Abstract:Mutu pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah, baik pada jenjang pendidikan formal maupun informal. Kondisi ini berdampak serius terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan, sehingga belum mampu…
menjawab kebutuhan pembangunan nasional di berbagai sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan rendahnya mutu layanan pendidikan serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitasnya melalui pendekatan berbasis sumber daya manusia unggulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk menggali secara mendalam pengalaman dan pandangan para pelaku pendidikan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu: (1) Data primer yang diperoleh langsung dari wawancara mendalam dengan informan yang relevan; dan (2) Data sekunder yang diperoleh dari dokumen, literatur, dan data pendukung lainnya. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data, yang dilengkapi dengan berbagai teknik seperti observasi, dokumentasi, dan studi pustaka untuk memperoleh data yang valid dan mendalam. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pendidikan dan strategi peningkatan mutu layanan pendidikan di Indonesia.
Abstract:Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek penting dalam upaya penegakan hukum yang adil dan efektif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus dugaan korupsi dalam pengadaan buku adat…
dat oleh lembaga adat di Aceh, yang menimbulkan persoalan hukum mengenai status lembaga adat sebagai subjek hukum pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga adat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, serta menelaah bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku yang berasal dari struktur kelembagaan non-pemerintah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus, yaitu dengan mengkaji secara langsung kasus yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lembaga adat bukan subjek hukum pidana konvensional seperti individu atau korporasi, namun dapat dipersamakan dengan korporasi berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor karena memiliki struktur organisasi, menerima dana publik, dan menjalankan fungsi publik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah lembaga adat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui pengurusnya yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, dengan tetap mempertimbangkan asas legalitas dan prinsip keadilan restoratif.
Abstract:Penelitian ini menganalisis tantangan hukum dalam menyeimbangkan inovasi Generative AI (GenAI) dan kebutuhan regulasi di Indonesia, mengidentifikasi celah regulasi, dampak sektoral, serta merumuskan rekomendasi kebijakan…
berbasis prinsip keadilan dan keberlanjutan. Metode: Penelitian menggunakan studi pustaka kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Studi mengidentifikasi tiga tantangan utama: (1) Regulasi yang tidak adaptif, di mana UU ITE, PDP, dan Hak Cipta gagal mengatur aspek krusial GenAI seperti status hukum output AI, bias algoritma, dan penggunaan data pelatihan; (2) Ambang akuntabilitas yang ambigu, menyulitkan penentuan pihak bertanggung jawab atas konten ilegal atau disinformasi berbasis AI; serta (3) Dampak sektoral tidak terantisipasi, termasuk risiko hallucination di sektor keuangan, plagiarisme pendidikan, dan disrupsi tenaga kerja kreatif. Solusi yang diusulkan mencakup regulasi berbasis risiko, amandemen UU Hak Cipta untuk ciptaan AI, kolaborasi multistakeholder, dan regulatory sandbox untuk inovasi terkendali.
Abstract:Fakta menunjukan setiap tempat pasti ada perbuatan melawan hukum. Khususnya para pejabat daerah yang melanggar asas transparasi dan akuntabilitas. Serta melanggar etika dan hukum, berpotensi merugikan masyarakat dan menciptakan…
iptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instunsi pemerintah. Penegakan hukum harus tegas menangani tindak gratifikasi. Perbuatan melawan hukumnya yaitu gratifikasi masalah yang sering terjadi berupa memberikan hadiah untuk niat yang tidak baik. Penerima gratifikasi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Tipikor serta menuntut pengembalian kerugian yang dialami negara. Pertanggungjawaban hukum bagi pejabat daerah yang menerima gratifikasi dalam pelayanan publik sanagt penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pejabat daerah yang terlibat gratifikasi serta peran penegak hukum dalam meminimalisir adanya gratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Actual Approve). Hasil penelitian menunjukkan gratifikasi sudah dianggap sebagai bentuk suap. Lemahnya pengawasan secara internal juga menjadi faktor utama gratifikasi terjadi. Pelanggaran seperti ini mengakibatkan prinsip good governance menjadi tercoreng. Dapat ditarik menjadi kesimpulan bahwa peraturan yang sudah ada terkait gratifikasi masih terdapat kelemahan atau celah yang dimanfaatkan pelaku. Reformasi hukum dan peningkatan kesadaran menjadi kunci untuk mencipatakan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Dalam penelitian ini untuk mengatasi gratifikasi dalam pelayanan publik dengan memperkuat sitem pengawasan di setiap instansi pemerintah serta meningkatkan pelatihan bagi pejabat daerah mengenai hukum antikorupsi.
