Abstract:The aim of this research is to analyze the evolution and contribution of artificial intelligence (AI) in the Indonesian education system. This research aims to understand how AI technology has developed and been applied…
in various aspects of education, from administration, personalized learning, to evaluating learning outcomes. The research methods used are literature studies and secondary data analysis from various sources, including academic journals, government reports, and case studies of AI implementation in a number of educational institutions in Indonesia. The research results show that AI has made a significant contribution to improving administrative efficiency, facilitating more adaptive learning, and providing in-depth data analysis for educational decision making. However, challenges such as the digital divide, limited infrastructure, and the need to increase teacher competency in using AI technology still need to be overcome. This research concludes that with the right policy support and investment in infrastructure and training, AI has great potential to transform Indonesian education in a more inclusive and quality direction.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang, strategi, dan tantangan yang dihadapi industri perbankan syariah dalam menghadapi perkembangan kecerdasan buatan (AI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah…
h metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, yang mengkaji berbagai literatur, laporan industri, serta regulasi yang terkait dengan implementasi AI dalam perbankan syariah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi operasional perbankan syariah, terutama melalui otomatisasi layanan keuangan, penggunaan chatbot dalam layanan nasabah, serta analisis risiko berbasis big data yang dapat meningkatkan akurasi pengambilan keputusan. Selain itu, AI juga dapat membantu dalam penguatan kepatuhan syariah melalui analisis kontrak berbasis machine learning dan deteksi transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Namun, implementasi AI dalam perbankan syariah juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah, keamanan data dan privasi, serta kesiapan teknologi dan infrastruktur. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang mencakup kolaborasi dengan fintech berbasis syariah, penguatan regulasi AI oleh otoritas keuangan syariah, serta investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur digital. Kesimpulannya, perbankan syariah dapat memanfaatkan AI untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi, namun penerapannya harus dilakukan dengan tetap mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan memperhatikan aspek etika serta keamanan data. Dengan pendekatan yang tepat, AI dapat menjadi alat yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah secara berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas Program Tapera dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan metode…
studi kasus untuk menganalisis dampak program dan implementasinya sebagai kebijakan publik. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen dan hasil program.Studi ini menggunakan purposive sampling dengan teknik bola salju untuk memilih informan, termasuk administrator program, pembuat kebijakan, penerima manfaat berpenghasilan rendah, pejabat pemerintah daerah, dan lembaga keuangan. Analisis data mengikuti model interaktif, yang meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan data, dengan triangulasi yang digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Temuan-temuan tersebut mengungkapkan bahwa meskipun Program Tapera telah membuat langkah signifikan dalam mendorong pemerataan dan keberlanjutan perumahan, masih ada tantangan dalam hal keterjangkauan, kesenjangan antar wilayah, dan transparansi. Isu-isu ini menyoroti perlunya reformasi strategis, seperti mekanisme keuangan yang lebih baik, perluasan jangkauan, dan peningkatan tata kelola.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Tapera memiliki potensi untuk secara signifikan mengurangi ketimpangan perumahan dan mendorong kesetaraan sosial, asalkan tantangan-tantangan utama dapat diatasi melalui inovasi dan kolaborasi.Penelitian ini berkontribusi pada wacana evaluasi kebijakan publik, dengan menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Abstract:The integration of digitalization and Management Information Systems (MIS) has profoundly enhanced human resource efficiency, service quality, and operational effectiveness at Klinik Pratama Bunda Sarini. This study explores…
ores the role of MIS in optimizing workforce management and improving patient-centered care, highlighting both its advantages and the challenges encountered during implementation. Researchers employed a qualitative case study approach, utilizing semi-structured interviews and document analysis to examine HR professionals' experiences with digital transformation. The findings indicate that MIS has streamlined administrative workflows, reduced clerical inefficiencies, and improved real-time data accessibility, facilitating faster decision-making and higher patient satisfaction. However, workforce resistance, digital literacy limitations, and data security concerns created obstacles in the transition process. Structured HR-led training programs and phased implementation strategies effectively addressed these challenges. The study underscores the importance of sustained investment in workforce development, cybersecurity measures, and digital infrastructure to support long-term healthcare digitalization. Future research should evaluate the long-term impact of digital adoption in small-scale healthcare institutions.
Abstract:Perkembangan teknologi informasi (TI) telah membawa dampak yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, terutama dalam mendukung pembangunan kapasitas di tingkat kota. Kota Bekasi, sebagai salah satu kota besar di…
Jawa Barat, terus berupaya mengimplementasikan berbagai inisiatif berbasis TI untuk meningkatkan efisiensi administrasi, kualitas pelayanan publik, transparansi, serta keterlibatan komunitas lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola TI dalam mendukung pembangunan kapasitas di Kota Bekasi dengan menyoroti aspek kebijakan, infrastruktur, literasi digital masyarakat, keterlibatan perangkat lokal seperti RT/RW, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur, wawancara, survei kebutuhan, dan observasi terhadap program TI, termasuk analisis peran smart city dalam mendukung tata kelola berbasis teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Bekasi telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek, seperti implementasi aplikasi e-government dan peningkatan partisipasi perangkat RT/RW dalam pelayanan publik. Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, dan kurangnya kolaborasi strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur TI, penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan bagi aparat pemerintahan dan perangkat RT/RW, serta perluasan kerja sama lintas sektor untuk mempercepat transformasi digital dan pembangunan kapasitas secara berkelanjutan.
