Abstract:Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan masjid, dengan fokus khusus pada aspek transparansi dan akuntabilitas dana umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif…
itatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus Takmir Masjid dan Bendahara di tiga masjid besar di Kota Semarang, observasi partisipan terhadap proses akuntansi, serta analisis dokumen laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah belum sepenuhnya optimal. Temuan utama mengungkap bahwa (1) sistem pencatatan keuangan masih bersifat sederhana dan manual, sehingga rentan terhadap kesalahan dan kurang informatif; (2) prinsip transparansi diaplikasikan secara terbatas, terutama melalui pengumuman laporan keuangan yang bersifat ringkas dan tidak rinci di papan pengumuman masjid; dan (3) akuntabilitas lebih banyak bersifat vertikal (kepada pengurus inti) dibandingkan horizontal (kepada jamaah secara luas). Pembahasan menyoroti kesenjangan antara prinsip ideal syariah, seperti amanah (kepercayaan) dan ‘adalah (keadilan), dengan praktik di lapangan yang masih dipengaruhi budaya organisasi yang kurang profesional dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan implementasi akuntansi syariah memerlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) akuntansi yang sesuai dengan syariah, pelatihan berkelanjutan bagi pengurus, dan pemanfaatan teknologi informasi sederhana untuk meningkatkan kualitas pelaporan. Implikasi penelitian ini mendorong perlunya pedoman teknis pengelolaan keuangan masjid yang bersifat normatif-praktis untuk memperkuat kepercayaan publik dan memastikan dana umat dikelola secara lebih bertanggung jawab.
Abstract:Kantor Desa Prapat Janji menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan administrasi dan tata kelola pemerintahan desa, seperti pencatatan data yang masih dilakukan secara manual, keterlambatan pelayanan administrasi,…
, kesulitan dalam pencarian arsip, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi desa melalui penerapan sistem informasi administrasi desa serta penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan tata kelola berbasis digital. Metode yang digunakan meliputi observasi, identifikasi kebutuhan, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi implementasi sistem. Hasil sementara menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi mampu meningkatkan kecepatan pengolahan data administrasi sebesar 75%, mempercepat proses pencarian arsip hingga 80%, serta meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam penggunaan teknologi informasi sebesar 85% berdasarkan hasil pre-test dan post-test. Selain itu, tingkat kepuasan perangkat desa terhadap penggunaan sistem mencapai 88%. Implementasi ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di Desa Prapat Janji.
The Prapat Janji Village Office faces several challenges in managing administrative processes and village governance, including manual data recording, delays in administrative services, difficulties in document retrieval, and the suboptimal utilization of information technology to support public services. This community service program aims to improve the effectiveness of village administration through the implementation of a village administrative information system and the strengthening of village officials’ capacity in managing digital-based governance. The methods employed include observation, needs assessment, training, mentoring, and system implementation evaluation. Preliminary results indicate that the implementation of the information system has increased the efficiency of administrative data processing by 75%, accelerated document retrieval processes by up to 80%, and enhanced the information technology competencies of village officials by 85%, based on pre-test and post-test evaluations. Furthermore, the satisfaction level of village staff regarding the use of the system reached 88%. The implementation is expected to promote more effective, efficient, transparent, and accountable public services in Prapat Janji Village.
