Abstract:Keanekaragaman Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan penggunaan media sosial, melainkan menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi, termasuk melalui WhatsApp. Penelitian ini tujuannya menganalisis…
sis penipuan melalui penyalahgunaan data pribadi pada WhatsApp dalam sistem hukum indonesian serta pertanggungjawaban pidana pelakunya menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangaan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi melalui WhatsApp umumnya dilakukan melalui phishing, pencurian identitas, pengambilalihan kaun, dan pemanfaatan informasi pribadi secara melaawan hukum. Perlindungan hukum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undaqng-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undaqng-Undang Hukum Pidana. Berdqasarkan teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh, pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur tindak pidana, mempunyai kebisaan bertanggung jawab, terdapat kesalahan, serta tidak terdapat alasan ppembenar ataupun pemaaf. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital, perkembangan modus kejahatan siber, dan belum optimalnya penegakan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan efektivitas penegakan hukum guna memperkuat pelindungan data pribadi.
Advancements in information and communication technology have increased social media usage but also created risks regarding the misuse of personal data, including via WhatsApp. This study aims to analyze fraud involving the misuse of personal data on WhatsApp within the Indonesian legal system and the criminal liability of perpetrators under prevailing legislation. The research employs a normative legal method utilizing statutory and conceptual approaches, with qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the misuse of personal data via WhatsApp typically occurs through phishing, identity theft, account takeovers, and the unlawful use of personal information. Legal protections are established under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, and the Criminal Code. Based on Roeslan Salehs theory of criminal liability, a perpetrator can be held liable if the elements of the criminal offense are met, the individual possesses the capacity for liability, fault is established, and there are no grounds for justification or excuse. However, implementation faces challenges such as low digital literacy, evolving cybercrime methods, and suboptimal law enforcement. Therefore, enhancing digital literacy and the effectiveness of law enforcement is essential to strengthen personal data protection.
Abstract:Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi disiplin kerja terhadap pelanggaran karyawan di PT. Pouchen Indonesia serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan…
an adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi keterlambatan, ketidakhadiran tanpa keterangan, ketidakpatuhan terhadap SOP dan penggunaan APD, serta pelanggaran ringan lain yang bersifat berulang. Penyebabnya antara lain jarak tempat tinggal, kurangnya pemahaman aturan, rendahnya kesadaran disiplin, dan pengawasan yang belum merata. Perusahaan menerapkan sanksi secara bertahap, mulai teguran lisan, Surat Peringatan I, II, III, hingga Pemutusan Hubungan Kerja sebagai langkah terakhir, yang selalu didahului pencatatan, klarifikasi, dan kesempatan membela diri. Penerapan sanksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 108, Pasal 111, Pasal 151 ayat (1), dan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003, sehingga tidak ditemukan pemotongan upah tanpa dasar maupun sanksi sewenang-wenang. Dengan demikian, sistem sanksi disiplin di PT. Pouchen Indonesia telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak pekerja.
This study analyzes the application of work discipline sanctions for employee violations at PT. Pouchen Indonesia and their conformity with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. It employs empirical legal research with a juridical-empirical approach through observation, interviews, and library research. The findings show that the most frequent violations include tardiness, unexcused absence, non-compliance with SOP and PPE use, and other minor repeated violations. The causes include distance from residence, lack of understanding of regulations, low disciplinary awareness, and uneven supervision. The company applies sanctions progressively, from verbal warning, Warning Letters I, II, III, to Termination of Employment as the final step, always preceded by recording, clarification, and the right of defense. The application conforms to Articles 108, 111, 151 paragraph (1), and 161 of Law No. 13 of 2003, with no unlawful wage deductions or arbitrary sanctions found. Thus, the disciplinary sanction system at PT. Pouchen Indonesia reflects the principles of legal certainty, justice, and protection of workers' rights.
