Abstract:Fakta menunjukan setiap tempat pasti ada perbuatan melawan hukum. Khususnya para pejabat daerah yang melanggar asas transparasi dan akuntabilitas. Serta melanggar etika dan hukum, berpotensi merugikan masyarakat dan menciptakan…
iptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instunsi pemerintah. Penegakan hukum harus tegas menangani tindak gratifikasi. Perbuatan melawan hukumnya yaitu gratifikasi masalah yang sering terjadi berupa memberikan hadiah untuk niat yang tidak baik. Penerima gratifikasi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Tipikor serta menuntut pengembalian kerugian yang dialami negara. Pertanggungjawaban hukum bagi pejabat daerah yang menerima gratifikasi dalam pelayanan publik sanagt penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pejabat daerah yang terlibat gratifikasi serta peran penegak hukum dalam meminimalisir adanya gratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Actual Approve). Hasil penelitian menunjukkan gratifikasi sudah dianggap sebagai bentuk suap. Lemahnya pengawasan secara internal juga menjadi faktor utama gratifikasi terjadi. Pelanggaran seperti ini mengakibatkan prinsip good governance menjadi tercoreng. Dapat ditarik menjadi kesimpulan bahwa peraturan yang sudah ada terkait gratifikasi masih terdapat kelemahan atau celah yang dimanfaatkan pelaku. Reformasi hukum dan peningkatan kesadaran menjadi kunci untuk mencipatakan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Dalam penelitian ini untuk mengatasi gratifikasi dalam pelayanan publik dengan memperkuat sitem pengawasan di setiap instansi pemerintah serta meningkatkan pelatihan bagi pejabat daerah mengenai hukum antikorupsi.
Abstract:Tindakan mempublikasi informasi pribadi seseorang tanpa seizin pemilik data pribadi (Doxing) yang marak terjadi dalam interaksi digital termasuk dalam kegiatan jual beli melalui sistem jasa titip online (Jastip). Tujuan…
dari penelitian ini adalah guna menganalisis pertanggungjawaban hukum atas tindakan doxing yang diperbuat oleh pemilik layanan jasa titip online sebagai bentuk penghakiman atas tindakan penipuan yang dilakukan oleh pelanggan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menggali permasalahan ini, yang berfokus pada pemahaman dan analisis aturan dan doktrin-doktrin hukum di Indonesia yang sudah ada dengan berpusat pada peraturan perundang-undangan terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan doxing dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan Pasal 27A dan Pasal 27B UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang melanggar hukum. Selain itu, pada kasus penipuan yang terjadi dalam sistem jasa titip online, Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat menjadi landasan hukum yang lebih relevan menggantikan ketentuan umum dalam Pasal 378 KUHP. Penyedia layanan jasa titip online disarankan untuk menetapkan peraturan yang jelas mengenai kewajiban dan sanksi, serta kebijakan pembatalan sepihak atau tindakan hukum jika pelanggan gagal melunasi. Bentuk penyelesaian masalah yang dipertimbangkan secara matang tidak hanya mengakhiri masalah secara menyeluruh, tetapi juga mencegah munculnya permasalahan baru.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak serta tanggung jawab pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,…
atif, dengan pendekatan konseptual. Teknik analisis data dilakukan melalui kajian pustaka dan analisis dokumen hukum yang relevan, yang bertujuan untuk menggali dan memahami norma-norma hukum yang ada terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak, penerapan hukum masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran serta edukasi tentang hak-hak anak yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, stigma yang ada dalam masyarakat juga menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum yang efektif. Kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan dampak psikologis dan fisik yang berkepanjangan, bahkan merusak perkembangan anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, jaminan keamanan bagi korban menjadi hal yang sangat penting dalam sistem peradilan yang adil. Korban harus merasa aman untuk melapor dan mendapatkan dukungan yang memadai, termasuk perlindungan fisik, layanan psikologis, dan jaminan kerahasiaan identitasnya sebagai bentuk dukungan pemulihan selama proses hukum berlangsung. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum serta perluasan program rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih efisien dalam melindungi anak-anak dan mencegah pelecehan seksual di masa depan.
