Abstract:Kemajuan teknologi informasi menuntut siswa jenjang SMA untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu mengelola teknologi secara optimal. Namun, di SMAN 2 Bone masih ditemukan kesenjangan keterampilan siswa dalam…
mengoperasikan sistem informasi berbasis web, ditambah dengan pengelolaan data akademik yang saat ini masih dilakukan secara manual. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknologi informasi siswa melalui pelatihan praktis dalam pembuatan dan pengelolaan aplikasi web sederhana. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Active Learning (pembelajaran aktif), di mana siswa terlibat langsung dalam praktikum pembuatan aplikasi untuk memecahkan masalah nyata di sekolah. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan teknis siswa dalam penguasaan HTML, CSS, JavaScript, dan sistem manajemen basis data MySQL. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan sistem informasi akademik berbasis web (SIAK-SMAN 2 BONE) yang berfungsi memfasilitasi pengelolaan data nilai, absensi, dan pengumuman secara digital bagi siswa, guru, dan admin. Kesimpulannya, pelatihan ini efektif dalam meningkatkan literasi digital siswa serta mentransformasi sistem administrasi sekolah menjadi lebih efisien, cepat, dan akurat.
Abstract:Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan masjid, dengan fokus khusus pada aspek transparansi dan akuntabilitas dana umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif…
itatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus Takmir Masjid dan Bendahara di tiga masjid besar di Kota Semarang, observasi partisipan terhadap proses akuntansi, serta analisis dokumen laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah belum sepenuhnya optimal. Temuan utama mengungkap bahwa (1) sistem pencatatan keuangan masih bersifat sederhana dan manual, sehingga rentan terhadap kesalahan dan kurang informatif; (2) prinsip transparansi diaplikasikan secara terbatas, terutama melalui pengumuman laporan keuangan yang bersifat ringkas dan tidak rinci di papan pengumuman masjid; dan (3) akuntabilitas lebih banyak bersifat vertikal (kepada pengurus inti) dibandingkan horizontal (kepada jamaah secara luas). Pembahasan menyoroti kesenjangan antara prinsip ideal syariah, seperti amanah (kepercayaan) dan ‘adalah (keadilan), dengan praktik di lapangan yang masih dipengaruhi budaya organisasi yang kurang profesional dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan implementasi akuntansi syariah memerlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) akuntansi yang sesuai dengan syariah, pelatihan berkelanjutan bagi pengurus, dan pemanfaatan teknologi informasi sederhana untuk meningkatkan kualitas pelaporan. Implikasi penelitian ini mendorong perlunya pedoman teknis pengelolaan keuangan masjid yang bersifat normatif-praktis untuk memperkuat kepercayaan publik dan memastikan dana umat dikelola secara lebih bertanggung jawab.
Abstract:Transparansi anggaran daerah menjadi salah satu isu penting dalam manajemen publik di Indonesia, terutama dalam tiga tahun terakhir ketika tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, terbuka, dan akuntabel semakin…
meningkat. Fenomena aktual seperti keterlambatan distribusi bantuan sosial, ketidakmerataan pelayanan administrasi kependudukan, serta rendahnya kualitas layanan kesehatan menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola birokrasi. Data Badan Pusat Statistik (2025a) mencatat indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih berada di angka 73,5, yang menegaskan perlunya perbaikan serius. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi anggaran daerah sebagai strategi peningkatan akuntabilitas publik. Penulisan dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan literatur akademik, regulasi pemerintah, serta data sekunder dari BPS dan media nasional. Pembahasan menyoroti faktor kepemimpinan birokrasi, koordinasi antarinstansi, dan kapasitas sumber daya manusia sebagai penentu kualitas tata kelola. Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi anggaran tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keterbukaan informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan penerapan transparansi yang konsisten, akuntabilitas publik dapat ditingkatkan, kesenjangan antarwilayah dapat ditekan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan lebih mudah tercapai.
