Abstract:Beef is a livestock product that has economic value. The high demand for meat requires farmers to cultivate cows by supplying cattle to meet consumer needs. In terms of selecting beef cattle seeds, independent breeders still…
till do traditionally. During this time farmers still use the trial and error method in choosing the best type of cow even just concerned with the price factor. This will obviously affect the quality of cattle which results in expensive maintenance costs, less than optimal production yields and even death of cows. The purpose of this study was to conduct a study of the application of technology in the selection of the best beef cattle to increase livestock yield, especially for local independent breeders. The technology used is a combination of the Analytical Hierarchy Process (AHP) method and the Multy Factor Evaluation Process (MFEP) Method. Through a combination of methods, researchers analyzed each criterion and alternative related to the selection of the best beef cattle. AHP method was chosen because it has the ability to analyze more consistent criteria. While the selection of the MFEP method is due to having the ability to analyze alternatives based on existing criteria in a simple and accurate way. The results of the AHP and MFEP analysis method are AHP analysis to assist in determining the priority factors of beef cattle seedlings and applied to the MFEP method which produces the highest alternative A6 with a value of 0.508. This research is expected to become a new foundation for farmers in knowing the criteria and alternatives in determining the best type of beef cattle.
Abstract:Abstract: The transportation model relates to determining the lowest cost plan for sending one item from a number of sources to a number of destinations. The working principle of the VAM method is to achieve an initial feasible…
easible solution. MODI Method (Modified Distribution) is a method of solving transportation cases developed from stepping stone method. The purpose of this research is to analyze the comparison of goods delivery using the VAM method and the MODI method. The results of the study indicate that operational costs are issued using the VAM method in January 2015, which is Rp. 34.100 and operational costs incurred using the VAM method in February 2015, namely Rp. 39.400. While the operational costs incurred using the MODI method in January 2015 are Rp. 33.800 and operational costs incurred using the MODI method in February 2015, which is Rp. 37.900.
Keywords: vam method, modi method, transportation model
Abstrak: Model transportasi berkaitan dengan penentuan rencana biaya terendah untuk mengirimkan satu barang dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan. Prinsip kerja metode VAM ialah untuk mencapai solusi fisibel awal. Metode MODI (Modified Distribution) merupakan metode penyelesaian kasus transportasi yang di kembangkan dari metode stepping stone. Tujuan penelitian ini, menganalisa perbandingan pengiriman barang menggunakan metode VAM dan metode MODI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya operasional yang dikeluarkan dengan menggunakan metode VAM pada bulan januari 2015 yaitu Rp. 34.100 dan biaya operasional yang dikeluarkan dengan menggunakan metode VAM pada bulan februari 2015 yaitu Rp. 39.400. Sedangkan biaya operasional yang dikeluarkan dengan menggunakan metode MODI pada bulan januari 2015 yaitu Rp. 33.800 dan biaya operasional yang dikeluarkan dengan menggunakan metode MODI pada bulan februari 2015 yaitu Rp. 37.900.
Kata kunci: metode vam, metode modi, model transportasi
Abstract:Abstract : Currently hydropower is a power plant that has a high potential to be developed in Indonesia because it has an adequate water source. Evaluation of plant maintenance performance becomes one important factor because…
cause it is one of the company's strategy to achieve its goals. For that we need a method to determine the priority of KPI where the company prioritized that can provide a balanced point of view of the overall system performance one of them is by implementing Analytical Hierarcy Process (AHP). Based on the AHP method of 16 KPIs consisting of 6 KPIs for Corporate Level, 6 KPIs for Strategic Level and 4 KPIs for Functional Level. From the results of the assessment of respondents involved KPI is the most prioritized PLTA LubukGadang Power Plant, South Solok Regency is known that the most priority factor companies at corporate level that is the number of kWh produced with a weight of 0.420. For strategic level that is capacity factor with weight 0,478 while for functional level that is rework maintenance with weight equal to 0,540.