Abstract:This research aims to analyze Islamic education management in facing the Society 5.0 era, characterized by the integration of digital technology in social and educational life. Using a mixed-methods approach, this research…
ch collected quantitative data through surveys of 150 respondents from Islamic educational institutions and qualitative data through in-depth interviews with 15 school principals and pesantren administrators. The research results show that although technology has been adopted by most Islamic educational institutions, significant challenges arise related to infrastructure limitations, teachers' digital skills, and access disparities in various regions. Adaptive and technology-based leadership plays a crucial role in designing policies that support digital transformation in Islamic educational institutions. Moreover, the integration of Islamic values with technology has also proven to be important in maintaining the identity and morality of Islamic education. This research suggests the importance of intensive training for educators and equitable access to technology so that Islamic education management can be more responsive to social and technological changes, and capable of improving the quality of education in the future.
Abstract:This study examines the role of public relations (PR) ethics in enhancing PT Kereta Api Indonesia's (PT KAI) competitive advantage in the railway industry. Ethical practices in PR are vital for fostering stakeholder trust,…
t, improving customer satisfaction, and enhancing employee engagement, all of which contribute to sustainable growth and market leadership. Adopting a qualitative research design and a case study approach, the research investigates how ethical principles such as transparency, integrity, equity, respect, and responsiveness are applied within PT KAI’s operational and strategic frameworks. Data collection involved document and thematic analyses, emphasizing ethical practices’ impact on stakeholder relationships and competitive outcomes. The findings highlight that PT KAI’s ethical initiatives strengthen its reputation, promote customer loyalty, and support a positive workplace environment. Despite these successes, challenges remain, including the absence of formalized ethical guidelines and the need for ethical leadership. The study concludes that integrating PR ethics into organizational culture enhances competitive advantage and ensures long-term sustainability in a dynamic market.
Abstract:This study aims to analyze the role of local government treasurers in regional financial management, especially in terms of administration and preparation of accountability reports. Based on the importance of accountability…
ity and transparency in public financial management, treasurers play a key role in ensuring that regional budget management runs well. This study uses a qualitative method with a literature study approach . review ), where data were obtained from books, journals, laws and regulations, and regional financial reports. The analysis was conducted by exploring various concepts regarding the types of treasurers, their duties and authorities, and the challenges faced in the process of preparing regional financial accountability reports. The results of the study indicate that there are three types of regional government treasurers, namely expenditure treasurers, revenue treasurers, and goods treasurers, each of which has its own duties and roles in managing regional finances. The treasurer's duties include recording, reporting, and accountability for budget use, with great authority in managing regional funds. However, significant challenges are faced in the administration process , such as the complexity of the accounting system and limited competent human resources. In conclusion, to improve the quality of regional financial reports, improvements are needed in the financial information system, increased treasurer competence, and better coordination between treasurers and related agencies. Thus, regional financial management can be more transparent, accountable , and efficient
Abstract:Studi tentang Optimalisasi Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Bahasa Arab sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Mengingat hal ini selalu menjadi bahan pembahasan yang terus berkembang. Tujuan tulisan ini ingin memahami…
emahami implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Bahasa Arab di MAU Hikmatul Amanah, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasinya. Metode yang digunakan adalah wawancara dan observasi dengan pendekatan kualitatif deskriptif, adapun pengumpulan data dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola penerapan Kurikulum Merdeka dan tantangan yang dihadapi selama implementasinya. Hasil yang ditemukan ada dua hal: pertama, implementasi Kurikulum Merdeka di MAU Hikmatul Amanah dalam tahap adaptasi dengan beberapa strategi penerapan, diferensiasi pembelajaran, penggunaan teknologi, dan peran guru dan orang tua; Kedua, adanya beberapa faktor pendukung dan penghambat, serta solusi yang memainkan peran penting untuk optimalisasi Kurikulum Merdeka pada mata Pelajaran Bahasa Arab. Kesimpulan tulisan ini menunjukkan bahwa optimalisasi Kurikulum Merdeka menjadi potensi yang signifikan dalam meningkatkan pengalaman belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab di MAU Hikmatul Amanah.
