Search Articles & Publications

Showing 232 articles found for "Akun"

Pengaruh Kompetensi Personal Religius Guru Agama Terhadap Akhlak Siswa Di SMP Negeri 1 Tinggi Raja

Mhd Ihsan, Indra Ramadona Harahap
Abstract: Karakteristik keperibadian  yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya adalah meliputi fleksibilitas kognitif dan keterbukaan psikologis. Fleksibilitas  kognitif atau keluwesan ranah cipta merupakan… pakan kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan secara simultan dan memadai dalam situasi tertentu. Guru yang fleksibel pada umumnya ditandai dengan adanya keterbukaan berpikir dan beradaptasi. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha untuk memperbaiki anak didik untuk melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik untuk membangun kemandirian bagi kehidupannya. Perubahan tersebut adalah pembentukna jati diri dalam kehidupan anak, melalui bimbingan dan pengarahan yang sifatnya kontinyu agar terbentuk akhlak yang baik dalam setiap perilakunya, baik pendidikan agama dari orang tua dalam lingkungan keluarga maupun didikan guru dalam lingkungan sekolah serta masyarakat dimana ia hidup.Kita sering menemukan di sekolah anak-anak yang suka berkelahi, merokok, menjahili kawannya, tidak hadir ke sekolah, serta tindakan-tindakan negatif lainnya. Hal ini merupakan kerja keras yang harus difikirkan bagi seorang guru dalam melakukan pembinaan moral terhadap anak-anak tersebut. Untuk itu setiap guru harus memiliki strategi-strategi yang tepat dalam mengajak dan memberikan pemahaman kepada anak didiknya untuk mau berbuat baik di setiap aktivitas yang dikerjakannya.

Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Menggunakan Metode Full Costing dan Metode Variabel Costing Pada UMKM Doyan Jagung Mozarella Padang

Sindy Sonita, Addisya Priciliandra, Dodi Suryadi
Abstract: Perhitungan harga pokok produksi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena semakin meningkatnya persaingan antar perusahaan dan menghasilkan produk-produk yang berkualitas dengan harga yang cukup bersaing. Tujuan… uan penelitian ini adalah untuk menganalis perbandingan  perhitungan harga pokok produksi pada UMKM Doyan Jagung Mozarela Padang dengan menggunakan dua metode akuntansi biaya, yaitu Full Costing dan Variable Costing. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara perhitungan HPP dengan menggunakan metode Full Costing dan Variable Costing. Perbedaan utama terletak pada biaya tetap yang dimasukkan dalam perhitungan HPP pada metode Full Costing, sementara pada metode Variable Costing, biaya tetap tidak diperhitungkan dalam HPP, melainkan sebagai biaya periode yang dibebankan langsung ke laporan laba rugi.

Peran Kejujuran Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih Dan Transparan: Studi Kasus Di Kabupaten Bengkayang

Fransiska Ria, Lili Lerian Sari, Sonia Dara Fortunata, Kusnanto
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kejujuran dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, dengan fokus pada studi kasus di Kabupaten Bengkayang. Kejujuran dianggap sebagai salah satu nilai penting… nting yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi terkait kebijakan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kejujuran dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan di Kabupaten Bengkayang. Meskipun ada upaya transparansi anggaran, praktik korupsi dan nepotisme masih terjadi karena pengawasan yang lemah dan hubungan personal yang memengaruhi aliran dana. Masyarakat mengakui perbaikan, tetapi tantangan besar tetap ada. Pemerintah Kabupaten Bengkayang meraih capaian positif dalam kinerja pelayanan publik, namun masih perlu meningkatkan transparansi dan pengawasan untuk mencapai pemerintahan yang sepenuhnya bersih dan akuntabel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, dibutuhkan komitmen dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat, serta penguatan mekanisme kontrol dan pengawasan.

Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Syabran Jabar, Aldri Frinaldi, Roberia
Abstract: Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks hukum administrasi negara, kedua prinsip ini memainkan peran krusial dalam menjamin… in bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan aturan hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam hukum administrasi negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, mengkaji regulasi, doktrin hukum, dan praktik administrasi di berbagai lembaga pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait akuntabilitas dan transparansi telah cukup memadai, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan aparatur negara dan budaya birokrasi yang kurang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas hukum dan perubahan budaya birokrasi untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik) Dalam Terwujudnya Good Governance

Ira Shanty Dalimunthe, Aldri Frinaldi, Roberia
Abstract: Artikel ini membahas peranan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam mewujudkan konsep Good Governance di Indonesia. Dalam konteks pemerintahan yang semakin kompleks, penerapan AAUPB menjadi sangat penting untuk… tuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Melalui analisis berbagai sumber dan data, artikel ini menunjukkan bahwa penerapan AAUPB tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan korupsi. Dengan menggunakan contoh kasus dari berbagai daerah di Indonesia, artikel ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi dalam implementasi AAUPB serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum mengenai pentingnya AAUPB dalam menciptakan pemerintahan yang baik.

