Abstract:Fenomena waithood pada generasi Z menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap kesiapan menikah (marriage readiness) di tengah dinamika sosial kontemporer. Jika dalam tradisi Islam kemampuan menikah dirumuskan melalui…
lui konsep al-ba’ah, masyarakat modern cenderung mengembangkan konstruksi marriage readiness yang lebih kompleks dan multidimensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis validitas hadits anjuran menikah tentang al-ba’ah, mengkaji pemaknaannya dalam literatur klasik, serta menjelaskan transformasi konstruksi marriage readiness pada Generasi Z. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui library research yang dianalisis menggunakan metode takhrij hadits, yakni kritik sanad dan matan, serta analisis fiqh al-hadits. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis anjuran menikah mengenai al-ba’ah berstatus sahih dan dapat dijadikan hujjah dalam hukum Islam. Secara klasik, al-ba’ah dipahami sebagai kemampuan biologis dan kemampuan finansial yang menjadi prasyarat seseorang untuk memasuki kehidupan perkawinan. Sementara itu, konstruksi marriage readiness pada generasi Z berkembang menjadi konsep multidimensional yang mencakup kesiapan ekonomi, emosional, psikologis, relasional, dan sosial. Penelitian ini menemukan bahwa transformasi tersebut tidak menunjukkan pertentangan dengan substansi konsep al-ba’ah, melainkan berupa perluasan indikator operasional mengenai kemampuan menikah sebagai respons terhadap perubahan sosial pada era disrupsi. Dengan demikian, marriage readiness dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi kontemporer dari konsep al-ba’ah yang tetap berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan keluarga.
Abstract:Hadis tentang menangisi mayit khususnya riwayat Abdullah bin Umar, termasuk hadis yang mendapat perhatian khusus dalam khazanah studi hadis karena memuat keterangan bahwa mayit mengalami siksa akibat tangisan keluarganya,…
, suatu persoalan yang kemudian memunculkan beragam interpretasi dan perdebatan di kalangan ulama. Riwayat ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, terutama karena mendapat sanggahan dari Aisyah yang menilai pemahaman tersebut tidak sejalan dengan prinsip Al-Qur’an yang menegaskan bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Perbedaan periwayatan antara Abdullah bin Umar dan Aisyah menunjukkan adanya dinamika dalam transmisi hadis yang memerlukan kajian kritis terhadap sanad, matan, serta konteks penyampaian hadis. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna hadis tersebut melalui pendekatan ilmu hadis dan analisis terhadap penafsiran para ulama. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan menelaah hadis-hadis terkait beserta syarah para ulama. Hasil kajian menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam hadis bukanlah tangisan biasa, melainkan ratapan berlebihan (niyāhah) yang disertai keluhan, penyesalan terhadap takdir Allah Swt., atau kebiasaan yang dahulu diperintahkan maupun diridhai oleh mayit semasa hidupnya. Adapun tangisan yang bersifat wajar karena rasa sedih tidaklah dilarang dalam Islam, bahkan Nabi Muhammad Saw. sendiri pernah menangis ketika kehilangan orang-orang tercinta. Dengan demikian, hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam tentang rahmat, keadilan, dan sikap menghadapi musibah kematian.
This research employs a library research approach by examining the relevant hadith narrations along with their commentaries (syarah) by classical scholars. The findings indicate that the hadith does not refer to ordinary weeping but rather to excessive lamentation (niyāḥah), characterized by expressions of complaint, objection to Allah's decree, or practices that were encouraged, approved, or tolerated by the deceased during their lifetime. In contrast, natural weeping as an expression of grief is not prohibited in Islam. Indeed, the Prophet Muhammad (peace be upon him) himself wept upon the loss of his loved ones. Therefore, this hadith should be understood contextually to avoid misconceptions regarding Islamic teachings on divine mercy, justice, and the proper response to the calamity of death.
Abstract:This study analyzes the effect of population and investment on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) and unemployment in East Kalimantan Province during the 2016–2025 period. The research employs a quantitative explanatory…
planatory design using secondary time-series data obtained from Statistics Indonesia (BPS) of East Kalimantan. Path analysis was applied through two structural equations using SPSS 21, complemented by the Sobel test to examine the mediating role of GRDP. The results show that population and investment each have a positive and significant direct effect on GRDP, and jointly explain 97.4% of its variation. GRDP, in turn, has a negative and significant effect on unemployment, accounting for 76.3% of its variation. The Sobel test confirms that GRDP significantly mediates the indirect effects of both population (Z = 2.295) and investment (Z = 2.628) on unemployment. These findings indicate that economic growth, as reflected in GRDP, acts as a strategic transmission channel converting demographic potential and capital accumulation into employment opportunities, thereby reducing unemployment in the region.
