Search Articles & Publications

Showing 1199 articles found for "Usia"

Pengaruh Intervensi Promosi Kesehatan Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Tentang Pencegahan Covid 19 Di Dusun II Desa Mangkai Baru Kabupaten Batu Bara

Crystandy, Muhammad, Sari Siregar, Dian Maya, Samosir, Dewi Lasmaria
Abstract: Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. WHO melaporkan 1.184.226 kasus konfirmasi dengan 545.481 dengan (Case Fatality Rate/CFR 4,6%)… dan CFR di Indonesia berkisar 6,1%. Gugus Tugas Kabupaten Batu Bara menyatakan  total jumlah kematian adalah 112 kasus (CFR 5.85%) pada Oktober 2021. Protokol kesehatan merupakan hal penting dalam pencegahan penularan Covid-19, hanya saja masyarakat beranggapan bahwa ciri ciri orang yang terkena Covid-19 adalah orang yang sudah tidak dapat beraktivitas lagi dan hanya bisa dirawat di rumah sakit, sehingga banyak masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan. Untuk mengetahui apakah ada  pengaruh intervensi promosi kesehatan ceramah dengan media banner terhadap pengetahuan dan sikap tentang pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan Covid -19 di Dusun II Desa Mangkai Baru Kabupaten Batubara. Quasy Eksperimental dengan desain One Group Pretest Posttest. dengan jumlah sampel sebanyak 89 orang, uji analisis data menggunakan Wilcoxon. penelitian didapatkan bahwa ada pengaruh promosi kesehatan ceramah dengan media banner terhadap pengetahuan dan sikap dengan nilai Asymp.Sig 0,000 dan Z -7.783 untuk pengetahuan dan Asymp.Sig 0,000 dan Z -7.321. Disarankan kepada responden untuk patuh dalam menjalani pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 agar kasus semakin menurun dan Indonesia segera pulih dari virus yang mematikan.

Wewenang Mahkamah Agung: Kajian Fiqh Siyasah Dan Konstitusi Di Indonesia

Nur Dianna Daulay
Abstract: Pengangkatan dan kewenangan hakim Mahkamah Agung di Indonesia merupakan isu krusial yang bersinggungan dengan asas-asas yurisprudensi Islam tentang tata kelola pemerintahan dan kerangka ketatanegaraan Indonesia. Penyelenggaraan… ggaraan kekuasaan kehakiman tidak luput dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya melalui reformasi kelembagaan, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdeskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk merinci konteks dan kompleksitas informasi yang bersifat non-angka, sehingga dapat menggambarkan secara analisis karakteristik objek penelitian Mahkamah agung adalah lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Saat ini lembaga Mahkamah Agung berdasarkan pada UU. No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman UU ini juga telah mencabut dan membatalkan berlakunya UU No. 4 tahun 2004. mahkamah agung memiliki tugas, fungsi, dan wewenangnya sendiri Mahkamah aguang merupakan Lembaga peradilan tertinggi yang berada di Indonesia, mahkamah agung memiliki kekuatan kekuasaan tersentiri karena mahkamah agung termasuk dalam yudikatif dan hal ini menegaskan bahwa keputusan peradilan tidak bisa diubah atau di ganggu ugat oleh pihak luar baik itu dari pemerintah atau dari pihak lainya.

Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Di Indonesia: Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Dan Kesetaraan Gender

Chikan Lousia Tania, Rahmi Zubaedah
Abstract: Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan di Indonesia dengan mengkaji aspek hukum ketenagakerjaan dan prinsip kesetaraan gender. Fokus utama adalah analisis hak-hak tenaga kerja perempuan,… n, meliputi upah yang adil, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta kebijakan cuti melahirkan, yang dijamin dalam peraturan ketenagakerjaan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun regulasi mendukung perlindungan ini, pelaksanaan di lapangan masih terkendala diskriminasi gender dan kurangnya kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ada. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, penegakan hukum, serta sosialisasi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga kerja perempuan secara merata dan konsisten.   This research discusses legal protection for female workers in Indonesia by examining aspects of employment law and the principles of gender equality. The main focus is an analysis of women's labor rights, including fair wages, occupational health and safety protection, as well as maternity leave policies, which are guaranteed in labor regulations and international instruments that Indonesia has ratified. The research results show that, although regulations support this protection, implementation in the field is still hampered by gender discrimination and a lack of company compliance with existing regulations. This research recommends increasing supervision, law enforcement and outreach to ensure the fulfillment of women's labor rights evenly and consistently.

Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Pinjaman Online Menggunakan Akun Orang Lain Berdasarkan Perspektif Hukum Positif

Maudila, R. Anisatul Mukaromah, Firmansyah, Rheza
Abstract: Perkembangan teknologi yang banyak membawa perubahan / globalisasi pada kemajuan suatu negara. Hal ini dibuktikan dengan banyak munculnya inovasi alat canggih yang dibuat untuk memudahkan segala aktivitas manusia. Namun… selain membawa dampak positif juga  dampak negatif ,dimana manusia hidupnya serba instan, cepat, dan efektif. Hal itu dikarenakan  aktivitas manusia banyak bergantung kepada alat canggih yang tersedia. Salah satu inovasi canggih yaitu adanya fintech yang merupakan aplikasi dalam bidang jasa keuangan. Dengan adanya jenis sistem ini dapat memudahkan manusia untuk melakukan pinjam meminjam , penawaran ataupun jual beli tanpa harus terjalin kontak fisik. Tetapi dampak dari pinjam online ini , data pribadi kita mudah untuk dilacak oleh orang lain dan disalahgunakan. Hal itu perlu dipelajarin oleh manusia agar tetap waspada dalam melakukan sesuatu. Dalam aturan hukum terkait   penyalahgunaan akun orang lain untuk melakukan pinjaman online ada yang sudah diatur, ada yang belum tergantung dengan bentuk penyalahgunaanya. Oleh karena itu dalam bnetuk pertanggungjawaban ini , kita sendiri yang dapat mewaspadai akan terjadinya hal hal buruk dalam akun pribadi kita

Kesetaraan Gender Dan Nilai Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia

Aniqurrohmah, Syayidah Fitria Lulu’
Abstract: Gender bukan hanya tentang status seseorang atau posisi mereka dalam masyarakat, tetapi juga tentang konteks sosial di mana mereka integral. Analisis gender sering digunakan oleh individu dan kritikus sistem sosial seperti… ti kapitalisme. Resistensi terhadap hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa menentukan status atau posisi seseorang dalam masyarakat adalah masalah pribadi dan harus ditangani oleh semua orang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial ketidaksetaraan gender di Indonesia. Istilah gender berasal dari kata bahasa Inggris gender dan didefinisikan sebagai perbedaan yang jelas antara individu dan posisi mereka dalam hal penampilan dan perilaku. Gender juga didefinisikan sebagai kombinasi dari “maskulin” dan “feminin” melalui atribut yang mempengaruhi psikologi sosial dan budaya. Gender adalah konsep yang mencerminkan perbedaan antara individu dan lingkungan mereka dalam masyarakat. Ini bukan perbedaan biologis, tetapi konstruksi sosial dan budaya yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap individu dan lingkungan mereka. Gender dipengaruhi oleh feminisme dan teori feminis kontemporer, yang bertujuan guna mendapat kesetaraan gender dan keseimbangan dalam berbagai segi aktivitas, termasuk pekerjaan serta keluarga.

Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia

Ahmad Agung Setya Budi
Abstract: Perkawinan adalah ikatan sosial yang mengakui hubungan antara pria dan wanita, meliputi aspek seksual, pembentukan keluarga, dan pembagian tugas suami-istri. Fungsi penting perkawinan termasuk menumbuhkan kasih sayang, memberikan… emberikan rasa aman, tujuan, kebersamaan, status sosial, dan pembelajaran moral. Dalam Islam, pernikahan adalah upacara sakral yang mengikat dua individu sesuai ajaran Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam meliputi mengamalkan ajaran Rasulullah, mendekatkan diri kepada Allah, mencegah zina, membentuk keluarga yang bahagia, dan mendapatkan keturunan. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada individu karena keberadaannya sebagai manusia, bersifat universal, dan tidak dapat dicabut. Melindungi hak asasi manusia merupakan kewajiban hukum baik dalam konteks politik, hukum, maupun sosial. Kawin paksa bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena melanggar kebebasan memilih pasangan. Dalam hukum Islam, kawin paksa dianggap tidak sah dan dapat dinyatakan batal. Perlindungan terhadap individu juga dijamin dalam hukum internasional. Islam memberikan pentingnya terhadap hak-hak dasar perempuan dalam pernikahan. Kehadiran Islam membawa perubahan signifikan dalam hak-hak perempuan, termasuk kebebasan memilih pasangan. Dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk menentukan persetujuannya dalam pernikahan, sehingga perkawinan yang dilakukan dengan paksa dianggap melanggar prinsip-prinsip agama

Pandangan Islam Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perkawinan Beda Agama

Trisnawati, Maya Ika
Abstract: Sepasang suami istri yang menikah tanpa adanya kesamaan keimanan dalam artian perkawinan beda agama manimbulkan banyak sekali perbedaan pandangan baik dalam agama islam atupun pandangan dalam hak asasi manusia. Perkawinan… n tersebut akan selalu ada hak dan kewajiban suami istri yang kurang terpenuhi. Agama islam mengatur dengan jelas bahwa perkawinan beda agama itu dilarang dalam pelaksanaannya. Namun dalam hak asasi manusia terdapat yang adanya hak untuk menikah dan adanya hak kebebasan. Dengan demikian, penulisan jurnal ini membahas perkawinan beda agama dalam pandangan agama islam dan hak asasi manusia.