Abstract:Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum di Indonesia meskipun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kenaikan usia ini justru meningkatkan permohonan…
an dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pemberian dispensasi dengan ketentuan yang berlaku serta dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pemberian dispensasi kawin pasca perubahan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg berdasarkan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Bahan hukum primer berupa Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg dan peraturan terkait dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin telah sesuai secara formal-prosedural dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, karena hakim telah menempuh seluruh tahapan prosedural yang diwajibkan. Namun, dari sisi materiil alasan berupa kekhawatiran perbuatan menyimpang dari ajaran agama Islam bersifat umum sehingga standar "alasan sangat mendesak" cenderung diterapkan longgar. Dasar pertimbangan hakim terdiri atas unsur formil berupa kewenangan dan kelengkapan syarat administratif, serta unsur materiil berupa fakta hubungan asmara calon mempelai dan penerapan kaidah fikih dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, yang ditinjau dari Teori Perkawinan telah memuat sebagian aspek kesiapan calon mempelai namun belum komprehensif pada aspek kesiapan psikologis.
Child marriage remains a legal issue in Indonesia even though the minimum age for marriage has been raised to 19 years through Law Number 16 of 2019. This increase in age has actually increased applications for marriage dispensation to the Religious Courts, raising questions regarding the conformity of granted dispensations with applicable regulations and the judge's basis for consideration in granting them. This study aims to analyze the conformity of granting marriage dispensation after the change in the minimum age limit for marriage based on Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, as well as to analyze the judge's basis for consideration in Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg based on PERMA Number 5 of 2019. This study uses a normative legal research method with a statutory, case, and conceptual approach. Primary legal materials, including Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg and related regulations, were analyzed descriptively and qualitatively. The research results show that the granting of marriage dispensation is formally and procedurally in conformity with Law Number 16 of 2019 and PERMA Number 5 of 2019, as the judge followed all required procedural steps. However, from a substantive standpoint, the reasoning concerning acts deviating from Islamic teachings is general in nature, so the "very urgent reason" standard tends to be applied loosely. The judge's basis for consideration consists of formal elements, namely authority and completeness of administrative requirements, and material elements, namely the fact of the romantic relationship between the prospective spouses and the application of the fiqh principle of dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, which, when reviewed through Marriage Theory, has addressed some aspects of the prospective spouses' readiness but has not been comprehensive regarding psychological readiness.
Abstract:Transformasi ekonomi digital menimbulkan persoalan hukum baru mengenai perlindungan nilai ekonomi atas manfaat layanan digital yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya dinikmati konsumen, khususnya sisa kuota internet…
yang hangus setelah berakhirnya masa berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis sisa kuota sebagai nilai ekonomi digital dan merekonstruksi model perlindungan konstitusional yang menjamin hak milik serta kepastian hukum yang adil bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan telekomunikasi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa kuota yang diperoleh melalui pembayaran sah, memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, belum sepenuhnya dinikmati, dan memerlukan perlindungan hukum dapat dikonstruksikan sebagai hak milik digital, yang merupakan konstruksi akademik berdasarkan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Penelitian selanjutnya menemukan model perlindungan konstitusional melalui lima prinsip, yaitu recognition, transparency, choice, preservation, dan remedy, yang menempatkan masa berlaku sebagai instrumen pengelolaan layanan, bukan dasar absolut penghapusan nilai ekonomi konsumen. Penghangusan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tujuan yang sah, relevansi, kebutuhan, dan keseimbangan berdasarkan asas proporsionalitas.