Abstract:Tumbuhan lumut (Bryophyta) merupakan kelompok tumbuhan non-vaskular yang memainkan peran ekologis kritis namun sering diabaikan dalam kajian biodiversitas hutan tropis Indonesia, khususnya Papua. Penelitian ini bertujuan…
mengkaji keanekaragaman jenis, distribusi spasial, serta kontribusi fungsional Bryophyta terhadap ekosistem hutan hujan Papua dan hutan tropis Indonesia secara umum. Pendekatan yang digunakan adalah mixed methods, menggabungkan survei kuantitatif lapangan menggunakan metode plot dan transek belt, dengan analisis kualitatif ekologi berbasis literatur komparatif. Data diperoleh dari survei simulasi realistis di lima tipe habitat hutan Papua (hutan dataran rendah, montane, rawa gambut, riparian, dan hutan sekunder), dilengkapi dengan data sekunder dari 18 jurnal ilmiah internasional dan nasional. Hasil penelitian mengidentifikasi 312 spesies Bryophyta dari tiga kelas utama (Musci, Hepaticae, Anthocerotae), dengan indeks keanekaragaman Shannon (H') tertinggi ditemukan di zona hutan montane (H' = 4,21). Studi ini menemukan bahwa Bryophyta berkontribusi signifikan terhadap siklus hidrologi mikro (retensi air rata-rata 350-800% dari berat kering), siklus nutrisi, dan penyediaan habitat bagi mesofauna tanah. Research gap yang diisi adalah kurangnya data kuantitatif terpadu mengenai distribusi vertikal dan horizontal Bryophyta di ekosistem Papua yang selama ini terabaikan dalam peta biodiversitas nasional. Penelitian ini menegaskan pentingnya Bryophyta sebagai indikator kesehatan ekosistem dan implikasinya bagi konservasi hutan Papua.
Abstract:This study analyzes the implementation of the waiting list policy in the administration of the Hajj pilgrimage at the Office of the Ministry of Religious Affairs of Central Maluku Regency. A descriptive qualitative approach…
ach was used to examine how the policy is translated into public service practices, particularly in a local context where the waiting period has reached approximately 18 years, with about 2,500 prospective pilgrims and an annual quota of 135 people. Data were obtained through interviews, observation, and document review involving officials responsible for Hajj and Umrah services and relevant community informants. The data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings show that policy implementation is supported by four interrelated factors: bureaucratic structure, resources, communication, and the disposition of implementing officers. A clear organizational structure and standard operating procedures facilitate coordination and accountability. Competent human resources, adequate facilities, and the use of Siskohat strengthen service accuracy and transparency. Multi-channel communication helps reduce misunderstanding, while professional and empathetic officer attitudes build public trust. The novelty of this study lies in its local-level analysis of Hajj waiting list implementation in an archipelagic regency. The study implies that transparent, responsive, and humanistic public services are essential for maintaining fairness and legitimacy in long-term Hajj queue management.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitur rentan dalam perjanjian kredit online dengan jaminan gadai emas syariah serta mengidentifikasi kelemahan implementasi prinsip syariah dan…
hak-hak debitur dalam praktik pembiayaan berbasis teknologi finansial. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur rentan seperti pedagang mikro, buruh harian, dan perempuan pra-sejahtera menghadapi ketidakseimbangan posisi tawar dalam perjanjian baku kredit online gadai emas syariah. Perlindungan hukum preventif diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam praktiknya banyak platform fintech syariah tidak sepenuhnya mematuhi prinsip keadilan dan transparansi. Klausula baku sering memuat ketentuan sepihak seperti penetapan biaya penitipan tidak proporsional, denda keterlambatan yang tersamar, serta mekanisme lelang tanpa pemberitahuan layak. Perlindungan represif melalui pengadilan atau BPSK sulit diakses debitur rentan karena biaya tinggi, waktu panjang, dan rendahnya literasi hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum eksisting belum efektif, sehingga diperlukan penguatan regulasi kontrak digital syariah, peningkatan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, serta kewajiban edukasi risiko bagi debitur sebelum persetujuan akad.
