Abstract:Pegadaian Syariah telah menerapkan Kode Etik yang menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam menjalankan standar bisnis dan pedoman perilaku yang harus ditaati dalam aktivitas sehari-hari. Kode Etik memberikan pedoman mengenai…
ngenai apa yang diharapkan dari insan Pegadaian dalam hubungannya dengan pemegang saham, karyawan lain, pemasok/mitra, pemerintah, dan masyarakat. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif, di mana peneliti menganalisis suatu konsep dalam bentuk pertanyaan. Tujuan penerapan Kode Etik adalah untuk mendorong perilaku profesional, bertanggung jawab, wajar, dan dapat dipercaya dalam melakukan transaksi bisnis, melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta aktivitas lain atas nama perusahaan. Pegadaian Syariah juga berpedoman pada prinsipprinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam seluruh kegiatan usahanya. Salah satu prinsip GCG adalah menghindari praktik gratifikasi. Secara umum dalam kegiatan usaha perusahaan tidak lepas dari hubungan dan interaksi antar pihak baik internal maupun eksternal yang menjalin kerjasama yang serasi, serasi, dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pentingnya menumbuhkan martabat, kebanggaan, dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis dengan pemangku kepentingan di dalam perusahaan sebagai proses pembelajaran bagi karyawan perusahaan.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kabupaten Konawe yang memiliki banyak potensi dan daya tarik wisata yang perlu untuk dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun sektor pariwisata masih memiliki beberapa…
erapa kendala sehingga diperlukan adanya strategi pengembangan pariwisata oleh pemerintah daerah terhadap pendapatan asli daerah. Strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Konawe terdiri dari; pengembanan destinasi wisata, pengembangan pemasaran, dan pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia. Fokus Penelitian ini adalah, 1) Menganalisis kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe dan 2) Merumuskan strategi yang perlu dilakukan untuk mengembangkan sektor pariwisata sehingga mampu mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Konawe. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Sumber data yang diperoleh adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Konawe dapat dikatakan bahwa strategi yang dilakukan tidak semua terlaksana dengan maksimal dikarenakan saat ini obyek wisata masih dikelola oleh beberapa pihak, seperti masyarakat dan juga pihak perhutani, sedangkan faktor yang paling mendukung dalam pengembangan pariwisata di Konawe adalah faktor dari strategi pemasaran melalui media sosial yang dapat menarik minat wisatawan dan juga meningkatkan kunjungan wisata. Namun pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata belum dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah.
Abstract:Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan keadaan atau fenomena yang sedang terjadi, kemudian reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara kualitatif sesuai…
esuai dengan metode yang dilakukan dalam penelitian ini. Analisa data adalah mengalokasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola sehingga data yang terkumpul dapat dideskripsikan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosedur Manajemen Logistik Obat pada Instalasi Farmasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kabupaten Konawe telah sesuai peraturan Perundang-Undangan.
Abstract:Pendahuluan: Media sosial menjadi hal yang penting bagi individu dewasa awal. baik untuk menjalin relasi, mencari informasi, maupun sekedar mencari hiburan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, perkembangan teknologi…
potensial membawa dampak negatif pada kesehatan mental. Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan perilaku penggunaan media sosial dengan kesehatan mental mahasiswa Fakultas Teknologi Bisnis Universitas Yatsi Madani. Metode Penelitian: Studi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cross sectional. Menggunakan uji chi square, dengan Teknik pengambilan sampel yaitu random sampling sebanyak 226 responden. Hasil Penelitian: Hasil penelitian yang di laksanakan di fakultas teknologi bisnis universitas yatsi madani, diperoleh mayoritas berusia 19 tahun sebanyak 111 responden (49,1%), jenis kelamin perempuan sebanyak 133 responden (58,8%), perilaku penggunaan media sosial berkategori tinggi sebanyak 99 responden (43,8%), kesehatan mental buruk sebanyak 89 responden (39,4%). Hasil analisis menunjukan ada hubungan antara perilaku penggunaan media sosial dengan kesehatan mental dengan p-value 0,000 < 0,005. Kesimpulan : Terdapat hubungan perilaku penggunaan media sosial dengan Kesehatan mental fakultas teknologi bisnis universitas yatsi madani. Saran : Mahasiswa di Universitas Yatsi Madani di sarankan untuk menghindari atau membatasi smartphone agar tidak terjadinya kesehatan mental.
