Abstract:Abstract: Utilization of computer technology in data processing processing of Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai in BPDAS Kota Padang still no. All still done manually so that in making the report requires precision…
and a long time. Therefore, the researcher builds a watershed management information system in BPDAS Kota Padang using Visual BasicNet 2012 programming language. By utilizing computerized system is expected to assist the processing of data management of watersheds in BPDAS Padang so that it can produce fast information , precise and accurate.
Keywords: information system, data processing, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Abstrak: Pemanfaatan teknologi komputer dalam proses pengolahan data balai pengelolaan daerah aliran sungai di BPDAS Kota Padang masih belum ada. Semua masih dilakukan secara manual sehingga dalam pembuatan laporan membutuhkan ketelitian dan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, peneliti membangun suatu sistem informasi pengelolaan daerah aliran sungai di BPDAS Kota Padang dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic Net 2012. Dengan memanfaatkan sistem komputerisasi diharapkan dapat membantu proses pengolahan data pengelolaan daerah aliran sungai di BPDAS Kota Padang sehingga dapat menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat.
Kata kunci: sistem informasi, pengolahan data, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Abstract:Hadis tentang menangisi mayit khususnya riwayat Abdullah bin Umar, termasuk hadis yang mendapat perhatian khusus dalam khazanah studi hadis karena memuat keterangan bahwa mayit mengalami siksa akibat tangisan keluarganya,…
, suatu persoalan yang kemudian memunculkan beragam interpretasi dan perdebatan di kalangan ulama. Riwayat ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, terutama karena mendapat sanggahan dari Aisyah yang menilai pemahaman tersebut tidak sejalan dengan prinsip Al-Qur’an yang menegaskan bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Perbedaan periwayatan antara Abdullah bin Umar dan Aisyah menunjukkan adanya dinamika dalam transmisi hadis yang memerlukan kajian kritis terhadap sanad, matan, serta konteks penyampaian hadis. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna hadis tersebut melalui pendekatan ilmu hadis dan analisis terhadap penafsiran para ulama. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan menelaah hadis-hadis terkait beserta syarah para ulama. Hasil kajian menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam hadis bukanlah tangisan biasa, melainkan ratapan berlebihan (niyāhah) yang disertai keluhan, penyesalan terhadap takdir Allah Swt., atau kebiasaan yang dahulu diperintahkan maupun diridhai oleh mayit semasa hidupnya. Adapun tangisan yang bersifat wajar karena rasa sedih tidaklah dilarang dalam Islam, bahkan Nabi Muhammad Saw. sendiri pernah menangis ketika kehilangan orang-orang tercinta. Dengan demikian, hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam tentang rahmat, keadilan, dan sikap menghadapi musibah kematian.
This research employs a library research approach by examining the relevant hadith narrations along with their commentaries (syarah) by classical scholars. The findings indicate that the hadith does not refer to ordinary weeping but rather to excessive lamentation (niyāḥah), characterized by expressions of complaint, objection to Allah's decree, or practices that were encouraged, approved, or tolerated by the deceased during their lifetime. In contrast, natural weeping as an expression of grief is not prohibited in Islam. Indeed, the Prophet Muhammad (peace be upon him) himself wept upon the loss of his loved ones. Therefore, this hadith should be understood contextually to avoid misconceptions regarding Islamic teachings on divine mercy, justice, and the proper response to the calamity of death.