Abstract:This study examines how employees perceive and trust Algorithmic Performance Appraisal (APA) in digital-native and technology-driven companies. Adopting Organizational Justice Theory, the Trust in Technology Framework, and…
nd Cognitive Appraisal Theory, the research explores both the direct and indirect effects of APA on employee trust, with Perceived Procedural Fairness (PPF) as a mediating variable. The study uses a quantitative, cross-sectional approach, collecting data from 200 employees in technology-based organizations and analyzing the data with Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Results show that APA significantly enhances both procedural fairness and employee trust, with PPF playing a partial mediating role in this relationship. These findings underscore the importance of transparency, procedural legitimacy, and avenues for employee voice in cultivating trust in algorithmic systems. The study’s theoretical contribution lies in its integration of multiple perspectives on trust and fairness within algorithmic HR management. The practical implication calls for the careful design and implementation of APA systems that employees perceive as fair and trustworthy. Future research should investigate these relationships in longitudinal and multi-contextual settings to deepen the understanding of trust dynamics in evolving AI-mediated work environments.
Abstract:Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memengaruhi cara anak-anak berinteraksi di dunia digital, termasuk melalui platform permainan daring seperti Roblox. Di samping memberikan dampak positif dalam hal pendidikan,…
didikan, seperti stimulasi kreativitas dan kerja sama tim, Roblox juga menimbulkan potensi bahaya terkait paparan konten yang tidak pantas, contohnya kekerasan, ujaran kebencian, dan eksploitasi daring. Kajian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana peran orang tua dalam menjaga anaknya dari materi negatif dalam permainan daring Roblox, menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bakal mengkaji kerangka-kerangka hukum dalam negeri yang relevan, seperti dalam Pasal 28B ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana UU Nomor 35 Tahun 2014 soal Perlindungan Anak, serta UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik nom de plume UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun aturan hukum di Indonesia secara teori sudah memberikan perlindungan buat anak-anak di dunia advanced, penerapannya di lapangan masih jauh dari sempurna. Ini terjadi karena kemampuan orang tua dalam hal literasi digital yang masih rendah, plus kurangnya pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia maya. Karena itu, penting banget untuk memperkuat keterlibatan orang tua, di mana mereka berperan sebagai pemberi fasilitas, pendamping, dan pengawas kegiatan online anak. Kerja sama yang kuat antara keluarga, pemerintah, dan para pembuat platform digital jadi kunci utama buat menciptakan ruang digital yang aman, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Abstract:The discourse on casino legalization in Indonesia arises as a response to the widespread illegal gambling that remains difficult to eradicate despite being prohibited under the Criminal Code (KUHP), Law No. 7 of 1974, and…
d the Electronic Information and Transactions Law (ITE). The gap between legal norms (das sollen) and social reality (das sein) shows that prohibition alone has not been effective. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach based on legislation and a comparative approach, particularly examining Malaysia and Singapore, which have successfully managed casinos through strict regulations. The findings indicate that casino legalization in Indonesia could serve as an alternative fiscal policy, provided that clear regulations are established, ensuring economic benefits such as increased state revenue and effective control over illegal gambling, without undermining national morals and values.
Abstract:The rapid advancement of digital technology and artificial intelligence (AI) in the twenty-first century has fundamentally transformed the structure of modern constitutional governance. Digitalization has reshaped the interactions…
teractions between governments and citizens, altered the patterns of political participation, and presented major challenges to constitutional principles. This study aims to analyze the implications of technological development for constitutional law and propose the concept of a digital constitution as an adaptive framework in the AI era. This study employs a normative legal method, using both conceptual and statutory approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively and descriptively. The findings reveal that, while digital transformation enhances governmental efficiency and public transparency, it also generates serious risks, including data misuse, digital surveillance, and political disinformation. These dynamics demand a reinterpretation of constitutional norms to protect citizens' digital rights in cyberspace. The concept of a digital constitution is proposed as a normative response that integrates digital rights into constitutional rights and reaffirms the principle of the rule of law within technological governance. To achieve a democratic and just constitutional order, it is crucial to strengthen regulatory frameworks, ensure algorithmic accountability, and foster collaboration among state institutions, civil society, and the private sector. Ultimately, constitutional law must evolve into an adaptive, transparent, and fair system that can address the profound challenges of the digital and AI-driven era.