Konsep Kewenangan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Di Perguruan Tinggi: Kajian Literatur

Wawan Erizona, Aldri Frinaldi
Abstract: Pengelolaan kewenangan yang efektif di perguruan tinggi merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional organisasi pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep… nsep kewenangan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan di perguruan tinggi, dengan fokus pada pembagian kewenangan, otonomi, serta tantangan dalam implementasi kewenangan tersebut. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai artikel ilmiah, buku, dan laporan yang terkait dengan pengelolaan kewenangan di perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kewenangan yang jelas dan merata antara pimpinan pusat dan unit-unit perguruan tinggi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi potensi konflik internal. Selain itu, kewenangan dalam mengelola teknologi dan kebijakan berbasis digital sangat penting dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi di tingkat global. Namun, tantangan seperti ketidakjelasan pembagian kewenangan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan infrastruktur yang belum memadai perlu diatasi untuk memastikan kewenangan dapat dikelola secara optimal. Oleh karena itu, perguruan tinggi disarankan untuk memperjelas pembagian kewenangan, memberikan pelatihan kepada pengelola, serta memperkuat budaya kerja yang transparan dan akuntabel.

Peran Bank Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Era Digital

Herlinda Tri Novia Ramadani, Rini Puji Astuti, Siti Soleha, Muhammad Alif Ayatulloh Rohman
Abstract: Revolusi industri 4.0 menghadirkan transformasi fundamental dalam pemahaman dan pendekatan terhadap beragam aspek kehidupan, termasuk sistem keuangan. Era industri 4.0 ditandai oleh penggunaan teknologi digital sebagai salah… alah satu aset yang diperlukan oleh setiap pelaku bisnis, termasuk pelaku industri keuangan, dalam mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya teknologi digital, suatu industri bisa berkolaborasi antara berbagai pelaku bisnis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sama. Keterkaitan transformasi digital dalam manajemen keuangan syariah mencakup penggunaan teknologi guna memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang utama. Penerapan teknologi digital telah mengubah cara berpikir dalam berbagai aspek kehidupan. Revitalisasi ekonomi melalui sektor digital menghasilkan berbagai dampak positif dan negatif, sementara transformasi ekonomi digital juga menciptakan banyak peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan inovasi dalam bisnis. Saat ini, berbagai platform media sosial seperti  Instagram, WhatsApp, dan Twitter, serta aplikasi e-commerce seperti Shopee, dan Tokopedia, dimanfaatkan oleh UMKM untuk memasarkan produk makanan, fashion, dan sektor lainnya. Memanfaatkan potensi ekonomi digital dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM memberikan berbagai keuntungan, khususnya bagi pelaku usaha UMKM serta bagi masyarakat dan pemerintah secara keseluruhan.

Analisis Prosedur Pembentukan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Kuswan Hadji, Irawan Solahudin, Neva Tri Saharany, Fitri Aulia Hannan Nisa, Agung Rakha Jun Wily Saragih
Abstract: Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses pengangkatan hakim konstitusi sebagai anggota lembaga ini pun diatur secara ketat dalam… lam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalisme hakim konstitusi.Dalam praktiknya, proses pengangkatan hakim konstitusi seringkali menjadi sorotan publik. Keputusan ini menuai berbagai kritik, salah satunya terkait dengan dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Cacat formil ini diindikasikan dari adanya ketidaktransparanan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana Keputusan Presiden tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja implikasi hukum dari adanya dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Penelitian ini memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pembentukan keputusan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. dengan demikian maka suatu peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berlakunya asas ini mencerminkan adanya hubungan antara superordinasi dan subordinasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Artinya, substansi dalam Ketetapan Presiden tersebut bersifat khusus konkrit, individual, dan final seperti pengangkatan hakim konstitusi. Apabila terjadi pelanggaran pada asas tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan Majelis Hakim pun menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan amar putusan diterima sehingga dengan ini Majelis Hakim memutus untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87/Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis tuangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya dapat dicermati bahwa hubungan antara Keputusan Presiden No. 87/2013 dapat dinilai bertentangan terhadap UU No. 8/2011 karena tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori.

Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan Dalam Meningkatkan Inovasi Produk Pada UMK PKBM Tenggang Raso Di Kota Padang

Dini Pratiwi, Rama Dani Putyri, Dodi Suryadi
Abstract: Pada perkembangan zaman dan kesadaran lingkungan yang semakin meningkat, penerapan akuntansi manajemen lingkungan menjadi penting bagi perusahaan termasuk dibidang pembuatan barang kerajinan tangan. Penelitian ini bertujuan… uan untuk mengindentifikasi penerapan akuntansi manajemen lingkungan dalam meningkatkan produk inovasi pada UMK PKBM Tenggang Raso di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari perusahaan UMK PKBM Tenggang Raso di Kota Padang dengan analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMK PKBM Tenggang Raso telah menerapkan akuntansi manajemen lingkungan secara baik namun masih perlu menyebarkan informasi secara spesifik. Inovasi produk yang diciptakan dari limbah plastik sisa produksi memiliki dampak positif pada lingkungan sekitar dan dapat meningkatkan daya saing UMK tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan baru mengenai penggunaan akuntansi manajemen lingkungan dalam meningkatkan inovasi produk yang ramah lingkungan.

Perancangan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Berbasis Website Di Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kab. Banyuwangi

Moh Sofyan Alfandi, Achmad Baijuri
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk merancang Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis website di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Banyuwangi, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi… ansi dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan data yang terintegrasi dan akses real-time oleh pengguna, yaitu admin, pejabat pengadaan, dan penyedia. Sistem ini dibangun dengan pendekatan analisis kebutuhan, desain sistem, serta pengujian prototipe untuk memastikan kemudahan penggunaan dan keakuratan informasi yang disajikan. Dengan implementasi SIRUP, diharapkan proses pengadaan di Kabupaten Banyuwangi dapat berjalan lebih cepat, minim kesalahan administrasi, serta mendukung tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.