Abstract:Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh oknum administrasi pemerintah merupakan suatu perjuangan yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan politik. Fenomena pungutan liar, atau yang sering disebut dengan…
n pungli, telah menjadi masalah yang meresahkan dalam tatanan pemerintahan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pungutan liar seringkali merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar ini menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah, beberapa langkah diperlukan. Pertama, penyelidikan dan pengumpulan bukti yang cermat perlu dilakukan untuk mengungkap praktik pungutan liar tersebut. Hal ini memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam memberikan informasi yang mendukung proses penyelidikan. Kedua, perlu adanya proses hukum yang transparan dan adil bagi pelaku pungutan liar. Pengadilan yang independen dan bebas dari intervensi politik sangat penting agar proses peradilan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pendekatan pencegahan juga harus ditingkatkan melalui edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan konsekuensi hukum bagi pelaku pungutan liar. Penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan internal juga perlu diimplementasikan guna mencegah praktik pungutan liar di lingkungan administrasi pemerintah. Dengan pendekatan yang komprehensif, penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat pulih, dan tercipta tatanan pemerintahan yang lebih adil dan bertanggung jawab.
Abstract:Industri penyedia layanan jasa Ground Handling berupaya menaikan mutu, terutama sarana dan pelayanan guna memenuhi kebutuhan penumpang. Berbagai macam metode dilakukan guna memperoleh keyakinan dan kepuasan penuh dari penumpang…
numpang yang mempunyai keperluan akan jasa layanan transportasi udara. Penyimpangan layanan bagasi penumpang biasanya terjadi pada saat penumpang tiba di bandar udara tujuan atau pada saat tiba di Bandara tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dari penanganan dari Bagasi Hilang pada Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya dan faktor penyebab terjadinya kasus Bagasi Hilang pada Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya. Penelitian ini menggunakan jenis peneltian kualitatif yang pengambilan datanya bersumber dari data penumpang yang mengalami Kehilangan bagasi pada saat tiba di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya. Sumber kedua berasal dari penggalian sumber data melalui wawancara secara semi terstruktur kepada narasumber Supervisor unit Lost and Found dan Staff unit Lost and Found. Selain itu, data dalam penelitian ini dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi berupa pengambilan gambar yang bertujuan sebagai penguat data penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui bahwa prosedur penanganan dari Bagasi Hilang yang dilakukan oleh unit Lost And Found adalah memeriksa serta mencari data dari bagasi penumpang ke dalam PIR (Property Irregularity Report) rangkap 3 (putih, merah, dan hijau) yang kemudian ditanda-tangani oleh penumpang serta staf dari unit Lost And Found. Jika ditemukan atau terdapat kasus yang menyatakan penumpang berhak mengajukan kompensasi atas kerusakan bagasi yang didapatkan. Faktor terjadinya kerusakan bagasi disebabkan oleh perlakuan petugas yang kurang hati-hati dalam proses pengangkutan dari Make Up Area menuju Compartment Area, selain itu juga diketahui bahwa berat, isi, serta label dari bagasi penumpang tidak sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh maskapai penerbangan
Abstract:This research aims to determine how the effect of using the look and say method on learning acheivemnt reading comprehension for class VIII D students of SMPN 1 Konawe. The researcher problems were “Is there any significanct…
icanct effect on students’ English reading comprehension before and after taught by using look and say strategy? And Is there any significant difference on students’ English reading comprehension taught by using look and say strategy and those are not?”. This research uses a type of pre-experimental design research with One Group Pretest-Posttest Design. The subjects of this study were students of class VIII D SMPN 1 Konawe totally was 22 students. Data collection techniques were carried out using tests those are pretest, treatment, and posttest. The data collected were analyzed quantitatively using descriptive statistics and inferential statistics. The researcher used theory of Edhitin (2000) to analyzed the data. The results of quantitative analysis show that the results of descriptive statistical data shows that there are differences in the learning acheivement of students' reading comprehension which are marked by the mean score of students who are in the implementation the pretest was 56,59 while in the posttest the students' average score was 70,91. The results of inferential statistical data show that t test > t table or 6,539 > t table = 2,086 if viewed from the results of the pretest and posttest hypothesis tests it is known that t test > t table or 7,936 > 2.086, it can be concluded that H0 is rejected and Ha is accepted. This means that there is an influence of look and say methode on the reading comprehension learning achievement of class VIII D students of SMPN 1 Konawe.
Abstract:Merekalah yang mempunyai tanah-tanah yang mereka kuasai, oleh karena itu perlu didefinisikan dan dikaji hak-hak penguasaan tanah di Indonesia maupun yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 agar…
ar masyarakat Indonesia dapat memahami hak-hak hukumnya. Merekalah yang mempunyai tanah-tanah yang mereka kuasai, oleh karena itu perlu didefinisikan dan dikaji hak-hak penguasaan tanah di Indonesia maupun yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 agar masyarakat Indonesia dapat memahami hak-hak hukumnya.
Abstract:Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mulai melaksanakan reformasi birokrasi pada tahun 2006. Apa yang dimaksud dengan reformasi…
ormasi birokrasi Badan Pertanahan Republik Indonesia? Kami saat ini menggunakan landasan Normatif empiris dalam penelitian kami. Reforma Agraria adalah proses berkelanjutan untuk mengatur kembali kepemilikan, penggunaan, penguasaan, dan eksploitasi sumber daya pertanian. Membangun organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia yang rapi, profesional, dan bertanggung jawab diperlukan agar BPN RI dapat memenuhi kewajiban dan menjalankan fungsinya dalam rangka melaksanakan visi pengembangan pertanahan. Hal ini akan memungkinkan organisasi untuk membangun birokrasi yang efektif.