Transformasi ekonomi digital menimbulkan persoalan hukum baru mengenai perlindungan nilai ekonomi atas manfaat layanan digital yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya dinikmati konsumen, khususnya sisa kuota internet yang hangus setelah berakhirnya masa berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis sisa kuota sebagai nilai ekonomi digital dan merekonstruksi model perlindungan konstitusional yang menjamin hak milik serta kepastian hukum yang adil bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan telekomunikasi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa kuota yang diperoleh melalui pembayaran sah, memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, belum sepenuhnya dinikmati, dan memerlukan perlindungan hukum dapat dikonstruksikan sebagai hak milik digital, yang merupakan konstruksi akademik berdasarkan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Penelitian selanjutnya menemukan model perlindungan konstitusional melalui lima prinsip, yaitu recognition, transparency, choice, preservation, dan remedy, yang menempatkan masa berlaku sebagai instrumen pengelolaan layanan, bukan dasar absolut penghapusan nilai ekonomi konsumen. Penghangusan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tujuan yang sah, relevansi, kebutuhan, dan keseimbangan berdasarkan asas proporsionalitas.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran Persetujuan Lingkungan dalam kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur yang berdampak pada kerusakan ekologis, sementara penjatuhan sanksi administratif…
belum memberikan efek jera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi administratif, mengidentifikasi kendala hukum, serta merumuskan solusi penegakan hukum lingkungan di daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi masih didominasi oleh teguran tertulis dan tindakan perbaikan teknis. Hambatan utama bersumber dari resentralisasi wewenang pasca-Undang-Undang Cipta Kerja, keterbatasan personel pengawas bersertifikasi, dan gugatan korporasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan pengoptimalan rekomendasi Berita Acara Pengawasan ke pusat, penerapan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle), peluncuran Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) daerah, penggunaan diskresi darurat, serta pembentukan Satuan Tugas Terpadu lintas yurisdiksi. Solusi ini menjadi langkah strategis untuk menguatkan kolaborasi kelembagaan dan menjamin kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
This study is motivated by widespread violations of Environmental Approvals in nickel mining activities in East Luwu Regency, resulting in ecological damage, while administrative sanctions have failed to provide a deterrent effect. This research aims to analyze the effectiveness of administrative sanction enforcement, identify legal obstacles, and formulate environmental law enforcement solutions at the regional level. The method employed is normative legal research utilizing statutory and conceptual approaches. The results indicate that sanction implementation is still dominated by written warnings and technical corrective actions. Primary obstacles stem from the recentralization of authority post-Job Creation Law, a shortage of certified supervisory personnel, and corporate lawsuits filed with the State Administrative Court. As a solution, this study proposes optimizing Supervision Minutes recommendations to the central government, applying the polluter pays principle, launching regional Company Performance Rating Programs in Environmental Management (PROPER), utilizing emergency discretion, and establishing a cross-jurisdictional Integrated Task Force. These solutions serve as strategic steps to strengthen institutional collaboration and ensure sustainable environmental protection.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan pasar yang diterapkan dalam mengatasi stagnasi kunjungan wisatawan (di bawah 50.000 pengunjung per tahun) akibat kejenuhan pasar pada objek wisata religi…
Patung Yesus Buntu Burake di Tana Toraja. Industri pariwisata religi di Indonesia memiliki potensi besar, namun banyak destinasi menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan akibat persaingan yang semakin ketat dan perubahan perilaku konsumen. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pengelola objek wisata (Dinas Pariwisata) dan wisatawan yang dipilih secara purposive. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan pasar saat ini masih berada pada fase transisi dan belum berjalan secara optimal. Promosi destinasi masih sangat didominasi oleh konten organik (word-of-mouth digital) yang diunggah secara sukarela oleh pengunjung melalui media sosial visual seperti TikTok dan Instagram, sedangkan iklan resmi berbayar dan kemitraan strategis dengan biro perjalanan berskala besar masih sangat minim. Selain itu, ditemukan adanya kesenjangan antara daya tarik utama objek wisata yang dinilai sangat memuaskan dengan kualitas infrastruktur layanan pendukung yang masih memerlukan standardisasi, meliputi aksesibilitas jalan, kebersihan toilet, keterbatasan tempat sampah, serta minimnya fasilitas ramah muslim (muslim-friendly) khususnya kepastian kuliner halal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengembangan pasar memerlukan peralihan pendekatan dari promosi pasif menjadi pemasaran digital berbayar yang terstruktur, perluasan segmen pasar geografis dan demografis, serta peningkatan kualitas fasilitas operasional demi menciptakan kepuasan pengunjung yang berkelanjutan.