Abstract:Desa sebagai unit pemerintahan dasar memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam administrasi dan manajemen. Pengelolaan yang masih manual menyebabkan pelayanan…
layanan lambat, rawan kesalahan, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam teknologi dan manajemen modern menghambat efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan publik dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, transformasi digital dan penguatan manajemen pemerintahan desa menjadi kebutuhan mendesak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertajuk “Menuju Desa Modern: Administrasi Digital dan Manajemen Efektif” dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan. Program ini bertujuan mengimplementasikan sistem administrasi digital yang terintegrasi serta manajemen pemerintahan yang efektif, guna meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, dan kualitas tata kelola desa secara berkelanjutan
Villages, as the lowest level of government, play a strategic role in development and public service delivery; however, they still face various challenges in administration and management. Manual administrative processes lead to slow services, a high risk of errors, and low levels of transparency and accountability. In addition, the limited competence of village officials in technology and modern management hinders the effectiveness of planning, implementation, and evaluation of development programs. This condition impacts the quality of public services and reduces community participation. Therefore, digital transformation and the strengthening of village governance management have become urgent necessities. A Community Service program entitled “Towards a Modern Village: Digital Administration and Effective Management” is designed to enhance the capacity of village officials through training and mentoring. This program aims to implement an integrated digital administrative system and effective governance management in order to improve service efficiency, transparency, and the overall quality of sustainable village governance
Abstract:Transparansi anggaran daerah menjadi salah satu isu penting dalam manajemen publik di Indonesia, terutama dalam tiga tahun terakhir ketika tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, terbuka, dan akuntabel semakin…
meningkat. Fenomena aktual seperti keterlambatan distribusi bantuan sosial, ketidakmerataan pelayanan administrasi kependudukan, serta rendahnya kualitas layanan kesehatan menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola birokrasi. Data Badan Pusat Statistik (2025a) mencatat indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih berada di angka 73,5, yang menegaskan perlunya perbaikan serius. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi anggaran daerah sebagai strategi peningkatan akuntabilitas publik. Penulisan dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan literatur akademik, regulasi pemerintah, serta data sekunder dari BPS dan media nasional. Pembahasan menyoroti faktor kepemimpinan birokrasi, koordinasi antarinstansi, dan kapasitas sumber daya manusia sebagai penentu kualitas tata kelola. Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi anggaran tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keterbukaan informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan penerapan transparansi yang konsisten, akuntabilitas publik dapat ditingkatkan, kesenjangan antarwilayah dapat ditekan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan lebih mudah tercapai.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:Studi ini dilakukan guna menganalisis bagaimana kompetensi, teknologi informasi, independensi, serta skeptisisme memengaruhi kualitas audit di Kantor Akuntan Publik wilayah Jakarta. Mutu audit sendiri diartikan sebagai kapabilitas…
apabilitas seorang auditor untuk menemukan kecurangan (fraud) dalam laporan keuangan nasabah. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif asosiatif yang dipadukan dengan metode penarikan sampel bertujuan (purposive sampling), sehingga diperoleh 56 auditor sebagai sampel. Data dihimpun dengan mendistribusikan kuesioner, baik secara online maupun konvensional (tatap muka). Selanjutnya, data tersebut diolah lewat analisis regresi linear berganda memanfaatkan software SPSS versi 32. Hasil temuan menunjukkan bahwa secara parsial hanya independensi yang terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan kompetensi, teknologi informasi, dan skeptisisme tidak terbukti berpengaruh signifikan. Secara simultan, keempat variabel independen tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menguji dan mengevaluasi dampak dari audit tenure, ukuran Kantor Akuntan Publik, kepemilikan manajerial, serta audit report lag terhadap tingkat integritas laporan keuangan. Objek yang dipilih yaitu…
itu perusahaan pada sektor consumer services yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang tahun 2022 hingga 2024. Melalui pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal, riset ini mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diunduh dari laman resmi BEI. Pemilihan sampel ditentukan lewat metode purposive sampling, sehingga diperoleh total 22 perusahaan pemenuh kriteria dengan jumlah observasi sebanyak 66 data pengamatan. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan teknik regresi linear berganda berbantuan perangkat lunak SPSS versi 32. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak memberikan kontribusi positif maupun signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sebaliknya, audit tenure terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, ukuran Kantor Akuntan Publik dinilai tidak memiliki pengaruh signifikan. Hasil serupa juga ditemukan pada variabel audit report lag yang menunjukkan ketiadaan pengaruh positif serta signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Apabila diuji secara bersama-sama (simultan), keempat variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat integritas laporan keuangan.