Abstract:Tindakan mempublikasi informasi pribadi seseorang tanpa seizin pemilik data pribadi (Doxing) yang marak terjadi dalam interaksi digital termasuk dalam kegiatan jual beli melalui sistem jasa titip online (Jastip). Tujuan…
dari penelitian ini adalah guna menganalisis pertanggungjawaban hukum atas tindakan doxing yang diperbuat oleh pemilik layanan jasa titip online sebagai bentuk penghakiman atas tindakan penipuan yang dilakukan oleh pelanggan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menggali permasalahan ini, yang berfokus pada pemahaman dan analisis aturan dan doktrin-doktrin hukum di Indonesia yang sudah ada dengan berpusat pada peraturan perundang-undangan terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan doxing dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan Pasal 27A dan Pasal 27B UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang melanggar hukum. Selain itu, pada kasus penipuan yang terjadi dalam sistem jasa titip online, Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat menjadi landasan hukum yang lebih relevan menggantikan ketentuan umum dalam Pasal 378 KUHP. Penyedia layanan jasa titip online disarankan untuk menetapkan peraturan yang jelas mengenai kewajiban dan sanksi, serta kebijakan pembatalan sepihak atau tindakan hukum jika pelanggan gagal melunasi. Bentuk penyelesaian masalah yang dipertimbangkan secara matang tidak hanya mengakhiri masalah secara menyeluruh, tetapi juga mencegah munculnya permasalahan baru.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak serta tanggung jawab pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,…
atif, dengan pendekatan konseptual. Teknik analisis data dilakukan melalui kajian pustaka dan analisis dokumen hukum yang relevan, yang bertujuan untuk menggali dan memahami norma-norma hukum yang ada terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak, penerapan hukum masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran serta edukasi tentang hak-hak anak yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, stigma yang ada dalam masyarakat juga menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum yang efektif. Kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan dampak psikologis dan fisik yang berkepanjangan, bahkan merusak perkembangan anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, jaminan keamanan bagi korban menjadi hal yang sangat penting dalam sistem peradilan yang adil. Korban harus merasa aman untuk melapor dan mendapatkan dukungan yang memadai, termasuk perlindungan fisik, layanan psikologis, dan jaminan kerahasiaan identitasnya sebagai bentuk dukungan pemulihan selama proses hukum berlangsung. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum serta perluasan program rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih efisien dalam melindungi anak-anak dan mencegah pelecehan seksual di masa depan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori hukum dalam konteks kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta perlindungan…
indungan hukum terhadap demonstran yang menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian. Relevansi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami penerapan teori pemidanaan dalam hukum pidana, serta kaitannya dengan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks demonstrasi yang dijamin oleh undang-undang.Relevansi lebih lanjut muncul dari kebutuhan untuo meningkatkan pemahaman terhadap peran dan batasan diskresi kepolisian dalam situasi tertentu, seperti aksi unjuk rasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori pemidanaan seperti teori absolut, relatif dan gabungan memiliki dampak langsung terhadap penegakan hukum terhadap tindakan pidana, termasuk kekerasan oleh aparat. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa meskipun hukum menjamin kebebasan berpendapat, pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran, terutama melalui tindakan kekerasan yang berlebihan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyarankan perlunya penetapan batasan yang jelas dalam penerapan diskresi oleh aparat kepolisian dan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak demonstran agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan evaluasi yerhadap implementasi kebijakan dan peraturan yang ada guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi yang berlebihan.