This study aims to analyze the market development strategy implemented to overcome the stagnation of tourist visits (under 50,000 visitors per year) caused by market saturation at the religious tourism object of the Jesus Statue Buntu Burake in Tana Toraja. The religious tourism industry in Indonesia has great potential, yet many destinations face challenges in maintaining and increasing visitor numbers due to increasingly intense competition and changing consumer behavior. This research employs a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews, direct observation, and documentation. Research informants consisted of tourism site managers (Tourism Office) and tourists selected purposively. Data analysis used the interactive model of Miles and Huberman, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the current market development strategy is still in a transitional phase and has not operated optimally. Destination promotion is still heavily dominated by organic content (digital word-of-mouth) voluntarily uploaded by visitors on visual social media platforms such as TikTok and Instagram, while official paid advertisements and strategic partnerships with large-scale travel agencies remain highly limited. Furthermore, the study identifies a gap between the core attraction, which is rated highly satisfying, and the quality of supporting service infrastructure that still requires standardization, including road accessibility, toilet cleanliness, availability of trash bins, and the lack of Muslim-friendly facilities, particularly the certainty of halal culinary options. This study concludes that the market development strategy requires shifting from a passive promotion approach to a structured paid digital marketing campaign, expanding geographical and demographic market segments, and upgrading operational facilities to create sustainable visitor satisfaction.
Abstract:Terbatasnya ketersediaan fasilitas umum serta banyaknya lahan terbengkalai akibat fluktuasi pasang surut air laut menjadi tantangan besar bagi interaksi sosial dan kegiatan olahraga di Desa Sialang Pasung. Program pengabdian…
dian masyarakat ini bertujuan merevitalisasi lahan pesisir tak terpakai seluas 5.000 m² (100 x 50 m) di Dusun 1 menjadi ruang publik multifungsi yang bersih, aman, dan edukatif. Pendekatan partisipatif diterapkan melalui tiga tahapan utama: koordinasi dan sosialisasi, pembersihan lahan fisik yang disertai pembuatan pagar dari ban bekas serta pemasangan papan informasi edukasi sampah, dan evaluasi menggunakan metode observasi perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan. Hasilnya menunjukkan keterlibatan masyarakat yang tinggi, dengan tingkat partisipasi melebihi 80% (melibatkan 20 warga laki-laki dan 10 warga perempuan). Program ini berhasil mengubah lahan yang sebelumnya dipenuhi semak belukar menjadi lapangan olahraga dan area komunitas yang dapat dimanfaatkan, meningkatkan kesadaran lingkungan terkait pengelolaan sampah pesisir, serta membangkitkan kembali semangat gotong royong. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti cuaca ekstrem, korosi akibat angin laut, dan penyesuaian dengan jadwal kerja warga setempat, keberlanjutan program tetap terjaga berkat adanya rekomendasi untuk membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan mengintegrasikan sistem edukasi digital.
Abstract:Statistik produksi perikanan penting untuk memahami perubahan jangka panjang perikanan pelagis kecil, tetapi data tahunan sering belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan literasi dan kemampuan interpretasi data.…
ata. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat literasi data perikanan mahasiswa melalui analisis produksi ikan tembang (Sardinella fimbriata) di Kabupaten Lamongan, Indonesia, tahun 1990–2024. Kegiatan melibatkan enam mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya, dengan pendekatan edukatif-partisipatif melalui pengenalan data, pengolahan menggunakan Microsoft Excel, visualisasi deret waktu, latihan perhitungan, interpretasi terbimbing, dan diskusi kritis. Dataset transparan yang terdiri atas 35 observasi tahunan dianalisis menggunakan total dan rata-rata produksi, nilai minimum dan maksimum, perubahan absolut dan relatif antartahun, perbandingan antarperiode, serta Compound Annual Growth Rate (CAGR). Total produksi mencapai 191.156,2 ton dengan rata-rata 5.461,61 ton per tahun dan CAGR keseluruhan 1,87% per tahun. Produksi terendah sebesar 248,5 ton terjadi pada 2009, sedangkan produksi tertinggi mencapai 24.676,8 ton pada 2016. Kenaikan terbesar terjadi pada 2015–2016 sebesar 21.567,8 ton atau 693,72%, sementara penurunan terbesar terjadi pada 2022–2023 sebesar 9.544,1 ton atau 53,84%. Pengamatan deskriptif terhadap luaran pembelajaran menunjukkan bahwa peserta mampu membaca tren produksi, membedakan perubahan absolut dan relatif, membandingkan rata-rata antarperiode dan CAGR, serta menjelaskan bahwa data produksi tidak dapat langsung diartikan sebagai kelimpahan stok ikan. Data perikanan jangka panjang yang transparan dapat digunakan sebagai media pembelajaran kontekstual untuk memperkuat literasi data perikanan yang kritis, sistematis, dan dapat direplikasi.
