Abstract:Perkembangan media sosial telah mengubah cara individu membangun identitas digital, menjadikan perhatian publik sebagai komoditas bernilai tinggi. Penelitian bertujuan menganalisis hubungan antara influencer, ekonomi perhatian,…
hatian, digital visibility, dan budaya flexing dalam membentuk performativitas diri di platform digital. Penelitian menggunakan kajian literatur naratif dan tematik dari 53 artikel tahun 2016 hingga 2025. Proses analisis meliputi identifikasi artikel melalui basis data internasional, seleksi berbasis kriteria inklusi dan eksklusi, serta sintesis tematik untuk menyoroti tema dominan, kerangka teori, dan metode penelitian yang digunakan. Hasil kajian menunjukkan tren peningkatan publikasi sejak tahun 2020, dengan distribusi disiplin ilmu sebagai berikut: 62% komunikasi, 15% sosiologi, 13% psikologi, dan 10% ekonomi digital. Sebagian besar penelitian berasal dari konteks Barat (70%), sedangkan 30% meneliti konteks Global South. Temuan tematik menegaskan bahwa influencer berperan sebagai produsen visibilitas digital; keterlihatan tersebut memunculkan perhatian publik yang dikonversi menjadi nilai ekonomi dan sosial melalui strategi flexing. Fenomena ini menimbulkan ketegangan antara otentisitas diri, ekspektasi sosial, dan logika algoritma, membentuk ekosistem baru dalam kapitalisme digital. Kesimpulan menunjukkan bahwa digital visibility berfungsi sebagai modal sosial dan simbolik yang mempengaruhi status, peluang ekonomi, dan identitas digital individu. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner untuk memahami performativitas digital dan memberikan panduan praktis bagi influencer dan praktisi media sosial dalam manajemen konten, branding personal, serta pengelolaan ekspektasi audiens. Studi ini juga membuka peluang penelitian lebih lanjut mengenai konteks lintas budaya, authenticity paradox, dan dinamika algoritmik.
Abstract:Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the national economy; however, tax compliance, particularly related to Income Tax Article 21, remains relatively low. The main challenges faced by MSME…
E actors include limited tax literacy, complexity in tax calculations, and insufficient understanding of recent regulatory changes. To address these issues, the government introduced the Average Effective Rate (TER) scheme as an administrative simplification for calculating Income Tax Article 21. Nevertheless, the implementation of this scheme has not been fully understood by MSMEs at the village level. This study aims to conduct socialization and training on Income Tax Article 21 based on the TER scheme for MSMEs in Watesprojo Village and to evaluate its effectiveness in improving tax understanding and technical capability. The research method involved initial observation, regulatory socialization, practical tax calculation training, and participant evaluation. The results indicate a noticeable improvement in MSME actors’ understanding of the legal basis of Income Tax Article 21, the changes in the calculation scheme, and the practical application of the TER mechanism without disrupting business activities. Overall, the socialization and training activities proved effective in enhancing tax literacy and supporting sustainable tax compliance among MSMEs.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena penurunan fungsi surau sebagai institusi keagamaan dan sosial dalam masyarakat Muslim kontemporer, khususnya dalam konteks perubahan orientasi nilai keberagamaan dan transformasi…
rmasi praktik sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berorientasi fenomenologis, penelitian ini memaknai pengalaman, persepsi, dan interpretasi masyarakat terhadap pergeseran fungsi surau melalui observasi lapangan, analisis teks keislaman, dan studi literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan signifikan dari karakter surau sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pembinaan moral menuju fungsi yang lebih bersifat seremonial, simbolik, dan ekonomis. Temuan juga mengidentifikasi munculnya komersialisasi aktivitas keagamaan, melemahnya partisipasi ibadah rutin, krisis identitas religius generasi muda, serta hilangnya kesadaran kolektif mengenai fungsi ideal surau sebagai ruang pembentukan karakter dan solidaritas sosial. Faktor penyebab kemunduran fungsi surau meliputi sekularisme, individualisme, rendahnya kepemimpinan moral, kemerosotan legitimasi otoritas keagamaan, serta minimnya dukungan kebijakan struktural. Penelitian ini menekankan urgensi revitalisasi surau melalui model tata kelola berbasis jamaah, integrasi pendidikan akhlak, kolaborasi ulama–adat–pemerintah–pemuda, kurikulum pembinaan yang sistematis, serta transparansi pendanaan sebagai fondasi pemulihan kepercayaan publik. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian transformasi institusi keagamaan dalam masyarakat modern dan menawarkan rekomendasi kebijakan strategis bagi penguatan kembali fungsi surau sebagai pusat spiritual, sosial, dan budaya dalam memperkuat peradaban Islam.