KeyWord :Decision Support System, KPI, AHP,CompanyStrategy, Weighting
Abstrak :Saat ini PLTA merupakan pembangkit listrik yang memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan di Indonesia karena memiliki sumber air yang memadai.Evaluasi kinerja pemeliharaan pembangkit menjadi salah satu faktor yang penting karena merupakan salah satu strategi perusahaan untuk mencapai tujuannya.Untuk itu diperlukan suatu metode untuk menentukan prioritas KPI mana yang diprioritaskan perusahaan yang dapat memberikan sudut pandang yang seimbang terhadap keseluruhan system kinerja salah satu diantaranya adalah dengan mengimplementasikan Analytical Hierarcy Process (AHP). Berdasarkan metode AHP dari 16 KPI yang terdiri dari 6 KPI untuk Corporate Level, 6 KPI untuk Strategic Level dan 4 KPI untuk Functional Level. Dari hasil penilaian responden yang terlibat didapatkan KPI yang paling diprioritaskan PLTA Unit Pembangkit Listrik Lubuk Gadang, Kabupaten Solok Selatan diketahui bahwa faktor yang paling diprioritaskan perusahaan pada corporate level yaitu banyaknya kWh yang diproduksi dengan bobot 0,420. Untuk strategic level yaitu capacity factor dengan bobot 0,478 sedangkan untuk functional level yaitu maintenance rework dengan bobot sebesar 0,540.
KeyWord :Sistem Pengambilan Keputusan, KPI, AHP, strategi perusahaan, pembobotan
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konten latihan dan soal yang merepresentasikan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) pada buku teks Matematika kelas VII SMP terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,…
et, dan Teknologi sebagai bahan ajar Kurikulum Merdeka. Anifarka & Rosnawati (2023) menyatakan bahwa buku teks yang berkualitas seyogianya mampu memfasilitasi perkembangan kognitif peserta didik selaras dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Metode yang diterapkan dalam kajian ini adalah analisis isi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Instrumen analisis merujuk pada dimensi kognitif C4 (Menganalisis), C5 (Mengevaluasi), dan C6 (Menciptakan) berdasarkan revisi taksonomi Bloom oleh Anderson & Krathwohl (2001). Temuan penelitian mengindikasikan bahwa dari total 485 butir soal dan aktivitas yang tersebar pada enam bab, sebanyak 147 butir (30,31%) tergolong dalam kategori HOTS. Distribusi HOTS tertinggi ditemukan pada Bab 5 tentang Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Satu Variabel (38,46%), sedangkan terendah pada Bab 1 tentang Bilangan (22,80%). Level kognitif yang paling dominan adalah C4-Menganalisis (58,50%), diikuti C5-Mengevaluasi (28,57%), dan C6-Mencipta (12,93%). Temuan ini mengindikasikan bahwa buku teks Kurikulum Merdeka telah mengintegrasikan HOTS secara lebih sistematis dibandingkan kurikulum sebelumnya (Fanani, 2018)meskipun proporsinya perlu ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan pembelajaran abad ke-21.
This study aims to analyze the content of exercises and questions representing higher-order thinking skills (HOTS) in the Mathematics textbook for grade VII junior high school published by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology as teaching materials for the Independent Curriculum. Anifarka & Rosnawati (2023) stated that a quality textbook should be able to facilitate students' cognitive development in line with the established learning outcomes. The method applied in this study is content analysis with a qualitative descriptive approach. The analysis instrument refers to the cognitive dimensions C4 (Analyzing), C5 (Evaluating), and C6 (Creating) based on the revised Bloom's taxonomy by Anderson & Krathwohl (2001). The research findings indicate that of a total of 485 questions and activities spread across six chapters, 147 items (30.31%) are classified as HOTS. The highest HOTS distribution was found in Chapter 5 on Linear Equations and Inequalities with One Variable (38.46%), while the lowest was in Chapter 1 on Numbers (22.80%). The most dominant cognitive level is C4-Analyzing (58.50%), followed by C5-Evaluating (28.57%), and C6-Creating (12.93%). This finding indicates that the Independent Curriculum textbooks have integrated HOTS more systematically than the previous curriculum (Fanani, 2018), although the proportion needs to be increased to meet the demands of 21st-century learning.
