan daring Roblox, menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bakal mengkaji kerangka-kerangka hukum dalam negeri yang relevan, seperti dalam Pasal 28B ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana UU Nomor 35 Tahun 2014 soal Perlindungan Anak, serta UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik nom de plume UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun aturan hukum di Indonesia secara teori sudah memberikan perlindungan buat anak-anak di dunia advanced, penerapannya di lapangan masih jauh dari sempurna. Ini terjadi karena kemampuan orang tua dalam hal literasi digital yang masih rendah, plus kurangnya pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia maya. Karena itu, penting banget untuk memperkuat keterlibatan orang tua, di mana mereka berperan sebagai pemberi fasilitas, pendamping, dan pengawas kegiatan online anak. Kerja sama yang kuat antara keluarga, pemerintah, dan para pembuat platform digital jadi kunci utama buat menciptakan ruang digital yang aman, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Abstract:The rapid advancement of digital technology and artificial intelligence (AI) in the twenty-first century has fundamentally transformed the structure of modern constitutional governance. Digitalization has reshaped the interactions…
teractions between governments and citizens, altered the patterns of political participation, and presented major challenges to constitutional principles. This study aims to analyze the implications of technological development for constitutional law and propose the concept of a digital constitution as an adaptive framework in the AI era. This study employs a normative legal method, using both conceptual and statutory approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively and descriptively. The findings reveal that, while digital transformation enhances governmental efficiency and public transparency, it also generates serious risks, including data misuse, digital surveillance, and political disinformation. These dynamics demand a reinterpretation of constitutional norms to protect citizens' digital rights in cyberspace. The concept of a digital constitution is proposed as a normative response that integrates digital rights into constitutional rights and reaffirms the principle of the rule of law within technological governance. To achieve a democratic and just constitutional order, it is crucial to strengthen regulatory frameworks, ensure algorithmic accountability, and foster collaboration among state institutions, civil society, and the private sector. Ultimately, constitutional law must evolve into an adaptive, transparent, and fair system that can address the profound challenges of the digital and AI-driven era.
Abstract:This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for consumers in digital transactions in Indonesia. The method used is library research with a normative juridical approach. The results of the study indicate…
ate that Indonesia actually has an adequate legal basis to protect digital consumers, which is primarily sourced from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. These regulations have set out basic principles such as the obligation of business actors to provide honest information, consumer rights to security, and the recognition of electronic evidence. However, its implementation in the field encounters various significant obstacles. Case studies on e-commerce and fintech platforms reveal that consumer losses still often occur, such as products that do not match the description, difficulties with refunds, and the vulnerability of personal data. The key finding of this study is that the main challenge lies not in the legal vacuum, but in three aspects: (1) low digital literacy and consumer law so that they are not optimal in fighting for their rights; (2) alternative dispute resolution mechanisms such as BPSK and ODR (Online Dispute Resolution) which are not yet effective, fast, and easily accessible; and (3) weak supervision and law enforcement against unscrupulous business actors in the digital space. Therefore, it is concluded that digital consumer protection efforts require a holistic approach that relies not only on regulations, but also through massive public education, strengthening dispute resolution institutions, and closer synergy between the government, business actors, and the community.
Abstract:Penelitian ini menganalisis gaya komunikasi pejabat publik dalam merespons krisis politik dan sosial yang terjadi pada 29–31 Agustus 2025 di Indonesia, ketika aksi demonstrasi besar-besaran pecah akibat kontroversi kenaikan…
aikan tunjangan DPR dan menimbulkan eskalasi berupa kerusuhan, penyerbuan gedung DPRD, serta pembakaran fasilitas publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi gaya komunikasi pejabat—baik defensif, teknokratis, maupun akomodatif—serta mengkaji dampaknya terhadap persepsi publik dan mobilisasi aksi massa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis), berdasarkan pernyataan pejabat di media, konferensi pers, dan unggahan media sosial, yang kemudian dipadukan dengan respons publik melalui media digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya komunikasi defensif dan teknokratis memperparah ketidakpercayaan publik, sementara respons akomodatif pemerintah datang terlambat dan gagal meredam eskalasi. Media sosial terbukti memainkan peran strategis sebagai arena counter-narrative yang mempercepat delegitimasi komunikasi elit, dengan memobilisasi solidaritas digital menjadi aksi nyata di jalanan. Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara gaya komunikasi pejabat, dinamika digital, dan eskalasi demonstrasi kontemporer. Implikasi penelitian menunjukkan perlunya model komunikasi pejabat publik yang lebih transparan, empatik, dan partisipatif dalam menghadapi krisis demi menjaga legitimasi politik dan stabilitas sosial.