Abstract:Keanekaragaman Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan penggunaan media sosial, melainkan menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi, termasuk melalui WhatsApp. Penelitian ini tujuannya menganalisis…
sis penipuan melalui penyalahgunaan data pribadi pada WhatsApp dalam sistem hukum indonesian serta pertanggungjawaban pidana pelakunya menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangaan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi melalui WhatsApp umumnya dilakukan melalui phishing, pencurian identitas, pengambilalihan kaun, dan pemanfaatan informasi pribadi secara melaawan hukum. Perlindungan hukum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undaqng-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undaqng-Undang Hukum Pidana. Berdqasarkan teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh, pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur tindak pidana, mempunyai kebisaan bertanggung jawab, terdapat kesalahan, serta tidak terdapat alasan ppembenar ataupun pemaaf. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital, perkembangan modus kejahatan siber, dan belum optimalnya penegakan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan efektivitas penegakan hukum guna memperkuat pelindungan data pribadi.
Advancements in information and communication technology have increased social media usage but also created risks regarding the misuse of personal data, including via WhatsApp. This study aims to analyze fraud involving the misuse of personal data on WhatsApp within the Indonesian legal system and the criminal liability of perpetrators under prevailing legislation. The research employs a normative legal method utilizing statutory and conceptual approaches, with qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the misuse of personal data via WhatsApp typically occurs through phishing, identity theft, account takeovers, and the unlawful use of personal information. Legal protections are established under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, and the Criminal Code. Based on Roeslan Salehs theory of criminal liability, a perpetrator can be held liable if the elements of the criminal offense are met, the individual possesses the capacity for liability, fault is established, and there are no grounds for justification or excuse. However, implementation faces challenges such as low digital literacy, evolving cybercrime methods, and suboptimal law enforcement. Therefore, enhancing digital literacy and the effectiveness of law enforcement is essential to strengthen personal data protection.
Abstract:Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi disiplin kerja terhadap pelanggaran karyawan di PT. Pouchen Indonesia serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan…
an adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi keterlambatan, ketidakhadiran tanpa keterangan, ketidakpatuhan terhadap SOP dan penggunaan APD, serta pelanggaran ringan lain yang bersifat berulang. Penyebabnya antara lain jarak tempat tinggal, kurangnya pemahaman aturan, rendahnya kesadaran disiplin, dan pengawasan yang belum merata. Perusahaan menerapkan sanksi secara bertahap, mulai teguran lisan, Surat Peringatan I, II, III, hingga Pemutusan Hubungan Kerja sebagai langkah terakhir, yang selalu didahului pencatatan, klarifikasi, dan kesempatan membela diri. Penerapan sanksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 108, Pasal 111, Pasal 151 ayat (1), dan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003, sehingga tidak ditemukan pemotongan upah tanpa dasar maupun sanksi sewenang-wenang. Dengan demikian, sistem sanksi disiplin di PT. Pouchen Indonesia telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak pekerja.
This study analyzes the application of work discipline sanctions for employee violations at PT. Pouchen Indonesia and their conformity with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. It employs empirical legal research with a juridical-empirical approach through observation, interviews, and library research. The findings show that the most frequent violations include tardiness, unexcused absence, non-compliance with SOP and PPE use, and other minor repeated violations. The causes include distance from residence, lack of understanding of regulations, low disciplinary awareness, and uneven supervision. The company applies sanctions progressively, from verbal warning, Warning Letters I, II, III, to Termination of Employment as the final step, always preceded by recording, clarification, and the right of defense. The application conforms to Articles 108, 111, 151 paragraph (1), and 161 of Law No. 13 of 2003, with no unlawful wage deductions or arbitrary sanctions found. Thus, the disciplinary sanction system at PT. Pouchen Indonesia reflects the principles of legal certainty, justice, and protection of workers' rights.
Abstract:Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum di Indonesia meskipun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kenaikan usia ini justru meningkatkan permohonan…
an dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pemberian dispensasi dengan ketentuan yang berlaku serta dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pemberian dispensasi kawin pasca perubahan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg berdasarkan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Bahan hukum primer berupa Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg dan peraturan terkait dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin telah sesuai secara formal-prosedural dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, karena hakim telah menempuh seluruh tahapan prosedural yang diwajibkan. Namun, dari sisi materiil alasan berupa kekhawatiran perbuatan menyimpang dari ajaran agama Islam bersifat umum sehingga standar "alasan sangat mendesak" cenderung diterapkan longgar. Dasar pertimbangan hakim terdiri atas unsur formil berupa kewenangan dan kelengkapan syarat administratif, serta unsur materiil berupa fakta hubungan asmara calon mempelai dan penerapan kaidah fikih dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, yang ditinjau dari Teori Perkawinan telah memuat sebagian aspek kesiapan calon mempelai namun belum komprehensif pada aspek kesiapan psikologis.