Abstract:Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi jenis tumbuhan paku (Pteridophyta) dan tingkat keanekaragamannya di Desa Terentang Baru, Kecamatan Batin XXIV, Jambi. Penelitian dilaksanakan pada Mei 2026 menggunakan metode survei…
vei eksploratif dengan teknik purposive sampling dan metode jelajah. Hasil penelitian menemukan 10 spesies tumbuhan paku yang tergolong dalam 9 genus dan 8 famili. Nilai indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (H') sebesar 2,18 (kategori sedang) dan indeks kemerataan (E) sebesar 0,95 (kategori tinggi). Kondisi lingkungan berupa suhu 28°C, kelembapan 82%, pH tanah 6,4, dan intensitas cahaya 1.200 Lux mendukung pertumbuhan tumbuhan paku. Keanekaragaman tumbuhan paku di lokasi penelitian tergolong cukup baik dan berpotensi menjadi data dasar inventarisasi flora lokal serta konservasi keanekaragaman hayati.
This study aimed to identify fern (Pteridophyta) species and determine their diversity level in Terentang Baru Village, Batin XXIV District, Jambi. Conducted in May 2026 using an exploratory survey, purposive sampling, and roaming methods, the study identified 10 fern species belonging to 9 genera and 8 families. The Shannon-Wiener diversity index (H') was 2.18 (moderate), while the evenness index (E) was 0.95 (high). Environmental conditions, including a temperature of 28°C, humidity of 82%, soil pH of 6.4, and light intensity of 1,200 Lux, supported fern growth. The findings indicate relatively good fern diversity and provide baseline data for local flora inventory and biodiversity conservation.
Abstract:This study aims to determine the effect of manure dosage and types of plant growth regulators (PGRs), as well as their interaction, on the generative phase of bird’s eye chili plants (Capsicum frutescens L.) in order to…
o improve productivity, which remains fluctuating due to suboptimal cultivation practices. The research was conducted from February to March 2026 at the experimental field of the Pusat Riset Bisnis Kopbun Suka Tani Sejahtera, Kota Juang District, Bireuen Regency, using a factorial Randomized Block Design (RBD) of 4 × 3 with three replications. The first factor was the dosage of manure (control, 1 kg/plant, 1.5 kg/plant, and 2 kg/plant), while the second factor was the type of natural PGR (onion extract, rice water, and coconut water). Data were collected through direct observations on several parameters, including number of fruits, fruit weight, fresh biomass weight, root fresh weight, and root length, and were then analyzed to determine the effects of treatments and their interactions.
The results showed that certain doses of manure had a significant effect on increasing yield and root growth, while natural PGRs were able to enhance flowering, reduce flower drop, and accelerate fruit formation. The interaction between both treatments indicated that the optimal combination produced higher results compared to single treatments. The novelty of this study lies in the use of a combination of manure and natural PGRs based on local materials as a strategy to improve the generative phase. The implications of this research are expected to serve as a scientific reference for the development of sustainable cultivation techniques, as well as learning material and further research in the fields of agronomy and horticulture.
Abstract:This study analyzes the implementation of the waiting list policy in the administration of the Hajj pilgrimage at the Office of the Ministry of Religious Affairs of Central Maluku Regency. A descriptive qualitative approach…
ach was used to examine how the policy is translated into public service practices, particularly in a local context where the waiting period has reached approximately 18 years, with about 2,500 prospective pilgrims and an annual quota of 135 people. Data were obtained through interviews, observation, and document review involving officials responsible for Hajj and Umrah services and relevant community informants. The data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings show that policy implementation is supported by four interrelated factors: bureaucratic structure, resources, communication, and the disposition of implementing officers. A clear organizational structure and standard operating procedures facilitate coordination and accountability. Competent human resources, adequate facilities, and the use of Siskohat strengthen service accuracy and transparency. Multi-channel communication helps reduce misunderstanding, while professional and empathetic officer attitudes build public trust. The novelty of this study lies in its local-level analysis of Hajj waiting list implementation in an archipelagic regency. The study implies that transparent, responsive, and humanistic public services are essential for maintaining fairness and legitimacy in long-term Hajj queue management.
