Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal (AKIP) pada Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi…
si Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 88 Tahun 2021. Evaluasi AKIP merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfungsi untuk menilai konsistensi dan efektivitas pelaksanaan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal kinerja secara sistematis.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap 50 perangkat daerah. Informan dipilih secara purposive, terdiri dari anggota Tim Evaluator SAKIP dan pejabat fungsional di Bappeda, Inspektorat, BKD, dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi AKIP telah dilakukan secara sistematik dan berbasis regulasi nasional, tetapi belum sepenuhnya optimal. Terdapat tantangan pada pembaruan regulasi daerah yang masih mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016, rendahnya kompetensi teknis evaluator, serta keterbatasan integrasi sistem informasi antara PMISAKIP dan SIAKIP. Meski 76% Perangkat Daerah meraih predikat “A” dan “AA”, pelaksanaan perencanaan kinerja individu dan tindak lanjut hasil evaluasi masih belum memadai.
Penelitian ini merekomendasikan: (1) pembaruan regulasi lokal agar selaras dengan Permen PANRB No. 88/2021; (2) peningkatan kompetensi evaluator melalui pelatihan manajemen kinerja dan audit kinerja berbasis digital; (3) pengembangan sistem terpadu evaluasi internal; dan (4) penyusunan rekomendasi yang lebih spesifik, terukur, dan aplikatif untuk peningkatan mutu implementasi SAKIP.
Abstract:Penelitian ini membahas implementasi sistem rights-based approach dalam aksesibilitas e-KTP bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sesuai dengan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,…
pendudukan, dengan perspektif siyasah syar'iyyah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif untuk menggali data dari sumber buku dan jurnal yang relevan. Meskipun undang-undang ini menjamin hak-hak ODGJ, data lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah stigma sosial yang menghambat ODGJ untuk mengurus dokumen identitas, serta kurangnya pemahaman petugas administrasi mengenai hak-hak ODGJ. Aspek aksesibilitas fisik terhadap layanan publik juga menjadi hambatan utama, di mana lokasi pembuatan e-KTP sering kali tidak ramah terhadap aksesibilitas bagi ODGJ. Realita ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaan di lapangan, yang mengimplikasikan perlunya judicial review dan perbaikan kebijakan berbasis hak untuk menjamin aksesibilitas yang setara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pendukung bagi ODGJ dalam memenuhi hak identitas mereka.
Abstract:Peran guru adalah sebagai tenaga pendidik professional, guru memiliki tugas utama yaitu untuk mendidik, mengajar, membimbing mengarahkan, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan layanan konseling individu…
ividu terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah di SMA Negeri 6 Seram Bagian Barat, khususnya pada kelas XI-IPS. Pelanggaran tata tertib seperti membolos, merokok, dan berkelahi menjadi tantangan yang berulang, sementara sekolah belum memiliki guru Bimbingan dan Konseling (BK) tetap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari lima siswa pelanggar tata tertib dan dua orang guru sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan konseling individu mampu membantu siswa memahami permasalahan, menumbuhkan kesadaran diri, dan merancang solusi perilaku. Teknik konseling seperti reframing, role playing, dan CBT diterapkan secara kontekstual. Sebagian siswa menunjukkan perubahan perilaku yang positif, sementara lainnya masih memerlukan pendampingan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan pentingnya konseling individu sebagai pendekatan humanistik dalam membina disiplin dan tanggung jawab siswa di tengah keterbatasan sistem pendukung sekolah
Abstract:Prostitusi merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terlibat…
dalam praktik prostitusi serta menganalisis efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pekerja seks komersial (PSK). Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini mengungkap bahwa faktor individu, ekonomi, keluarga, lingkungan, dan pendidikan menjadi pemicu utama seseorang terlibat dalam prostitusi. Sementara itu, penegakan hukum yang ada saat ini, terutama yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, dinilai kurang efektif karena hanya memberikan sanksi administratif berupa pembinaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peraturan daerah yang lebih spesifik mengenai larangan prostitusi dan memberikan sanksi yang lebih tegas untuk memberikan efek jera. Dengan demikian, diharapkan dapat menekan angka praktik prostitusi dan melindungi para korban.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM Toko Kue Kacang Afika. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian…
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung dari pihak UMKM seperti data hasil wawancara dengan pihak UMKM serta data dari informasi dari catatan harian kas masuk dan kas keluar. Hasil penelitian menunjukan bahwasannya Toko Kue Kacang Afika belum menerapkan SAK EMKM dalam laporan keuangannya dan masih menyajikan laporan keuangan secara tradisional yaitu hanya laporan arus kas masuk dan kas keluar. Kendala yang dihadapi pemilik Toko Kue Kacang Afika dalam menerapkan SAK EMKM diantaranya adalah ketidakpahaman pemilik akan penyusunan laporan keuangan yang baik serta pemilik kurang merasa perlu untuk menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM.
Abstract:Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan produktivitas generasi mendatang. Kondisi ini sering disebabkan oleh kekurangan gizi kronis,…
onis, penyakit infeksi berulang, serta rendahnya akses dan pemanfaatan pelayanan kesehatan, termasuk imunisasi dasar lengkap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pelayanan Antenatal Care (ANC) dan status imunisasi dasar lengkap dengan kejadian stunting pada balita usia 24–59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Puuwatu, Kota Kendari tahun 2025. Desain penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan pendekatan case control tanpa matching. Jumlah sampel terdiri dari 20 balita pada kelompok kasus dan 20 balita pada kelompok kontrol, dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Responden penelitian adalah ibu balita. Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner serta data kasus diperoleh dari data sekunder dari aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGM). Analisis dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat hubungan antara pelayanan ANC dengan kejadian stunting (p=0,59; OR=0,298; CI=0,0283–3,1458). Namun, terdapat hubungan signifikan antara status imunisasi dasar lengkap dengan kejadian stunting (p=0,02; OR=5,57; CI=1,42–21,86). Balita yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap memiliki risiko 5,57 kali lebih besar mengalami stunting dibandingkan yang mendapatkan imunisasi lengkap. Temuan ini menegaskan pentingnya pemberian imunisasi dasar lengkap sebagai strategi pencegahan stunting di masyarakat.