Abstract:Terbatasnya ketersediaan fasilitas umum serta banyaknya lahan terbengkalai akibat fluktuasi pasang surut air laut menjadi tantangan besar bagi interaksi sosial dan kegiatan olahraga di Desa Sialang Pasung. Program pengabdian…
dian masyarakat ini bertujuan merevitalisasi lahan pesisir tak terpakai seluas 5.000 m² (100 x 50 m) di Dusun 1 menjadi ruang publik multifungsi yang bersih, aman, dan edukatif. Pendekatan partisipatif diterapkan melalui tiga tahapan utama: koordinasi dan sosialisasi, pembersihan lahan fisik yang disertai pembuatan pagar dari ban bekas serta pemasangan papan informasi edukasi sampah, dan evaluasi menggunakan metode observasi perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan. Hasilnya menunjukkan keterlibatan masyarakat yang tinggi, dengan tingkat partisipasi melebihi 80% (melibatkan 20 warga laki-laki dan 10 warga perempuan). Program ini berhasil mengubah lahan yang sebelumnya dipenuhi semak belukar menjadi lapangan olahraga dan area komunitas yang dapat dimanfaatkan, meningkatkan kesadaran lingkungan terkait pengelolaan sampah pesisir, serta membangkitkan kembali semangat gotong royong. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti cuaca ekstrem, korosi akibat angin laut, dan penyesuaian dengan jadwal kerja warga setempat, keberlanjutan program tetap terjaga berkat adanya rekomendasi untuk membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan mengintegrasikan sistem edukasi digital.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Studi Pengembangan Profesi dalam penguatan kompetensi pedagogik mahasiswa pada Mata Kuliah Perencanaan Pembelajaran Semester IV di Program…
ram Studi PGMI Institut Agama Islam At-Taqwa Bondowoso. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi terhadap dosen pengampu, mahasiswa Program Magister PGMI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai peserta Program Studi Pengembangan Profesi, mahasiswa semester IV PGMI, serta Ketua Program Studi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang diperkuat dengan triangulasi sumber, teknik, waktu, member checking, dan peer debriefing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Studi Pengembangan Profesi mampu memperkuat kompetensi pedagogik mahasiswa melalui lima bentuk kegiatan utama, yaitu presentasi akademik, diskusi kelompok, pendampingan penyusunan perencanaan pembelajaran, pengelolaan proses pembelajaran, dan refleksi profesional. Pengalaman mengajar secara langsung di perguruan tinggi mitra mendorong mahasiswa mengintegrasikan pengetahuan pedagogik dengan praktik pembelajaran, meningkatkan kemampuan komunikasi akademik, pengelolaan kelas, penyusunan perangkat pembelajaran, serta kesiapan profesional sebagai calon pendidik. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengungkapan implementasi Program Studi Pengembangan Profesi sebagai model penguatan kompetensi pedagogik pada jenjang magister melalui praktik pembelajaran di perguruan tinggi mitra, yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), atau microteaching. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) pada pendidikan guru sekaligus memberikan rekomendasi bagi perguruan tinggi dalam merancang program pengembangan profesi yang lebih kontekstual, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan kompetensi pedagogik calon pendidik.