Abstract:Total Fertility Rate (TFR) merupakan salah satu indikator strategis dalam pembangunan kependudukan karena perubahan tingkat fertilitas berpengaruh terhadap dinamika jumlah dan struktur penduduk serta kebutuhan pembangunan…
n pada masa mendatang. Provinsi Sumatera Barat menunjukkan dinamika TFR dalam beberapa tahun terakhir, yaitu sebesar 2,37 pada tahun 2023, menurun menjadi 2,34 pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 2,37 pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kebijakan yang mampu menjaga arah pengendalian fertilitas secara konsisten. Pengendalian fertilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain penggunaan kontrasepsi, usia perkawinan, fertilitas remaja, pendidikan, kondisi sosial ekonomi, serta faktor lainnya sehingga memerlukan keterpaduan intervensi lintas sektor. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) memiliki posisi strategis sebagai instrumen yang dapat menghubungkan dinamika fertilitas dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Policy paper ini bertujuan menganalisis peran PJPK dalam mendukung pengendalian TFR serta merumuskan penguatan mekanisme implementasi PJPK di Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi dokumen dan telaah literatur, identifikasi masalah, analisis Urgency, Seriousness, and Growth (USG), analisis akar masalah, serta penilaian alternatif kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dinamika TFR, kompleksitas determinan fertilitas, dan keterlibatan berbagai sektor membutuhkan mekanisme implementasi PJPK yang mampu menghubungkan target TFR dengan identifikasi determinan, penetapan wilayah prioritas, pembagian peran lintas sektor, integrasi ke dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan intervensi, serta monitoring dan evaluasi. Penguatan PJPK melalui pendekatan pengendalian fertilitas berbasis wilayah menjadi alternatif kebijakan yang dapat digunakan untuk mengarahkan intervensi sesuai karakteristik dan determinan fertilitas masing-masing wilayah. Melalui mekanisme tersebut, PJPK diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen yang mengintegrasikan target TFR dengan intervensi lintas sektor secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kepercayaan diri siswa slow learner serta peran dukungan teman sebaya dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa slow learner di SMA Negeri 2 Palopo. Fokus penelitian meliputi…
liputi dua aspek utama, yaitu: kondisi kepercayaan diri siswa slow learner dan bentuk dukungan teman sebaya dalam meningkatkan kepercayaan diri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang berupaya memahami secara mendalam kondisi dan pengalaman siswa slow learner dalam lingkungan sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tiga siswa slow learner, tiga teman sebaya, dan satu guru BK. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi, bahan referensi, dan member check, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kepercayaan diri siswa slow learner di SMA Negeri 2 Palopo belum berkembang secara optimal, terutama pada aspek keyakinan terhadap kemampuan diri, optimisme, dan objektivitas diri. Sementara itu, aspek tanggung jawab serta kemampuan bersikap rasional dan realistis telah ditunjukkan dengan cukup baik. Dukungan teman sebaya berperan dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa slow learner melalui lima bentuk dukungan, yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasional, dan dukungan jaringan sosial. Dukungan tersebut membantu siswa merasa diterima dan dihargai, mengurangi rasa minder, meningkatkan keberanian untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam pembelajaran, serta menumbuhkan keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian, dukungan teman sebaya menjadi salah satu faktor penting dalam membantu perkembangan kepercayaan diri siswa slow learner di lingkungan sekolah.