Abstract:Tafsir al-Qurthubi dan al-Maraghi tentang "Multiple Burden Women" adalah topik yang menarik untuk melihat bagaimana dua ulama besar ini memaknai dan menafsirkan peran dan tanggung jawab perempuan dalam konteks sosial dan…
religius. Tafsir al-Qurthubi dan Tafsir al-Maraghi adalah dua tafsir Al-Qur'an yang signifikan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis beban ganda yang dihadapi perempuan dalam masyarakat. Tafsir al-Qurthubi, yang menggunakan pendekatan tradisional, menekankan peran penting perempuan dalam keluarga, seperti mendidik anak dan menjaga rumah tangga. Ia mengakui bahwa banyak perempuan mengalami kesulitan ketika harus menyeimbangkan tanggung jawab rumah tangga dengan keinginan untuk melakukan kontribusi di luar rumah. Sebaliknya, Tafsir al-Maraghi menawarkan perspektif yang lebih kontemporer dan progresif. Al-Maraghi menekankan betapa pentingnya mempertahankan hak-hak perempuan dan mendukung keadilan gender. Ia percaya bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam masyarakat dalam berbagai bidang sosial dan ekonomi, bukan hanya sebagai pengurus rumah tangga. Dia percaya bahwa perubahan sosial dan dukungan masyarakat dapat membantu perempuan mengatasi dua tantangan yang mereka hadapi. Studi ini menunjukkan bahwa, dengan membandingkan kedua tafsir ini, ada perbedaan yang signifikan dalam cara masing-masing tafsir memahami dan menawarkan solusi untuk masalah yang dihadapi perempuan. Hasil penelitian ini juga memberikan wawasan yang berharga untuk membangun pendekatan yang lebih adil dan mendukung perempuan di era modern, serta memperkuat pemahaman tentang pentingnya peran perempuan dalam kehidupan sosial dan keluarga. Fokus penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang perspektif al-Qurthubi tentang perempuan dalam kaitannya dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan, khususnya tentang kedudukan dan hak perempuan yang dibahas dalam kitab tafsir al-Qurthubi.
Abstract:Artikel ini guna sebagai pemahaman fenomena tindak pembunuhan serta pelecehan seksual yang pelakunya ialah anak di bawah umur, mengidentifikasi penyebab, dan dampak psikososial yang ditimbulkan. Dalam beberapa tahun terakhir,…
khir, kasus kriminalitas oleh anak di bawah umur, terutama yang melibatkan kekerasan fisik dan seksual, semakin meningkat dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Berbagai faktor diduga berkontribusi pada perilaku kriminal ini, seperti lingkungan keluarga yang disfungsional, pengaruh negatif dari lingkungan sosial, serta paparan terhadap media yang tidak sesuai usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak pelaku tindak kejahatan ini mengalami trauma atau tekanan emosional yang tinggi, sering kali karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung perkembangan moral dan psikologis yang sehat. Selain itu, minimnya edukasi seksualitas dan pengawasan orang tua berperan besar dalam kejadian ini. Studi ini menyarankan perlunya pendekatan rehabilitasi yang komprehensif dan pendidikan keluarga yang lebih intensif untuk mencegah kasus serupa di masa depan, serta peninjauan ulang kebijakan hukum terkait pertanggungjawaban anak di bawah umur dalam tindak kriminal berat.
Abstract:Artikel ini membahas kewajiban menuntut ilmu dalam Islam dengan fokus pada perspektif Tafsir At-Thabari terhadap Surat At-Taubah ayat 122. Menurut tafsir ini, pendidikan dan pengetahuan merupakan pilar fundamental dalam…
kehidupan seorang Muslim, di mana ayat tersebut menekankan pentingnya pembagian peran di antara umat Islam dalam konteks jihad dan pendidikan. Kewajiban menuntut ilmu tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, di mana masyarakat harus memiliki sekelompok orang yang berdedikasi untuk belajar dan menyebarkan ilmu. Selain itu, artikel ini menggarisbawahi bahwa ilmu yang dicari harus bermanfaat dan digunakan untuk kebaikan, serta pentingnya niat yang tulus dalam proses pembelajaran. Melalui analisis sejarah, artikel ini menunjukkan kontribusi signifikan para ulama dan cendekiawan Muslim dalam berbagai disiplin ilmu yang telah memberikan dampak positif bagi peradaban manusia. Dengan menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci untuk membangun masyarakat yang cerdas dan kritis, artikel ini juga mengajak umat Islam untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran dan penyebaran pengetahuan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa kewajiban menuntut ilmu merupakan tanggung jawab sosial yang harus dijalankan oleh setiap individu, demi mencapai ridha Allah SWT dan kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.