Abstract:Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan Peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk…
ntuk (1) Menganalisis tingkat kualitas pelayanan. publik berdasarkan Penerapan indikator-indikator dan Prinsip-Prinsip Good Governance yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Tallo kota Makassar. (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kualitas pelayanan. publik di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, lnforman penelitian terdiri dari informan kunci yaitu sekertaris Kecamatan Tallo, sedangkan informan pendukung adalah kasubag pelayanan umum, petugas pelayanan kecamatan tiga orang dan masyarakat dengan jumlah total informan tujuh orang. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui Penyajian data, dan reduksi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kelima indikator kualitas pelayanan, yaitu: tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empaty menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar telah berjalan dengan baik. Demikian juga penerapan prinsip-prinsip Good Govemace berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, efektifitas dan efesiensi telah berhasil terimpelementasikan dengan baik. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang masih perlu perbaikan, diantaranya: dimensi bukti fisik (tangible), dimensi kehandalan (reliability), dan dimensi empati (empathy). Pada ketiga indikator tersebut masih perlu ditingkatkan lagi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, agar proses pelayanan dapat berjalan sesuai dengan standar pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga pengguna layanan akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan khususnya di Kecamatan Tallo Kata Makassar. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti Sumber Daya Manusia (SDM), koordinasi dengan pemerintah kelurahan, sarana dan prasarana, maka implementasi reformasi birokrasi pelayanan publik sepenuhnya belumlah maksimal untuk menciptakan suasana nyaman bagi pemohon pelayanan. Oleh karena itu, kepuasan yang diharapkan dari pelanggan belum terlaksana dengan baik.
Abstract: Dialektika dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia berjalan seiring proklamasi kemedakaan itu sendiri diikrarkan. Pasalnya korupsi bukan hanya berakibat pada mangkraknya pertumbuhan ekonomi negara saja,…
saja, namun lebih dari itu secara tidak langsung dapat mengancam terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Berulangkali pemerintah mengkontruksi produk hukum dalam usahanya untuk memberantas namun berujung pada titik revisi. Sehingga dalam perkembangan terakhir ini lahir istilah konsep justice collaborator sebagai intrumen sentaral dalam penanganan kasus pidana luar biasa, dimana seorang pelaku kriminal dijadikan saksi dalam proses investigasi kasus tindak pidana korupsi. Untuk memastikan bahwa kerangka konsep justice collaborator ini apakah sudah merepresentasikan tujuan hukum yaitu terciptanya stabilistas masyarakat apa tidak, maka perlu dikaji melalui paradigma hukum progresif, dimana salah satu spritit hukum progresif itu sendiri yaitu adanya hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia mengabdi kepada hukum.
Abstract:Kota Banjarmasin mengalami dinamika iklim yang signifikan, terutama dalam pola curah hujan, yang berpengaruh terhadap lingkungan dan perencanaan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan tipe iklim…
im di Kota Banjarmasin selama periode 2020-2024 menggunakan metode Schmidt-Ferguson, Oldeman, dan Koppen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data curah hujan dan suhu udara untuk menentukan klasifikasi iklim dari tahun ke tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa menurut metode Schmidt-Ferguson, iklim Kota Banjarmasin berubah dari tipe C (Agak Basah) pada 2020 menjadi A (Sangat Basah) pada 2021-2023, lalu kembali ke B (Basah) pada 2024. Metode Oldeman menunjukkan perubahan dari C1 (agak kering) menjadi C3 (lebih kering). Sementara itu, berdasarkan metode Koppen tipe iklim kota ini pada 2020 adalah Am (iklim muson tropis), berubah menjadi Af (iklim hutan hujan tropis) pada 2021-2023, dan beralih menjadi Aw (iklim sabana tropis) pada 2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi kebijakan adaptasi perubahan iklim dan perencanaan tata ruang di Kota Banjarmasin.
Abstract:Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SD Negeri Kotaraya Tahun Pelajaran 2023/2024 yang bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan Model Direct Learning dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran…
aran Agama Hindu. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tes prestasi belajar yang dilaksanakan saat berlangsungnya proses pembelajaran. Untuk memaknai data hasil penelitian, data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode analisis deskriptif kuantitatif, dengan menyajikan rata-rata, modus, median dan prosentase ketuntasan belajar. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Model Direct Learning dapat meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran Agama Hindu. Ini terbukti dari hasil yang diperoleh pada awalnya rata-rata 67,5, dengan prosentase ketuntasan belajar 33,33%. Setelah diberikan tindakan pada siklus I prestasi belajar siswa mengalami peningkatan menjadi rata-rata 74,16, dengan ketuntasan belajar 66,66%. Selanjutnya pada siklus II meningkat lagi menjadi rata- rata 80,00, dan ketuntasan belajar mencapai 91,66%. Hasil yang diperoleh pada siklus II ini telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan sehingga penelitian ini adalah Model Direct Learning dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Agama Hindu siswa SD Negeri Kotaraya