Child marriage remains a legal issue in Indonesia even though the minimum age for marriage has been raised to 19 years through Law Number 16 of 2019. This increase in age has actually increased applications for marriage dispensation to the Religious Courts, raising questions regarding the conformity of granted dispensations with applicable regulations and the judge's basis for consideration in granting them. This study aims to analyze the conformity of granting marriage dispensation after the change in the minimum age limit for marriage based on Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, as well as to analyze the judge's basis for consideration in Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg based on PERMA Number 5 of 2019. This study uses a normative legal research method with a statutory, case, and conceptual approach. Primary legal materials, including Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg and related regulations, were analyzed descriptively and qualitatively. The research results show that the granting of marriage dispensation is formally and procedurally in conformity with Law Number 16 of 2019 and PERMA Number 5 of 2019, as the judge followed all required procedural steps. However, from a substantive standpoint, the reasoning concerning acts deviating from Islamic teachings is general in nature, so the "very urgent reason" standard tends to be applied loosely. The judge's basis for consideration consists of formal elements, namely authority and completeness of administrative requirements, and material elements, namely the fact of the romantic relationship between the prospective spouses and the application of the fiqh principle of dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, which, when reviewed through Marriage Theory, has addressed some aspects of the prospective spouses' readiness but has not been comprehensive regarding psychological readiness.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tingginya antusiasme berwirausaha di kalangan Generasi Z di Kota Bandung yang tidak diimbangi dengan kemampuan mempertahankan usaha, sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan jumlah…
mlah usaha mikro dari 193.284 unit pada tahun 2022 menjadi 187.355 unit pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik entrepreneurial dan strategi inovasi bisnis terhadap keberhasilan usaha mikro Generasi Z di Kota Bandung, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif verifikatif. Populasi penelitian adalah seluruh pelaku usaha mikro Generasi Z di Kota Bandung, dengan sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Forms, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik entrepreneurial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha mikro dengan nilai t hitung sebesar 2,387 (Sig. = 0,020) dan koefisien regresi 0,206. Strategi inovasi bisnis juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha mikro dengan nilai t hitung sebesar 5,613 (Sig. = 0,000) dan koefisien regresi 0,473. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha mikro dengan nilai F hitung sebesar 39,721 (Sig. = 0,000) dan kontribusi (Adjusted R Square) sebesar 43,9%, sedangkan sisanya sebesar 56,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi inovasi bisnis memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan karakteristik entrepreneurial terhadap keberhasilan usaha mikro Generasi Z di Kota Bandung.
Abstract:Perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce) dan penggunaan media sosial telah mendorong perubahan dalam cara konsumen memperoleh informasi serta mengambil keputusan pembelian melalui marketplace. Penelitian ini bertujuan…
ujuan untuk menganalisis pengaruh influencer marketing dan content marketing terhadap keputusan pembelian pengguna Shopee di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden pengguna Shopee di Kecamatan Banyuresmi dengan teknik purposive sampling. Analisis data meliputi analisis deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, analisis korelasi, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis dengan bantuan program IBM SPSS Statistics versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer marketing dan content marketing berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pengguna Shopee di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut baik secara parsial maupun simultan. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,486 menunjukkan bahwa influencer marketing dan content marketing mampu menjelaskan keputusan pembelian sebesar 48,6%, sedangkan sisanya sebesar 51,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.
Abstract:The advancement of digital communication has generated a range of ethical challenges, including cyberbullying, insults, negative labeling, the dissemination of unverified information, privacy violations, digital ghibah (backbiting),…
backbiting), polarization, and discrimination. These challenges call for an ethical framework that is not merely technical in nature but is also firmly grounded in Islamic values. This study aims to reconstruct a Qur’an-based digital communication ethics framework through a thematic analysis of Qur’anic interpretation of QS. Al-Hujurat verses 11–13 and to examine its relevance to strengthening character education. This qualitative study employs a library research approach using thematic Qur’anic interpretation, content analysis, and contextual analysis of the Qur’an, classical and contemporary exegetical works, as well as scholarly literature on digital communication and character education. The findings reveal that QS. Al-Hujurat verses 11–13 embody eight ethical principles that can be reconstructed within the context of digital communication: Dignity Protection, Respectful Communication, No Negative Labeling, Critical Verification, Privacy Protection, Responsible Speech, Inclusive Interaction, and Digital Equality. These eight principles are synthesized into the Qur’anic Digital Communication Ethics Framework (QDCEF), which comprises three overarching dimensions: Dignity, Responsibility, and Inclusion. The framework is further mapped onto the character values of respect, empathy, civility, tolerance, critical thinking, objectivity, trustworthiness, responsibility, integrity, justice, and self-control. These findings affirm that QS. Al-Hujurat verses 11–13 are relevant not only as a source of moral and character education but also as a conceptual foundation for reconstructing a digital communication ethics framework that bridges Qur’anic values with the demands of character education in the digital era. The proposed QDCEF thus offers a value-based conceptual framework for fostering ethical, responsible, inclusive, and character-oriented digital communication.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Brand Image dan Viral Marketing terhadap keputusan pembelian konsumen pada Mie Gacoan Bumi Indah Tangerang, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan…
endekatan kuantitatif dengan metode survei dan teknik purposive sampling terhadap 30 responden yang pernah membeli di gerai tersebut. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan SPSS versi 26 melalui uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil menunjukkan Brand Image berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian (t = 2,565 > t-tabel 2,052; sig. 0,016 < 0,05). Viral Marketing juga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial (t = 2,931 > t-tabel 2,052; sig. 0,007 < 0,05). Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (F = 92,252 > F-tabel 3,354; sig. 0,000 < 0,05), dengan Adjusted R² sebesar 0,863, yang berarti 86,3% variasi keputusan pembelian dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Dengan demikian, Brand Image dan Viral Marketing memiliki peran penting dalam meningkatkan keputusan pembelian konsumen Mie Gacoan Bumi Indah Tangerang.