Abstract:Women's empowerment at the grassroots level is often constrained by weak administrative practices and the absence of transparent financial management systems. This research aims to analyze how orderly administration and…
financial bookkeeping can strengthen women’s empowerment within the PKK Dawis 2 group in Surodinawan Village, Mojokerto City. Using a descriptive qualitative method with a case study approach, data were obtained through interviews, observations, and document analysis. The implementation of structured administrative procedures, including agenda preparation, attendance recording, and systematic documentation, resulted in increased participation, clearer decision-making processes, and stronger organizational coordination. Likewise, the adoption of basic financial bookkeeping enabled members to record income and expenditures accurately, prepare monthly financial reports, and improve accountability in managing community funds. The findings show that training and guided practice helped members build confidence, develop financial literacy, and contribute more actively to organizational activities. Overall, the study concludes that strengthening administrative discipline and transparent bookkeeping significantly enhances women’s agency and organizational resilience, offering a practical model for similar community groups.
Abstract:Pembangunan infrastruktur publik merupakan instrumen utama dalam meningkatkan mobilitas dan kesejahteraan masyarakat. Teras Cihampelas adalah skywalk pertama di Indonesia yang dibangun sepanjang sekitar 450 meter untuk menata…
enata pedagang kaki lima (PKL) dan mengurangi kemacetan kawasan Cihampelas. Penelitian ini mengevaluasi proses manajemen proyek Teras Cihampelas dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa proyek ini secara fisik telah terselesaikan namun belum memenuhi tujuan awal pemerintah. Meskipun telah dikeluarkan dana besar dengan total anggaran sekitar Rp74 miliar, kemacetan tetap terjadi dan banyak PKL kembali berjualan di trotoar. Analisis juga menunjukkan adanya kelemahan pada studi kelayakan sosial-ekonomi serta kurangnya partisipasi publik dalam tahap perencanaan, sehingga output infrastruktur tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, pelibatan stakeholder, dan koordinasi lintas dinas dalam proyek infrastruktur publik di masa mendatang.
Pembangunan infrastruktur publik merupakan instrumen utama dalam meningkatkan mobilitas dan kesejahteraan masyarakat. Teras Cihampelas adalah skywalk pertama di Indonesia yang dibangun sepanjang sekitar 450 meter untuk menata pedagang kaki lima (PKL) dan mengurangi kemacetan kawasan Cihampelas. Penelitian ini mengevaluasi proses manajemen proyek Teras Cihampelas dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa proyek ini secara fisik telah terselesaikan namun belum memenuhi tujuan awal pemerintah. Meskipun telah dikeluarkan dana besar dengan total anggaran sekitar Rp74 miliar, kemacetan tetap terjadi dan banyak PKL kembali berjualan di trotoar. Analisis juga menunjukkan adanya kelemahan pada studi kelayakan sosial-ekonomi serta kurangnya partisipasi publik dalam tahap perencanaan, sehingga output infrastruktur tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, pelibatan stakeholder, dan koordinasi lintas dinas dalam proyek infrastruktur publik di masa mendatang.
Abstract:Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim. (2020). Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bogor: Mitra Wacana Media. Arafat, Gusti Yasser. 2018. Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis. Jurnal Alhadharah, 17(33), 32-48. Delyarahmi,…
Delyarahmi, Sucy dan Abdhy Walid Siagian. (2023). Perlindungan Terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan. UNES Journal of Swara Justisia, 7(1), 94-98
Nelwati, Sasmi, Marhamah Marhamah, dan Haniya Murel. 2020. Analisis Pengaruh Model Pembelajaran Pair Check Terhadap Konsep Peserta Pemahaman Didik pada Pembelajaran PKN dengan di Kelas Tinggi Sekolah Dasar. Jurnal Riset Pendidikan Dasar dan Karakter, 2(2), 64-70.
Nurdin, Nurliah dan Astika Ummy Athahira. (2022). HAM, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis). Jatinangor: CV Sketsa Media.
Prabowo, M.A.A.C dan Hadi Purnomo. (2024). Analisis Kasus Kopi Sianida Jessica-Mirna Berdasarkan Ajaran Kausalitas. Journal Of Academic Literature Review, 3(1), 5-6.
Prasetyo, Sindy. (2023). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jurnal Universitas Sebelas Maret, 2(1), 51.
Rahmadhani, Alifiyah Fitrah dan Dodi Jaya Wardana. (2023). Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia. Jurnal Unes Law Review, 6(1), 2802.
Ramadhan, A.S.S, dkk. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Pembunuhan Oleh Jendral Ferdy Sambo Terhadap Brigadir Joshua Pada Media Online Kompas.com dan Liputan6.com. Jurnal Kajian dan Penelitian Umum, 2(3), 64.
Sari, Milya dan Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Pendidikan dalam IPA. Penelitian NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6(1), 41 53.