Abstract:Program magang merupakan kebijakan yang membuka peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja. Salah satu implementasinya adalah kegiatan magang di instansi pemerintahan. Penelitian ini disusun…
un berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan oleh mahasiswa selama empat bulan di Sub Bagian Persidangan dan Humas Protokol DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui keterlibatan langsung dalam pelaksanaan rapat paripurna, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman administratif, tetapi juga mengembangkan kompetensi profesional yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta mendukung layanan administrasi dan publikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kompetensi mahasiswa magang melalui kontribusi dalam Tata Kelola Persidangan dan Komunikasi Publik pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi observasi langsung, keterlibatan aktif dalam tugas, dan komunikasi informal dengan pegawai. Narasumber penelitian ini terdiri dari staf Sub Bagian Persidangan serta staf Humas Protokol DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sidang paripurna. Keabsahan data diperoleh melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa magang berkontribusi aktif dalam mendukung administrasi persidangan, penyusunan notulen hasil rapat dan risalah rapat, pengelolaan dokumentasi kegiatan, serta koordinasi teknis pelaksanaan rapat paripurna. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara Sub Bagian Persidangan dan Humas Protokol pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan rapat paripurna.
The internship program is a policy that provides opportunities for students to gain hands-on experience in the workplace. One implementation is internships in government agencies. This research was compiled based on internship activities carried out by students for four months in the Sub-Section of Trials and Protocol Public Relations of the Central Sulawesi Provincial Representative Council. Through direct involvement in the implementation of plenary sessions, students not only gain administrative experience, but also develop professional competencies that are relevant to the needs of the world of work, as well as support administrative and publication services. This study aims to analyze the development of student intern competencies through contributions to Trial Governance and Public Communication at plenary sessions of the Central Sulawesi Provincial Representative Council. The methods used in this activity include direct observation, active involvement in tasks, and informal communication with employees. The sources for this research consisted of staff from the Trial Sub-Section and Public Relations and Protocol staff of the Central Sulawesi Provincial Representative Council who were directly involved in the implementation of the plenary session. Data validity was obtained through source triangulation techniques by comparing the results of interviews, observations, and documentation. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study showed that the interns actively contributed in supporting the administration of the trial, preparing meeting minutes and minutes of meetings, managing activity documentation, and technical coordination of the implementation of plenary meetings. In addition, this study shows that the synergy between the Sub-Section of Trials and Protocol Public Relations at the plenary session of the Central Sulawesi Provincial Representative Council is an important factor in supporting the effectiveness of the implementation of plenary sessions.
Abstract:Bank Woori Saudara KC Jember merupakan salah satu kantor cabang dari PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. yang bergerak dalam bidang perbankan komersial. Dalam menjalankan aktvitas perbankannya, Bank Woori Saudara…
selalu melibatkan dokumen-dokumen penting yang digunakan untuk mengidentifikasi nasabah. Salah satunya yaitu adalah Dokumen Pengajuan Kredit Pensiun yang memuat sejumlah informasi penting terkait nasabah yang akan mengajukan pinjaman. Kumpulan arsip tersebut dikelola oleh Departemen Front Office di Bank Woori Saudara. Dalam melakukan kegiatan pengelolaan arsip para staff frontliner memberlkukan system penyimpanan yang manual, Dimana dokumen-dokumen tersebut disimpan berdasarkan urutan dan susunan nomor CIF (Costumer Information File) yang terletak pada filling cabinet yang tersedia. Oleh karena itu, pengabdian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana mekanisme pengarsipan dokumen pengajuan kredit di Bank Woori Saudara KC Jember. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Metodologi Participatory Action Research (PAR), yang memungkinkan pengumpulan data melalui obsservasi langsung di Bank Woori Saudara KC Jember serta analisis praktik-praktik terbaik yang digunakan dalam pengeolaan pengarsipan dokumen pengajuan kredit pensiun di lingkungan perbankan.