Abstract:This study aims to evaluate the return on investment (ROI) of ScienceDirect subscriptions at Universitas Terbuka during the 2024–2026 period by examining research productivity, publication characteristics, and scholarly…
y impact beyond conventional usage statistics. Rather than assessing subscription value solely through download counts, this study adopts a value-based assessment approach that integrates research performance indicators. A quantitative descriptive design with a bibliometric approach was employed. The dataset comprised 31 Scopus-indexed publications affiliated with Universitas Terbuka published between 2024 and 2026. Data were analyzed using publication productivity, citation performance, publication outlets, publisher distribution, and collaboration patterns. The findings indicate relatively stable research productivity, with 12 publications in 2024, 10 in 2025, and 9 in 2026. Publications were disseminated across various international publishers, predominantly Emerald, Turkish Online Journal of Distance Education, AIP Publishing, and Springer Nature, while no publication in the analyzed dataset appeared in Elsevier journals hosted on ScienceDirect. These findings suggest that the primary value of ScienceDirect lies not in serving as a publication destination but in functioning as a strategic knowledge infrastructure that supports literature discovery, research design, and scholarly writing. Consequently, evaluating subscription ROI should extend beyond COUNTER usage statistics and incorporate research productivity, citation impact, collaboration, and alternative metrics to capture broader institutional benefits. This study contributes a multidimensional framework for assessing electronic resource investments in academic libraries and provides empirical evidence to support evidence-based collection management and research policy in open and distance higher education institutions.
Abstract:Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi disiplin kerja terhadap pelanggaran karyawan di PT. Pouchen Indonesia serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan…
an adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi keterlambatan, ketidakhadiran tanpa keterangan, ketidakpatuhan terhadap SOP dan penggunaan APD, serta pelanggaran ringan lain yang bersifat berulang. Penyebabnya antara lain jarak tempat tinggal, kurangnya pemahaman aturan, rendahnya kesadaran disiplin, dan pengawasan yang belum merata. Perusahaan menerapkan sanksi secara bertahap, mulai teguran lisan, Surat Peringatan I, II, III, hingga Pemutusan Hubungan Kerja sebagai langkah terakhir, yang selalu didahului pencatatan, klarifikasi, dan kesempatan membela diri. Penerapan sanksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 108, Pasal 111, Pasal 151 ayat (1), dan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003, sehingga tidak ditemukan pemotongan upah tanpa dasar maupun sanksi sewenang-wenang. Dengan demikian, sistem sanksi disiplin di PT. Pouchen Indonesia telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak pekerja.
This study analyzes the application of work discipline sanctions for employee violations at PT. Pouchen Indonesia and their conformity with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. It employs empirical legal research with a juridical-empirical approach through observation, interviews, and library research. The findings show that the most frequent violations include tardiness, unexcused absence, non-compliance with SOP and PPE use, and other minor repeated violations. The causes include distance from residence, lack of understanding of regulations, low disciplinary awareness, and uneven supervision. The company applies sanctions progressively, from verbal warning, Warning Letters I, II, III, to Termination of Employment as the final step, always preceded by recording, clarification, and the right of defense. The application conforms to Articles 108, 111, 151 paragraph (1), and 161 of Law No. 13 of 2003, with no unlawful wage deductions or arbitrary sanctions found. Thus, the disciplinary sanction system at PT. Pouchen Indonesia reflects the principles of legal certainty, justice, and protection of workers' rights.
Abstract:Transformasi ekonomi digital menimbulkan persoalan hukum baru mengenai perlindungan nilai ekonomi atas manfaat layanan digital yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya dinikmati konsumen, khususnya sisa kuota internet…
yang hangus setelah berakhirnya masa berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis sisa kuota sebagai nilai ekonomi digital dan merekonstruksi model perlindungan konstitusional yang menjamin hak milik serta kepastian hukum yang adil bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan telekomunikasi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa kuota yang diperoleh melalui pembayaran sah, memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, belum sepenuhnya dinikmati, dan memerlukan perlindungan hukum dapat dikonstruksikan sebagai hak milik digital, yang merupakan konstruksi akademik berdasarkan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Penelitian selanjutnya menemukan model perlindungan konstitusional melalui lima prinsip, yaitu recognition, transparency, choice, preservation, dan remedy, yang menempatkan masa berlaku sebagai instrumen pengelolaan layanan, bukan dasar absolut penghapusan nilai ekonomi konsumen. Penghangusan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tujuan yang sah, relevansi, kebutuhan, dan keseimbangan berdasarkan asas proporsionalitas.