Abstract:Dalam beberapa tahun terakhir, penyebaran ujaran kebencian di media sosial menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan keterlibatan jaringan buzzer yang bergerak terkoordinasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji…
engkaji pola koordinasi, tipologi akun, ciri khas konten, serta dampak aktivitas buzzer terhadap ruang publik digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur digital berupa kajian akademis dan data laporan transparansi resmi dari platform X, Facebook, dan Instagram. Penelitian ini menemukan bahwa jaringan buzzer beroperasi melalui ekosistem yang terorganisir, melibatkan agensi, tim produksi, dan tim distribusi dengan alur kerja yang sistematis mulai dari pembuatan hingga penyebaran narasi. Akun-akun yang terhubung dalam jaringan tersebut memperlihatkan karakteristik yang dapat dikenali, seperti jumlah pengikut, frekuensi posting, penggunaan identitas palsu, dan format konten yang sudah ditentukan. Pola koordinasi yang diterapkan pun beragam sesuai karakteristik tiap platform. Seperti penggunaan tagar pada X dan Instagram, serta konten yang disebarkan secara tertutup melalui fitur grup di Facebook. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivitas buzzer bukan sekadar fenomena spontan dari seorang individu, melainkan sebuah industri manipulasi informasi yang terstruktur. Temuan ini mengisyaratkan bahwa penanganan hukum perlu diarahkan pada aktor utama di balik jaringan buzzer, bukan hanya pelaku lapangan secara individual. Upaya tersebut dapat diperkuat melalui kerja sama antara lembaga terkait dan penyedia platform media sosial, penggunaan metode pengelompokan berlandaskan data untuk mengidentifikasi jaringan terkoordinasi, serta peningkatan kompetensi digital kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan terhadap dampak penyebaran ujaran kebencian.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh cyber public relations yang dilakukan melalui akun Instagram @mustikaratuind terhadap citra merek produk kosmetik Mustika Ratu. Sebagai salah satu merek kosmetik tradisional…
sional terkemuka di Indonesia, Mustika Ratu menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan eksistensi merek di tengah persaingan dengan kompetitor lokal maupun internasional yang semakin aktif secara digital. Dalam konteks ini, pemanfaatan media sosial sebagai strategi public relations menjadi penting untuk membentuk persepsi positif konsumen. Instagram dipilih karena memiliki daya tarik visual yang kuat serta tingkat interaktivitas yang tinggi di kalangan pengguna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden perempuan usia produktif yang mengikuti akun @mustikaratuind. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data dianalisis menggunakan regresi linier sederhana dan uji t untuk menilai pengaruh cyber public relations (transparency, internet porosity, the internet as an agent, dan richness in content and reach) terhadap citra merek (strength of brand associations, favorability of brand associations, dan uniqueness of brand associations). Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyber public relations berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek, dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 11,839 yang lebih besar dari t tabel 1,9844. Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 58,9% menunjukkan bahwa variabel cyber public relations mampu menjelaskan 58,9% variasi dalam citra merek, sedangkan 41,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini" karena saya mau menjelaskan bahwa seberapa besar variabel X (cyber public relations) mampu menjelaskan variasi pada variabel Y (citra merek). Kekuatan hubungan ini berada pada kategori sedang, artinya cyber public relations cukup efektif namun masih memerlukan peningkatan untuk mencapai kategori kuat. Berdasarkan hasil ini, disarankan agar Mustika Ratu memperkuat kreativitas konten sekaligus mempertahankan interaksi positif dengan audiens melalui media sosial serta inovasi produk agar citra merek lebih kompetitif.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai instrumen strategis dalam peningkatan mutu pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik di era transformasi pendidikan…
dikan modern. Fokus kajian diarahkan pada konsep, tujuan, ruang lingkup, langkah-langkah, prinsip, serta tantangan evaluasi kurikulum PAI melalui pendekatan systematic qualitative review berbasis analisis literatur internasional dan dokumen kurikulum. Data dianalisis menggunakan thematic content analysis untuk mengidentifikasi pola konseptual dan temuan empiris terkait efektivitas penerapan model evaluasi Tyler, CIPP, dan taksonomi Bloom dalam konteks pendidikan agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa evaluasi kurikulum PAI harus dilaksanakan secara komprehensif meliputi tujuan, materi, pelaksana, proses pembelajaran, hasil belajar, serta dampak terhadap penguatan nilai religius dan karakter peserta didik. Evaluasi berbasis prinsip kesinambungan, objektivitas, komprehensivitas, dan akuntabilitas serta berlandaskan nilai Islam terbukti mampu menghadirkan proses pembelajaran agama yang lebih bermakna dan transformatif. Penelitian juga menemukan bahwa tantangan utama evaluasi kurikulum PAI mencakup keterbatasan kompetensi profesional guru, keterbatasan waktu, heterogenitas karakter peserta didik, dan pengaruh budaya digital, yang menegaskan perlunya reformasi evaluasi berbasis data serta inovasi metodologis. Secara keseluruhan, penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem evaluasi kurikulum yang adaptif, reflektif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam dan mencetak generasi berakhlak mulia di tengah dinamika perkembangan global.