Abstract:Tulisan ini mengkaji peraturan dan perlindungan hukum terhadap wanita yang berperan sebagai korban kekerasan “domestik” (KDRT) yang berujung pada pembunuhan berencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi…
ekuensi hukum yang melindungi hak-hak korban, serta menelaah bagaimana sistem peradilan menangani kasus yang melibatkan perempuan sebagai pelaku pembunuhan berencana setelah mengalami KDRT. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Teknik analisis dilakukan dengan menggali penerapan kedua undang-undang tersebut dalam kasus-kasus pembunuhan berencana yang melibatkan perempuan sebagai pelaku, serta membandingkan antara ketentuan umum dalam KUHP dan ketentuan khusus dalam UU PKDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh perempuan sering kali dipicu oleh trauma psikologis yang dialami akibat kekerasan dalam rumah tangga. Trauma ini, yang sering kali tidak terlihat, mempengaruhi kondisi mental pelaku dan dapat menjadi faktor utama dalam motif tindakannya. Dalam penegakan hukum, penting untuk memperhatikan konteks kekerasan domestik yang dialami oleh korban. Sistem peradilan harus mengutamakan penerapan UU PKDRT sebagai lex specialis, yang memberikan perlindungan kepada perempuan korban KDRT. Penulisan ini, mengeksplorasi kewajiban hukum yang diberikan kepada perempuan pelaku pembunuhan berencana dalam konteks trauma psikis. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam perumusan kebijakan hukum yang responsif terhadap kondisi korban KDRT dan memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi perempuan.
Abstract:Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) merupakan kebijakan strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Fase 1000…
HPK merupakan periode emas yang sangat menentukan kualitas kesehatan dan perkembangan anak di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi undang-undang tersebut dari perspektif Hukum Islam dan Teori Ekologi Bronfenbrenner. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum, tafsir Al-Qur'an, dan literatur tentang teori ekologi Bronfenbrenner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam undang-undang tersebut selaras dengan konsep perlindungan dan kesejahteraan anak dalam Hukum Islam, yang menekankan pentingnya pemenuhan hak anak sejak dalam kandungan hingga usia dini. Selain itu, analisis berdasarkan Teori Ekologi Bronfenbrenner mengungkapkan bahwa kesejahteraan ibu dan anak dipengaruhi oleh interaksi antara lingkungan mikro, meso, ekso, dan makro. Penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi undang-undang melalui pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara untuk memastikan terpenuhinya hak-hak ibu dan anak pada fase kritis tersebut.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi antara kepemimpinan, komitmen organisasi, dan kinerja karyawan dalam konteks transformasi digital di PT Indomarco Prismatama. Pendekatan kualitatif dengan metode Systematic…
ematic Literature Review (SLR) digunakan untuk mengidentifikasi hubungan multifaset antara variabel-variabel tersebut dalam lingkungan ritel modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional, servant leadership, dan digital leadership memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan komitmen organisasi dan kinerja karyawan. Selain itu, komitmen afektif dan komitmen normatif karyawan ditemukan berperan penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan strategi bisnis, termasuk dalam menghadapi tantangan transformasi digital. Temuan ini menegaskan bahwa organisasi yang dapat menyinergikan kepemimpinan yang efektif dengan komitmen karyawan yang kuat lebih unggul dalam hal produktivitas, efisiensi operasional, dan keberlanjutan bisnis. Rekomendasi strategis meliputi penguatan program pengembangan kepemimpinan, adopsi teknologi, dan peningkatan keterlibatan karyawan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan di era persaingan global.