Transformasi ekonomi digital menimbulkan persoalan hukum baru mengenai perlindungan nilai ekonomi atas manfaat layanan digital yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya dinikmati konsumen, khususnya sisa kuota internet yang hangus setelah berakhirnya masa berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis sisa kuota sebagai nilai ekonomi digital dan merekonstruksi model perlindungan konstitusional yang menjamin hak milik serta kepastian hukum yang adil bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan telekomunikasi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa kuota yang diperoleh melalui pembayaran sah, memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, belum sepenuhnya dinikmati, dan memerlukan perlindungan hukum dapat dikonstruksikan sebagai hak milik digital, yang merupakan konstruksi akademik berdasarkan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Penelitian selanjutnya menemukan model perlindungan konstitusional melalui lima prinsip, yaitu recognition, transparency, choice, preservation, dan remedy, yang menempatkan masa berlaku sebagai instrumen pengelolaan layanan, bukan dasar absolut penghapusan nilai ekonomi konsumen. Penghangusan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tujuan yang sah, relevansi, kebutuhan, dan keseimbangan berdasarkan asas proporsionalitas.
Abstract:Penelitian ini menganalisis defisit firewall normatif dalam perlindungan data keselamatan pada pendidikan penerbang Indonesia serta membangun konsep Double Burden Vulnerability (DBV) pada taruna pra-lisensi. Metode socio-legal…
-legal digunakan dengan bobot dominan analisis doktrinal terhadap ICAO Annex 19 Edisi Ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, PM 2 Tahun 2026, dan Safety Management System Manual, yang didukung wawancara semi-terstruktur terhadap 14 informan. Tiga belas transkrip dikodekan dalam NVivo melalui dua siklus, sedangkan satu wawancara ahli digunakan untuk validasi doktrinal. Hasil menunjukkan bahwa Pasal 359 Undang-Undang Penerbangan membentuk firewall hanya untuk hasil investigasi kecelakaan dan kejadian serius, sementara Pasal 584 ayat (1) KUHP 2023 memidana kealpaan biasa tanpa mensyaratkan korban. Ketidakpastian status taruna berulang pada tingkat internasional, nasional, dan institusional, serta termanifestasi sebagai ketakutan melapor, quiescent silence, penyaringan oleh senioritas, dan anonimitas yang bersyarat. Reformasi memerlukan ambang kesalahan yang lebih tinggi, perlindungan pelapor yang operasional, dan pengakuan eksplisit taruna sebagai subjek yang dilindungi.
This study examines the normative firewall deficit in safety-data protection within Indonesian pilot education and develops the concept of Double Burden Vulnerability (DBV) for pre-licence cadets. A socio-legal design was employed, weighted toward doctrinal analysis of ICAO Annex 19 Third Edition, Law Number 1 of 2009 on Aviation, Law Number 1 of 2023 on the Penal Code, Minister of Transportation Regulation PM 2 of 2026, and the institutional Safety Management System Manual, supported by semi-structured interviews with 14 informants. Thirteen transcripts were coded in NVivo through two cycles, while one legal-expert interview was used for doctrinal validation. The findings show that Article 359 of the Aviation Law provides a firewall only for investigation records concerning accidents and serious incidents, whereas Article 584(1) of the 2023 Penal Code criminalises ordinary negligence without requiring a victim. Cadets’ uncertain legal status recurs across international, national, and institutional rules and manifests socially as fear of reporting, quiescent silence, seniority-based filtering, and conditional anonymity. Reform requires a higher culpability threshold, operational reporter protection, and explicit recognition of cadets as protected reporting subjects.