Siahaan, Hendrikson, Yusuf Setyadi dan Rumainur. (2021). Analisa Yuridis Kasus Pelanggaran HAM Berat Timor-Timur Dan Upaya Penyelesaian Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Journal Of Islamic And Law Studies, 5(1), 96.
Susiani, Dina. (2022). Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surabaya: Tahta Media Group.
Abstract:Pencabulan merupakan hal yang dilarang oleh negara dan termasuk kejahatan sangat serius (the most serious crime). Salah satu kasus pencabulan di Indonesia yakni dilakukan oleh Herry Wirawan alias Heri bi Dede pemilik suatu…
tu pondok yang ada di Bandung. Pada kasus ini, terdakwa melakukan pencabulan terhadap 13 santriwatinya dan beberapa ada yang hingga mengandung bahkan melahirkan. Penelitian ini menganalisis penerapan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede dalam putusan No.86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. Analisis dilakukan terhadap penerapan unsur-unsur tindak pidana, penjatuhan sanksi pidana mati, pelaksanaan restitusi bagi anak korban, serta kebijakan pemidanaan dari perspektif hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Penjatuhan pidana mati didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sangat serius, namun masih menimbulkan kontroversi dari perspektif hak asasi manusia. Pelaksanaan restitusi bagi anak korban telah diatur dalam putusan, namun mekanisme pembayaran oleh pemerintah masih perlu dievaluasi. Penguatan mekanisme restitusi, evaluasi kebijakan pemidanaan, serta penerapan pendekatan terpadu dalam pencegahan dan penanganan kasus menjadi rekomendasi untuk perbaikan ke depan.
Abstract:Ekonomi kepesantrenan merupakan konsep ekonomi berbasis pesantren yang berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat sekitar. Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi…
nomi melalui berbagai aktivitas usaha seperti koperasi, perdagangan, dan industri kreatif.
Model ekonomi kepesantrenan bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi santri serta komunitas pesantren, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Metode penelitian yang digunakan mencakup studi literatur dan analisis empiris dari berbagai kasus pesantren yang telah berhasil menerapkan model ekonomi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi kepesantrenan memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan menciptakan lapangan kerja serta mendukung pengembangan ekonomi lokal. Implementasi model ini diharapkan dapat terus dikembangkan agar semakin banyak pesantren yang mampu berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal (AKIP) pada Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi…
si Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 88 Tahun 2021. Evaluasi AKIP merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfungsi untuk menilai konsistensi dan efektivitas pelaksanaan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal kinerja secara sistematis.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap 50 perangkat daerah. Informan dipilih secara purposive, terdiri dari anggota Tim Evaluator SAKIP dan pejabat fungsional di Bappeda, Inspektorat, BKD, dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi AKIP telah dilakukan secara sistematik dan berbasis regulasi nasional, tetapi belum sepenuhnya optimal. Terdapat tantangan pada pembaruan regulasi daerah yang masih mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016, rendahnya kompetensi teknis evaluator, serta keterbatasan integrasi sistem informasi antara PMISAKIP dan SIAKIP. Meski 76% Perangkat Daerah meraih predikat “A” dan “AA”, pelaksanaan perencanaan kinerja individu dan tindak lanjut hasil evaluasi masih belum memadai.
Penelitian ini merekomendasikan: (1) pembaruan regulasi lokal agar selaras dengan Permen PANRB No. 88/2021; (2) peningkatan kompetensi evaluator melalui pelatihan manajemen kinerja dan audit kinerja berbasis digital; (3) pengembangan sistem terpadu evaluasi internal; dan (4) penyusunan rekomendasi yang lebih spesifik, terukur, dan aplikatif untuk peningkatan mutu implementasi SAKIP.
Abstract:Perkembangan teknologi finansial (Financial Technology atau FinTech) telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat, termasuk di kalangan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh…
garuh FinTech terhadap preferensi pembayaran digital mahasiswa, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui penyebaran kuesioner online kepada 100 mahasiswa aktif Program Studi Sistem Informasi di STIKOM Tunas Bangsa, Pematangsiantar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 83% responden lebih memilih metode pembayaran digital dibandingkan tunai, dengan alasan utama kepraktisan, kecepatan transaksi, dan berbagai keuntungan seperti promo dan cashback. Aplikasi yang paling banyak digunakan adalah OVO, DANA, dan GoPay. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian mahasiswa yang menggunakan pembayaran tunai karena keterbatasan fasilitas, kekhawatiran terhadap keamanan data, dan kurangnya kebiasaan menggunakan aplikasi FinTech. Temuan ini menunjukkan bahwa FinTech memiliki pengaruh signifikan terhadap kebiasaan transaksi mahasiswa, namun adopsi teknologi belum sepenuhnya merata.