Abstract:Operasi pengamanan hutan membutuhkan evaluasi berbasis data agar alokasi patroli, pemantauan satelit, dan respons penegakan hukum dapat diarahkan pada wilayah serta periode yang paling berisiko. Penelitian ini mengevaluasi…
si hubungan antara intensitas patroli dan luas deforestasi, perubahan waktu respons penanganan kasus setelah pemanfaatan pemantauan satelit near-real-time, serta pola temporal dan indikasi konsentrasi spasial temuan kayu ilegal di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Penelitian menggunakan desain kuantitatif evaluatif berbasis data operasional Balai Penegakan Hukum Kehutanan. Data mencakup 150 titik patroli dan temuan kayu ilegal selama 1 Januari-31 Desember 2023, 10 sektor pengamatan hasil agregasi titik patroli, serta 30 pasang kasus respons yang dipadankan antara periode manual Januari-Juni 2022 dan periode berbasis satelit Januari-Juni 2023. Analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif, regresi linear sederhana, uji-t berpasangan, ukuran efek Cohen's d, uji Kruskal-Wallis, dan identifikasi outlier berbasis persentil ke-90. Hasil menunjukkan bahwa intensitas patroli berasosiasi negatif dan signifikan dengan luas deforestasi pada tingkat sektor (B = -1,05; R2 = 0,919; F(1,8) = 91,03; p < 0,001). Waktu respons rata-rata menurun dari 51,5 jam pada metode manual menjadi 23,6 jam setelah pemanfaatan pemantauan satelit, dengan selisih rata-rata -27,9 jam, t(29) = -14,72; p < 0,001; dan Cohen's d = 2,69. Volume temuan kayu ilegal tertinggi terjadi pada Q3 atau Juli-September (60,2 +/- 14,5 m3), dengan perbedaan signifikan antarkuartal (H(3) = 28,74; p < 0,001). Sebanyak 80% titik outlier berada pada wilayah berkerawanan tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi patroli terarah, pemantauan satelit, dan evaluasi spasial-temporal sederhana dapat memperkuat pengamanan hutan berbasis risiko. Namun, seluruh hasil perlu ditafsirkan sebagai asosiasi operasional karena penelitian bersifat observasional, jumlah sektor regresi terbatas, dan analisis spasial belum menggunakan pemodelan hotspot formal.
Abstract:Penelitian ini menganalisis keterkaitan antara kepatuhan prosedural penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato, Indonesia, dengan pemulihan ekosistem. Melalui studi kasus terstruktur,…
r, dokumentasi hukum 14 bulan, observasi lapangan, dan analisis citra satelit dievaluasi terkait kepatuhan terhadap KUHAP pada tiga tahap penegakan hukum (penyidikan, penuntutan, persidangan) serta indikator lingkungan (tutupan vegetasi, konsentrasi merkuri, keanekaragaman hayati). Temuan utama menunjukkan bahwa kasus yang mematuhi ketat timeline KUHAP mencapai pemulihan ekosistem 40% lebih cepat dibanding kasus tertunda. Pohuwato mencatat tingkat konversi menjadi vonis bersalah 75% (di atas rata-rata nasional 60%), dengan korelasi positif kuat (r=0,87; p<0,01) antara kualitas bukti lingkungan forensik dan keberhasilan penuntutan. Bukti konsentrasi merkuri terbukti sangat efektif, menghasilkan vonis bersalah pada 90% kasus. Meski aktivitas PETI menurun 85% dalam radius 5 km pasca-penindakan, peningkatan tutupan vegetasi hanya 15% dalam 6 bulan, mengindikasikan kecepatan pemulihan ekologis yang lebih lambat. Signifikan bahwa 70% tersangka menyatakan kesiapan berpartisipasi dalam program restorasi, berkorelasi signifikan dengan integrasi bukti ilmiah (r=0,79; p<0,05). Hasil ini membuktikan bahwa efisiensi prosedur hukum tidak hanya menghentikan kerusakan lebih lanjut, tetapi juga menjadi fondasi kritis bagi percepatan pemulihan ekosistem. Studi ini menjembatani celah penelitian dengan menghubungkan secara empiris kepatuhan prosedur hukum dengan hasil lingkungan, sekaligus menantang pendekatan ekonomi pertambangan yang berpusat pada Eropa. Implikasi praktis mendesak pelatihan khusus bukti lingkungan bagi jaksa dan pedoman operasional integrasi data ilmiah ke dalam proses hukum. Temuan ini menyediakan landasan aksi bagi penyelarasan kerangka hukum Indonesia dengan realitas konservasi, sekaligus menawarkan model perlindungan hutan tropis bagi negara berkembang kaya sumber daya.