Reformasi Hukum Tata Negara Di Indonesia: Kritik Dan Prospek Untuk Perbaikan

Nurul Hidayah, Syabrina Az-Jahra, Aprillia Amanda, Karina Yunitasari
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mendalam terhadap perubahan signifikan dalam kerangka hukum yang mengatur struktur pemerintahan dan kekuasaan negara sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998. Dengan fokus… s pada perubahan UUD 1945, sistem perwakilan, dan peran Mahkamah Konstitusi, penelitian ini mengidentifikasi pencapaian positif sekaligus tantangan yang perlu diatasi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis dokumen dan literatur, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang perjalanan reformasi hukum tata negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amendemen UUD 1945, sebagai langkah awal reformasi, mencakup aspek-aspek penting seperti hak asasi manusia, otonomi daerah, dan struktur parlemen. Sementara itu, pembahasan mengenai sistem perwakilan memperlihatkan kompleksitas dalam mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Peran Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, menjadi poin kritis dalam menjaga konsistensi dan pelaksanaan UUD 1945. Meskipun demikian, tantangan seperti ketidakseimbangan kekuasaan dan resistensi terhadap perubahan di tingkat lokal masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perubahan hukum tata negara di Indonesia, menggarisbawahi tantangan dan kritik sebagai panggilan untuk perbaikan lebih lanjut. Dengan pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terus memperkuat fondasi hukumnya menuju tatanan yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan.

Perancangan Sistem Informasi Inventaris Barang Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banyuwangi

Hasan Basori, A. Hamdani
Abstract: Revolusi Industri 5.0 menandai transisi menuju otomatisasi dalam berbagai proses, di mana teknologi internet tidak hanya menghubungkan manusia di seluruh dunia, tetapi juga menjadi fondasi bagi transaksi online antara pemerintah… merintah dan masyarakat. Teknologi berfungsi sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan, dan seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi semakin mendukung pengolahan data dan informasi. Salah satu penerapan teknologi informasi yang signifikan adalah dalam pengelolaan inventaris di instansi atau perusahaan, yang penting untuk mencatat dan memantau status barang inventaris. Inventarisasi merupakan kegiatan krusial yang mencakup pencatatan, penghitungan, dan pelaporan aset di setiap unit kerja. Hal ini berfungsi sebagai laporan penggunaan finansial dan tolak ukur kebutuhan sarana dan prasarana. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi saat ini memerlukan metode pengembangan sistem informasi inventaris barang. Meskipun telah menggunakan komputer untuk pendataan, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pengelolaan data inventaris. Oleh karena itu, perancangan sistem informasi inventarisasi barang menjadi solusi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan inventaris di DPMPTSP, serta mendukung pengembangan pengelolaan inventaris di Kabupaten Banyuwangi.

Sistem Presensi Guru Menggunakan Kartu RFID Berbasis IoT Pada SMK Islam Darussalam Lombok Barat

Azhuri, Lalu Delsi Samsumar, Rudi Muslim
Abstract: Sistem presensi guru di SMK Islam Darussalam Lombok Barat masih menggunakan metode manual yang memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar serta rentan terhadap kesalahan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan… an untuk mengembangkan sistem presensi guru menggunakan kartu RFID berbasis Internet of Things (IoT). Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu NodeMCU ESP8266, modul RFID, LCD, dan buzzer. Proses pengembangan sistem dimulai dengan identifikasi kebutuhan melalui interaksi langsung dengan pihak sekolah untuk memahami kebutuhan dan masalah yang ada dalam sistem presensi saat ini. Berdasarkan analisis tersebut, dirancanglah purwarupa sistem presensi yang dapat mendeteksi kartu RFID, menampilkan informasi pada LCD, memberikan notifikasi audio melalui buzzer, serta mengirim data presensi secara otomatis ke Google Spreadsheet untuk pemantauan dan pengelolaan data secara real-time. Hasil uji coba menunjukkan bahwa sistem presensi yang dikembangkan berhasil berfungsi dengan baik. Modul RFID dapat mendeteksi kartu RFID dengan jarak maksimal 5-6 cm. LCD menampilkan informasi identitas guru yang terdaftar dengan jelas, sementara buzzer memberikan notifikasi audio saat kartu RFID terdeteksi. Data presensi juga berhasil dikirim dan ditampilkan secara otomatis di Google Spreadsheet. Meskipun sistem ini telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan, terdapat beberapa saran vii untuk pengembangan lebih lanjut. Penambahan sensor sidik jari atau sensor wajah dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem, mengingat kartu RFID dapat saja tertinggal atau hilang. Peningkatan jarak deteksi RFID juga dapat dipertimbangkan untuk kenyamanan pengguna. Dengan demikian, diharapkan sistem ini dapat memberikan solusi yang lebih efisien dan andal dalam mencatat kehadiran guru di SMK Islam Darussalam Lombok Barat.