Abstract:The assessment of student career readiness requires a systematic approach that considers multiple competencies and experiences relevant to workplace demands. This study develops an intelligent decision support system based…
ed on the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) to evaluate and map student career readiness. The study uses 20 student samples and five assessment criteria: field-specific competence (C1), internship experience (C2), communication skills (C3), digital literacy (C4), and English language proficiency (C5). Each criterion is assigned a weight based on its relative importance. The TOPSIS method involves decision matrix construction, normalization, weighted normalization, determination of positive and negative ideal solutions, distance calculation, and preference value calculation. The results show that Y11 achieved the highest preference value of 0.8296, followed by Y6 (0.7951), Y19 (0.7274), Y5 (0.7116), and Y2 (0.6999), while Y9 obtained the lowest preference value of 0.3112. Based on the classification results, 1 student (5%) was categorized as Highly Ready, 5 students (25%) as Ready, 12 students (60%) as Moderately Ready, and 2 students (10%) as Not Ready. These findings demonstrate that TOPSIS can effectively rank and classify student career readiness based on multiple assessment criteria. The proposed system can support higher education institutions in identifying students’ readiness levels and developing more objective, targeted, and data-driven career development strategies.
Abstract:The development of information technology has significantly influenced information management and dissemination, including in road infrastructure. However, road condition data collection in Muara Bulian is still conducted…
d manually, resulting in ineffective data management and limited public access to accurate information. This study aims to design and develop a web-based Geographic Information System (Web-GIS) for road conditions in Muara Bulian. The study employed a descriptive qualitative method using observation, interviews, documentation, and literature review for data collection. The system was developed using the Waterfall model, consisting of requirements analysis, system design, implementation, and testing. The application was developed using Python and the Flask framework, with SQLite as the database and Leaflet.js and QGIS to support interactive map visualization. The results show that the system can display road condition information through interactive digital maps, provide road location search and detailed information, support basemap switching, facilitate road data management, and generate reports. Black Box Testing confirmed that all system functions operated according to the specified requirements. The Web-GIS is expected to support the government in managing road infrastructure data and facilitate public access to road condition information effectively and efficiently.
Abstract:Advances in information technology have driven digital transformation across many sectors, including education. One administrative service that is still largely handled conventionally is the announcement of student graduation…
ation results and the distribution of Graduation Certificates (Surat Keterangan Lulus/SKL), which makes the delivery of information relatively inefficient. This study aims to build a web-based Student Graduation Information System for vocational high schools (SMK) that simplifies graduation-data management for school administrators and gives students online access to their graduation information. The system was built using the Waterfall method, covering requirements analysis, design, implementation, testing, and maintenance, and was implemented with the Laravel framework, the PHP programming language, a MySQL database, and a Bootstrap interface. It serves two types of users: administrators, who manage graduation data, and students, who can check their graduation status without logging in by entering their National Student Identification Number (NISN). Students who pass can download their SKL directly in PDF format. The system was evaluated through Black Box Testing and the System Usability Scale (SUS). Testing showed that every system function operated as intended, while the usability evaluation returned an average SUS score of 84.5, placing it in the Excellent (Grade A) category. Overall, the system improves the efficiency of school administration, speeds up the delivery of graduation information, and supports the broader digitalization of educational services.
Abstract:The reliability of data packet transmission within the deployed Wireless Local Area Network (WLAN) security protocol is highly crucial to ensure user data confidentiality. This study aims to analyze the security implementation…
tation of the WPA2-Personal protocol-based WLAN through direct observation of data packet traffic. A qualitative-descriptive research method was applied by conducting packet capturing using the Wireshark application on a small-scale test network utilizing a smartphone as an access point and a laptop as a client. The results demonstrate that all local and internet data communication activities operated stably and were recorded consistently. Packet analysis successfully identified various major protocols, including ARP, DNS, TCP, UDP, TLS, and HTTPS. The implementation of TLS encryption on HTTPS traffic proved capable of protecting the confidentiality of application data content, preventing it from being read in plaintext even though the packets were successfully captured. This study concludes that the combination of WPA2-Personal authentication and the HTTPS communication protocol still provides adequate security protection and remains highly viable for small-scale wireless network environments.