Abstract:This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for consumers in digital transactions in Indonesia. The method used is library research with a normative juridical approach. The results of the study indicate…
ate that Indonesia actually has an adequate legal basis to protect digital consumers, which is primarily sourced from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. These regulations have set out basic principles such as the obligation of business actors to provide honest information, consumer rights to security, and the recognition of electronic evidence. However, its implementation in the field encounters various significant obstacles. Case studies on e-commerce and fintech platforms reveal that consumer losses still often occur, such as products that do not match the description, difficulties with refunds, and the vulnerability of personal data. The key finding of this study is that the main challenge lies not in the legal vacuum, but in three aspects: (1) low digital literacy and consumer law so that they are not optimal in fighting for their rights; (2) alternative dispute resolution mechanisms such as BPSK and ODR (Online Dispute Resolution) which are not yet effective, fast, and easily accessible; and (3) weak supervision and law enforcement against unscrupulous business actors in the digital space. Therefore, it is concluded that digital consumer protection efforts require a holistic approach that relies not only on regulations, but also through massive public education, strengthening dispute resolution institutions, and closer synergy between the government, business actors, and the community.
Abstract:Public service quality is one of the fundamental indicators in assessing the performance of government institutions, especially at the district level where direct interactions with citizens take place. This study aims to…
analyze the influence of employee motivation on the quality of administrative services at the Leihitu Sub-district Office, Central Maluku Regency. The research employs a quantitative approach with an explanatory design to identify causal relationships between variables. The population in this study consists of all employees involved in administrative services, and total sampling was used due to the manageable number of staff. Data were collected through a structured questionnaire using a Likert scale to measure motivation and service quality indicators. The data were analyzed using descriptive statistics and linear regression to determine the effect of motivation on service quality. The results show that employee motivation significantly and positively influences administrative service quality. Employees with higher intrinsic and extrinsic motivation tend to demonstrate better responsiveness, discipline, communication, and consistency in carrying out public service functions. The study concludes that strengthening motivation is essential to improve public service performance. Therefore, organizational leaders are encouraged to enhance work motivation through recognition, supportive leadership, fair reward systems, and professional development opportunities to ensure services meet community expectations.
Abstract:This study examines the influence of motivation and job satisfaction on employee performance at the Ministry of Religious Affairs in Maluku Province. Motivation and job satisfaction are critical factors that drive employee…
ee productivity and create a conducive work environment. Using quantitative methods, data were analyzed through regression tests, including T-test, F-test, and determination coefficient analysis, to explore the relationships between these variables. The results indicate that motivation has a strong and significant positive effect on employee performance, supported by a regression coefficient of 0.661 and a significance level of p < 0.001. Similarly, job satisfaction also significantly impacts performance, with a coefficient of 0.325 and p < 0.001, although its influence is comparatively lower than motivation. The simultaneous effect of motivation and job satisfaction was confirmed by an F-value of 396.748 and an R² of 0.922, indicating that 92.2% of the variation in employee performance can be explained by these two factors. The findings emphasize the importance of fostering both motivation and job satisfaction to improve employee performance effectively. Therefore, organizations should develop policies that enhance motivation through rewards and career development opportunities, as well as improve job satisfaction by ensuring supportive working conditions and recognizing employee contributions.
Abstract:Meskipun pengakuan terhadap agroforestri tradisional sebagai strategi pengelolaan lahan berkelanjutan semakin meningkat, penelitian yang mengintegrasikan analisis keanekaragaman tanaman dengan persepsi lokal untuk memahami…