Abstract:Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di Indonesia memerlukan pengendalian melalui program Keluarga Berencana (KB). Namun, partisipasi pria dalam program KB masih sangat rendah, khususnya di Provinsi Banten, sehingga…
beban reproduksi tetap dominan pada perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran partisipasi pria dalam program KB, menilai responsivitas gender dalam implementasi kebijakan, serta mengidentifikasi kesenjangan antara desain dan praktik di tingkat daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen sebagai sumber data utama, meliputi laporan BKKBN, BPS, dan dokumen kebijakan daerah terkait KB. Analisis dilakukan dengan mengorganisir, mengkoding, dan mengidentifikasi tema utama sesuai kerangka Gender Responsiveness Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain kebijakan KB nasional dan daerah sudah peka gender, tetapi implementasinya masih bersifat women-centric, dengan layanan dan sosialisasi lebih fokus pada perempuan. Faktor budaya patriarki, keterbatasan akses layanan untuk pria, dan kurangnya target khusus menyebabkan partisipasi laki-laki tetap rendah. Studi ini merekomendasikan penguatan kebijakan dan program berbasis gender-responsive, peningkatan akses layanan KB pria, serta kampanye edukasi yang menargetkan pria untuk mendorong kesetaraan peran reproduksi dan efektivitas program KB di Provinsi Banten.
Abstract:Pergeseran paradigma menuju Industri 5.0 menuntut pemaknaan ulang terhadap peran sumber daya manusia (SDM) di tengah masifnya penggunaan kecerdasan buatan dan sistem otomatisasi. Meskipun adopsi teknologi berlangsung pesat,…
at, kepustakaan menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara ketersediaan teknologi dengan tingkat kesiapan dan keluwesan nalar pekerja. Menanggapi kelangkaan kajian teoretis yang menyeluruh, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka penilaian konseptual terkait kesiapan kompetensi digital SDM. Dengan menggunakan pendekatan tinjauan kepustakaan murni tanpa pengumpulan data lapangan empiris, penelitian ini menyintesis berbagai teori untuk mendekonstruksi pemahaman lama mengenai kompetensi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa kompetensi digital masa depan bertumpu pada asas yang berpusat pada manusia, memadukan keahlian teknis dengan kecerdasan sosial-emosional. Sebagai luaran utama, penelitian ini mengajukan arsitektur penilaian kesiapan yang terdiri dari tiga dimensi pokok: (1) Pemahaman Tata Kelola Data dan Teknologi, (2) Keluwesan Nalar dan Pembelajaran Berkesinambungan, serta (3) Ketahanan Sosial-Emosional dan Kepemimpinan. Secara praktis, kerangka teoretis ini berfungsi sebagai landasan diagnosis awal bagi jajaran manajemen guna mencegah pemborosan anggaran pelatihan, serta memastikan rancangan peningkatan kecakapan benar-benar tepat sasaran dan selaras dengan titik kelemahan kejiwaan maupun teknis dari para pekerja.
Abstract:Kesenjangan antara Artikel ini bertujuan menjawab academic crisis dalam studi dakwah kontemporer yang ditandai konstruksi teori dakwah yang normatif dengan kebutuhan perubahan sosial yang aplikatif dalam konteks masyarakat…
at digital. Melalui pendekatan rekonstruksi epistemik, penelitian ini berupaya merumuskan model dakwah transformatif yang memiliki daya intervensi sosial, berbasis empowerment dan social engineering. Metode yang digunakan adalah kajian kualitatif melalui critical integrative review terhadap literatur dakwah, teori perubahan sosial, komunikasi, dan riset partisipatoris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi epistemologi Islam dengan teori sosial modern mampu memperkaya kerangka dakwah menjadi lebih operasional, partisipatoris, dan responsif terhadap dinamika digital society. Artikel ini menyimpulkan bahwa rancang bangun dakwah transformatif berbasis rekonstruksi epistemik merupakan solusi signifikan dalam mereduksi krisis akademik dan mengarahkan dakwah menuju disiplin yang produktif secara praksis maupun teoretik.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di MAN 2 Karawang melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara yang mendalam dengan…
an Guru BK sebagaimana ditampilkan dalam video dokumentasi kegiatan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan BK di MAN 2 Karawang telah dilaksanakan secara sistematis melalui empat komponen layanan, yaitu layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Dukungan utama diperoleh dari kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, dan pimpinan sekolah, serta adanya kepercayaan siswa terhadap guru BK. Namun demikian, penelitian juga menemukan tantangan berupa rasio guru BK dengan jumlah siswa yang tidak seimbang, keterbatasan waktu karena tugas ganda, serta adanya kecenderungan siswa untuk mencari alternatif konseling kepada guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Analisis menunjukkan bahwa praktik layanan BK di MAN 2 Karawang relatif selaras dengan teori layanan BK komprehensif, meskipun terdapat kesenjangan pada aspek sumber daya dan beban kerja. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan kelembagaan dan sinergi antar guru untuk mewujudkan layanan BK yang optimal di sekolah.