Abstract:Hukum adat mengacu pada kerangka hukum yang diakui secara luas di masyarakat india dan negara-negara Asia lainnya, termasuk Tiongkok, Jepang, dan India. Hukum agraria kolonial Hindia Belanda bersifat dualistik, terdiri dari…
ari hukum agraria barat dan hukum adat Agararian masyarakat Indonesia. Bangsa Belanda tunduk pada ulum agraris barat. Apa yang dimaksud dengan landasan hukum dan prasyarat hukum adat, serta apa yang dimaksud dengan hukum agraria nasional dalam hukum adat. Landasan teori empiris saya gunakan untuk menganalisis teks-teks hukum pertanian sebagai landasan teori publikasi ini.Hukum agraria kolonial Hindia Belanda bersifat dualistik, terdiri dari hukum agraria barat dan hukum adat Agararian masyarakat Indonesia.
Abstract:Kebijakan agraria memainkan peran kunci dalam mengelola sumber daya alam dan mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks pertanian dan pemanfaatan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas…
kebijakan agraria dalam mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Dengan mengadopsi pendekatan analisis kebijakan, studi ini meninjau implementasi kebijakan agraria yang ada dan dampaknya terhadap aspek lingkungan dan ekonomi. Hasil evaluasi diintegrasikan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan keberlanjutan agraria. Penelitian ini menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi kebijakan agraria dalam mencapai keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Temuan mengidentifikasi kebijakan yang telah berhasil serta kelemahan yang perlu diperbaiki. Rekomendasi kebijakan melibatkan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, merangsang investasi berkelanjutan, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan agraria. Dengan mengevaluasi kebijakan agraria secara menyeluruh, penelitian ini memberikan wawasan yang diperlukan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi di sektor agraria. Implikasi hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah, lembaga pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperbaiki arah dan pelaksanaan kebijakan agraria guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Abstract:The important role of freedom of expression as a basis for equality, especially within the framework of constitutional law, is very important in Indonesia. This research uses normative juridical qualitative methods to obtain…
tain a comprehensive understanding of the legal aspects that regulate freedom of expression in the country. Recognized as an essential human right, freedom of expression is explicitly protected by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The focus of this research is to examine the legal norms governing freedom of expression, which include provisions such as Article 28E paragraph (3) and Article 19 of the Constitution 1945, as well as other statutory regulations. The research results show that freedom of expression is recognized as an inalienable right by the state and is one of the foundations for the realization of a just and democratic society. Although freedom of expression is guaranteed by the constitution, this research also highlights the obstacles and challenges in its implementation. In Indonesia, challenges arise in navigating diverse interpretations of freedom of expression, with concerns about potential exploitation by entities harming public interest. Striking a balance between freedom of expression and societal stability/security is deemed crucial. The research aims to better understand the complexity of freedom of expression within the country's constitutional law and its role in promoting equality. This research aims to find useful insights for creating better policies. These policies should strike a good balance between individual freedom and public interest, ultimately fostering a fair and democratic society.
Abstract:Memaksimalkan sumber daya manusia dalam dunia pendidikan Islam membutuhkan konsep yang relevan. Al Quran menjelaskannya secara tersirat sebagai ulul Albab sebagai tata nilai yang kuat dalam membangun sikap dan karakteristik…
tik manusia unggulan. Ulul Albab merupakan tuntunan nyata pribadi yang menggabungkan antara dzikir dan fikir, mereka selalu berdzikir dalam segala kondisi, yang tidak pernah putus untuk dzikir kepada Allah Swt dalam segala keadaan, terus berdzikir melalui hati dan lisan, yang memiliki akal sempurna dan bersih. Dalam hal kekuatan akal, ulul albab memiliki kekuatan nalar dan ketajaman berfikir terhadap ciptaan Allah Swt, untuk kemudian dimaksimalkan manfaatnya bagi kesejahteraan dan kebermanfaatan seluruh umat manusia. Kekuatan pemahaman konsep ulul albab dari alquran ini akan melahirkan profil sumber daya manusia yang kokoh secara aqidah, kuat secara jasmani, teguh pendirian, ikhlas dalam beramal, kritis dalam pemikiran, tuntas dalam bekerja, teliti dalam melaksanakan pekerjaan, mandiri dalam berkarya, orientasi hidupnya jelas, optimis dalam menghadapi rintangan, pandai memetik hikmah, penuh perencanaan, sungguh-sungguh dalam meraih cita-cita kehidupan akherat abadi, pandai mengevaluasi capaian, amanah dalam menunaikan kepercayaan, lisannya senantiasa basah dengan dzikir, husnuzhan dalam setiap kejadian.
Abstract:Penelitian ini menganalisis dua kasus hukum agraria di Indonesia yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan sertifikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan…
jukkan bahwa penjualan tanah tidak bersertifikat dan kepemilikan sertifikat tanah ganda masih menjadi permasalahan utama dalam hukum agraria di Indonesia. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah dan maladministrasi dalam pengelolaan pertanahan menjadi penyebab utama permasalahan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan efektivitas hukum agraria di Indonesia, khususnya dalam hal kepemilikan tanah dan sertifikasi.