Abstract:Fakta menunjukan setiap tempat pasti ada perbuatan melawan hukum. Khususnya para pejabat daerah yang melanggar asas transparasi dan akuntabilitas. Serta melanggar etika dan hukum, berpotensi merugikan masyarakat dan menciptakan…
iptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instunsi pemerintah. Penegakan hukum harus tegas menangani tindak gratifikasi. Perbuatan melawan hukumnya yaitu gratifikasi masalah yang sering terjadi berupa memberikan hadiah untuk niat yang tidak baik. Penerima gratifikasi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Tipikor serta menuntut pengembalian kerugian yang dialami negara. Pertanggungjawaban hukum bagi pejabat daerah yang menerima gratifikasi dalam pelayanan publik sanagt penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pejabat daerah yang terlibat gratifikasi serta peran penegak hukum dalam meminimalisir adanya gratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Actual Approve). Hasil penelitian menunjukkan gratifikasi sudah dianggap sebagai bentuk suap. Lemahnya pengawasan secara internal juga menjadi faktor utama gratifikasi terjadi. Pelanggaran seperti ini mengakibatkan prinsip good governance menjadi tercoreng. Dapat ditarik menjadi kesimpulan bahwa peraturan yang sudah ada terkait gratifikasi masih terdapat kelemahan atau celah yang dimanfaatkan pelaku. Reformasi hukum dan peningkatan kesadaran menjadi kunci untuk mencipatakan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Dalam penelitian ini untuk mengatasi gratifikasi dalam pelayanan publik dengan memperkuat sitem pengawasan di setiap instansi pemerintah serta meningkatkan pelatihan bagi pejabat daerah mengenai hukum antikorupsi.
Abstract:Tindakan mempublikasi informasi pribadi seseorang tanpa seizin pemilik data pribadi (Doxing) yang marak terjadi dalam interaksi digital termasuk dalam kegiatan jual beli melalui sistem jasa titip online (Jastip). Tujuan…
dari penelitian ini adalah guna menganalisis pertanggungjawaban hukum atas tindakan doxing yang diperbuat oleh pemilik layanan jasa titip online sebagai bentuk penghakiman atas tindakan penipuan yang dilakukan oleh pelanggan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menggali permasalahan ini, yang berfokus pada pemahaman dan analisis aturan dan doktrin-doktrin hukum di Indonesia yang sudah ada dengan berpusat pada peraturan perundang-undangan terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan doxing dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan Pasal 27A dan Pasal 27B UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang melanggar hukum. Selain itu, pada kasus penipuan yang terjadi dalam sistem jasa titip online, Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat menjadi landasan hukum yang lebih relevan menggantikan ketentuan umum dalam Pasal 378 KUHP. Penyedia layanan jasa titip online disarankan untuk menetapkan peraturan yang jelas mengenai kewajiban dan sanksi, serta kebijakan pembatalan sepihak atau tindakan hukum jika pelanggan gagal melunasi. Bentuk penyelesaian masalah yang dipertimbangkan secara matang tidak hanya mengakhiri masalah secara menyeluruh, tetapi juga mencegah munculnya permasalahan baru.
Abstract:This research aims to analyze Islamic education management in facing the Society 5.0 era, characterized by the integration of digital technology in social and educational life. Using a mixed-methods approach, this research…
ch collected quantitative data through surveys of 150 respondents from Islamic educational institutions and qualitative data through in-depth interviews with 15 school principals and pesantren administrators. The research results show that although technology has been adopted by most Islamic educational institutions, significant challenges arise related to infrastructure limitations, teachers' digital skills, and access disparities in various regions. Adaptive and technology-based leadership plays a crucial role in designing policies that support digital transformation in Islamic educational institutions. Moreover, the integration of Islamic values with technology has also proven to be important in maintaining the identity and morality of Islamic education. This research suggests the importance of intensive training for educators and equitable access to technology so that Islamic education management can be more responsive to social and technological changes, and capable of improving the quality of education in the future.
Abstract:Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai teori dan teknik heat transfer printing menggunakan pewarna dispersi pada tekstil untuk memperoleh hasil superlatif yang diharapkan. Dengan referensi dan produk…
roduk buatan pribadi menggunakan heat transfer printing, metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan topik yang dibahas. Sumber data yang dirujuk berasal dari banyak artikel dan jurnal online di internet oleh orang-orang yang telah menyentuh subjek yang dibahas dalam penelitian ini. Pengumpulan dan analisis data menghasilkan temuan teknik tertentu yang sangat dibutuhkan untuk berkontribusi pada keberhasilan penggunaan pencetakan perpindahan panas ke tekstil, ditemukan bahwa alat pemanas tertentu seperti setrika yang tepat berfungsi paling baik, sementara subjek kesukaan yang dicetak pada tekstil secara khusus bersifat pribadi dan bergantung pada setiap individu. Temuan kecil ini akan digunakan jika diperlukan dalam sebuah proyek untuk membantu masyarakat dengan lebih baik.
Abstract:This study examines the role of public relations (PR) ethics in enhancing PT Kereta Api Indonesia's (PT KAI) competitive advantage in the railway industry. Ethical practices in PR are vital for fostering stakeholder trust,…
t, improving customer satisfaction, and enhancing employee engagement, all of which contribute to sustainable growth and market leadership. Adopting a qualitative research design and a case study approach, the research investigates how ethical principles such as transparency, integrity, equity, respect, and responsiveness are applied within PT KAI’s operational and strategic frameworks. Data collection involved document and thematic analyses, emphasizing ethical practices’ impact on stakeholder relationships and competitive outcomes. The findings highlight that PT KAI’s ethical initiatives strengthen its reputation, promote customer loyalty, and support a positive workplace environment. Despite these successes, challenges remain, including the absence of formalized ethical guidelines and the need for ethical leadership. The study concludes that integrating PR ethics into organizational culture enhances competitive advantage and ensures long-term sustainability in a dynamic market.