Abstract:Penelitian ini membahas implementasi sistem rights-based approach dalam aksesibilitas e-KTP bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sesuai dengan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,…
pendudukan, dengan perspektif siyasah syar'iyyah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif untuk menggali data dari sumber buku dan jurnal yang relevan. Meskipun undang-undang ini menjamin hak-hak ODGJ, data lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah stigma sosial yang menghambat ODGJ untuk mengurus dokumen identitas, serta kurangnya pemahaman petugas administrasi mengenai hak-hak ODGJ. Aspek aksesibilitas fisik terhadap layanan publik juga menjadi hambatan utama, di mana lokasi pembuatan e-KTP sering kali tidak ramah terhadap aksesibilitas bagi ODGJ. Realita ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaan di lapangan, yang mengimplikasikan perlunya judicial review dan perbaikan kebijakan berbasis hak untuk menjamin aksesibilitas yang setara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pendukung bagi ODGJ dalam memenuhi hak identitas mereka.
Abstract: Perkembangan teknologi digital khususnya dibidang e-commerce menghadirkan tantangan baru dalam penerapan hukum dagang syari’ah, e-commerce telah memungkinkan terjadinya transaksi bisnis secara online, menghilangkan batasan…
kan batasan ruang dan waktu, namun juga menimbulkan fenomena baru yang tidak diatur secara tegas dalam teks klasik hukum islam. Oleh karena itu bagaimana hukum dagang syari’ah dapat disesuaikan dengan kebutuhan diera digital ini dengan kemanfaatkan prinsip maslahah mursalah, pertimbangan untuk mencapai kebaikan bersama yang tidak secara eksplisit dimuat dalam teks hukum islam dalam pandangan maslahah mursalah, hukum islam dapat beradaptasi dengan dunia modern tanpa mengabaikan tujuan utama syari’ah untuk melindungi kesejahteraan umat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip maslahah mursalah dapat diterapkan pada e-commerce sebagai solusi kesenjangan hukum syari’ah yang muncul dalam perdagangan digital, fokus pada elemen-elemen kunci seperti keadilan, transparansi dan larangan yang merugikan seperti undang-undang riba, gharar dan maysir dan bagaimana perkembangan hukum syari’ah dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan baru dalam e-commerce, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pembentukan kerangka hukum yang adil dan tepat di era digital serta memberikan pedoman bagi pengembangan sistem perdagangan elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah serta penerapan maslahah mursalah dan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan hukum yang timbul dalam transaksi digital. Tujuanya adalah menciptakan sistem perdagangan yang efesien dan inovatif namun juga sesuai dengan aturan etika dan prinsip-prinsip syari’ah.
Abstract:Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. SDGs memiliki 17 tujuan utama yang…
bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk kemiskinan, kesenjangan, perubahan iklim, serta pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendukung pencapaian SDGs. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan menganalisis data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan publikasi organisasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan meluncurkan berbagai program di sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Kebijakan ini telah menunjukkan dampak positif, seperti peningkatan akses pendidikan, penurunan angka kemiskinan, dan upaya mitigasi perubahan iklim. Namun, implementasi SDGs di Indonesia masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antarlembaga, disparitas regional, keterbatasan pendanaan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Tantangan lain yang dihadapi adalah lemahnya penegakan hukum lingkungan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan resistensi terhadap kebijakan seperti pajak karbon. Pandemi COVID-19 juga memperburuk pencapaian SDGs, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih adaptif. Diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas lembaga pelaksana, serta optimalisasi peran sektor swasta dan masyarakat