hami ketahanan ekologi-ekonomi masih terbatas. Penelitian ini mengkaji hubungan antara keanekaragaman tanaman dalam sistem agroforestri dan kontribusinya terhadap stabilitas ekosistem serta ketahanan ekonomi komunitas lokal di Desa Dulamayo Selatan, sekitar Hutan Pendidikan Universitas Gorontalo, Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran, kami menggabungkan analisis vegetasi kuantitatif melalui 9 plot dinamis (72 sub-plot) dengan survei sosial yang melibatkan 60 rumah tangga dan wawancara mendalam dengan 5 informan kunci, dengan penilaian menggunakan skala Likert (1-5). Analisis Indeks Nilai Penting (INP) menunjukkan dominasi spesies serbaguna, dengan Arenga pinnata (INP=113,72), Lansium parasiticum (INP=68,8), dan Aleurites moluccanus (INP=48,45) menjadi komponen kunci dalam sistem agroforestri lokal. Komunitas lokal menilai tinggi jasa ekosistem dari sistem agroforestri, khususnya penyediaan air bersih (4,4/5) dan mitigasi bencana alam (4,2/5). Analisis regresi menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara kesadaran lingkungan dan manfaat ekonomi (R²=0,72), mengindikasikan bahwa kesadaran ekologis dan keuntungan ekonomi dapat bersinergi dalam pengelolaan agroforestri. Preferensi terhadap spesies serbaguna mencerminkan strategi adaptif untuk memaksimalkan manfaat dari sumber daya lahan yang terbatas, sambil menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem. Temuan ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan kesadaran ekologis ke dalam program pengembangan agroforestri dan menyoroti potensi diversifikasi spesies untuk meningkatkan ketahanan ekologi sekaligus stabilitas ekonomi pada komunitas yang bergantung pada hutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh faktor sosial-ekonomi terhadap adopsi sistem agroforestri di Provinsi Gorontalo. Agroforestri dipandang sebagai solusi berkelanjutan untuk mengatasi masalah lingkungan seperti…
ti banjir dan longsor melalui integrasi komponen pertanian, kehutanan, dan peternakan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi logistik, melibatkan 164 responden dari enam desa yang dipilih secara proporsional. Data dikumpulkan melalui survei, wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan statistik deskriptif, uji Chi-Square, dan regresi logistik biner. Hasil menunjukkan bahwa luas lahan (X5), penyuluhan (X8), dan keanggotaan kelompok tani hutan (KTH) (X7) menjadi faktor dominan yang memengaruhi adopsi. Petani dengan lahan ≥2 Ha memiliki peluang 201% lebih tinggi untuk mengadopsi agroforestri, sementara penyuluhan dan keanggotaan KTH meningkatkan peluang sebesar 2,75 kali dan 2,5 kali. Sebaliknya, usia (X1) dan pendidikan (X3) tidak berpengaruh signifikan, meskipun tren menunjukkan petani muda lebih terbuka pada inovasi. Analisis threshold (ambang batas skor 50 vs 60) mengungkap variasi adopsi antardesa, dengan Desa Tangga Barito memiliki tingkat adopsi tertinggi (87,5%) dan Bondawuna terendah (10,34%). Temuan ini selaras dengan literatur global yang menekankan pentingnya kapasitas teknis, jejaring sosial, dan kebijakan kontekstual. Rekomendasi strategis mencakup penyuluhan spesifik lokasi, model agroforestri yang ramah lahan sempit dan curam, serta insentif finansial bagi petani kecil. Penelitian juga menyarankan pendekatan berbasis data untuk merancang kebijakan adaptif, seperti penguatan kelompok tani dan konsolidasi lahan. Kontribusi teoretis melibatkan kerangka analisis threshold untuk memahami dinamika adopsi secara kontekstual, sedangkan implikasi praktis berfokus pada integrasi agroforestri dalam program pengentasan kemiskinan dan adaptasi iklim. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan pertanian berkelanjutan di Indonesia, terutama di wilayah dengan tantangan biofisik dan struktural seperti Gorontalo. Dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintah daerah, NGO, dan kelompok petani, agroforestri dapat menjadi pilar utama dalam pengelolaan sumber daya alam yang harmonis antara ekologi, ekonomi, dan sosial.
Abstract:The Gondoriyo 1-phase network has a network length of 3.2 km supplied by a 1-phase network that is charged in phase S on BSB 1. The extent of the service area makes the load on phase S jump high. The measurement results…
obtained by the load current during peak load reached a total of 62A. While the load current of the repeater at the time of peak load is phase R of 32A, phase S of 98A, and phase T of 44A. With such conditions, it is necessary to expand the medium voltage distribution network in the Gondoriyo area with the aim of balancing the load on the BSB 1 extension. To facilitate load sharing in the expansion of the Gondoriyo area, the ETAP powerstaion 7.5.0 simulation program is used. which consists of 1 phase simulation before expansion and 3 phase simulation after expansion. From the results of this engineering shrinkage simulation, the total engineering shrinkage value in the 1-phase network before the expansion was 6480 kW, after the network expansion, the total engineering shrinkage changed to 2510.4 kW. With the simulation that has been made, it is expected to produce a load sharing plan that will make it easier for PT PLN (Persero) Rayon Boja to share the load on the network after the expansion.