Abstract:Studi ini menganalisis pengaruh Total Debt Ratio (TDR) dan Receivable Turnover (RTO) terhadap Return on Equity (ROE) pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2025.…
021-2025. Kesenjangan penelitian (gap) yang diangkat ialah fluktuasi tajam profitabilitas sektor pascapandemi di tengah kenaikan beban utang dan tekanan pengelolaan piutang, yang belum dijelaskan secara konsisten oleh studi terdahulu. Pendekatan kuantitatif asosiatif diterapkan pada data sekunder laporan keuangan tahunan auditan. Melalui purposive sampling, diperoleh 12 perusahaan dengan 60 observasi firm-year, dianalisis dengan regresi linier berganda setelah transformasi akar kuadrat guna memenuhi asumsi normalitas. Hasil menunjukkan TDR tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ROE, sedangkan RTO berpengaruh signifikan positif secara parsial. Secara simultan, TDR dan RTO berpengaruh signifikan terhadap ROE dengan kontribusi (Adjusted R Square) sejumlah 14,0%. Temuan ini mengindikasikan bahwa efisiensi penagihan piutang, bukan semata struktur utang, lebih menentukan profitabilitas ekuitas pada sektor ini.
Abstract:Persaingan industri kedai kopi yang semakin meningkat menuntut pelaku usaha memperhatikan suasana kedai dan kualitas produk guna menciptakan kepuasan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suasana…
dan kualitas produk secara parsial maupun simultan terhadap kepuasan pelanggan pada Kedai Kopi Mulai Aja Dulu di Jalan Cihapit Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif verifikatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 100 responden pelanggan yang pernah berkunjung dan mengonsumsi produk, dipilih menggunakan accidental sampling dengan rumus Lemeshow. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suasana kedai (β = 0,218; sig. 0,000) dan kualitas produk (β = 0,766; sig. 0,000) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. Secara simultan, kedua variabel menjelaskan 90,3% variasi kepuasan pelanggan (Adjusted R² = 0,903; F = 460,521; sig. 0,000). Kualitas produk merupakan faktor paling dominan. Temuan ini mengindikasikan bahwa menjaga konsistensi produk dan menciptakan suasana kedai yang nyaman merupakan strategi utama dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan pada kedai kopi lokal.
Abstract:This study aims to analyze the effects of professionalism, independence, and work motivation on audit quality at the South Sulawesi Provincial Inspectorate, both simultaneously and partially, and to identify the most dominant…
inant factor influencing audit quality. The study employed a quantitative approach using a survey method. The research population consisted of all auditors at the South Sulawesi Provincial Inspectorate. A saturated sampling technique was applied, resulting in 53 respondents whose questionnaires were successfully collected and met the research criteria. Data were collected through questionnaires using a Likert scale and analyzed using multiple linear regression. The results indicate that professionalism, independence, and work motivation simultaneously have a positive and significant effect on audit quality. This finding is supported by an F-value of 25.053 with a significance level of 0.001 and an adjusted R-squared value of 0.581, indicating that the three variables explain 58.1% of the variation in audit quality. Partially, professionalism has a positive and significant effect on audit quality, as indicated by a t-value of 2.983 and a significance level of 0.004. Work motivation also has a positive and significant effect on audit quality, with a t-value of 2.910 and a significance level of 0.005. In contrast, independence does not have a significant effect on audit quality, as reflected by a t-value of 1.184 and a significance level of 0.242. Among the examined variables, professionalism has the strongest influence on audit quality, followed by work motivation and independence. These findings suggest that strengthening auditors’ professionalism and work motivation is essential for improving audit quality within the South Sulawesi Provincial Inspectorate.