Abstract:The rights of justice collaborators (JCs) to obtain sentence reductions in murder cases remain inconsistently applied within Indonesia’s criminal justice system. This research addresses three core issues: the normative legal…
legal basis for JC rights, the consistency of judicial decisions in granting those rights, and the necessity for legal reform. Using a normative juridical approach supported by document analysis and expert interviews, the study examines Law No. 31/2014, SEMA No. 4/2011, and recent judicial decisions, including the high-profile cases of Richard Eliezer and Abdul Khoir. Findings reveal that while legal provisions exist, the absence of detailed indicators, formal mechanisms for status determination, and binding multi-institutional coordination leads to implementation gaps. Judicial discretion remains unchecked, resulting in unequal treatment of justice collaborators with similar contributions. The study concludes that a lex specialis law is urgently needed to standardize definitions, evaluation mechanisms, and inter-agency protection schemes. Recommendations include harmonization of technical norms, incorporation of JC recognition in verdicts, and alignment with UNCAC and UNTOC standards. This would strengthen legal certainty, uphold the principle of nulla poena sine lege, and enhance the effectiveness of the criminal justice system in addressing serious crimes through systemic cooperation.
Abstract:The rapid advancement of digital technology and artificial intelligence (AI) in the twenty-first century has fundamentally transformed the structure of modern constitutional governance. Digitalization has reshaped the interactions…
teractions between governments and citizens, altered the patterns of political participation, and presented major challenges to constitutional principles. This study aims to analyze the implications of technological development for constitutional law and propose the concept of a digital constitution as an adaptive framework in the AI era. This study employs a normative legal method, using both conceptual and statutory approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively and descriptively. The findings reveal that, while digital transformation enhances governmental efficiency and public transparency, it also generates serious risks, including data misuse, digital surveillance, and political disinformation. These dynamics demand a reinterpretation of constitutional norms to protect citizens' digital rights in cyberspace. The concept of a digital constitution is proposed as a normative response that integrates digital rights into constitutional rights and reaffirms the principle of the rule of law within technological governance. To achieve a democratic and just constitutional order, it is crucial to strengthen regulatory frameworks, ensure algorithmic accountability, and foster collaboration among state institutions, civil society, and the private sector. Ultimately, constitutional law must evolve into an adaptive, transparent, and fair system that can address the profound challenges of the digital and AI-driven era.
Abstract:This study critically examines the constitutionality of Indonesia’s presidential candidacy threshold under Article 222 of Law No. 7 of 2017 in relation to the principle of popular sovereignty in Article 1(2) of the 1945…
5 Constitution. The threshold requiring a party or coalition to hold 20% of DPR seats or 25% of the popular vote has been controversial for limiting voter choice and reinforcing oligarchic dominance. Using a normative legal research method, the study applies doctrinal interpretation through grammatical, systematic, historical, and teleological approaches to evaluate whether the threshold is consistent with constitutional democracy. The analysis identifies a disconnect between the legislative rule and the constitutional concept of sovereignty residing with the people, informed by theories of democracy, sovereignty, and progressive legal thought. While procedurally legitimate, the threshold lacks substantive constitutional validity because of its exclusionary impact on political participation. The study proposes four reform options: repeal, proportional adjustment, judicial reinterpretation, and constitutional amendment. These reforms would realign electoral rules with democratic principles and restore voters’ political agency. A doctrinal reinterpretation model is offered, framing the threshold as a regulatory instrument rather than a rigid barrier, advocating a legal structure that promotes inclusivity and reflects the people’s general will.