Abstract:Penerapan teknologi dalam pengelolaan dan manajemen sekolah menjadi hal yang wajib untuk membawa sekolah berkembang secara modern dan transparan. Salah satu bagian penting dalam sekolah yang harus di kelola dengan baik adalah…
dalah bagian akademik sekolah. Semua informasi tentang data guru, siswa, materi dan bahkan jadwal pelajaran seharusnya terdokumentasi dengan baik. Disini lah peran teknologi dapat dimanfaatkan agar pengelolaan data akademik tersebut tidak tumpang tindih, berantakan, dan sulit dikelola. Teknologi yang paling tepat berupa website yang dapat menampung dan memuat semua informasi tentang sekolah tersebut. Website yang dimaksud telah diselesaikan dan siap dipasangkan kesekolah oleh tim PKM kampus, yang merupakan wujud tri dharma perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh setiap dosen. Sekolah yang akan dijadikan target pemasangan atau instalasi website ini adalah Brainfor Islamic School, yang merupakan sekolah dengan jenjang pendidikan TK dan SD yang masih tergolong baru di daerah Kisaran.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya politik birokrasi dan tantangan good governance di Pemerintah Kota Pematangsiantar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi bahwa tata kelola pemerintahan daerah…
aerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip good governance, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, profesionalitas aparatur, dan responsivitas pelayanan publik. Di sisi lain, kondisi tersebut diduga berkaitan erat dengan budaya politik birokrasi yang masih hierarkis, dominatif, dan kurang partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada bulan Desember 2025 terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas aparatur sipil negara, tokoh masyarakat, akademisi, wartawan, pengguna layanan publik, aktivis/LSM, dan pihak lain yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya politik birokrasi di Pemerintah Kota Pematangsiantar masih cenderung top-down, berorientasi pada loyalitas terhadap pimpinan, dan belum memberi ruang yang memadai bagi transparansi, akuntabilitas, serta inovasi kelembagaan. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya akses terhadap informasi publik, lemahnya kepercayaan terhadap objektivitas tata kelola jabatan, rendahnya profesionalitas aparatur, serta belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good governance. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya budaya politik partisipatif dalam birokrasi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan di Pemerintah Kota Pematangsiantar.
Abstract:Pengelolaan Air Asam Tambang (AAT) merupakan isu penting dalam pembangunan berkelanjutan sektor pertambangan. Aktivitas pertambangan yang tidak terkendali dapat menghasilkan AAT melalui oksidasi mineral sulfida, yang berdampak…
dampak pada penurunan kualitas air, kerusakan ekosistem, serta peningkatan emisi karbon dioksida (CO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengelolaan AAT di Indonesia dan keterkaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Metode yang digunakan adalah studi literatur (library research) melalui analisis hasil penelitian, laporan lembaga internasional, dan regulasi nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perusahaan tambang besar telah menerapkan sistem pengelolaan AAT yang relatif baik, sementara perusahaan skala menengah dan kecil masih menghadapi keterbatasan teknologi, biaya, dan pengawasan. Lemahnya penegakan hukum serta koordinasi antarinstansi menyebabkan kebijakan lingkungan belum optimal, sehingga pencemaran air dan emisi karbon dari sektor pertambangan tetap tinggi. Kajian ini menekankan pentingnya penerapan teknologi ramah lingkungan, penegakan hukum yang tegas, dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai integrasi antara instrumen hukum dan pendekatan teknologi dalam mewujudkan tata kelola pertambangan berkelanjutan di Indonesia.
Abstract:Pengangkatan dan kewenangan hakim Mahkamah Agung di Indonesia merupakan isu krusial yang bersinggungan dengan asas-asas yurisprudensi Islam tentang tata kelola pemerintahan dan kerangka ketatanegaraan Indonesia. Penyelenggaraan…
ggaraan kekuasaan kehakiman tidak luput dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya melalui reformasi kelembagaan, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdeskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk merinci konteks dan kompleksitas informasi yang bersifat non-angka, sehingga dapat menggambarkan secara analisis karakteristik objek penelitian Mahkamah agung adalah lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Saat ini lembaga Mahkamah Agung berdasarkan pada UU. No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman UU ini juga telah mencabut dan membatalkan berlakunya UU No. 4 tahun 2004. mahkamah agung memiliki tugas, fungsi, dan wewenangnya sendiri Mahkamah aguang merupakan Lembaga peradilan tertinggi yang berada di Indonesia, mahkamah agung memiliki kekuatan kekuasaan tersentiri karena mahkamah agung termasuk dalam yudikatif dan hal ini menegaskan bahwa keputusan peradilan tidak bisa diubah atau di ganggu ugat oleh pihak luar baik itu dari pemerintah atau dari pihak lainya.